<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/1710065359_jpeg_d87379051a-377689524.jpg" alt="Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah al-Maudi (kanan) bertemu dengan Menag Yaguq Cholil Qoumas di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah al-Maudi (kanan) bertemu dengan Menag Yaguq Cholil Qoumas di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyelenggaraan haji menggunakan visa mujamalah atau undangan kerap memicu persoalan. Di antaranya adalah jemaah terlantar, tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dan sebagainya. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia bersepakat memperketat penerbitan visa mujamalah tersebut. Komitmen memperketat penerbitan visa mujamalah itu disampaikan langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Maudi. Dia menyambut baik usulan dari Kementerian Agama (Kemenag) supaya penerbitan visa mujamalah diatur secara khusus. Yaitu setiap penerbitan visa mujamalah, wajib disertai pembelian paket pelayanan haji lewat travel haji khusus. "Jadi aturannya adalah membeli dulu paket perjalanan hajinya. Baru bisa mendapatkan visa mujamalah," kata Faisal bin Abdullah Al-Maudi, Senin (11/3). Dengan demikian setiap jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah, sudah pasti mendapatkan pelayanan di Arab Saudi. Mulai dari pelayanan transportasi, hotel, hingga pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jadi kasus jemaah haji visa mujamalah terlantar, bisa ditekan seminimal mungkin. Seperti diketahui visa mujamalah adalah jalur khusus bagi seseorang untuk bisa berangkat haji tanpa antre. Dengan visa mujamalah, seseorang bisa berangkat haji tahun ini juga. Namun harga untuk mendapatkan visa haji mujamalah itu cukup mahal, bisa sampai Rp 500 juta bahkan lebih. Sementara itu persiapan pelayanan haji 2024 juga terus dikebut oleh BPKH Limited. Di antaranya mereka menggandeng kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kerja sama ini diharapkan bisa mempermudah jemaah haji maupun umrah untuk mengirim paket bawaannya ke Indonesia dengan layanan kargo. Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan mereka terus berupaya memberikan pelayanan ekosistem haji yang lebih efisien. "Kami akan terus mengajak BUMN untuk berkolaborasi," kata Sidiq. Saat ini, mereka menggandeng Pos Indonesia untuk bersama-sama memberikan layanan kepada jemaah haji maupun umrah dari Indonesia. Apalagi saat ini BPKH Limited sudah mengantongi lisensi dari Kementerian Investasi Arab Saudi (MISA) untuk menjalankan bisnis ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun menyambut baik kerjasama dengan BPKH tersebut. Dengan kerjasama itu, mereka bisa mengembangkan layanan hingga ke Arab Saudi. Menurut dia potensi layanan pengiriman dari jamaah haji maupun umrah dari Indonesia sangat besar. "Termasuk juga bagi para pekerja migran di sana," katanya. Dia mengatakan beberapa bisnis yang bisa dikembangkan antara Pos Indonesia dengan BPKH Limited. Di antaranya adalah layanan kargo para jemaah haji dan umrah dari Arab Saudi ke Indonesia. Selain itu juga layanan pengelolaan aset komersial. Serta penyediaan produk Indonesia untuk jemaah haji dan umrah. "Serta masih banyak bisnis lainnya dalam rangka pelayanan jemaah haji dan umrah Indonesia," paparnya.

Penyelenggaraan haji menggunakan visa mujamalah atau undangan kerap memicu persoalan. Di antaranya adalah jemaah terlantar.

Dinilai Kerap Bikin Jemaah Haji Terlantar, Arab Saudi Sepakat Perketat Visa Mujamalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-haji-satu.jpg" alt="UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)" width="100%">
<figcaption>UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) tertahan di Imigrasi Arab Saudi setibanya mereka di Jeddah, pada Kamis (30/6) dini hari. Mereka berangkat ke Arab Saudi dengan penerbangan reguler, dan mendarat di Bandara Internasional Jeddah.  Para WNI ini tidak lolos proses imigrasi karena visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Menurut pengakuan pihak travel, mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia untuk memberangkatkan 46 WNI tersebut.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Apalagi kedatangan 46 WNI ini ke Arab Saudi dengan niat untuk menunaikan ibadah haji. Travelnya juga bukan yang biasa memberangkatkan jemaah haji khusus, dan belum terdaftar di Kemenag sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).  “46 WNI ini tidak bisa masuk ke Saudi dan mereka dipulangkan kembali ke Indonesia,” kata Hilman kepada wartawan, Senin (4/7).  Disinggung soal kemungkinan pihak Kemenag akan memproses kasus ini ke jalur pidana, Hilman menyatakan bahwa akan mendiskusikan kembali dengan pihak berwenang.  “Kami sudah mendiskusikan banyak hal. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan nanti ada turunannya bagaimana konsep (visa) mujamalah, aturannya seperti apa," ungkapnya.  "Tentu karena ini terkait dengan pihak lain, setidaknya kami juga harus diskusi dengan pemerintah Saudi sejauhmana pengaturannya dan apakah bisa diatur oleh kita," sambungnya.  Hilman mengaku, selain akan membuat turunan UU 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ia juga akan mengoptimalkan peran PIHK dalam urusan visa mujamalah. "Ini persoalan kompleks, harus kita dalami agar tidak terulang lagi. Kasian jemaah," tandasnya.

Berangkat Haji Pakai Travel Tak Terdaftar, Saudi Pulangkan 46 WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656313913683.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief mengatakan saat ini ada sekitar 1.600-1.700 calon haji dengan visa mujamalah atau haji furoda yang terlapor ke Kemenag.  "Kemarin sudah ada 1.600-1.700 an yang terlapor ke Kemenag, angka ini bergerak terus," kata Hilman di Mekkah, Sabtu malam.  Haji furoda merupakan sebutan untuk program haji legal di luar kuota haji Pemerintah Indonesia.  Dia mengatakan Kemenag tidak secara langsung mengelola calon haji dengan visa mujamalah karena merupakan hak Pemerintah Arab Saudi untuk mengundang mitra mereka sebagai penghargaan, penghormatan dukungan diplomatik dan lainnya.  "Masyarakat harus paham Kemenag tidak mengelola visa tersebut, kami berdasarkan mandat undang-undang hanya mengelola jamaah haji reguler dan khusus," tambah Hilman.  Ia tidak memungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang ingin pergi ke Tanah Suci dengan berbagai cara termasuk menggunakan visa mujamalah.  Meski tidak mengelola langsung jamaah haji furoda, namun Kemenag bertugas bagaimana memastikan bahwa jamaah haji yang dapat visa mujamalah itu dilayani dengan baik oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).  "Tapi tetap dengan catatan bahwa visa itu sangat terbatas, kami imbau masyarakat untuk tetap bersabar karena haji itu panggilan. Ada yang beruntung dipanggil ada yang tidak," tambah dia.  Dalam dua hari ke depan, lanjut Hilman akan dapat dipastikan siapa yang bisa berangkat atau tidak, karena itu ia mengimbau agar PIHK tetap konsisten.  Sebelumnya sebanyak 46 calhaj furoda menggunakan visa mujamalah tertahan di imigrasi Arab Saudi setibanya di Bandara Jeddah pada Kamis (30/6).  Mereka tidak lolos proses imigrasi setelah diketahui bahwa visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Menurut pengakuan, mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia untuk memberangkatkan 46 WNI tersebut.

Sebanyak 1.600 Calhaj Visa Mujamalah Terlapor ke Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan bahwa pemegang visa mujamalah wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.  “Dalam ayat itu, tegas disebutkan bahwa Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin, Sabtu (2/7).  Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, ada pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah PIHK.  Regulasi juga mengatur keharusan PIHK untuk melaporkan keberangkatan jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah kepada Menteri Agama.  “Ayat (2) pasal 18 mengatur, PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri,” tandasnya.  Pada musim haji 1443H/2022, Indonesia mendapat kuota haji 100.051 jamaah haji dan 1.905 petugas haji yang akan membantu jemaah haji melaksanakan ibadah. Tahun ini merupakan tahun pertama Indonesia memberangkatkan jemaah haji setelah pandemi Covid-19.  &nbsp;  &nbsp;

Ingat! Pemilik Visa Mujamalah Harus Berangkat Haji melalui PIHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kloter-Pertama-Jemaah-Calon-Haji-Jakarta-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="ILUSTRASI VISA HAJI Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI VISA HAJI Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai tahun ini penyelenggaraan haji dengan visa mujamalah (undangan), dulu dikenal dengan furoda, resmi diawasi Kementerian Agama (Kemenag). Total 7.200 jamaah haji visa mujamalah diberangkatkan 104 travel haji khusus.  Ketentuan penyelenggaraan haji visa mujamalah diatur dalam Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Masyarakat Indonesia yang ingin berhaji dengan visa mujamalah wajib berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) resmi. Kemudian, setiap PIHK wajib melaporkannya kepada Kemenag.  Salah satu PIHK yang tahun ini memberangkatkan jamaah haji visa mujamalah adalah Patuna. ''Tahun ini kami memberangkatkan 417 haji khusus dan 43 haji mujamalah,'' kata Direktur Patuna Syam Resfiadi kemarin (24/8).  Dia menambahkan, paket haji visa mujamalah dibanderol mulai USD 17.500 (sekitar Rp 250 juta). Sebagaimana diketahui, berhaji dengan kuota haji khusus saat ini sudah antre. Rata-rata antrenya lima tahun. Sementara itu, berhaji dengan visa mujamalah tidak perlu antre.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/oto-foto-Masjidilharam-menjelang-pelaksanaan-wukuf-wan-3.jpg" alt="Jamaah haji di Masjidilharam (8/8) setelah salat dhuhur. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji di Masjidilharam (8/8) setelah salat dhuhur. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Jamaah haji di Masjidilharam (8/8) setelah salat dhuhur. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)  Syam menjelaskan, secara umum penyelenggaraan haji visa mujamalah tahun ini berjalan lancar. Hanya, jamaah haji visa mujamalah masih mendapatkan perlakuan berbeda ketika di Makkah.  Salah satunya adalah akses layanan kesehatan di rumah sakit Arab Saudi. ''Belum diakui sebagai warga negara Indonesia yang boleh menggunakan fasilitas di Saudi saat berhaji. Seperti rumah sakit dan fasilitas lainnya,'' katanya.  Pria yang juga menjadi ketua umum Sarikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) itu berharap turunan peraturan terkait haji mujamalah bisa segera dikeluarkan. Dengan begitu, travel haji khusus bisa mudah mengatasi sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan haji visa mujamalah.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim menuturkan, tahun ini penyelenggaraan ibadah haji khusus maupun visa mujamalah terkendali.  Terkait dengan ketentuan teknis penyelenggaraan haji mujamalah, Arfi menuturkan akan segera dikeluarkan. Dia mengungkapkan, UU teranyar terkait penyelenggaraan haji dan umrah baru terbit akhir Maret lalu. Arfi mengapresiasi kepatuhan dari PIHK untuk melaporkan penyelenggaraan haji visa mujamalah-nya ke Kemenag.

Tahun Perdana Keluar 7.200 Visa Haji Mujamalah

visa mujamalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#visa mujamalah

Berita Terkini

Dinilai Kerap Bikin Jemaah Haji Terlantar, Arab Saudi Sepakat Perketat Visa Mujamalah

Berangkat Haji Pakai Travel Tak Terdaftar, Saudi Pulangkan 46 WNI

Sebanyak 1.600 Calhaj Visa Mujamalah Terlapor ke Kemenag

Ingat! Pemilik Visa Mujamalah Harus Berangkat Haji melalui PIHK

Tahun Perdana Keluar 7.200 Visa Haji Mujamalah

Download Aplikasi JawaPos.com