<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_RDP-Komisi-VIII-DPR-dengan-BPKH_Salman-Toyibi-1JPG-1653819640.jpg" alt="Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) bersama Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin (kanan) menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka" width="100%">
<figcaption>Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) bersama Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin (kanan) menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara bertahap meningkatkan pembagian nilai manfaat pengelolaan dana haji kepada jamaah yang antre. Dampaknya dalam jangka panjang, biaya pelunasan ongkos haji yang harus dibayar jamaah semakin murah atau terjangkau. Karena, akumulasi nilai manfaat di dalam virtual account (VA). Kepada Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menuturkan tahun depan, proyeksi nilai manfaat pengelolaan dana haji mencapai Rp 12 triliun lebih atau mengalami kenaikan sekitar 9,6 persen dari raihan nilai hasil pengelolaan tahun ini. Fadlul mengatakan, sebagian dari hasil nilai manfaat tersebut akan didistribusikan ke seluruh rekening jamaah tunggu. Skemanya melalui VA masing-masing jamaah. Tahun depan, BPKH memproyeksikan nilai manfaat yang didistribusikan ke seluruh jamaah tunggu mencapai Rp 4,4 triliun. Menurut dia angka tersebut cukup besar, karena mengalami kenaikan mencapai 91,3 persen dibandingkan distribusi nilai manfaat tahun ini. Sebagaimana diketahui perolehan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jamaah, proporsinya selama ini lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan. Pemberian nilai manfaat untuk jamaah tunggu baru dilakukan setelah BPKH berdiri. Kemudian mulai dibagikan sejak 2018 secara proporsional. Pendistribusian nilai manfaat kepada jamaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual. Sampai menuju self financing. "Diharapkan kenaikan alokasi Virtual Account kepada jamaah tunggu ini akan mendorong peningkatan Virtual Account jamaah tunggu,&rsquo;&rsquo; kata Fadlul dalam keterangannya Rabu (25/9). Sehingga suatu hari nilai manfaat itu bisa dibagi seluruhnya langsung kepada masing-masing akun jamaah. Jadi saat biaya haji diumumkan, jamaah haji tinggal mengecek nilai VA-nya. "Secara bertahap setoran pelunasan (biaya haji) akan menjadi lebih kecil setelah dikurangi nominal dalam virtual account," jelasnya. Selain melakukan efisiensi dalam biaya operasional, BPKH memiliki sejumlah strategi investasi penempatan dengan mekanisme lelang. Selain itu juga mengeksplorasi surat berharga syariah. Termasuk SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan BI yang diatur OJK. Tujuannya untuk memberikan yield yang optimal. Selain itu BPKH juga akan mendorong investasi emas. Sebagai upaya untuk melakukan lindung nilai (hedging) yang tetap berprinsip syariah. Serta investasi lainnya yang berpotensi memberikan nilai manfaat yang optimal termasuk dalam ekosistem perhajian. BPKH juga berupaya melakukan strategi Inovasi berupa penggunaan platform digital dalam pengelolaan keuangan haji. Tujuannya demi kemudahan setoran awal dan pelunasan bertahap Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jamaah haji. Dengan rencana dan strategi ini, BPKH berharap dapat meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah haji dan memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia. Tentunya upaya-upaya ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan regulasi dan kebijakan dari pemangku kepentingan.

BPKH secara bertahap meningkatkan pembagian nilai manfaat pengelolaan dana haji kepada jamaah yang antre.

BPKH Siapkan Strategi Khusus Lewat Distribusi Virtual Account, Biaya Pelunasan Haji Bakal Semakin Terjangkau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_RDP-Komisi-VIII-DPR-dengan-BPKH_Salman-Toyibi-4JPG-3489643116.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran petinggi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan rencana dan target kinerja pada 2025 kepada Komisi VIII DPR kemarin. Mereka juga memaparkan kenaikan hasil pengelolaan serta jumlah calon jemaah haji (CJH) baru yang mendaftar tahun depan. &rdquo;Target 2025 untuk dana kelolaan Rp 188,86 triliun atau meningkat 11,1 persen," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Dia menyampaikan, jumlah pendaftar haji tahun depan meningkat 9,6 persen. Karena itu, tahun depan ditargetkan ada 422 ribu pendaftar baru. &rdquo;Nilai manfaat naik 12 persen menjadi Rp 12,89 triliun," katanya. Pada forum tersebut, Fadlul juga mengutarakan supaya tahun depan subsidi biaya haji maksimal 30 persen dari total nilai manfaat. Jadi, dengan asumsi total nilai manfaat 12,89 persen, yang digunakan untuk subsidi biaya haji sekitar Rp 3,6 triliun. Paparan target kinerja BPKH tersebut mendapatkan sorotan dari sejumlah anggota dewan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengkritisi besaran nilai manfaat yang dibagikan ke rekening virtual (virtual account/VA) seluruh jemaah di daftar antrean. Jumlahnya mencapai Rp 4,4 triliun. Menurut dia, pembagian penggunaan nilai manfaat hasil perhitungan BPKH itu perlu kalkulasi ulang. Dia khawatir BPKH mengalami defisit. Apalagi dengan usulan biaya operasional BPKH 2025 yang mencapai Rp 448 miliar lebih. &rdquo;Yang tahun ini saja masih tersisa 40 persen, sekarang sudah September," ungkapnya. Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Ace Hasan Syadzily menyoroti target pendaftar haji yang hampir setengah juta itu. Dia mengatakan, masyarakat sekarang cukup rasional. Melihat antrean haji yang semakin panjang, masyarakat seperti frustrasi. Dengan antrean haji mencapai 30 tahun sampai 40 tahun lebih, animo masyarakat mendaftar haji reguler diprediksi tidak semakin ramai. Ace juga menyoroti alokasi uang yang ditampilkan ke rekening virtual jemaah haji. Dia khawatir jika alokasi untuk VA tersebut terlalu besar. Sehingga bisa berakibat pada beban pelunasan biaya haji tahun depan yang semakin tinggi. Tahun ini rata-rata pelunasan biaya haji sekitar Rp 35 juta per jemaah. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi mengingatkan BPKH tentang fatwa terbaru MUI. Yaitu, fatwa yang mengharamkan penggunaan nilai manfaat dari jemaah yang masih antre untuk subsidi jemaah tahun berjalan. &rdquo;(Fatwa) ini tidak boleh dilewatkan. Karena fatwa dikeluarkan oleh lembaga resmi dan kompeten," tuturnya. Pada bagian lain, pengamat haji Ade Marfudin mengusulkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan haji. Tujuannya untuk efisiensi dan keselamatan jemaah. &rdquo;Jemaah yang lansia cukup satu atau dua minggu saja di Saudi," katanya. (wan/c6/oni)

BPKH mendaftarkan ada 422 ribu pendaftar baru tahun depan untuk calon jamaah haji. Padahal antrean haji saat ini 30 sampai 40 tahun.

Antrean Haji 30 hingga 40 Tahun, BPKH Malah Targetkan Ada 422 Ribu Pendaftar Haji Tahun Depan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/21/Screenshot_2024-07-21-17-02-59-265_comgoogleandroidgm-edit-3261166629.jpg" alt="Ilustrasi Aplikasi BCAmobile (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aplikasi BCAmobile (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Shopee adalah platform belanja online terbesar di Asia Tenggara. Di Indonesia aplikasi ini sudah digunakan oleh jutaan pengguna. Sejak diluncurkan pada&nbsp;2015,&nbsp;Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.&nbsp; Mengutip dari laman resmi Shopee, mereka percaya bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Ini adalah visi yang ingin Shopee berikan melalui platformnya, setiap harinya.&nbsp; Kemudian, pembayaran transaksi belanja e-commerce seperti Shopee, bisa dilakukan oleh masyarakat lewat Bank BCA. Seperti diketahui, saat ini semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan e-commerce untuk berbelanja kebutuhannya.&nbsp; Melansir dari laman resmi Shopee, berikut adalah cara untuk membayar belanja di Shopee dengan menggunakan BCA Virtual Account.&nbsp; Aplikasi M-BCA <ul> <li>Login ke BCA Mobile</li> <li>Pilih m-Transfer dan pilih BCA Virtual Account</li> <li>Masukkan nomor BCA Virtual Account dari e-commerce dan klik Send</li> <li>Masukkan nominal Cek detail transaksi, klik OK</li> <li>Masukkan PIN dan transaksi berhasil.</li> </ul> &nbsp;Sebagai catatan, Pembayaran dengan Bank BCA dikenakan biaya penanganan sebesar Rp 1.000. Aplikasi myBCA&nbsp; <ul> <li>Login ke myBCA</li> <li>Pilih Transfer dan pilih Virtual Account</li> <li>Pilih Transfer ke tujuan baru</li> <li>Masukkan nomor Virtual Account dari e-commerce dan klik Lanjut</li> <li>Pilih rekening sumber dana (jika memiliki lebih dari satu), masukkan nominal dan klik Lanjut Cek detail transaksi, klik Lanjut</li> <li>Masukkan PIN dan transaksi berhasil.</li> </ul>

Shopee adalah platform belanja online terbesar di Asia Tenggara. Di Indonesia aplikasi ini sudah digunakan oleh jutaan pengguna.

Cara Bayar Belanja Shopee dengan BCA Mobile

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/2-shopeepay-rectangle-orange2-1208029004.png" alt="Simak cara top up shopeepay dari virtual account../Shopee" width="100%">
<figcaption>Simak cara top up shopeepay dari virtual account../Shopee</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam era digital ini, ShopeePay menjadi salah satu metode pembayaran yang populer untuk berbagai transaksi online. Bagi pengguna yang ingin melakukan top up ShopeePay dengan menggunakan virtual account, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti. 1. Hubungkan Rekening Bank atau Virtual Account Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa rekening bank atau virtual account Anda telah terhubung dengan akun ShopeePay. Buka aplikasi Shopee, pilih menu 'ShopeePay' di bagian bawah, dan cari opsi untuk menghubungkan rekening bank atau virtual account. 2. Akses Menu Top Up Setelah berhasil menghubungkan rekening, akses menu 'ShopeePay' dan pilih opsi 'Top Up' atau 'Isi Saldo'. Ini akan membuka halaman yang memungkinkan Anda memilih metode pembayaran untuk top up. 3. Pilih Virtual Account atau Transfer Bank Pada halaman top up, pilih metode pembayaran 'Virtual Account' atau 'Transfer Bank'. ShopeePay mendukung berbagai bank dan penyedia virtual account, sehingga pastikan untuk memilih sesuai dengan virtual account yang Anda miliki. 4. Pilih Bank atau Virtual Account Selanjutnya, pilih bank atau penyedia virtual account yang ingin Anda gunakan. ShopeePay menyediakan daftar opsi yang dapat Anda pilih sesuai dengan virtual account yang Anda miliki. 5. Masukkan Jumlah Top Up Setelah memilih metode pembayaran, masukkan jumlah yang ingin Anda top up ke ShopeePay. Pastikan untuk memeriksa saldo di virtual account Anda sebelumnya, untuk memastikan Anda memiliki dana yang cukup. 6. Ikuti Petunjuk Transaksi Ikuti petunjuk yang diberikan pada layar untuk menyelesaikan transaksi. Ini mungkin melibatkan memasukkan beberapa informasi tambahan untuk menyelesaikan proses keamanan agar memastikan transaksi aman. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah melakukan top up ShopeePay dari virtual account. Pengguna ShopeePay yang melakukan Isi Saldo melalui Virtual Account pada beberapa bank akan dikenakan biaya admin mulai dari Rp1.000. Untuk pengisian saldo ShopeePay melalui Bank BCA, Mandiri, dan BNI, jumlah saldo yang masuk ke ShopeePay akan sama dengan nominal pengisian. Jika Anda mengisi saldo sebesar Rp100.000, maka jumlah saldo yang masuk adalah Rp100.000. Pengisian saldo melalui SeaBank tidak akan dikurangi Biaya Admin. Pastikan untuk selalu memasukkan informasi dengan benar dan menghubungi layanan pelanggan Shopee jika mengalami kendala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut.

Dalam era digital ini, ShopeePay menjadi salah satu metode pembayaran yang populer untuk berbagai transaksi online.

Cara Top Up ShopeePay dari Virtual Account

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220605-WA0029.jpg" alt="Calon Jamaah Haji (CJH) berangkat dari Bandar Udara Internasional Juanda. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Calon Jamaah Haji (CJH) berangkat dari Bandar Udara Internasional Juanda. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan, calon jemaah haji (CJH) yang tak perlu setor uang pelunasan adalah mereka yang tidak menarik uang pelunasan pada 2020 dan 2022. Sementara itu, CJH yang pernah menarik uang pelunasannya wajib setor uang pelunasan bervariasi hingga Rp 24 juta per orang. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab menuturkan, tak sedikit CJH yang menarik uang pelunasan dengan berbagai alasan. &rsquo;&rsquo;Data di Kemenag, ada 1.167 CJH yang sempat menarik uang pelunasan,&rsquo;&rsquo; katanya di Jakarta kemarin (30/4). Secara umum, CJH lunas tunda 2020 dan 2022 cukup konfirmasi ke bank penerima setoran (BPS). Mereka tidak perlu menyetor kembali uang pelunasan. Namun, CJH 2020 dan 2022 yang menarik uang pelunasan wajib membayar selisih antara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) per embarkasi dengan setoran awal dan nilai virtual account (VA). Setiap orang dibebani biaya setoran yang berbeda-beda. Sebab, nominal VA di rekening masing-masing berbeda. Bipih di tiap embarkasi juga berbeda-beda. &rsquo;&rsquo;Jumlahnya (yang harus dilunasi) berkisar Rp 9 juta&ndash;Rp 24 juta,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Saiful menjelaskan, pelunasan biaya haji dibuka hingga 5 Mei mendatang. Hingga 28 April lalu, sebanyak 157.375 orang telah melakukan pelunasan biaya haji 2023. Terdiri atas 145.071 jemaah berhak lunas 2023 dan 4.267 jemaah lansia prioritas. Seperti diketahui, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ditetapkan rata-rata Rp 90 jutaan. Dari jumlah tersebut, rata-rata biaya yang ditanggung jemaah adalah Rp 49,8 juta (55,3 persen). Sisanya disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (wan/c18/oni)

Kemenag mengingatkan, calon jemaah haji (CJH) yang tak perlu setor uang pelunasan adalah mereka yang tidak menarik uang pelunasan pada 2020.

Pernah Tarik Uang Pelunasan, CJH Wajib Setor Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/luncurkan-fintech-sinarmas-gandeng-penyedia-layanan-verifikasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Sinarmas menggandeng PT. Asli Rancangan Indonesia penyedia layanan verifikasi data biometrik nasabah akan membantu perusahaan Fintech memberikan layanan e-KYC. Sehingga perusahaan Fintech dapat mengenal baik dari sisi nasabah, investor maupun peminjam dengan lebih cepat, efisien, dan akurat.&nbsp; Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo mengatakan, kecepatan pelayanan transaksi finansial di era digital tidak bisa dilepaskan dari dukungan layanan pengenalan nasabah lebih baik dan cepat.&nbsp; &ldquo;Di industri perbankan saat ini layanan Know Your Customer (KYC) merupakan salah satu proses yang penting bagi industri perbankan mengenal dan memberikan pelayanan kepada nasabah lebih baik dan sesuai,&rdquo; ujarnya di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (27/2). Transaksi perusahaan Fintech didukung layanan Virtual Account Bank Sinarmas memberikan kemudahan. Untuk transaksi penempatan dana oleh investor maupun penyaluran dana ke peminjam.&nbsp; Tahun 2018, Bank Sinarmas melayani 3,9 juta transaksi Virtual Account. Sebanyak 700.000 transaksi adalah transaksi Fintech. Kecepatan dan kemudahan transaksi lewat VA terus ditingkatkan. &ldquo;Berangkat dari hal tersebut, Bank Sinarmas memperkenalkan produk Rekening Dana peer to peer landing (RDP2P). Produk tersebut sudah kita kembangkan beberapa bulan belakangan ini,&rdquo; imbuhnya. Menurutnya, RDP2P memberikan manfaat kepada perusahaan Fintech untuk kemudahan layanan kepada investor dan sinkronisasi dengan VA saat ini.&nbsp; Sementara Direktur Utama ASLI RI Irjen Pol (Purn) Arief Dharmawan mengatakan, kemampuan Biometric Matching System sangat akurat dan cepat, dan yang terpenting adalah sangat compatible dengan sumber database mana pun juga.&nbsp; &ldquo;ASLI RI menyediakan system technology biometrik-nya, end-user harus tetap meminta ijin kepada sang empunya data. Misalnya Kepolisian, BNN, dan BNPT. Sesuai yang diperbolehkan di POJK, karena ASLI RI tidak mempunyai data dari Iembaga mana pun,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Frenky menambahkan, saat ini sudah lebih dari 100 perusahaan yang menggunakan layanan VA Bank Sinarmas, dan sudah 5 (lima) perusahaan Fintech yang menggunakan VA dan RDP2P Bank Sinarmas yaitu Modalku, Danamas, PinjamanGo, TeIefm dan Toko Modal.&nbsp;

Luncurkan Fintech, Sinarmas Gandeng Penyedia Layanan Verifikasi

virtual account

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#virtual account