<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/obes-1-680782918.jpg" alt="Kenali perbedaan obesitas dan overweight. (Sumber foto: Freepik)" width="100%">
<figcaption>Kenali perbedaan obesitas dan overweight. (Sumber foto: Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Donald Trump kembali memicu perdebatan setelah munculnya arahan imigrasi terbaru yang memberi kewenangan lebih besar kepada pejabat konsuler untuk menolak visa bagi pemohon dengan kondisi kesehatan tertentu, termasuk obesitas.&nbsp; Kebijakan ini dinilai memperluas parameter pemeriksaan kesehatan yang selama ini memang menjadi bagian dari proses pengajuan visa Amerika Serikat. Dalam dokumen arahan yang diperoleh KFF Health News, pemerintah meminta kedutaan dan konsulat AS mempertimbangkan risiko beban biaya kesehatan jangka panjang sebelum memberikan visa.&nbsp; Sejumlah kondisi medis seperti obesitas, sleep apnea, tekanan darah tinggi, asma, penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, hingga gangguan mental disebut dapat menjadi alasan penolakan. Dokumen tersebut menyebutkan, 'kondisi medis tertentu, termasuk, namun tidak terbatas pada, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis dan kondisi kesehatan mental, dapat membutuhkan perawatan senilai ratusan ribu dolar'. Arahan itu kemudian mempertanyakan apakah pemohon visa memiliki 'sumber daya finansial yang memadai untuk menanggung biaya perawatan sepanjang hidupnya tanpa meminta bantuan tunai publik atau menjalani perawatan institusional jangka panjang dengan biaya pemerintah'. Kekhawatiran pemerintah Trump berpusat pada potensi meningkatnya ketergantungan imigran terhadap layanan publik, termasuk fasilitas perawatan jangka panjang seperti panti wreda yang dapat menelan biaya ratusan ribu dolar per tahun.&nbsp; Karena itu, pemohon lanjut usia juga diwajibkan membuktikan bahwa mereka mampu menanggung biaya hidup dan kesehatannya sendiri. "Kecukupan diri telah menjadi prinsip lama kebijakan imigrasi AS. Dan tuntutan publik atas ketidakterimaan telah menjadi bagian dari hukum imigrasi kami selama lebih dari 100 tahun," demikian bunyi pernyataan tersebut. Kebijakan ini dirilis pada hari yang sama ketika Trump mengumumkan kesepakatan untuk menurunkan harga obat penurun berat badan berbasis GLP-1 yang diproduksi Eli Lilly dan Novo Nordisk.&nbsp; Paket kesepakatan tersebut mencakup obat oral dan suntik yang diklaim akan lebih murah dan lebih mudah diakses, termasuk bagi pasien dengan asuransi kesehatan publik. Dalam pengumumannya, Trump menyebut obat penurun berat badan itu sebagai 'fat drugs&amp;. Versi oralnya, yang belum tersedia di pasaran, dipatok mulai dari USD 150 per bulan, sementara versi suntik akan dibanderol sekitar USD 350 dan diperkirakan turun menjadi USD 245 dalam dua tahun ke depan.&nbsp; Produk tersebut nantinya dapat dibeli langsung dari produsen melalui situs publik berlabel TrumpRx. Arahan imigrasi dan inisiatif penurunan harga obat ini dinilai menunjukkan strategi ganda pemerintahan Trump: memperketat pintu masuk bagi imigran yang dianggap berpotensi membebani negara, sambil memperluas akses obat yang diklaim dapat menekan angka obesitas di dalam negeri.&nbsp; Namun, kebijakan ini juga menuai pertanyaan besar mengenai diskriminasi kesehatan dan dampaknya terhadap jutaan calon imigran di seluruh dunia.

Pemerintahan Trump perkenalkan kebijakan imigrasi baru yang memperketat syarat visa berdasarkan kondisi kesehatan pemohon.

Perketat Syarat Visa: Imigran dengan Tubuh Gendut Dilarang Masuk Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/FotoJet-2-3263591837.jpg" alt="Seorang pemohon visa tengah menjalani proses wawancara langsung dengan petugas konsuler di loket Kedutaan Besar Amerika Serikat (Dok. kodemlaw.com)" width="100%">
<figcaption>Seorang pemohon visa tengah menjalani proses wawancara langsung dengan petugas konsuler di loket Kedutaan Besar Amerika Serikat (Dok. kodemlaw.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Amerika Serikat (AS) tahun ini resmi memperketat syarat visa non imigran dengan tiga aturan utama yaitu wajib wawancara langsung, penambahan&nbsp;visa integrity fee&nbsp;sebesar 250 dolar AS, serta program jaminan (visa bond) hingga 15.000 dollar AS. Kebijakan ini diumumkan Departemen Luar Negeri AS sebagai upaya memperkuat keamanan dan menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal. Dilansir dari&nbsp;Times of India, mulai 2 September 2025 hampir semua pemohon visa non imigran diwajibkan melakukan wawancara langsung dengan petugas konsuler. Aturan ini juga mencakup kategori yang sebelumnya mendapat pengecualian, seperti anak-anak di bawah 14 tahun dan lansia berusia di atas 79 tahun. "Semua pemohon visa non imigran, termasuk yang sebelumnya mendapat pengecualian, umumnya akan membutuhkan wawancara langsung dengan petugas konsuler," jelas pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS dalam situs&nbsp;travel.state.gov. Hal ini menandai berakhirnya relaksasi aturan yang sebelumnya diberlakukan pasca pandemi. Selain itu, pemerintah juga menambahkan biaya baru yang disebut&nbsp;visa integrity fee&nbsp;sebesar 250 dolar AS. Menurut laporan&nbsp;The Washington Post, biaya ini berlaku di luar biaya aplikasi standar visa non imigran yang saat ini sebesar 185 dolar AS. Kebijakan ini ditujukan untuk menutup biaya tambahan dalam proses verifikasi dan penegakan hukum imigrasi. Kebijakan baru ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pemohon. Arnold Benitez, seorang pengacara imigrasi di Massachusetts, mengatakan kepada&nbsp;The Daily Beast, "Banyak klien saya dari Amerika Tengah, Selatan, hingga Eropa akan merasa terbebani dengan biaya tambahan ini, apalagi jika dikombinasikan dengan kenaikan biaya aplikasi lain dari USCIS." Selain biaya tambahan, AS juga memperkenalkan program jaminan atau&nbsp;visa bond&nbsp;sejak 20 Agustus 2025. Menurut laporan&nbsp;Time, pemohon visa wisata (B-1/B-2) dari negara dengan tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi dapat diminta menyetorkan bond senilai 5.000 hingga 15.000 dolar AS. Jika masa tinggal sesuai ketentuan, uang jaminan akan dikembalikan, namun akan hangus bila terjadi pelanggaran. Laporan yang sama menyebutkan bahwa besaran bond ditentukan langsung oleh petugas konsuler berdasarkan profil risiko pemohon. Program ini, meski masih dalam tahap pilot project, sudah menuai pro dan kontra karena dianggap menambah hambatan bagi warga dari negara berkembang yang ingin berkunjung ke AS. Selain soal biaya dan wawancara, Presiden AS juga menerbitkan Proklamasi 10949 pada 4 Juni 2025. Dokumen resmi tersebut, sebagaimana dicatat di&nbsp;Federal Register, menangguhkan penerbitan visa bagi warga dari belasan negara tertentu dengan alasan keamanan nasional. Larangan ini berlaku bagi visa imigran maupun non imigran, kecuali kategori diplomatik dan pemegang izin tinggal tetap. Meski begitu, persyaratan administrasi dasar tidak berubah. Formulir DS-160 tetap menjadi dokumen wajib yang harus diisi secara elektronik melalui situs CEAC. Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa halaman konfirmasi DS-160 dan foto pemohon harus dibawa saat wawancara, terutama jika unggahan foto gagal diterima sistem. Dengan berbagai perubahan ini, pemerintah AS mengingatkan agar calon pelamar visa menyiapkan dokumen lebih detail sejak awal. "Kesiapan dokumen akan mempercepat proses aplikasi dan mengurangi risiko penolakan," demikian penjelasan resmi dari Departemen Luar Negeri AS (2025). Aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan perbatasan sekaligus menjaga kredibilitas sistem imigrasi Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tahun ini resmi memperketat syarat visa non imigran dengan tiga aturan utama. Yuk, ketahui apa saja.

AS Perketat Aturan Visa 2025: Wajib Wawancara, Biaya Baru, hingga Jaminan Rp 240 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/harvard-2237680314.jpg" alt="Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts Amerika Serikat (Dok. Somesh Kesarla Suresh/Unsplash)" width="100%">
<figcaption>Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts Amerika Serikat (Dok. Somesh Kesarla Suresh/Unsplash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan Universitas Harvard dilarang menerima mahasiswa non-Amerika. Pemerintah Amerika Serikat kini menghentikan pemrosesan visa pelajar.&nbsp; Dilansir dari AFP, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Selasa (27/5) waktu setempat, memerintahkan penangguhan pemrosesan visa pelajar. Ini memang berlaku sementara. Alasannya, pemerintah Amerika Serikat akan meningkatkan pemeriksaan media sosial calon pemohon visa. Banyak kampus di Amerika menjadi tujuan bagi mahasiswa internasional. Kabar ini memang belum diumumkan secara resmi. Namun, menurut surat perintah yang diterima kedutaan besar dan konsulat Amerika di berbagai negara dilarang untuk menerbitkan visa pelajar atau sekadar pertukaran. "Sampai panduan lebih lanjut dikeluarkan," kalimat di surat yang ditandatangani Rubio. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memang berencana untuk mengeluarkan panduan perluasan pemeriksaan media sosial bagi yang akan mengajukan visa. &nbsp; Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tammy Bruce tidak berkomentar secara langsung terkait surat tersebut. Namun dia menyatakan bahwa siapa saja yang masuk ke negaranya akan diperiksa secara serius. "Tujuannya seperti yang dinyatakan oleh presiden dan Rubio, adalah memastikan orang yang ada di sini memahami hukum yang berlaku, tidak berniat kriminal, dan dan memberikan kontribusi selama di sini (Amerika, Red)," tuturnya.&nbsp; Mahasiswa yang akan belajar di Amerika sebenarnya baru memulai pembelajaran pada November atau September nanti. Bruce tidak menunjukan bahwa akan menunda pemrosesan. "Jika Anda akan mengajukan permohonan visa, ikuti proses dan langkah-langkah yang normal," ujarnya.&nbsp; Dilansir dari The Guardian, Rabu (28/5), Trump berulang kali menggambarkan universitas top di Amerika sebagai surga bagi maniak dan orang gila Marxis. Sementara itu, pembekuan permohonan visa ini merupakan eskalasi lebih lanjut dari penyaringan siapa yang masuk Amerika Serikat. Terutama menargetkan mahasiswa yang mendukung Palestina.&nbsp; Sebenarnya, ada lebih dari satu juta mahasiswa asing di Amerika Serikat. Mereka menyumbang negara digdaya itu senilai hampir USD 43,8 miliar bagi ekonomi Amerika Serikat dan mendukung lebih dari 378.000 lapangan pekerjaan dalam 2023 hingga 2024.&nbsp; Tidak berhenti di sini, Trump juga memerintahkan lembaga pemerintahan untuk memutus hubungan federal dengan Harvard. Nilainya diperkirakan mencapai USD 100 juta. Lagi-lagi ini tidak diumumkan secara langsung tapi melalui surat edaran General Service Administration (GSA). Dalam surat tersebut, lembaga pemerintahan diminta melaporkan kembali perjanjian mana saja yang akan dibatalkan. Deadlinenya awal Juni nanti.&nbsp; "GSA memahami bahwa Harvard terus terlibat dalam diskriminasi rasial, termasuk dalam proses penerimaan mahasiswa dan bidang kehidupan mahasiswa lainnya," demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh kepala pengadaan federal Josh Gruenbaum. Surat itu juga mengklaim Harvard telah menunjukkan kurangnya perhatian yang mengganggu terhadap keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa Yahudi.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghentikan pemrosesan visa pelajar dan memutus kerjasama dengan Harvard.

Trump Minta Seluruh Proses Visa Pelajar Dihentikan, Lembaga Pemerintah Diminta Putuskan Kerja Sama dengan Harvard

Visa AS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Visa AS

Berita Terkini

Perketat Syarat Visa: Imigran dengan Tubuh Gendut Dilarang Masuk Amerika

AS Perketat Aturan Visa 2025: Wajib Wawancara, Biaya Baru, hingga Jaminan Rp 240 Juta

Trump Minta Seluruh Proses Visa Pelajar Dihentikan, Lembaga Pemerintah Diminta Putuskan Kerja Sama dengan Harvard

Download Aplikasi JawaPos.com