<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-2.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Pengendalian Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) memastikan mengawasi secara ketat penyebaran virus PMK. Satgas bahkan memperingatkan pihak-pihak yang berani mengambil keuntungan pribadi dalam kondisi ini akan ditindak tegas.  Koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK, Wiku Adisasmito mengatakan, kecurangan yang berpotensi terjadi bisa berupa memanfaatkan ketidaktahuan para peternak, menakut-takuti peternak, dengan tujuan membeli ternak dengan harga murah. Menurutnya, Satgas di daerah akan selalu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penanganan PMK.  "Kami memohon kepada Satgas Pengendalian PMK di daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk selalu memperketat pengawasan, dan penertiban pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari situasi wabah PMK ini," kata Wiku kepada wartawan, Rabu (27/7).  Wiku mengatakan, dikhawatirkan pihak-pihak tersebut tidak menerapkan pengamanan biosecurity yang baik. Seperti keluar masuk dari dan ke dalam kandang tanpa melihat kondisi hewan yang ada di dalam kandang, sehingga mereka berisiko dapat membawa virus ke hewan ternak rentan PMK yang sehat.  Menurutnya, penerapan biosecurity yang ketat dan tepat, menjadi salah satu upaya penting memutus mata rantai penyebaran PMK. Antara lain dengan desinfeksi berkala pada area dan alat-alat di peternakan.  Hal ini dapat menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah dan murah seperti asam sitrat dan asam borat. Kemudian, menerapkan pembatasan pengunjung untuk menekan penyebaran PMK oleh manusia.  "Perlu diperhatikan juga bahwa setiap orang yang ingin memasuki area peternakan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian atau atribut yang sama untuk mendatangi beberapa kandang. Sehingga dapat mengurangi risiko virus PMK terbawa dan menginfeksi hewan ternak rentan," lanjutnya.  Masyarakat diharapkan tidak khawatir berlebihan, mengingat dengan penanganan yang tepat PMK dapat disembuhkan. Oleh karena itu, peternak harus proaktif melapor kepada petugas jika mendapati gejala PMK pada ternaknya.  Agar ternak yang diduga terinfeksi PMK segera dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh medik veteriner dan paramedik veteriner. "Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus peduli akan wabah PMK ini dan turut serta dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Selain itu, kami menghimbau kepada para Satgas dan petugas terkait di lapangan untuk menerapkan tindak pengamanan biosecurity yang ketat juga saat bertugas di area peternakan," pungkas Wiku.

Virus PMK Mewabah, Satgas Ingatkan Oknum Tak Ambil Keuntungan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Regulasi teknis yang mengatur pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah terbit. Untuk sementara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 150 miliar untuk 15 ribu hewan ternak. Dalam waktu dekat, anggaran kompensasi tersebut bakal dicairkan.  Ketentuan teknis soal kompensasi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian 518/KPTS/PK 300/M/7/2022 tertanggal 7 Juli 2022. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan sejumlah kriteria penerima kompensasi. Ketentuan utamanya adalah kompensasi diberikan kepada peternak atau kelompok peternak yang memenuhi persyaratan administrasi.  Pemerintah membatasi pemberian kompensasi hanya untuk hewan ternak yang dimusnahkan atau pendepopulasian. Hewan ternak yang menjadi sasaran pendepopulasian harus dilaporkan ke dinas terkait di kabupaten/kota serta didata di iSIKHNAS.  Ketentuan lainnya, hewan ternak yang mendapatkan kompensasi adalah hewan sehat yang diduga berpotensi menularkan dan menyebarkan PMK. Kemudian, pemberian kompensasi ini dibatasi di wilayah atau kawasan pulau yang merupakan zona hijau saja.  Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah sudah menetapkan besaran kompensasi Rp 10 juta per ekor untuk sapi dan kerbau. Kemudian untuk kambing, domba, dan babi dipatok Rp 1,5 juta per ekor. ”Anggarannya di pusat. Kalau sudah ada klaim dari daerah, kami selesaikan,” ujarnya.

Kompensasi Hewan PMK Bakal Cair: Sapi Rp 10 Juta, Kambing Rp 1,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Murray-Watt-The-Australian.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Australia mengumumkan daging konsumsi tercemar penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Indonesia dan Tiongkok. Fragmen virus penyakit kaki dan mulut terdeteksi pada produk daging sapi di Bandara Australia, yang dibawa oleh seorang penumpang dari Indonesia.  Hanya satu kasus positif kaki dan mulut di peternakan Australia dapat menutup perdagangan ekspor ternak senilai USD 27 miliar selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pemerintah federal memperkirakan total biaya wabah mencapai USD 80 miliar.  Penyakit ini menginfeksi hewan. Selain dari hewan ke hewan, penularan bisa dibawa oleh manusia yang membawanya di sepatu, pakaian atau di mana virus dapat bertahan hingga 24 jam.  Menteri Pertanian Murray Watt mengungkapkan bahwa virus penyakit kaki dan mulut telah terdeteksi pada produk daging sapi di Bandara Australia, yang dibawa oleh seorang penumpang dari Indonesia. Produk daging babi yang dijual di Melbourne CBD juga ditemukan mengandung fragmen virus penyakit kaki dan mulut dan demam babi Afrika, penyakit ternak lain yang sebelumnya belum pernah beredar di antara hewan di Australia.  "Kami telah mendeteksi penyakit kaki dan mulut dan fragmen virus demam babi Afrika dalam sejumlah kecil produk daging babi yang dijual di Melbourne CBD yang diimpor dari Tiongkok," kata Watt.  “Saya diberi tahu bahwa semua produk sekarang telah disita dari semua supermarket terkait dan gudang di Melbourne. Selain itu, seorang penumpang yang bepergian dari Indonesia dalam beberapa hari terakhir dinyatakan positif mengandung fragmen virus penyakit kaki dan mulut," jelasnya.  Kepala eksekutif Federasi Petani Nasional Tony Mahar mengaku lega bahwa hanya fragmen virus yang terdeteksi. Meski begitu tetap ada peningkatan risiko virus hidup yang ditularkan ke Australia pada produk hewani atau manusia.  Penularan bisa lewat alas kaki. Sanitasi akan ditempatkan di bandara internasional, di mana penumpang akan berjalan untuk mendisinfeksi sepatu yang dapat membawa virus. Keset sanitasi di bandara diperlukan penumpang untuk membatasi penyebaran PMK.  “Deteksi ini menunjukkan bahwa perbatasan kami kuat dan sistem biosekuriti kami berfungsi,” kata Watt.  Penyakit mulut dan kuku menginfeksi spesies peternakan seperti babi, sapi dan domba, serta spesies liar, termasuk unta, babi, kambing, dan rusa. Penyakit ini menyebabkan demam, kepincangan, dan luka pada lidah, kaki, moncong, dan puting susu. Virus ini sangat menular, menyebar dengan cepat di antara ternak dan dapat bertahan hidup pada benda-benda seperti ban kendaraan, truk ternak, dan peralatan.

Australia Deteksi Penyakit Mulut dan Kuku pada Daging Sapi di Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) membantah kabar menutup-nutupi kemunculan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Khususnya, dugaan kasus PMK yang sejatinya muncul di tanah air pada 2015. Kabar itu sebelumnya diungkap oleh Ombudsman pada Kamis (14/7) lalu.  Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kementan Wisnu Wasisa Putra di Jakarta kemarin (15/7) menyatakan bahwa sebelum merebaknya kasus pada 2022, Indonesia masih tercatat sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi. Status itu diakui oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (World Organisation for Animal Health/OIE).  Wisnu mengatakan, sejak merebaknya virus PMK, Badan Karantina Pertanian (BKP) telah menjaga 957 pintu yang berisiko menjadi akses masuk dan keluarnya hama penyakit hewan dan tanaman.  "Pemeriksaan dilakukan secara klinis, fisik, dan dokumen kesehatan lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengamatan selama masa karantina 15 hari," ujar Wisnu.

Kementan Bantah PMK Ada sebelum 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Pekerja merawat hewan kurban di salah satu tempat penjualan hewan kurban di Jakarta, Senin (4/7/2022). Menjelang Idul Adha permintaan dan penjualan hewan kurban mengalami penurunan 30 sampai 50 persen dari tahun sebelumnya akibat dampak dari wabah penyaki" width="100%">
<figcaption>Pekerja merawat hewan kurban di salah satu tempat penjualan hewan kurban di Jakarta, Senin (4/7/2022). Menjelang Idul Adha permintaan dan penjualan hewan kurban mengalami penurunan 30 sampai 50 persen dari tahun sebelumnya akibat dampak dari wabah penyaki</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Idul Adha 1443 Hijriah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak masih menjadi ancaman. Hal itu membuat peternak skala kecil ataupun besar mengalami kerugian.  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani PMK, di antaranya dengan memberikan vaksin untuk hewan ternak guna mencegah terjangkitnya virus serta mengobati hewan terjangkit.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta peran aktif kelompok akademisi untuk membantu penanganan virus PMK di daerah-daerah yang terjangkit. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur.  "Saya imbau terutama untuk perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran hewan dan peternakan untuk segera mengerahkan dosen mahasiswanya untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah PMK ini," ujar Muhadjir, Selasa (6/7).  Muhadjir mengungkapkan, dirinya telah meminta langsung kepada Kemendikburistek agar program pengabdian bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat khususnya dalam penanganan wabah PMK.  "Saya sudah meminta kepada Dirjen Ristekdikti Prof. Nizam untuk mengalokasikan anggaran kampus merdeka untuk mereka yang akan melakukan pengabdian masyarakat langsung untuk disupport dari dana yang tersedia yaitu kampus merdeka," jelasnya.  Menurut Muhadjir, dengan mencegah penyakit PMK maka akan mencegah juga kemiskinan baru di tengah masyarakat. Karenanya, pemerintah terus berupaya untuk meminimalisasi kematian hewan ternak akibat wabah PMK.  "Seperti kita ketahui di sini kan termasuk peternak kecil. Hanya 2-3 sapi. Kalau mati setengah kiamat itu. Kalau sapi jantan yang diharapkan bisa dijual menjelang idul adha. Angannya untung besar bisa Rp 30 juta per ekor ternyata mati. Nah ini akan mendorong terjadinya angka kemiskinan terutama peternak kecil," pungkasnya.

Tangani Virus PMK, Muhadjir Minta Mahasiswa KKN Dilibatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/vaksin-ternak-tiba.jpg" alt="SENJATA LAWAN PMK: Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) menunjukkan vaksin PMK di ruang Coolroo, Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin. (4/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SENJATA LAWAN PMK: Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) menunjukkan vaksin PMK di ruang Coolroo, Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin. (4/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Vaksin impor untuk penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan terus berdatangan. Minggu (3/7), giliran 94 ribu dosis vaksin dari Prancis yang datang.  Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Finari Manan menuturkan, vaksin tersebut merupakan gelombang ketiga yang diimpor dari Prancis. Paket ketiga itu sekaligus menggenapi total target impor vaksin PMK sebanyak 3.140.000 dosis. Gelombang pertama tiba pada 12 Juni sebanyak 10 ribu dosis.  Disusul gelombang kedua sebanyak 3 juta dosis pada 16 Juni.  Vaksin impor tersebut diangkut pesawat Emirates dengan nomor penerbangan EK 356 dan mendarat pukul 15.42 WIB. Dikemas dalam 940 botol, masing-masing berisi 100 dosis. Seperti penanganan sebelumnya, 94.000 dosis vaksin PMK itu langsung ditimbun di Coolroom Gudang PT Jasa Angkasa Semesta.  Finari menyebutkan, total nilai barang impor itu mencapai Rp 3,5 miliar. ’’Sementara itu, potensi kerugian akibat PMK di Indonesia bisa mencapai Rp 9,9 triliun per tahun akibat penurunan produksi, kematian ternak, serta pelarangan/pembatasan ekspor produk ternak dan turunannya,’’ jelasnya.  Sementara itu, masyarakat masih menanti kejelasan soal kompensasi pemusnahan hewan ternak dari pemerintah. Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia Asnawi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan update lebih lanjut soal juknis atau skema pemberian insentif pemerintah untuk sapi yang mati karena wabah PMK. ’’Saat wacana itu keluar, teman-teman asosiasi menanggapi positif dan hingga kini masih menunggu kepastiannya,’’ ucap Asnawi saat dihubungi Jawa Pos kemarin (4/7).  Di sisi lain, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menghitung potensi nilai sirkulasi hewan kurban tahun ini mencapai Rp 33 triliun. Pimpinan Baznas Saidah Sakwan menyebut angka potensi sirkulasi hewan kurban itu cukup besar. ’’Bisa untuk memberdayakan peternak hewan kurban di desa-desa,’’ katanya setelah mengikuti penandatanganan kerja sama Baznas dengan BenihBaik dan Grab di Jakarta kemarin (4/7).  Saidah mengatakan, manfaat kegiatan kurban dengan potensi keuangan yang begitu besar harus bisa dirasakan oleh banyak pihak. Bukan hanya orang-orang yang berhak menerima daging kurban, tapi juga para peternak hewan kurban.  Apalagi, saat ini banyak peternak hewan kurban yang terimbas wabah PMK. Di tengah keterbatasan akses pengiriman hewan kurban ke sejumlah daerah risiko tinggi wabah PMK, banyak peternak hewan yang kehilangan potensi pendapatannya.  Vaksinasi di Jatim  Di Jawa Timur, kasus kumulatif PMK telah mencapai 139.606 hingga kemarin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110.078 sapi sakit dan 814 lainnya mati. Karena itu, vaksinasi PMK terus digenjot Pemprov Jatim. Anggarannya diambil dari alokasi biaya tidak terduga (BTT).  Hingga Minggu (3/7), sebanyak 192.969 dosis vaksin telah disuntikkan ke sapi-sapi di Jatim. Angka itu setara dengan 53 persen dari total alokasi vaksin yang diberikan pemerintah pusat ke Jatim. ’’Untuk vaksinasi, kami jalan terus,’’ ucap Sekretaris Dinas Peternakan (Disnak) Jatim Aftabuddin kemarin.  Menurut data yang dihimpun Jawa Pos, anggaran BTT yang diajukan untuk PMK mencapai Rp 43,7 miliar. Usulan itu sedang dalam proses persetujuan. Rencananya, anggaran BTT dialokasikan untuk pembelian obat dan vitamin ternak.  Soal mekanisme lalu lintas kurban menjelang Idul Adha, Afta mengatakan akan diserahkan ke disnak kabupaten/kota. Selama pengirimannya masih bersifat antarkota dalam provinsi. ’’Lalu lintas ternak sudah ada SOP-nya,’’ katanya. Setiap ternak yang dikirim harus disertai rekomendasi wilayah tujuan. Ternak juga harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari wilayah asal.  Pun dengan penyembelihan. Disnak Jatim menyarankan agar pemotongan dilakukan di rumah potong hewan (RPH). Namun, di luar lokasi itu seperti masjid dan musala, menyembelih kurban juga diperbolehkan. Asalkan sudah mendapat rekomendasi dari disnak setempat.  Di Bali, jumlah ternak yang terjangkit PMK terus bertambah. Di Gianyar, misalnya, 38 ekor sapi di Desa Medahan dan Desa Keramas terjangkit PMK. Sapi-sapi itu sudah diangkut truk untuk dieksekusi di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Peternak berharap ada ganti rugi untuk menutup kerugian.  Menurut I Nyoman Sudiarsa, peternak anggota Simantri Merta Diuma, Desa Medahan, gejala PMK berlangsung Juni 2022 sebelum Hari Raya Galungan. ’’Awalnya tidak mau makan. Dua hari kemudian mulut berbusa, ada juga yang kukunya lepas,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bali kemarin (4/7).

Lagi, Vaksin PMK Impor dari Prancis Tiba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ganti-sapi-pmk.jpg" alt="TAMBAH ASUPAN: Seorang peternak memberi makan sapi yang terjangkit PMK dengan ramuan herbal di Desa Tukum, Lumajang. (JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>TAMBAH ASUPAN: Seorang peternak memberi makan sapi yang terjangkit PMK dengan ramuan herbal di Desa Tukum, Lumajang. (JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>Jika Dimusnahkan Paksa oleh Pemerintah  JawaPos.com – Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sudah mewabah di 19 provinsi. Masalah tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (23/6). Ada beberapa hal yang dihasilkan.  Antara lain, penanganan akan dilakukan dengan konsep seperti penanganan Covid-19.  Seusai ratas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melarang pergerakan hewan hidup, terutama sapi. Ketentuan itu berlaku khusus pada wilayah yang terdampak PMK. Namun, berbeda dengan penanganan Covid-19, larangan mobilitas hanya pada level kecamatan. ”Kita sebut dengan daerah merah,” ujarnya.  Pembagian zona juga mirip saat PPKM Covid-19. Ada zona merah, kuning, dan hijau. Pada daerah merah, pembatasan pergerakan hewan lebih ketat. Hingga kini terdapat 1.765 kecamatan yang masuk zona merah.  Pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Satgas tersebut akan dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Kolaborasi juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait.  Untuk mengurangi potensi penularan, pemerintah menyediakan vaksin PMK. Itu ditujukan untuk hewan yang sehat. Total vaksin PMK yang disediakan pemerintah 29 juta dosis. ”Seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Red),” ungkap Airlangga.  Ketua umum Partai Golkar itu menerangkan, Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Pengawasan secara biohazard melalui disinfektan juga perlu terus dilakukan. Selain itu, atas hewan yang dimusnahkan paksa, disiapkan ganti rugi oleh pemerintah. ”Sekitar Rp 10 juta per sapi,” ucap Airlangga.  Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dia akan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. ”Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah. Khususnya daerah-daerah yang merah,” katanya.  Ratas itu juga membahas persiapan menjelang Idul Adha. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, pihaknya akan melakukan pengaturan hewan kurban dalam situasi merebaknya PMK. Hal tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan hewan ternak pada saat Idul Adha akan meningkat.  Kemenag juga akan terus berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK. Yaqut menyebutkan, hal utama yang harus dipahami, hukum kurban adalah sunah muakad atau sunah yang dianjurkan. ”Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, kita tidak boleh memaksakan,” tuturnya.  Yaqut berjanji mencarikan alternatif yang lain jika kurban tidak bisa dilaksanakan. Dia menekankan, aturan kurban akan mengacu ketentuan yang dibuat pemerintah, khususnya Satgas Penanganan PMK.  PMK di Jatim dan Jateng  Kasus PMK pada sapi di Jawa Timur (Jatim) terus menggila. Hingga Rabu (22/6) kasus PMK secara akumulatif tembus 103 ribu. Karena itu, vaksinasi pada hewan ternak terus digencarkan. Sapi siap potong dan sehat akan diprioritaskan mendapatkan vitamin.  Hingga kemarin (23/6) sebanyak 84.941 ekor sapi dalam kondisi sakit. Bertambah 5.180 kasus dalam sehari. Sementara itu, 571 ekor sapi mati akibat PMK dan 17 ribu dinyatakan sembuh dari PMK.  Sekretaris Dinas Peternakan (Disnak) Jatim Aftabuddin mengatakan, Jatim telah mengusulkan 1,5 juta dosis vaksin PMK ke kementerian. Saat ini vaksin datang secara bertahap. ”Sementara untuk tahap pertama ini masih 360 ribu dosis,” ucapnya kemarin.  Aftabuddin menjelaskan, saat ini seluruh obat untuk sapi masih di-cover langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN.  Di Jateng, hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, kasus PMK bertambah sebanyak 12.894 suspek. Pada 8 Juni lalu, terduga PMK sebanyak 10.593 ekor. Lalu, kemarin bertambah 23.487 ekor. Meski begitu, Pemprov Jateng menyatakan stok hewan kurban tetap aman.  Berdasar data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng, terdapat surplus 26.620 ekor untuk kebutuhan kurban Idul Adha mendatang. Potensi ketersediaan hewan kurban mencapai 399.302 ekor, sedangkan kebutuhan kurban 372.682 ekor.  Kepala Disnakkeswan Jateng Agus Wariyanto kepada Jawa Pos Radar Semarang menyebutkan, dari 23.487 ekor yang mengalami gejala, sebanyak 300 ternak dinyatakan positif PMK melalui uji medis. Sebanyak 20.254 ekor ternak mendapatkan pengobatan. Dari prosedur itu, 4.949 ekor dinyatakan membaik, sisa kasus 18.163 ekor, dipotong 259 ekor, dan mati 116 ekor. Pihaknya terus mengupayakan penyembuhan ternak yang terindikasi PMK di sejumlah daerah itu.  Terkait penutupan sejumlah pasar hewan, Agus menyebut hal itu menjadi kewenangan pemkab-pemkot. Dia menggarisbawahi, penutupan pasar hewan menjadi upaya mencegah persebaran transmisi PMK. Namun, hal itu harus diikuti dengan penjagaan lalu lintas hewan ternak.  Sementara itu, Pasar Hewan Kranggan, Temanggung, dibuka lagi setelah tutup selama dua minggu. Kemarin pedagang dan pembeli ternak memadati pasar tersebut. Dokter hewan yang bertugas, drh Antik Choiriyah, menuturkan bahwa pihaknya memeriksa hewan ternak yang masuk pasar. Hewan yang sakit tidak boleh masuk. ’’Kendaraan yang masuk juga disemprot (disinfektan). Sejauh ini kondisi ternak yang masuk sehat-sehat karena di tingkat pedagang domba, ada paguyuban. Mereka saling mengingatkan sesama pedagang,” tuturnya. Di Pasar Kranggan tidak ada domba dan kambing yang terpapar.

Ganti Rugi Sapi PMK Dipatok Rp 10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/46D48FE6-0E08-44D9-874F-C71B2B61405A.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Michael Siahaan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Michael Siahaan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak dipercepat. Dia berharap distribusi vaksin bisa segera dilakukan.  Muhadjir meminta agar percepatan distribusi vaksin mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah cukup parah. “Sebaiknya percepatan pengadaan vaksin harus segera dilakukan, sebagaimana pemerintah kita menangani covid-19, dan prioritaskan kepada daerah yang sudah terpapar PMK,” ungkap Muhadjir kepada wartawan, Rabu (22/6).  Tercatat per 18 Juni 2022 lalu, sebanyak 183.280 hewan ternak yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia terinfeksi PMK. Adapun Provinsi Jatim menjadi yang terparah. Oleh karena itu penambahan vaksin dalam skala besar sangat diperlukan.  “Kita harus berburu vaksin, karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mencegah penyebarannya,” jelasnya.  Sebagai informasi, pemerintah telah mempersiapkan pengadaan 3 juta dosis vaksin PMK darurat. Pengadaan tahap pertama vaksin darurat sebanyak 800 ribu dosis dan tahap selanjutnya 2,2 juta dosis.  Sebagian vaksin tahap pertama telah tiba pada hari minggu 12 Juni 2022 lalu sebanyak 10.000 dosis dan telah dilakukan vaksinasi perdana pada 14 Juni 2022 lalu di dua peternakan sapi rakyat yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa-Timur.  Pengiriman vaksin berikutnya dari tahap pertama dengan total 800 ribu dosis tiba kembali di Indonesia pada Kamis 16 Juni 2022, melalui Bandara Soekarno-Hatta.  “Populasi sapi di Indonesia saat ini sekitar 18 juta ekor. Maka, untuk mengejar herd immunity, paling tidak 70 persen sapi dari populasi harus sudah divaksin,” imbuhnya.  Sementara itu, ungkap Muhadjir, para peternak yang merugi akibat penyebaran PMK harus didata agar mendapat kompensasi baik berupa bansos ataupun yang lain.  Hal tersebut lantaran dirinya khawatir kerugian peternak akibat PMK akan menambah angka kemiskinan ekstrem. Selain karena ternaknya mati, para peternak juga dirugikan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani PMK.  “Terutama para peternak kecil yang kehilangan ternaknya. Kalau sudah kemiskinan ekstrem, bukannya menanggulangi tapi malah menambah karena adanya PMK. Ini yang harus diwaspadai,” pungkasnya.

Tangani Virus PMK, Muhadjir: Vaksin Daerah Terpapar Diprioritaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220601-WA0005.jpg" alt="Lapak penjualan hewan kurban di Cengkareng, Jakarta Barat. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lapak penjualan hewan kurban di Cengkareng, Jakarta Barat. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musim ibadah haji 2022 semakin dekat. Bersamaan dengan itu, umat islam menggelar perayaan Idul Adha dengan memotong hewan kurban. Pedagang hewan kurban pun mulai bergeliat membuka lapak.  Seorang pengusaha bernama Romdoni, 42, di bawah langit yang cerah bersama seorang karyawannya terlihat begitu telaten merapihkan kandang kambing dan sapi. Lapaknya terletak di Cengkareng, Jakarta Barat, sekitar 10 menit dari Pasar Bojong Indah.  Kadang berbentuk kotak dari papan-papan kayu berjejer berisi kambing. Sedangkan di sisi lainnya sapi-sapi diikat ke tiang kayu panjang. Aroma khas hewan ternak tercium saat pertama kali mendekat ke area kandang.  Tangan gempal Endo sapaan akrab Romdoni perlahan mengelus hewan jualannya. Matanya tajam memperhatikan kondisi para hewan. Secara kasat mata hewan-hewan di tempatnya terlihat sehat. Tidak ada yang lemas.  Jelang sekitar satu bulan waktu berkurban, lapak Endo terbilang masih belum penuh oleh sapi dan kambing. Masih ada ruang kosong di kandangnya yang bisa diisi oleh hewan dagangan.  "Saya baru ada stok 15 ekor sapi, karena dari Jawa belum bisa masuk. Kalau kambing stoknya sekitar 30 ekor," ujar Endo.  Merebaknya virus Penyakir Kuku dan Mulut (PMK) menjadi salah satu kendala pengiriman hewan terhambat. Sebab, pemerintah begitu ketat dalam hal mengatur pengiriman hewan ke luar daerah.  "Biasanya saya juga ambil stok dari Jawa Timur. Tapi kan di sana sama sekali belum bisa masuk ke Jakarta, karena sumber PMK dari Jawa Timur," ucap Endo.  Biasanya dia membeli hewan kurban dari berbagai lokasi di Jawa Tengah seperti Semarang, Ambarawa, Magelang, dan Blora. Beberapa pun dikirim dari Jawa Timur. Minggu lalu Dinas Peternakan Jakarta Barat sudah melakukan kunjungan ke kandang miliknya. Petugas memastikan hewan yang ada dalam keadaan sehat, dan kandangnya bersih.  Namun, adanya virus PMK tetap menyisakan kekhawatiran bagi pedagang hewan kurban. "Cara tahu hewan kurban yang sehat ya kalau sapi dan kambing agresif. Kalau hewan kurbannya lemas, sering berdiam diri, melamun, dan jarang bergerak, bisa jadi sakit," jelasnya.  Menurut Endo, hewan sehat memiliki beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat oleh mata. Seperti tidak ingusan, bulu hewan saat dipegang licin, matanya cerah atau tidak pucat, memiliki biji kemaluan komplit tidak sanglir (hanya satu), dan hewan bersikap agresif.  "Kalau sapi dan kambing sering diam saja ketika didekati, atau hanya melamun, bisa jadi mereka sedang sakit," imbuhnya  Selain itu, kebersihan kandang juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan pembeli hewan kurban. Semakin rajin kandang dibersihkan, maka kesehatan hewan bisa lebih terjamin, serta bau busuk kandang bisa berkurang. Sapi juga bisa semakin sehat apabila dimandikan satu kali sehari, sedangkan kambing satu kali seminggu.  Geliat pembeli hewan kurban sejauh ini belum terlalu tinggi. Permintaan biasanya meningkat jelang hari raya. "Saya jual hewan kurban tidak ambil untung banyak kok. Untuk sapi di harga Rp 18 sampai Rp 50 juta. Lalu, untuk kambing di harga 2 sampai 5 juta," ungkap Endo.  Di sisi lain, menjual hewan kurban pun tetap dibayangi oleh kerugian. Dia bahkan pernah mengalami kerugian cukup besar akibat hewan dagangannya malah mati karena sakit.  "Saya pernah beli sapi dari Bondowoso, Jawa Timur. Saya beli 25 ekor, pas nyampe di kandang ternyata lima ekor sakit. Beberapa hari setelahnya, mati dua ekor," kata Endo.  Kejadian itu terjadi saat Idul Adha 2021 lalu. Kerugian yang dialaminya mencapai Rp 30 juta. Tapi, kondisi itu sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap pedagang hewan kurban.

Geliat Pedagang Hewan Kurban di Tengah Serangan Virus PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KEMENTAN-0110-A.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)</figcaption>
</figure>Jenis Virus Diketahui, Diduga Berasal dari India  JawaPos.com – Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak, khususnya sapi, semakin luas. Data terbaru per 22 Mei menyebutkan, kasus PMK ditemukan di 82 kabupaten/kota di 16 provinsi. Jumlah kasus tidak kurang dari 13 ribu ekor hewan ternak yang tertular.  Persoalan PMK tersebut dibahas dalam rapat antara Komisi IV DPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta kemarin (23/5). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPR Sudin mencecar jajaran Kementan soal awal mula masuknya PMK ke Indonesia. ’’Asal muasalnya dari India kan?’’ kata Sudin.  ’’Iya, Pak,’’ jawab Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah. Mendengar jawaban tersebut, Sudin mengatakan bahwa semua pihak, termasuk Kementan, harus jujur. ’’Jangan lari ke sana kemari,’’ kata dia.  Sudin menyatakan, selama seminggu terakhir dirinya tidak bisa tidur memikirkan kasus PMK yang kembali mewabah di Indonesia. ’’Saya ingin tahu asalnya dari mana. Jujur saja dari India,’’ tandasnya.  Nasrullah menuturkan, memang benar ditemukan kasus PMK di India pada 2021. Tetapi, sampai saat ini investigasi Kementan masih berjalan. Karena itu, secara resmi belum dinyatakan bahwa virus PMK yang sekarang kembali merebak di Indonesia berasal dari India.  Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sudah menemukan serotipe atau jenis virus PMK yang kini mewabah di Indonesia. Dia menjelaskan, jenis virus PMK yang beredar di Indonesia adalah O/ME-SA/Ind-2001 e.  ’’Kami konsentrasi menyiapkan vaksinnya,’’ katanya. Dia berharap, dalam beberapa bulan ke depan, vaksin PMK yang sesuai dengan jenis virus di Indonesia bisa segera diproduksi. Selanjutnya dapat langsung dilakukan vaksinasi kepada hewan-hewan ternak yang sehat. Syahrul memiliki target sebelum Agustus 2022 vaksin PMK sudah bisa diproduksi.  Syahrul mengingatkan, ternak yang terinfeksi PMK tidak menulari manusia. Dengan pengolahan yang benar, daging hewan ternak yang terinfeksi PMK juga aman dikonsumsi. Khusus bagian tubuh yang luka akibat infeksi virus tersebut harus langsung dimusnahkan.  Dia mengatakan, data per 17 Mei menyebutkan, penyakit PMK sudah menyebar ke 52 kabupaten/kota di 15 provinsi. Jumlah hewan ternak yang terinfeksi mencapai 13.965 ekor. Provinsi Jawa Timur adalah wilayah dengan jumlah kabupaten/kota terdampak paling banyak. Yaitu, mencapai 15 kabupaten/kota. Disusul Jawa Tengah dengan 12 kabupaten/kota.  Syahrul juga menyampaikan strategi menghadapi Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dia menjelaskan, total pemotongan hewan kurban pada 2021 mencapai 1,6 juta ekor. Proyeksi pemotongan hewan kurban tahun ini 1,722 ekor. Syahrul mengatakan, ketersediaan 1,731 juta ekor hewan kurban berasal dari luar daerah zona merah kasus PMK.  Selain itu, akan dilakukan sosialisasi PMK kepada pedagang hewan kurban oleh seluruh dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian juga disiapkan petunjuk teknis pedoman pemotongan hewan kurban di tengah wabah PMK.

Kementan Kebut Riset Vaksin PMK 

Virus PMK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Virus PMK

Berita Terkini