<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapolri-dan-panglima-tni.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnaian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memeriksa pasukan saat Apel Kesiapan Pengamanan Pemilu, Kamis (11/4) di Medan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnaian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memeriksa pasukan saat Apel Kesiapan Pengamanan Pemilu, Kamis (11/4) di Medan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pengedit video hoaks atau berita bohong  Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditangkap aparat kepolisian. Para pelaku mengaku iseng dengan menyebarkan berita hoaks lewat akun Facebooknya.  KaroPenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan dua pelaku itu berinisial FA, 20, dan AH, 24. Keduanya mengedit video Kapolri dan Panglima TNI saat melakukan inspeksi pasukan pengamanan Pemilihan Presiden 2019. Keduanya memelintir dan memotong kalimat yang ada.  "Oleh pelaku video tersebut di edit hanya pada pernyataan 'masyarakat boleh ga ditembak?' dan pada caption akun Facebook tersebut tersangka FA mengatakan 'Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?" kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (31/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/calon-istri-teroris-sibolga-tewas-bunuh-diri_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)  Berdasarkan pengakuan tersangka pada polisi, mereka melakukan hal ini karena termotivasi sering mendengar isi ceramah dari Pentolan FPI, Rizieq Shihab di channel Youtube yang berisikan kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanan negara.  "Tersangka mengaku termotivasi untuk melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sering mendengar dan menonton ceramah Ust HRS melalui media sosial Youtube sehingga tersangka tidak suka dengan pemerintahan sekarang ini," katanya lagi.  Adapun potongan video Kapolri saat menginspeksi pasukan itu telah diedit. Hasilnya, Kapolri seolah memberi perintah untuk menembak masyarakat.  “Masyarakat boleh nggak ditembak?" tanya Tito kepada pasukannya dalam video yang diedit tersebut.  “Siap boleh jenderal!” jawab pasukan yang ditanya.  Dalam unggahannya, FA turut memberi keterangan “Maksudnya apa ya masyarakat boleh ditembak?”.  Padahal dalam video asli, Tito dengan lantang bertanya mengenai tindakan yang harus diambil saat ada massa aksi yang membawa senjata dan mengancam masyarakat, "Saya mau tanya, kalau di lapangan tiba-tiba ada orang bawa parang mau membunuh masyatakat, boleh nggak ditembak?” tanya Tito di video asli.  Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 51 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda Paling banyak Rp12 miliar.

Dua Pengedit Video Kapolri 'Masyarakat Boleh Ditembak' Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-tito.jpg" alt="Hoax" width="100%">
<figcaption>Hoax</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jagat media sosial sedang ramai membahas video perempuan muda dengan gaya hidup glamor. Turun dari pesawat pribadi, memamerkan tempat tinggal serta koleksi busana yang mewah. Dalam video itu terdapat keterangan bahwa perempuan tersebut adalah putri Kapolri Tito Karnavian.  Kabar itu bisa ditemukan di posting-an pemilik akun Facebook Maylanie Cinta (fb.com/maylanie.cinta.5). Dia menyandingkan video tersebut dengan foto Tito Karnavian dan screenshot berita dari nasional.kompas.com yang berjudul Khawatir Jadi Sasaran Teroris, Tiga Anak Tito Tinggal di Singapura. Maylanie juga menuliskan status tentang gaya hidup mewah perempuan yang disebutnya sebagai anak Kapolri.  https://youtu.be/RMxJ8tQzvcM  Video serupa sangat mudah ditemukan di YouTube. Video berdurasi sekitar 1 menit itu diunggah pada 13 Mei 2019. "Lisa Caroline Liburan Mewah Naik Jet Pribadi dan Nginap di Hotel Rp 200 Juta Semalam." Demikian judul yang diunggah channel Ridwan Pojoksatu.  Dalam keterangan yang ditulis channel tersebut, model cantik dengan nama asli Malisa Sugiarto itu memilih berlibur ke Eropa. Lisa naik jet pribadi, menyewa mobil Rolls-Royce, serta menginap di hotel elite seperti Ritz Paris, Danieli Venice, dan Palazzo Parigi Milan. Tarif per malam hotel-hotel itu mencapai Rp 200 juta. Anda bisa melihat video tersebut di bit.ly/LiburanEropa.  Beberapa hari setelah video itu viral, Lisa menegaskan lewat akun Instagram bahwa dirinya bukan anak Tito Karnavian. ''Berita2 yg menyebar luas semakin gila ga benar adanya! Sekali lagi sy klarifikasi, sy bukan anak dr Kapolri Tito Karnavian!" tulisnya di Insta Story pada 12 Mei 2019.  Pojoksatu.id (Jawa Pos Group) juga memberitakan sejumlah klarifikasi dari Lisa. Salah satunya menjelaskan bahwa liburan Lisa di Paris, Venice, dan Milan dilakukan pada Agustus 2018. "Saya tidak ingin isu ini terus berkembang. Sekali lagi, saya bukan anak jenderal. Saya hanya mantan pacar anak jenderal. Itu aja," ujar Lisa, seperti diberitakan Pojoksatu.id. Anda dapat mengakses klarifikasi itu di bit.ly/BukanAnakJenderal.  Tito Karnavian diketahui memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Tri Suswati. Ketiganya bernama Muhammad Garda Ramadhito, Laviyah Augusta, dan Muhammad Taufan.  FAKTA  Posting-an video dari Maylanie Cinta yang menyebutkan bahwa anak Kapolri hidup mewah adalah hoax. Perempuan dalam video itu adalah model bernama Lisa Caroline yang sedang berlibur ke Eropa pada 2018.

Anak Tito Jadi Korban Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tito-bakal-temui-alumni-212-novel-kami-apresiasi-demi-keutuhan_m_185651.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana panas dialami sebagian umat Islam atas pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang viral karena perintahnya kepada pimpinan Polri untuk berkoordinasi dengan ormas NU dan Muhammadiyah mulai mendingin. Tito Karnavian pun berencana akan mendatangi para ormas Islam, salah satunya persaudaraan alumni (PA) 212. Rencana itu pun mendapat sambutan positif dari Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin. "Kami sangat mengapresiasi kepada Kapolri Tito kalau memang beliau mau bertabayun demi untuk menjaga keutuhan bangsa ini," kata Novel saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (2/1). Dikatakan Novel, pihaknya akan menerima dengan baik <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/01/185375/buntut-video-sang-jenderal-alumni-212-desak-tito-dicopot" target="_blank">kunjungan Tito</a> nantinya. Terutama untuk mendengarkan penjelasan atas maksud pidato yang sempat viral di media sosial (medsos)itu. "Kami sangat lapang dada menerimanya dan kami akan persiapkan agar bisa membina hubungan baik kepada kapolri, agar semua permasalahan juga bisa selesai," sebut Novel. Sebagaimana diketahui sebelumnya, PA 212 mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Tito dari jabatan Kapolri karena telah menyudutkan umat Islam di luar NU dan Muhammadiyah melalui pidatonya. Desakan itu pun ditanggapi Mabes Polri. Pihak kepolisian akan berkomunikasi dengan PA 212 untuk memberikan penjelasan terkait pidato Tito Karnavian yang dituduh menyudutkan ormas Islam, di luar NU dan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/31/185251/kapolri-minta-maaf-hamdan-zoelva-ceritakan-kronologi-sebenarnya" target="_blank">Muhammadiyah</a> itu. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menilai, desakan Persaudaraan Alumni 212 agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Tito dari jabatan Kapolri muncul karena tidak memiliki pemahaman secara utuh. "Kami akan berkomunikasi. Mungkin saja belum paham seutuhnya," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/2).

Tito Bakal Temui Alumni 212, Novel: Kami Apresiasi Demi Keutuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-zon-sarankan-kapolri-sewa-konsultan_m_185605.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenderal Polisi Tito Karnavian mendadak viral lantaran videonya yang beredar di sosial media. Dalam video tersebut, mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu menyebut hanya dua ormas Islam yang punya andil besar dalam kemerdekaan Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kondisi ini lantas menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Sebab, Tito secara tidak langsung mengsampingkan keberadaan ormas-ormas Islam lainnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon mengatakan, dirinya menilai apa yang dikatakan oleh mantan kepala badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) itu merupakan pernyataan yang keliru. Sebab, kata Fadli, di Indonesia, masih terdapat banyak ormas Islam yang juga ikut mendukung bahkan memperjuangkan bangsa Indonesia pada masa penjajahan silam. "Mungkin informasi yang masuk kepada kapolri itu keliru, jadi saya kira tidak benar kalau NU sama Muhammadiyah saja, banyak elemen Islam yang mendukung," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/2). Fadli lantas menyarankan kepada Tito agar punya pendamping atau konsultan yang paham mengenai seluk beluk Islam. "Saya kira perlu ada konsultan untuk kapolri itu yang mengerti tentang Islam, sejarah Islam, umat Islam di Indonesia," pungkasnya.

Fadli Zon Sarankan Kapolri Sewa Konsultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-video-sang-jenderal-alumni-212-desak-tito-dicopot_m_185375.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persaudaraan Alumni 212 berencana mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar melepaskan jabatan kapolri dari Jenderal Tito Karnavian. Pasalnya Tito seorang jenderal berbintang empat dianggap telah mendiskriminasi organisasi masyarakat (ormas) Islam di luar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. "Bakda salat Duhur Kamis (1/2) siang ini, ingin ke Istana Negara untuk mengantarkan surat kepada Presiden Joko Widodo, agar mencopot Kapolri," kata Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2). Menurut Slamet, mantan Kapolda Metro Jaya itu telah melecehkan umat Islam di luar kalangan NU dan Muhammadiyah yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hal itu disebutnya bertentangan dengan Pancasila serta berpotensi mengadu domba. "Umat Islam sudah cukup terhina dengan kasus Ahok tahun lalu, terkejut ada Perppu Ormas yang ganjil, juga Victor Laiskodat si pembenci Islam tetap berkeliaran bebas, dan sekarang seorang Tito Karnavian mengekspresikan sikapnya di depan publik yang benar-benar tidak bisa kami terima,&rdquo; ungkap Slamet. Slamet menenggarai umat Islam di luar NU dan Muhammadiyah telah dicurigai, dimata-matai, dan dimusuhi oleh seluruh jajaran kepolisian. Untuk itu Tito didesak agar meminta maaf kepada seluruh umat Islam karena dia telah melecehkan umat Islam melalui pidatonya yang ultradiskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila. "Meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta maaf, terutama umat Islam di luar NU dan Muhammadiyah," pungkasnya.

Buntut Video Sang Jenderal, Alumni 212 Desak Tito Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolri-minta-maaf-hamdan-zoelva-ceritakan-kronologi-sebenarnya_m_185251.jpeg" alt="Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva ketika menyambangi Rumah Dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Rabu (31/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva ketika menyambangi Rumah Dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Rabu (31/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta maaf, terkait isi sambutannya dalam sebuah acara yang digelar PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Potongan videonya beredar luas sejak sepekan terakhir di media sosial. Dalam video tersebut Tito seolah-olah menyebut hanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang berandil dalam kemerdekaaan Indonesia. "Sampai beliau mengatakan, kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon maaf. Beliau sampaikan begitu," kata Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva menirukan ucapan Tito kepada awak media di rumah dinas Kapolri, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (31/1). Hamdan menjelaskan, pernyataan Tito yang viral di media sosial itu dilontarkan saat memberikan sambutan di Pondok Pesantren milik KH Maruf Amin pada Februari 2017. "Kami minta klarifikasi tentang pernyataan itu. (Kapolri) menyampaikan kronologis cerita yang cukup lengkap tentang bagaimana pernyataan yang sebenarnya," ungkap Hamdan. Menurut Hamdan, pernyataan Tito yang viral di media sosial keluar dari konteks. Karena seharusnya video tersebut berdurasi 26 menit, bukan seperti yang sudah dipotong durasinya menjadi dua menit. "Pidato terpotong-potong sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato yang saat itu disamapaikan," papar Hamdan. Setelah menemui Tito secara langsung, kata Hamdan, Tito tidak bermasuk mengintimidasi ormas Islam lain, apalagi bermaksud buruk. "Terkait ormas lain merontokan negara itu nggak ada, yang dimaksudkan merontokkan negara yang ada di pembicaraan terkait kelompok Takfiri. Kelompok takfiri ini sangat radikal, tidak dimaksudkan pada ormas Islam," pungkas Hamdan.

Kapolri Minta Maaf, Hamdan Zoelva Ceritakan Kronologi Sebenarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/video-viral-tito-pegiat-sejarah-kapolri-harus-belajar-sejarah-lagi_m_1517386831_185011.jpeg" alt="Peneliti Dewan Dakwah Islam Indonesia, Hadi Nur Ramadan" width="100%">
<figcaption>Peneliti Dewan Dakwah Islam Indonesia, Hadi Nur Ramadan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengarahkan kepada bawahannya untuk dapat bersinergi dengan hanya dua organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, beredar. Alasan itu dilontarkan Kapolri karena dua organisasi tersebut ikut membantu kemerdekakan Indonesia. Peneliti dan Pegiat Sejarah dari Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Hadi Nur Ramadan mengatakan, pernyataan Kapolri yang tersebar melalui video tersebut sangat berpotensi menyinggung organisasi Islam lainnya.&nbsp; Padahal, selain NU dan Muhammadiyah, banyak ormas-ormas lainnya yang juga punya andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Hadi meminta Kapolri perlu belajar sejarah bangsa Indonesia dengan benar. "Yang beliau sampaikan sangat berdampak sekali oleh umat muslim di Indonesia, saya kira Pak Kapolri dan semua kita bangsa Indonesia perlu belajar sejarah dengan baik dan benar," kata Hadi saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Selasa (30/1). Hadi menjelaskan, bangsa Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 itu sesudah lahirnya gerakan Islam dan organisasi Islam. Terdapat beberapa organisasi Islam selain NU dan Muhammadiyah yang ikut memperjuangkan Indonesia. "Ada Jamiatul Khair, Syarikat Islam, ada Nahdlatul Wathan di Lombok, ada Persatuan Umat Islam dengan tokohnya KH Ahmad Sanusi," ungkap Founder Pusat Dokumentasi Islam Tamaddun itu. Bahkan Hadi menyebut, bukan tokoh NU dan Muhammadiyah yang membantu proklamator Indonesia Soekarno, melainkan tokoh Persis yang menjadi salah satu guru spiritual Soekarno saat dibuang ke Flores. "Tuan Ahmad Hasan ini adalah salah satu guru spiritual Soekarno. Tatkala Bung Karno di penjara di Flores," jelas Hadi. Oleh sebab itu, kata Hadi, Kapolri dan masyarakat Indonesia perlu lagi belajar sejarah agar paham mengenai pergerakan Islam di Indonesia. "Banyak tokoh ulama di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut memperjuangkan negara ini merdeka," jelas dia.  Dia mengaku siap memberikan buku-buku sejarah kepada siapapun, termasuk Kapolri untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah bangsa Indonesia. "Silakan, saya siap memberikan penataran sejarah kepada instansi di negeri ini, termasuk Polri. Ini sebagai bentuk jiwa patriotisme. Sekaligus bentuk cinta saya kepada republik ini," tutup Hadi.

Video Viral Tito, Pegiat Sejarah: Kapolri Harus Belajar Sejarah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/klarifikasi-pernyataan-tito-mabes-polri-kumpulkan-ormas-ormas-islam_m_184971.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendadak menjadi sorotan di media sosial. Penggalan videonya soal instruksi untuk memperkuat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dianggap mengesampingkan organisasi islam lainnya. Dalam video yang beredar, Tito ketika itu menyebut hanya NU dan Muhammadiyah yang benar-benar berkomitmen menjaga NKRI. Termasuk dalam proses merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Terkait hal ini, Mabes Polri angkat bicara. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, pernyataan Tito dilontarkan pada 2016 silam. "Itu kejadian tahun 2016, waktu itu kalau nggak salah ada MoU dengan NU. Saya waktu itu masih Kadiv Hukum, bahkan gambarnya viral ada gambar saya disitu," kata Setyo di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1). "Di kantor PBNU kalau nggak salah," lanjut Setyo. Soal sejumlah ormas yang tidak terima akan penyampaian Tito tersebut, kata Setyo, pihaknya akan mengumpulkan mereka untuk memberikan klarifikasi. "Iya mau memberikan penjelasan ke organisasi-organisasi Islam," pungkas Setyo.

Klarifikasi Pernyataan Tito, Mabes Polri Kumpulkan Ormas-ormas Islam

video kapolri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#video kapolri

Berita Terkini