<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/erlan-munaji-2773435463.jpg" alt="Kabidhumas Polda kalteng Kombes Erlan Munaji." width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda kalteng Kombes Erlan Munaji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Kalimantan Tengah mencatat selama Januari hingga April, warga yang menjadi korban pemerasan melalui video call seks (VCS) sebanyak 12 orang. Kabidhumas Polda Kalteng AKBP Erlan Munaji mengatakan, 12 korban tersebut terjadi pada Januari ada tiga orang, Februari dua orang, Maret empat orang dan April terdapat tiga orang. Rentang usia korban 25 hingga 45 tahun dan lima orang korban di antaranya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) serta lima orang korban di antaranya merupakan laki-laki. &rdquo;Jadi modus pelaku ini biasanya berkenalan dengan korbannya di media sosial dan memberikan rayuan hingga korbannya jatuh cinta dengan pelaku,&rdquo; kata Erlan Munaji saat para korban curhat ke Humas Polda Kalteng untuk meminta solusi dari kejadian yang mereka alami. Dia menuturkan, setelah para pelaku dapat meyakinkan jika korban jatuh cinta, pelaku kemudian mengajak korban untuk melakukan VCS. Namun pada saat korban menunjukkan bagian-bagian tubuh sensitif, pelaku melakukan rekam layar melalui handphone pribadinya tersebut. Dengan menggunakan video rekam layar tersebut, lanjut dia, pelaku kemudian mulai melancarkan aksi memeras korban dengan mengancam akan menyebarluaskan video tidak senonoh tersebut. &rdquo;Hal tersebut membuat korban takut dan langsung mengirimkan sejumlah uang. Bahkan ada satu orang korban yang telah mengirimkan uang sebanyak Rp 44 juta dengan total kerugian seluruhnya sebesar Rp 56 juta,&rdquo; beber Erlan Munaji. Lebih lanjut perwira dengan pangkat melati dua tersebut juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan VCS dengan siapapun. Apalagi dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Sebab, hal tersebut dapat disalahgunakan dan dijadikan alat pemerasan oleh pelaku yang merugikan diri sendiri. &rdquo;Cinta dan sayang boleh, karena itu hak bagi seluruh masyarakat. Tetapi jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma dan agama. Karena itu hanya akan merugikan diri sendiri. Kalau sudah tersebar yang malu bukan hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga,&rdquo; kata Erlan.

Polda Kalteng mencatat selama Januari hingga April, warga yang menjadi korban pemerasan melalui video call seks (VCS) sebanyak 12 orang

Polda Kalteng Catat 12 Warga Jadi Korban Pemerasan Kasus VCS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ilustrasi-Video-Porno-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia digital yang semakin canggih membuat oknum-oknum tidak bertanggungjawab juga meng-upgrade cara-cara untuk mendapatkan uang dengan canggih pula. Salah satu modus yang belakang populer adalah VCS atau Video Call Sex.  Di berbagai platform messenger maupun media sosial, sudah bukan rahasia bahwa cukup banyak yang menawarkan jasa semacam ini. Bentuk penawarannya berupa video call dengan pemberi jasa menjanjikan akan memuaskan hasrat pengguna jasa dalam bentuk menampilkan kegiatan seksual yang bisa dilihat lewat video secara langsung.  Meski dalam tinjauan hukum yang berlaku pengguna jasa ini tidak bisa terkena pidana, aktivitas semacam ini tergolong ilegal. Bahkan, terlarang dalam agama tertentu serta standar moral jika dilakukan antara dua pihak yang tidak semestinya.  Faktanya, selain tindakan yang salah, penggunaan jasa VCS juga menimbulkan risiko. Beberapa tahun ke belakang, muncul berbagai kasus penipuan serta pemerasan yang dilakukan oleh penyedia jasa VCS.  “Kronologi umumnya, pengguna jasa yang sudah deal dengan penyedia jasa terhubung dalam video call. Saat video call berlangsung, penyedia jasa hanya menampilkan wajah dan rekaman video tidak live dalam durasi yang sebentar. Selanjutnya, video call ditutup,” ujar investigator privat dan detektif partikelir Jubun dalam keterangan resmi yang diterima.  Ia melanjutkan, setelah video call ditutup, mulailah praktik pemerasan itu dilakukan oleh pelaku. Pelaku umumnya mengirimkan pesan lewat WhatsApp berupa ancaman akan menyebarkan screenshot VCS korban ke orang-orang yang dikenalnya.  “Pelaku biasanya cari tahu data pribadi kita di Google atau media sosial. Mereka cari tahu tempat kerja, tempat kuliah, atau kenalan kita. Data-data jadi bahan untuk mengancam. Mereka mengancam korban akan memviralkan screenshot VCS ke lingkungan terdekatnya,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/jubun-420x236.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Investigator privat Jubun (Istimewa)  Ia melanjutkan, saat korban merasa tertekan dan terintimidasi, pelaku kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dengan penawaran ancamannya tidak akan dilanjutkan. Namun, saat ini terjadi, ia melanjutkan, sangat tidak disarankan bagi korban untuk menuruti permintaan dari pelaku.  “Tetap tenang dulu. Jangan dituruti. Jangan percaya omongan penipu. Yang ada, mereka bakal morotin Anda terus menerus,” terangnya.  Alih-alih menuruti kemauannya, Jubun justru menyarankan korban untuk memutus hubungan dan akses informasi dengan pelaku serapat-rapatnya. “Pertama, blokir saja nomor WA-nya. Kedua, ganti nomor dulu sementara. Soalnya bisa juga dia mengancam lewat panggilan biasa. Ketiga, hapus dulu akun media sosial. Keempat, jangan dulu aktif di medsos dalam jangka waktu tertentu,” jelasnya.  Cara ini memang tidak bisa memastikan apakah kemudian pelaku pemerasan akan benar-benar menyebarkan isi VCS korban ke orang-orang terdekatnya. Hanya saja, menurut Jubun, dengan mengikuti terus menerus kemauan pemeras juga tidak menjamin nantinya isi VCS tidak akan tersebar.  “Pada titik tertentu ketika korban tidak bisa transfer memenuhi keinginan pemeras, kan bisa juga tetap disebar. Kalau begini, ruginya kan double. Kalau pelaku tidak dapat uang, penyebaran isi VCS tidak ada manfaatnya bagi pelaku,” tambahnya.  Satu hal yang pasti agar terhindar dari kejahatan model ini adalah dengan tidak mencoba-coba hal macam itu. "Walaupun ternyata ada orang di lingkungan terdekat yang mendapatkan info ini dari pemeras, bersikaplah terbuka dan meminta maaf dengan jujur," pungkasnya.

Waspadai Modus Penipuan VCS Online dan Cara Mengatasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kombes-pol-artanto-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda NTB Kombespol Artanto. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda NTB Kombespol Artanto. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video call sex (VCS) yang diduga dilakukan oleh pejabat Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) atau ASN Lombok Utara, beredar di media sosial (medsos).  Terkait beredarnua video tersebut, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat langsung turun tangan menangani kasus penyebaran "video call sex" seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, berinisial RA.  Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Artanto, mengatakan bahwa pihaknya menangani kasus ini berdasarkan laporan RA yang mengaku sebagai korban dari aksi penyebaran video tersebut.  "Jadi kemarin, RA sudah membuat laporan ke Polda NTB berkaitan yang bersangkutan merasa sebagai korban pemerasan dalam video itu," kata Artanto di Mataram, Rabu (8/6) dikutip dari Antara.  Dengan adanya laporan tersebut, ia meyakinkan bahwa pihaknya sudah mulai menyelidiki dengan mengagendakan serangkaian pemeriksaan.  Selain berupaya mengungkap peran pengunggah, kata dia, pihaknya menelusuri motif penyebaran video tersebut.  "Karena ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), maka laporan kini ditangani Tim Siber Krimsus," ujarnya.  Video berdurasi 5 menit 10 detik itu menampilkan rangkuman cuplikan foto dan video korban, RA. Dalam cuplikan, RA menunjukkan perbuatan yang semestinya tidak laik diperlihatkan.  Video tersebut menampilkan perbuatan RA bersama seorang pria yang juga melakukan aksi serupa.  Dengan adanya laporan ini, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam bermedia sosial agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri maupun orang lain.

Polda NTB Usut Kasus Penyebaran Video Call Sex ASN Lombok Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/temukan-video-asusila-seluruh-kepala-sekolah-dikumpulkan_m_190738.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AAP, 27, yang diduga melakukan aksi asusila kepada anak-anak di bawah umur. AAP memanfaatkan media sosial untuk mengajak korbannya melakukan video call sex (VCS).  "Kami tangkap pelaku di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengajak atau memaksa korban melakukan tindakan asusila," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol Iwan Kurniawan di kantornya, Senin (29/7).  Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan polisi dari salah satu keluarga korban berinisial RAP, 9. Berdasar pemeriksaan awal, sekitar 10 anak di bawah umur diduga menjadi korban nafsu pelaku.  Namun, belum semua korban membuat laporan. "Hanya dua (korban) yang sudah kami proses," ucapnya.  Modus operandi pelaku yakni memanfaatkan salah satu aplikasi game online untuk mencari korban yang berusia di bawah umur supaya mudah ditipu daya. Aplikasi game online itu dipilih pelaku, lantaran para pengguna diwajibkan mengisi identitas dan foto pribadi sehingga memudahkan pencarian korban.  Setelah menemukan korban, pelaku mengajak komunikasi di dalam aplikasi game. Kemudian merayu-rayu hingga berlanjut pembicaraan itu di aplikasi chatting.  Dengan segala tipu daya, kemudian pelaku menghubungi korban dan meminta untuk berbuat asusila. "Kemudian menghubungi korban melalui video call di WhatsApp dan mengajak korban melakukan perbuatan seks, membuka pakaiannya dan menunjukkan kemaluannya serta mengajak korban masturbasi," kata Iwan.  Saat VCS berlangsung, pelaku tak menampakkan mukanya. Dia langsung mengarahkan kamera handphonenya ke bagian kemaluannya. Dia pun memperlihatkan aksi onani kepada korbannya yang diminta masturbasi.  Pelaku juga diam-diam merekam aksi itu tanpa sepengetahuan korban. Video itu kemudian digunakan untuk mengancam korban apabila berani menolak permintaan selanjutnya pelaku.  "Tersangka tergabung dalam grup aplikasi chatting dengan kurang lebih 400 akun Whatsapp yang keluar masuk dalam grup tersebut, dengan aktivitas berbagi video porno baik dewasa maupun anak-anak," ucap Iwan.  Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu akun aplikasi chatting milik tersangka, dan empat unit handphone berbeda merek yang digunakan tersangka untuk menjalankan aksi bejadnya.  Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE, Pasal 29 UU ITE, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.  Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai aksi pornografi kepada anak bagaikan fenomena gunung es yang sudah terjadi sejak lama. Sehinggga harusnya bisa dicegah sebelum jatuh korban.  "Tetap sebetulnya ini juga bisa dilakukan lebih (penindakan) awal kalau masyarakat luas sudah lebih peduli," kata Seto.  Celah terjadinya kejahatan seperti ini, lanjut Seto, bisa terjadi karena minimnya komunikasi antara anak dan orang tua. Orang tua kurang peduli dengan aktivitas anaknya. Akibatnya tidak ada kontrol yang baik.  Selain itu, masih banyak orang tua yang kurang memahami gadget. Sehingga tidak menyadari aktivitas anak dengan gadget, terutama yang mengarah kepada hal-hal negatif seperti pornografi.  "Jadi, perlu pemberdayaan masyarakat dalam kasus ini. Dulu kami berkali-kali menyarankan Seksi Perlindungan Anak itu antara Rukun Tetangga (RT). Karena kadang-kadang ke KPAI dan sebagainya terlalu jauh untuk masyarakat mengadu," tambahnya.  Kepala Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Anthonius Malau sepakat peran orang tua sangat besar dalam keselamatan anaknya. Bahkan orang tua disarankan tidak ragu untuk menelusuri rekam jejak anaknya di dunia maya.  Bila perlu minta anak mendatangkan teman-temannya yang biasa diajak bermain di dunia maya ke rumah supaya orang tua kenal dengan mereka. "Jangan-jangan nanti ngakunya 12 tahun enggak tahunya 71 tahun gitu," ungkapnya.  Anthonius menuturkan, Kemkominfo setiap hari secara aktif melakukan pencarian di media online terkait pornografi, termasuk pornografi anak. Jutaan website sudah dilakukan pemblokiran.  "Sampai Juni (2019), kami telah memblokir 1 juta website dan termasuk berbasis medsos," jelasnya.  Data Kemkominfo menyebutkan, rata-rata tiap bulan ada 10-15 ribu website dan konten dunia maya yang diblokir. Dalam kasus pornografi anak kali ini, Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan penyedia aplikasi guna melakukan tindakan pencegahan hal serupa terulang.  "Jadi, aplikasi itu ketika orang meminta nomor handphone itu otomatis tidak dapat dilakukan dan terblokir oleh sistem permainan Hago. Dan mereka memblokir pengiriman gambar, misalnya dituliskan nomor handphone di foto," pungkasnya.

Pelaku Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur via VCS Ditangkap Polisi

video call sex

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#video call sex

Berita Terkini

Polda Kalteng Catat 12 Warga Jadi Korban Pemerasan Kasus VCS

Waspadai Modus Penipuan VCS Online dan Cara Mengatasinya

Polda NTB Usut Kasus Penyebaran Video Call Sex ASN Lombok Utara

Pelaku Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur via VCS Ditangkap Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com