<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-ntt-viktor-laiskodat-kalau-ada-izin-saya-go-ahead_m_.jpg" alt="Gubernur NTT terpilih Viktor Laiskodat" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTT terpilih Viktor Laiskodat</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II Ratu Ngadu Bonu Wulla sejatinya dipastikan lolos ke Senayan. Dia memperoleh 76.331 suara. Jumlah suara itu menempatkannya di posisi ketiga di bawah caleg Demokrat Anita Jacoba dan caleg Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena. Perolehan suara itu juga menempatkannya di posisi teratas di antara semua caleg Nasdem di dapil tersebut yang hanya meloloskan satu kursi. Namun, perjalanan Ratu menuju parlemen justru terhenti. Dia mengundurkan diri. Jatah satu kursi untuk Nasdem yang seharusnya sudah dia kunci bergeser ke caleg Nasdem lainnya, yakni Viktor Bungtilu Laiskodat, sebagai peraih suara terbanyak berikutnya dengan 65.359 suara. Viktor Laiskodat merupakan eks gubernur NTT yang sebelumnya adalah anggota DPR RI Fraksi Nasdem periode 2014&ndash;2018. Pernyataan undur diri Ratu itu disampaikan saksi Partai Nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi di kantor KPU Jakarta (12/3). Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, KPU memang telah menerima surat pengunduran diri Ratu. Namun, soal bagaimana respons KPU atas permintaan itu, Mellaz mengaku belum sampai pada kesimpulan tertentu. &rdquo;Nanti ada mekanisme untuk mengkajinya. Kan harus dibaca,&rdquo; ujarnya di kantor KPU RI kemarin (13/3). Pengunduran diri Ratu Wulla sebagai caleg Nasdem yang memperoleh suara tertinggi di dapil NTT II menjadi sorotan. Sebab, sebagai caleg yang hampir pasti duduk di Senayan, keputusan mundur tersebut dinilai janggal. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, KPU tidak bisa serta-merta menerima pengunduran diri caleg. KPU perlu melakukan klarifikasi alasan Ratu mengundurkan diri. &rdquo;Klarifikasi itu untuk mendapatkan penjelasan yang akuntabel,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Titi menegaskan, UU Pemilu memang memungkinkan seorang caleg terpilih untuk mengundurkan diri. Jawa Pos berusaha meminta konfirmasi Ratu Wulla terkait keputusan mengundurkan diri. Namun, Ratu belum berkenan memberikan tanggapan ketika dihubungi melalui pesan singkat maupun telepon. Sementara itu, dilansir Timor Ekspres, Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai Nasdem Provinsi NTT Elas Jamawara membenarkan pengunduran diri Ratu Wulla. &rdquo;Menurut Ibu Ratu, ada penugasan lain dari partai dan ketua umum, Pak Surya Paloh,&rdquo; kata Elas. Sayang, dia tidak mengetahui secara pasti penugasan apa yang diberikan partai kepada Ratu Wulla. Sebab, itu merupakan ranah ketua umum partai. &rdquo;Sebagai kader kami hanya tegak lurus, solid terkonsolidasi,&rdquo; tegasnya. Calon DPD <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-kpk-benarkan-eddy-sindoro-menyerahkan-diri_m_.jpg" alt="Eks Ketua KPK Agus Raharjo." width="100%">
<figcaption>Eks Ketua KPK Agus Raharjo.</figcaption>
</figure> Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur yang juga mantan Ketua KPK Agus Raharjo melaporkan dugaan kecurangan pemilu kepada Bawaslu RI. Pelaporan tersebut terkait dugaan pengurangan perolehan suara dirinya. Indikasi kecurangan yang merugikannya terjadi di tiga kabupaten di Madura. Yakni, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Dia mendapati fakta adanya perubahan antara data C1 dan D hasil. Suaranya berkurang. Pengurangan perolehan suara miliknya ditengarai untuk menguntungkan calon lain. &rdquo;Ya, saya bisanya menduga-duga,&rdquo; imbuhnya. Berdasar data rekapitulasi KPU, Agus Rahardjo berada di posisi kelima dengan 2,2 juta suara. Dia tertinggal oleh Ahmad Nawardi (3,28 juta), La Nyalla Mahmud Mattaliti (3,13 juta), Lia Istifhama (2,74 juta), dan Kondang Kusumaning Ayu (2,54 juta). Dengan hasil tersebut, Agus gagal melaju menjadi senator di Senayan. (far/tyo/c6/fal)

Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem daerah pemilihan (dapil) NTT II Ratu Ngadu Bonu Wulla sejatinya dipastikan lolos ke Senayan.

Setelah Caleg Nasdem Dapil NTT II Mundur, KPU Belum Putuskan Lolosnya Viktor Laiskodat ke Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/Screenshot-53-2955875418.jpg" alt="Anggota KPU RI August Mellaz. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI August Mellaz. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengkaji surat pengunduran calon anggota (caleg) DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 5 dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur II, Ratu Ngadu Bonu Wulla. Padahal, Ratu Ngadu Bonu Wulla meraih 76.331 suara, lebih besar dari mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat yang meraup suara lebih rendah 65.359 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat pengunduran diri itu sebelumnya disampaikan saksi dari Partai Nasdem kepada anggota KPU RI August Mellaz yang sedang memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 panel B di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Selasa (12/3) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika di forum disampaikan surat, tentu surat itu ditujukan kepada Ketua KPU, tentu akan kami kaji, tetapi tidak dalam rangka mengubah posisi pleno rekap, kan di situ," kata Mellaz dikonfirmasi, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mellaz memastikan, surat pengunduran diri itu tidak ada kaitannya dengan proses rekapitulasi nasional saat ini. Ia menekankan, tugas dari rekapitulasi nasional hanya untuk membacakan formulir hasil rekapitulasi provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menghitung itu semua. Jadi, tidak ada kaitannya dengan ada surat pengunduran diri atau tidak," ucap Mellaz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengundurab diri itu disampaikan saksi dari Partai Nasdem yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan surat dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem kepada KPU dan juga nanti ditembuskan kepada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT II," ujar saksi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saksi dari Partai Nasdem itu menjelaskan, alasan pengunduran diri Ratu Ngadu Bonu Wulla sebagai caleg DPR RI sesuai dengan kehendak yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alasan pengunduran diri sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan di atas meterai. Dan untuk itu karena suratnya ke KPU RI, saya tidak berhak untuk membacakan, dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian, perlu kami sampaikan dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai NasDem nomor urut 5 Dapil NTT II menyatakan mengundurkan diri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan rekapitulasi yang disahkan KPU RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla yang merupakan legislator DPR RI periode 2019-2024 meraih 76.331 suara. Anggota Komisi IX DPR RI itu memeroleh suara terbanyak ketimbang enam calon lainnya dari Partai Nasdem di Dapil NTT II.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di posisi kedua ditempati caleg nomor urut 1, yakni mantan Gubernur NTT periode 2018-2023 Victor Bungtilu Laiskodat yang mendapatkan 65.359 suara.</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan yang memilih Partai Nasdem dan calegnya mendapatkan 207.732 suara, meliputi 10.831 orang yang memilih partainya saja.</div>

Perolehan suara Ratu Ngadu Bonu Wulla lebih besar dari mantan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang meraup suara lebih rendah 65.359 suara.

KPU Kaji Pengunduran Diri Caleg NasDem Dapil NTT II yang Raih Suara Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/WhatsApp-Image-2023-05-07-at-195209-3382999062.jpeg" alt="Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memimpin apel siaga kelistrikan bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores, Rangko, NTT, Minggu (7/5)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memimpin apel siaga kelistrikan bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores, Rangko, NTT, Minggu (7/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) menegaskan siap menyukseskan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat memimpin apel siaga kelistrikan bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores, Rangko, Nusa Tenggara Timur, Minggu (7/5). "Gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo akan dipasok oleh sistem Flores dengan daya mampu 105,38 megawatt (MW) dan prediksi beban puncak saat berlangsungnya acara sebesar 89,93 MW, sehingga cadangan daya sangat mencukupi," terang Darmawan. Untuk mengamankan pasokan listrik pada venue prioritas, PLN telah menyiagakan 70 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 35 unit gardu bergerak, 31 unit genset, dan 93 unit kendaraan operasional untuk memastikan keandalan pasokan selama KTT berlangsung. "Di balik itu semua kita juga kerahkan lebih dari 600 petugas lapangan yang sangat mumpuni," terang Darmawan. Darmawan menambahkan, PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk menopang kebutuhan 282 unit kendaraan listrik delegasi dan pengamanan, serta 89 unit kendaraan operasional. "PLN memastikan ketersediaan SPKLU cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik selama KTT ASEAN. Ada 7 unit SPKLU Ultra Fast Charging di Kantor Bupati Manggarai Barat, 1 unit SPKLU Fast Charging di Kampung Ujung, dan 100 Home Charging yang tersebar di tujuh lokasi strategis," imbuh Darmawan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/WhatsApp-Image-2023-05-07-at-195210-911365579.jpeg" alt="Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memimpin apel siaga kelistrikan bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores, Rangko, NTT, Minggu (7/5)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memimpin apel siaga kelistrikan bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores, Rangko, NTT, Minggu (7/5).</figcaption>
</figure> Selain itu, Darmawan juga menjelaskan bahwa penguatan sistem kelistrikan yang PLN siapkan di Labuan Bajo lebih dari biasanya. Mulai dari penambahan cadangan daya hingga sistem interkoneksi. "Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus kami, sehingga kami persiapkan infrastrukturnya dari sekarang. Di masa depan, kami optimistis akan lebih banyak event internasional di sini dan Labuan Bajo makin menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi NTT bahkan nasional," terang Darmawan. Dirinya juga menjelaskan, selain lebih berkualitas, penyiapan infrastruktur kelistrikan di NTT ini juga dilakukan lebih cepat. &ldquo;Tahun lalu, persiapan KTT G20 hampir satu tahun, PLN sukses mendukung gelaran internasional tersebut tanpa kedip. Kini, persiapan untuk KTT ASEAN lebih cepat, hanya dua bulan. Bukan karena mengejar target, tapi karena sistem ketenagalistrikan PLN sudah tertata makin baik,&rdquo; jelas Darmawan. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengapresiasi langkah PLN dalam memastikan pasokan listrik untuk gelaran KTT ASEAN. "Saya memberikan hormat dan respect dalam kesiapan kelistrikan PLN dalam mendukung KTT ASEAN di NTT ini. Kalau dulu event internasional selalu di Jakarta atau Bali, kini NTT telah siap jadi tuan rumah. Sehingga pulang dari apel ini saya bisa tidur lebih nyenyak," jelas Viktor. Viktor juga berharap kolaborasi antara PLN dan Pemerintah Provinsi NTT dapat berlangsung secara berkelanjutan. "Energi itu bukan komoditi, energi adalah infrastruktur. Bila ada energi dimanapun, pertumbuhan ekonomi akan ada di sana. Provinsi ini akan menjadi salah satu provinsi terkaya di Indonesia 15-20 tahun mendatang. Karena kalau renewable energy menjadi panduan untuk energi masa depan, maka NTT adalah salah satu lumbung EBT," kata Viktor. Viktor juga menyampaikan, KTT ASEAN merupakan momentum bagi NTT untuk bangkit secara ekonomi. "Terima kasih atas dedikasi PLN yang telah diberikan kepada republik, bangsa, dan negara ini. Mari kita sukseskan KTT ASEAN Summit ke-42, semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua," pungkas Viktor.

PT PLN (Persero) menegaskan siap menyukseskan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2023.

Siap Sukseskan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Dirut PLN Pimpin Apel Siaga Kelistrikan Bersama Gubernur NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum reda sorotan terhadap sekolah masuk pukul 05.30 Wita bagi para siswa kelas XII, sekarang kebijakan serupa diberlakukan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemerintah Provinsi NTT. Penerapannya berlangsung mulai kemarin (6/3).  Pantauan Timor Express, para aparatur sipil negara (ASN) mulai berdatangan ke kantor pukul 05.00 Wita. Para pegawai langsung diarahkan untuk mengikuti olahraga.  Sejumlah pegawai yang hendak diwawancarai terkait kebijakan tersebut menolak karena takut dengan pimpinan. ’’Kita bawahan tidak bisa berbuat banyak,’’ ungkap salah seorang pegawai.  Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi menyebut kebijakan itu diberlakukan untuk menjawab kepentingan pelayanan sekolah-sekolah yang lebih dulu menerapkan jam masuk serupa. Penerapan di sekolah itu bersifat uji coba dan berlangsung di 10 SMA/SMK negeri di Kota Kupang mulai 27 Februari lalu.  Aturan tersebut berawal dari ide Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang semula bahkan meminta para pelajar kelas XII masuk pukul 05.00. Alasannya, untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter para siswa.  ’’Kita di dinas harus stand by karena kalau sekolah membutuhkan pelayanan pagi, sedangkan staf belum masuk kantor, bagaimana bisa melayani,’’ ujar Linus.  Dia mengatakan, kehadiran para pegawai dan ASN pada hari pertama masuk kantor pukul 05.30 Wita itu mendapat respons positif. Persentase kehadiran mencapai 98 persen. ’’Ada pegawai yang sementara bertugas ke luar daerah, jadi sekitar 98 persen hadir,’’ tuturnya.  Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu menjadi role model peningkatan pelayanan birokrasi khusus untuk bidang pendidikan. ’’Jam pulang tetap pukul 16.00 Wita,’’ ujarnya.  Terkait kompensasi atau tambahan penghasilan kepada para pegawai dan ASN, dia mengaku pihaknya tidak menuntut. Tapi, hanya ingin bekerja semaksimal mungkin.

Kini Jam Kerja Disdikbud NTT, Masuk Pukul 05.30, Pulangnya Tetap 16.00

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/jam-sekolah.jpg" alt="MASIH GELAP: Para guru dan tujuh siswa kelas SMA 5 Kupang ketika apel pertama masuk pukul 05.00 Wita kemarin (28/2). (SMAN 5 KUPANG)" width="100%">
<figcaption>MASIH GELAP: Para guru dan tujuh siswa kelas SMA 5 Kupang ketika apel pertama masuk pukul 05.00 Wita kemarin (28/2). (SMAN 5 KUPANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selain menjadi polemik, kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita (waktu Indonesia bagian tengah) tidak mudah dijalankan. Hingga hari ketiga masa uji coba kebijakan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat itu, tingkat kehadiran tepat waktu masih rendah.  Dilansir dari Timor Express (Timex), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi menyebutkan, laporan kehadiran siswa belum 100 persen.  Kalaupun hadir semua, ketepatan waktunya belum sesuai yang diinstruksikan, yakni pukul 05.30 Wita.  Kepala SMAN 2 Kupang Daryana Frissina Mage yang dihubungi Timex mengakui kondisi tersebut. Persentase kehadiran siswa kelas XII pada pukul 05.30 Wita hanya sekitar 25 persen dari 12 rombongan belajar yang ada.  Meski begitu, Daryana menegaskan bahwa sekolah hanya sebagai eksekutor atau pelaksana atas kebijakan dan keputusan pimpinan. ”Kami bekerja dalam hierarki birokrasi yang harus dipahami,” ujar dia.  Sementara itu, Jian, siswa kelas XII SMKN 2 Kupang, merasa berat dengan kebijakan masuk sekolah pukul 05.30. Dia mengaku terkendala transportasi lantaran tidak ada kendaraan umum pada jam itu. ”Berat karena tidak ada kendaraan yang lewat,” ucapnya.  Pada akhirnya Jian harus memberanikan diri mengendarai kendaraan pribadi agar bisa pergi ke sekolah. Namun, sesampai di sekolah, menurut Jian, proses pembelajaran tidak efektif lantaran harus merasakan kantuk.  Ditambah lagi, tidak semua guru datang tepat pukul 05.30. ”Hanya beberapa yang datang pagi. Siswa juga ada yang tidak (belum) datang jam begitu, rumahnya jauh-jauh semua,” ungkap dia. Jian berharap jam mulai sekolah bisa dikembalikan seperti biasanya.  Sebagaimana diberitakan, ada sepuluh sekolah yang diwajibkan menjalankan instruksi gubernur tersebut: SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, dan SMKN 5. Para siswa akan mulai masuk sekolah pukul 05.30 Wita dan pulang pada pukul 12.00 Wita. Uji coba tersebut berlangsung satu bulan, terhitung dari 27 Februari hingga 27 Maret mendatang.  Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi kemarin (1/3), Komisi V DPRD NTT menolak kebijakan sekolah mulai pukul 05.30. Menurut Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa, kebijakan tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas dan justru malah memantik kegaduhan.  Yunus menegaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT harus mengkaji ulang. Pasalnya, kebijakan itu sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan siswa, guru, dan orang tua. ”Mengganggu keamanan siswa dan guru. Kalau ada hal merugikan, siapa yang mau tanggung jawab?” ucapnya sebagaimana dilansir Timex.  Dewan, lanjut Yunus, telah berjuang sehingga 50 persen APBD NTT 2023 ada pada bidang pendidikan. Itu menunjukkan bahwa DPRD sangat mendukung kemajuan pendidikan di NTT. Namun, Yunus mengharapkan dukungan tersebut sejalan dengan strategi peningkatan mutu yang bisa diterima dan diikuti dengan regulasi yang mengatur secara teknis dan melalui kajian yang matang.  Yunus meminta kebijakan tersebut ditunda hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mampu melakukan riset dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. ”Hal ini agar bisa meyakinkan bahwa kebijakan jam masuk sekolah tersebut bisa dipercaya masyarakat,” tuturnya.  Menanggapi suara dari dewan, Linus Lusi menyatakan tetap akan menjalankan kebijakan tersebut. Dia meminta dewan memberi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT ruang untuk mengeksekusi kebijakan itu. ”Kami pemprov minta dukungan,” kata dia.

Sekolah di NTT Mulai Pukul 05.30 Wita, Guru pun Telat Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654254538359.jpg" alt="Seorang siswa SMA sedang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Seorang siswa SMA sedang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat yang mewajibkan peserta didik tingkat SMA/SMK untuk memulai waktu belajar di sekolah pukul 05.00 WITA. Dia menilai, kebijakan tersebut akan banyak merugikan siswa dan orang tua siswa.  "Meskipun sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan pendidikan di SMA/SMK baiknya kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan kajian matang,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (1/3).  Ia menyebut, kebijakan itu belum ada kajian akademisnya. Kebijakan tersebut hanya disampaikan Gubernur Laiskodat ke kepala dinas pendidikan dan para kepala sekolah secara lisan.  Bahkan, kebijakan tersebut juga belum tersosialisasikan kepada para stake holder pendidikan baik tenaga kependidikan maupun para peserta didik.  “Maka wajar saja jika kebijakan tersebut mendapatkan banyak respons negatif di level publik NTT,” tegasnya.  Politikus PKB ini menyebut, upaya membangun disiplin tidak harus dengan memaksa peserta didik untuk memulai pembelajaran di sekolah-sekolah sejak pukul 05.00 pagi. Sebab, siswa akan bersiap sejak pukul 4 pagi. Ia pun mempertanyakan soal kajian keamanan siswa saat perjalanan ke sekolah.  "Apakah sudah tersedia angkutan yang aman. Sebab jumlah sekolah SMA/SMK relatif tidak sebanyak sekolah dasar, sehingga pasti akan menyulitkan para peserta didik,” cetusnya.  Huda pun mengakui, tidak mengetahui relevansi masuk sekolah jam 5 pagi dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurutnya kualitas pembelajaran lebih ditentukan pada kualitas pendidik, ketersediaan sarana pra sarana pendidikan yang memadai, hingga dukungan orang tua siswa.  “Harusnya kepala daerah fokus saja bagi upaya untuk memastikan kesejahteraan guru, penyediaan sarana prasaran pendukung pendidikan, hingga menciptakan ekosistem pendidikan di kalangan orang tua siswa untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah,” tegasnya.  Sebelumnya Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pertemuan dengan sejumlah guru dan kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Kupang pada 23 Februari 2023 lalu yang potongan videonya viral di Kota Kupang ingin agar aktivitas sekolah khusus dimulai pukul 05.00 WITA untuk meningkatkan etos kerja anak-anak SMA dan SMK. Padahal kebijakan itu juga harus mempertimbangkan banyak faktor di antaranya dari sisi keamanan.  Kebijakan itu akan mulai diujicobakan pada 10 sekolah yang terdiri dari lima SMA yakni SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5 dan SMA 6. Sedangkan empat SMK terdiri dari SMK 1, SMK 2, SMK 3 dan SMK 4 yang ada di Kota Kupang.

Soal Rencana Sekolah Masuk Pukul 5 Wita, DPR Kritik Tak Adanya Kajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-ntt-viktor-laiskodat-kalau-ada-izin-saya-go-ahead_m_.jpg" alt="Gubernur NTT terpilih Viktor Laiskodat" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTT terpilih Viktor Laiskodat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menentang rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat yang meminta aga Siswa SMA-SMK masuk sekolah pukul 05.00 WITA. P2G menilai kebijakan tersebut tidak melalui kajian akademis terlebih dulu.  Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mempertanyakan, dasar kebijakan masuk sekolah jam 05.00. Publik harus mendapat penjelasan konkret atas hal itu.  "Seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis mengingat banyak sekolah di NTT yang jarak antara rumah siswa/guru dengan sekolah sangat jauh, bahkan ada yang lebih 5 km. Dan berjalan kaki menuju sekolah," kata Satriwan dalam keterengan resmi yang diterima JawaPos.com, Selasa (28/2).  Menurut Satriwan, kebijakan ini tidak berkorelasi dengan capaian kualitas pendidikan di NTT. Masalah pendidikan di NTT ini sangat banyak, di antarnya NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen berdasarkan data Kemenkes tahun 2021; IPM NTT 65,28 peringkat ke-32 dari 34 provinsi berdasarkanndat BPS, 2021; masih banyak kelas-kelas di sekolah dalam kondisi rusak 47.832 kelas (NPD Kemdikbudristek 2021); 66 persen SD belum dan berakreditasi C, 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, 56 persen SMK belum dan berakreditasi C; ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara Rp 200-750 ribu perbulan.  Kondisi di atas menunjukan bahwa tidak ada korelasi antara masuk sekolah pukul 05.00 dengan upaya peningkatan IPM, menurunkan stunting, memperbaiki bangunan ruang kelas/sekolah, memperbaiki akreditasi atau kualitas sekolah, dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.  "Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok di atas. Bisa dikatakan Pemprov NTT menggaruk yang tidak gatal," imbuh Satriwan.  Masuk sekolah pukul 5 pagi dianggap akan menjadi kebijakan masuk sekolah terpagi di dunia. "Kebijakan yang akan ditertawakan oleh komunitas pendidikan internasional nantinya," jelasnya.  Kebijakan tersebut sangat tidak ramah anak, orang tua, dan guru. Secara logika, masuk pukul 5 pagi, maka akan memaksa anak atau guru minimal bangun pukul 04.00, bahkan bisa saja pukul 03.00 jika jarak antara sekolah dan rumah jauh. Belum lagi masih banyak siswa yang berjalan kaki menuju sekolah yang jauh.  Guru-guru pun tidak mungkin datang pukul 05.00, melainkan hqrus lebih awal. Belum lagi bagi wilayah yang minim sarana transportasi umum atau akses jalan yang sulit, termasuk minim penerangan lampu jalan.  "Artinya, pemprov tidak mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan landasan kajian secara geografis dan transportasi publik," pungkasnya.  Atas dasar itu, Satriwan merekomendasikan beberapa hal kepada Pemprov NTT. Pertama mendesak Pemprov NTT menghentikan kebijakan tersebut, karena tidak ramah terhadap siswa, orang tua, dan guru. Kedua meminta Menteri Dalam Negeri mengevaluasi dan menegur Pemprov NTT serta meminta Mendikbudristek berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemprov untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan tersebut.

P2G Menentang Kebijakan Siswa SMA Mulai Belajar Pukul 5 Wita di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Industri-Garam-di-Malaka.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk membenahi sektor industri garam, agar bisa menarik investor datang. Hal itu disampaikannya saat menggelarpanen simbolis garam industri tambak garam industri yang dikelola PT Inti Daya Kencana (IDK) di Malaka, (14/11).  Menurut Viktor, dirinya berusaha untuk menarik investor agar bisa meningkatkan kuantitas produksi garam di Malaka, agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Mengingat kualitas garam di sini juga bagus. Salah satu yang diusahakannya, adalah memberikan kemudahan bagi para investor untuk maju dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor.  "Untuk teman-teman pengusaha, apabila ada pemerasan, pengajuan izin yang lambat, segera laporkan kepada Gubernur. Karena kami sudah sepakat di Nusa Tenggara Timur, izin tidak boleh lambat-lambat," kata Victor dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (15/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/10/11/2020/kurang-8-000-ton-target-garam-kab-probolinggo-sulit-tercapai/">Kurang 8 Ribu Ton, Target Garam Kab Probolinggo Sulit Tercapai</a></li> </ul> Lebih lanjut, Viktor pun menjamin, NTT ramah bagi para investor. Karena itu, ia memastikan di daerahnya tidak ada pemerasan apalagi ada penyuapan. "Kalau ada, laporkan langsung ke Gubernur, kita akan proses sesuai aturan-aturan yang berlaku," ungkap Victor.  Karena itu, dia mengucapkan IDK di tengah pandemi ini masih tetap mau berinvestasi di Malaka. "Saat banyak yang ragu dan pergi, ada perusahaan mau investasi di tempat ini. Jadi jaga baik-baik mereka," ucap Victor.  Menurut politikus Nasdem itu, investasi garam yang didorong Malaka ini sudah membawa peradaban baru. "Kita bersyukur bahwa desain pemerintah Malaka mendorong investasi garam di tempat ini adalah sebuah wujud komitmen membawa masyarakat Malaka melihat peradaban baru," jelas Victor.  Sementara itu, Direktur Utama IDK, Harry Kristanto mengucapkan terima kasih karena diberikan kemudahan untuk mendorong Malaka lebih baik. "Kami berterima kasih dengan bantuan provinsi yang mendukung proses perizinan ke depannya dan juga Pemda Malaka, dan kami akan melanjutkan," jelas Harry.

Lindungi Investor, NTT Buka Peluang di Sektor Industri Garam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Gubernur-NTT-saat-memberikan-sambutan-dalam-acara-penanaman-pohon-1.jpg" alt="Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat. Aloysius Lewokeda/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat. Aloysius Lewokeda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, obat herbal dari provinsi itu yang digunakan untuk melawan Covid-19 layak dikonsumsi manusia. Sebab, kandungan bahan di dalamnya diperbolehkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk dikonsumsi.  ”Dari data yang saya dapat, dulu obat herbal belum keluar izin BPOM, karena dulu ada alasan sandelwood oil tidak masuk dalam food grade tetapi sudah dicek pada WHO dan telah ditetapkan sebagai food grade dan itu layak dikonsumsi manusia,” kata Viktor Laiskodat seperti dilansir dari Antara di Kupang.  Gubernur menjelaskan, telah menerima laporan hasil riset bahwa NTT memiliki obat herbal yang bisa dikonsumsi untuk melawan Covid-19. Obat herbal tersebut mengandung minyak sandelwood (sandelwood oil) yang di dalamnya mengandung 14 jenis bahan.  ”Itu lah yang menyebabkan daya tahan tubuh orang sangat kuat ketika orang mengonsumsi sandelwood oil secara terus menerus,” terang Viktor Laiskodat.  Menurut gubernur, sejumlah pasien Covid-19 di daerah itu sembuh dari virus korona jenis baru setelah mengonsumsi ramuan herbal. Hal itu telah dibuktikan dalam upaya menyembuhkan sejumlah anggota TNI AD di Kabupaten Sikka yang terpapar Covid-19.  ”Anggota TNI AD di Sikka semua sembuh dari paparan Covid-19 setelah mengonsumsi obat herbal yang ditemukan di NTT itu. Para anggota TNI di Sikka hanya butuh waktu empat hari dirawat dan dinyatakan sembuh dari Covid-19,” ujar Viktor Laiskodat tanpa menyebut secara detail ramuan herbal tersebut.  Dia menambahkan, selain para anggota TNI AD, pasien Covid-19 yang sedang dirawat di Wisma Atlet di Jakarta, juga ada yang sembuh setelah mengonsumsi ramuan herbal dari NTT itu. Bahkan, sejumlah pasien Covid-19 yang telah menggunakan ventilator karena mengalami kesulitan pernapasan, juga sembuh setelah mengonsumsi ramuan herbal itu.  ”Banyak teman pengusaha yang sakit Covid-19 mengonsumsi herbal dari NTT dan berhasil sembuh. Kita harus bersyukur karena NTT kaya obat herbal yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk Covid-19,” ucap Viktor Laiskodat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ngc7Uk5TcfM&ab_channel=jawapostvofficial

Gubernur NTT Sebut Obat Herbal Asli NTT Dapat Melawan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-ntt-viktor-laiskodat-kalau-ada-izin-saya-go-ahead_m_.jpg" alt="Gubernur NTT terpilih Viktor Laiskodat" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTT terpilih Viktor Laiskodat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih Viktor Laiskodat telah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada pagi hari ini. Dalam kesempatan itu, Viktor mengaku tak mempermasalahkan jika nantinya gerakan 2019 ganti presiden digelar di daerahnya. "Selama ada izin kepolisian kita kasih. Kalau nggak diizin, jangan lah," kata Viktor di Istana Negara, Bogor, Rabu (5/9). Viktor mengaku tak melarang adanya gerakan dari tagar 2019 ganti presiden di daerahnya. Menurutnya, sudah wajar setiap pemilu mengadakan pergantian kepemimpinan. Hanya saja, memang soal perizinan harus diperhatikan oleh para pengagas gerakan tersebut. "Jadi bukan masalah di situ (gerakan 2019 ganti presiden), bukan hastag, tapi masalah di izin. Dikasih (izin) nggak? kalau tidak dikasih ya jangan," ungkapnya. Lebih lanjut, Viktor menambahkan, pergantian presiden merupakan hal yang biasa dalam pemilu. Karena itu, pihaknya mendukung jika nantinya gerakan tersebut memang memiliki perizinan resmi. "2019 Kalau Prabowo menang kan ganti presiden. Kalau Pak Jokowi tetap ya nggak jadi. Itu saja, bukan pada masalah hastag ganti presiden, tapi pada izin keramaian. Izin melakukan kegiatan itu ada tidak. Selama ada, gubernur saya go ahead," pungkasnya.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat: Kalau Ada Izin, Saya Go Ahead

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#viktor laiskodat

Berita Terkini