<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/DKPP-Sidang-Kode-Etik-Panwas-Dery-Ridwansah-1-952617386.jpg" alt="Logo DKPP" width="100%">
<figcaption>Logo DKPP</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan adanya kecurangan saat proses verifikasi partai politik segera diputus. Hari ini (3/4) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan membacakan putusan perkara yang diadukan Jack Stephen Seba, anggota KPU Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Beberapa elemen masyarakat sipil berharap DKPP memutus perkara itu dengan tegas dan objektif. &rsquo;&rsquo;Jika ada pihak penyelenggara yang terbukti melakukan kecurangan, tidak perlu segan untuk memberhentikan. Sebab, itu menjadi penyakit lembaga,&rsquo;&rsquo; ungkap Ramlan Surbakti, pakar kepemiluan dari Unair, dalam konferensi pers kemarin (2/4). Ramlan mengingatkan, integritas menjadi salah satu syarat mutlak yang mesti dimiliki penyelenggara pemilu. Sebab, hal itu berkaitan dengan kredibilitas proses dan hasil pemilu. Jika ada satu tahapan yang tidak dilaksanakan secara berintegritas, kepercayaan publik akan luntur. &rsquo;&rsquo;Kalau nggak berintegritas, publik akan melihat semua proses pemilu nggak bisa dipercaya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Titi Anggraini, anggota dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), meminta DKPP memutus berdasar fakta persidangan. Bukan didasarkan pada proses lobi atau pertimbangan politik lainnya. "Kita ingin DKPP berada di atas bukti dan fakta-fakta dalam persidangan," ujarnya. Titi menegaskan, persidangan etik harus adil. Jika ada pihak yang terbukti melanggar, maka harus dihukum. Terlepas dari ada tidaknya pihak yang puas dan tidak puas. "Putusan DKPP bukan dibangun dengan dasar memuaskan semua pihak," katanya. Mantan anggota KPU RI Evi Novida Ginting menyatakan, publik berhak atas proses pemilu yang sesuai. Termasuk dalam pilihan parpol. Karena itu, jika ada partai yang diloloskan berdasar pesanan tertentu, sama artinya dengan publik disodori partai yang tidak layak. Bakal memunculkan kecurigaan lain. "Jangan-jangan, bisa juga pesan-pesan suara di tahapan berikutnya," ucapnya. (far/c18/hud)

DKPP dijadwalkan membacakan putusan perkara yang diadukan Jack Stephen Seba, anggota KPU Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.

DKPP Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Verifikasi Parpol Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (ketiga kiri) didampingi anggota DKPP memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan peng" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (ketiga kiri) didampingi anggota DKPP memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan peng</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 telah memasuki babak akhir. Setelah menjalani dua kali proses persidangan, kasus tersebut bakal segera diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pun berharap DKPP mengambil sikap dan keputusan tegas. Yakni menghukum pihak-pihak yang terlibat.  ”Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap bagi seluruh teradu,” ujar Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam konferensi pers kemarin (22/2).  Menurut Kurnia, sanksi tegas harus diberikan karena tindakan kecurangan tersebut dapat dibuktikan. Baik dalam bentuk bukti video, rekaman, maupun dokumen berita acara.  Bahkan, ada KPU daerah yang telah melaporkan langsung peristiwa itu ke sekretariat koalisi. Hal tersebut menunjukkan adanya kecurangan yang terstruktur.  ”Dengan bukti yang valid itu dan dengan segala bentuk advokasi sebelumnya yang telah kami lakukan, ini merupakan kejahatan pemilu yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif,” imbuhnya.  Dalam persidangan di DKPP sebelumnya, KPU membantah tudingan ada kecurangan dalam verifikasi parpol. KPU yang menjadi teradu, mulai KPU Kabupaten Sangihe, KPU Sulawesi Utara, hingga Komisioner KPU RI Idham Holik, mengklaim bahwa semua proses sudah sesuai dengan undang-undang.

DKPP Dituntut Jatuhkan Sanksi Tegas untuk Pelaku Kecurangan Verifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DKPP-Sidang-Kode-Etik-Panwas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan memeriksa Anggota KPU RI Idham Holik, terkait pelaporan dugaan ancaman kepada Anggota KPU daerah. Selain Idham, DKPP juga akan memeriksa sejumlah anggota penyelenggara pemilu lain, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 yang digelar di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2) pukul 10.00 WIB.  Terdapat 10 penyelenggara Pemilu yang dilaporkan ke DKPP. Mereka yakni Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai teradu I sampai III.  Kemudian, Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai teradu IV dan V. Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai teradu IX dan X.  Sekretaris DKPP Yudia Ramli menjelaskan, teradu satu sampai sembilan diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November sampai dengan 10 Desember 2022.  Sedangkan teradu 10, yakni Idham Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.  "Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP," kata Yudia dalam keterangannya, Selasa (7/2).  Menurut Yudia, agenda sidang yang akan digelar secara terbuka itu akan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.  "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ucap Yudia.  Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan, DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.  "Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini," pungkasnya.

Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, DKPP Akan Periksa Anggota KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_CATATAN-AKHIR-TAHUN-MENKOPOLHUKAM_MIFTAHUL-HAYAT-5.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, membantah adanya tudingan dirinya iku mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Partai politik tertentu lolos dalam verifikasi menjadi peserta pemilu. Mahfud menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan bodoh bila mau diintervensi pihak luar.  "KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud MD di lingkugan istana kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (13/1).  Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay, mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu (11/1).  Hadar saat itu menyampaikan bukti percakapan mengenai dugaan dari aplikasi pesan WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.  "Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ungkap Mahfud.  Mahfud lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno.  "Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus'," ungkap Mahfud.  Mahfud lalu menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan.  "Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.  Mahfud menyebut ia menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.  "Saya (telepon) 10 November. Saya 10 Januari ndak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya 'Pak partai saya tidak masuk'. Kenapa? 'Ada pesanan dari ini'. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak, tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu," ungkap Mahfud.  Bila Hadar Nafis memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, menurut Mahfud, Hadar harus membuktikannya.  "Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk," ungkap Mahfud.  Ia pun menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap KPU.  "Ndak ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?" kata Mahfud.  Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi, di mana dirinya menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.  Tidak hanya itu, itu turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.

Dituding Intervensi KPU, Mahfud MD: Saya Justru Menegur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, membantah telah melakukan pelanggaran saat melakukan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, seperti laporan Badan Pengawas Pemilu setempat.  ”KPU Mamuju telah melakukan tahap verifikasi parpol dengan mengikuti aturan, yakni sesuai Peraturan KPU dan melaksanakan verifikasi sesuai instruksi KPU Provinsi Sulbar dan KPU,” kata anggota KPU Kabupaten Mamuju Ahmad Amran Nur seperti dilansir dari Antara di Mamuju.  Menurut dia, laporan Bawaslu Kabupaten Mamuju kepada Bawaslu Provinsi Sulbar yang menyebut KPU Mamuju telah melakukan dugaan pelanggaran dalam melakukan verifikasi parpol sama sekali tidak berdasar.  ”Bawaslu Mamuju telah mengawasi KPU Mamuju dalam setiap pelaksanaan tahap verifikasi parpol dan mereka selalu ada mengawasi,” ujar Ahmad Amran Nur.  Namun, Bawaslu Mamuju tidak pernah menjalankan fungsinya untuk memberikan saran dan perbaikan, termasuk menggunakan fungsi pencegahan dalam melaksanakan tugasnya ketika menganggap ada pelanggaran saat pelaksanaan verifikasi parpol.  ”Kami juga belum tahu poin atau detail persoalan dari dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu Mamuju ke Bawaslu Sulbar karena memang sejak awal tidak diberikan saran perbaikan dan pencegahan dari Bawaslu Mamuju jika menemukan ada pelanggaran,” ucap Amran.  Oleh karena itu, dia mengaku bingung dan tidak mengerti dengan adanya laporan Bawaslu tersebut karena verifikasi parpol sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Amran menegaskan, KPU Mamuju siap bertanggung jawab menghadapi laporan Bawaslu dan tetap meyakini bahwa verifikasi parpol sudah dilaksanakan sesuai aturan.  Sebelumnya, Bawaslu Mamuju menemukan adanya pelanggaran kode etik dan administrasi dalam pelaksanaan verifikasi parpol yang dilakukan KPU Mamuju. Laporan Bawaslu Mamuju telah disampaikan kepada Bawaslu Sulbar untuk ditindaklanjuti, meskipun Bawaslu belum menjelaskan detail pelanggaran administrasi dan kode etik yang diduga dilakukan KPU Mamuju.

KPU Mamuju Bantah Lakukan Pelanggaran Verifikasi Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/AMIK-JJPR-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MENYAMBUT Pemilu 2024, suhu politik di Indonesia mulai terasa menghangat. Arus informasi di media massa maupun media sosial makin intensif. Tahapan menuju pesta demokrasi lima tahunan itu pun terus bergerak. Baik oleh penyelenggara Pemilu maupun di tataran calon-calon peserta Pemilu. Terutama partai politik (parpol).  Parpol peserta Pemilu merupakan Parpol yang telah lulus verifikasi oleh KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022, tertanggal 20 Juli 2022, memutuskan bahwa verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024 yang terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, yang dilakukan mulai 2 Agustus hingga 4 November 2022.  Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan pada 2022. Sebab, sebagaimana Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Adapun pemungutan suara serentak untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu legislatif akan berlangsung pada 24 Februari 2024.  Pada tahapan verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU, sejak 2 Agustus 2022 -11 September 2022, telah diumumkan bahwa terdapat 18 Parpol memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024. Dari 18 Parpol yang lolos administrasi itu ada 9 parpol parlemen dan 9 parpol nonparlemen. Artinya, ada 9 Parpol calon peserta Pemilu 2024 yang mengikuti tahapan verifikasi faktual dan 9 parpol lainnya tidak mengikuti verifikasi faktual karena telah memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold (PT) pada Pemilu 2019.  Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan memenuhi ketentuan PT pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi administrasi, namun tidak diverifikasi faktual. Sementara itu, Parpol yang tidak memenuhi ketentuan PT, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, diharuskan ada verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.  Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan. Tahapan verifikasi faktual Parpol itu terdiri atas verifikasi kepengurusan dan verifikasi keanggotaan yang telah berjalan mulai 15 oktober 2022.  Di Jawa Timur, proses verifikasi kepengurusan telah selesai dilakukan oleh KPU. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, pada minggu ini tahapan yang masih berlangsung adalah tahapan verifikasi keanggotaan yang akan berakhir pada 4 November 2022. Verifikasi keanggotaan bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Parpol paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parpol tingkat kabupaten/kota.  Hasil temuan sekretariat nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam verifikasi kepengurusan di pusat, antara lain, keanggotaan rangkap, pengurus yang tidak bisa dihubungi saat verifikasi faktual, hingga pengurus yang mengundurkan diri. Temuan tersebut mengindikasikan ketidaksiapan Parpol dalam melaksanakan tahapan verifikasi kepengurusan di tingkatan pusat. Hasil pemantauan JPPR Jawa Timur di lapangan pada pelaksanaan verifikasi keanggotaan di kabupaten/kota, juga menemukan tengara ketidaksiapan itu.  Beberapa temuan hasil pemantauan verifikasi faktual JPPR Jatim, pertama, masih adanya nama masyarakat yang tercatut dalam Sipol. Ada juga temuan lain seperti ketidakcocokan antara nomor induk kependudukan (NIK), foto, dan nama yang tidak sesuai antara data di Sipol dengan data di KTP elektronik (e-KTP) atau KK.  Sebelum tahapan itu berlangsung, JPPR juga telah menemukan beberapa kasus. Pertama, NIK masyarakat yang tercatut oleh beberapa Parpol baru calon peserta Pemilu dalam Sipol. Temuan tersebut mengindikasikan ada penyalahgunaan data NIK masyarakat dan ketidaksiapan Parpol dalam merekrut anggota.  Kedua, parpol belum mendistribusikan kartu tanda anggota (KTA) secara fisik, sehingga masih ditemukan responden sampling yang tidak bisa membuktikan KTA, meskipun mereka memang benar telah menjadi anggota partai. Ada juga yang hanya menunjukkan KTA digital kepada petugas verifikator. Temuan ini mengindikasikan bahwa Parpol belum siap dalam mendistribusikan KTA kepada seluruh anggotanya, dan siap mengikuti verifikasi keanggotaan oleh KPU. Ketiga, masih cukup banyak ditemukan data sampling anggota Parpol yang tidak bisa ditemui oleh petugas verifikator.  Melihat kondisi objektif pelaksanaan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu 2024 tersebut, maka JPPR mendorong transparansi tentang data sampel keanggotaan dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan. Baik di tingkat kabupaten/kota. Sipol dapat diakses publik pada masa pelaksanaan verifikasi faktual dan perbaikan.  Hal itu agar pemantau dan publik dapat meningkatkan peran partisipasi dalam mewujudkan terlaksananya tahapan verifikasi Parpol yang valid dan sesuai dengan prosedur. Dengan pemantauan oleh lembaga pemantau dan masyarakat secara langsung, maka diharapkan tidak ditemukan lagi ketidakcocokan data masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota Parpol maupun penyalahgunaan NIK masyarakat.  JPPR juga mendorong kepada verifikator untuk melaksanakan verifikasi faktual secara adil bagi 9 Parpol calon peserta Pemilu 2024. Sebab, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tahapan ini sangat minim pemantauan dari lembaga independen. Lebih banyak hanya dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas.  Masih ada waktu bagi Parpol untuk menyiapkan proses verifikasi anggotanya sebelum diputuskan belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu oleh KPU. Seperti yang ditetapkan KPU, metode verifikasi keanggotaan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Parpol yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel.  Jika metode tersebut masih tidak bisa dilakukan, maka KPU dan/atau verifikator faktual akan melaksanakan metode berikutnya, yaitu berkoordinasi dengan LO untuk menghadirkan langsung anggota Parpol di kantor tetap Parpol. Atau, opsi terakhir, KPU dan/atau verifikator faktual menggunakan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.  Mengingat verifikasi faktual akan berakhir pada 4 November 2022, masih ada kesempatan untuk menyiapkan dan mengoptimalkan sisa waktu agar proses verifikasi keanggotaan dapat berjalan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan. Publik tentu menaruh harapan, Pemilu berjalan jujur dan transparan sejak awal tahapan hingga akhir pelaksanaan.  *) Penulis adalah Koordinator JPPR Provinsi Jawa Timur

Menyambut Pemilu Serentak 2024, Jujur dan Transparan Mulai Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ilustrasi-pemilu-2024-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- KPU Surabaya sudah menuntaskan verifikasi administrasi (vermin) sipol keanggotaan partai politik. Dari 24 parpol yang diverifikasi, ada sejumlah parpol yang anggotanya kurang dari 1.000 orang. Di antaranya, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang (PBB).  Parsindo misalnya. Dari hasil verifikasi, yang memenuhi syarat hanya satu orang. Untuk Partai Republik yang memenuhi syarat empat anggota. Adapun Prima sebanyak 844 orang, Gelora 734 anggota, dan PBB sebanyak 974 orang.  Ketua DPC PBB Kota Surabaya Samsurin menyatakan sudah mendapatkan laporan hasil vermin sipol dari KPU Surabaya. Berdasar hasil vermin, kekurangan tinggal 26 anggota. Padahal, jelas dia, anggota PBB Surabaya yang terdata dalam sistem sebanyak 4.000 orang. ”Ini sudah masuk sipol,” kata Samsurin kemarin (12/9).  Pihaknya pun sudah mendapatkan penjelasan dari KPU. Sebanyak 26 anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat teridentifikasi memiliki keanggotaan ganda eksternal. Yaitu, satu orang terdata menjadi anggota lebih dari satu parpol. Selain sebagai anggota PBB, dia juga jadi anggota partai lain. ”Termasuk istri saya sendiri dinyatakan data ganda eksternal. Padahal, istri saya tidak pernah ikut partai politik selain di PBB,” jelas Samsurin.  Pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke KPU Surabaya. Bahwa data yang bersangkutan benar-benar sebagai anggota PBB. Samsurin pun siap melakukan perbaikan. ”Kurang 26 ini kan sedikit. Pasti kami perbaiki nanti,” tegasnya.  Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Surabaya Hidayat menyampaikan, parpol memang bisa melakukan perbaikan. Berdasar tahapan, KPU kabupaten/kota akan membuka kembali verifikasi administrasi terhadap dokumen keanggotaan hasil perbaikkan. Itu berlangsung 1–7 Oktober nanti. ”Jadi, parpol bisa melakukan perbaikan data,” jelas Hidayat.  Ketentuan batasan keanggotaan parpol diatur dalam Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Regulasi itu mengatur batas keanggotaan minimal 1.000 orang di tiap kabupaten/kota.  Hidayat menambahkan, parpol bisa memperbaiki jumlah keanggotaan. Parpol yang anggotanya belum mencapai seribu bisa ditambahi hingga sesuai batasan minimal, yakni 1.000 orang.  Di sisi lain, untuk lolos tingkat provinsi, parpol harus lolos verifikasi administrasi di 75 persen kabupaten/kota. Di Jatim berarti sedikitnya harus lolos di 29 kabupaten/kota. ”Jadi tidak hanya satu kota. Misalnya, di Surabaya tidak lolos tapi vermin lolos di 29 daerah lainnya ya memenuhi syarat,” ujar Hidayat.  ---  Kriteria Anggota Parpol Tidak Memenuhi Syarat <ul> 	<li>Data ganda internal parpol</li> 	<li>Data ganda eksternal parpol</li> 	<li>Masih berstatus ASN</li> 	<li>Anggota TNI/Polri</li> 	<li>Mereka yang dicabut hak politiknya berdasar putusan pengadilan</li> </ul> Masa Perbaikan <ul> 	<li>Dibuka masa perbaikan keanggotaan parpol</li> 	<li>Parpol harus memenuhi minimal 1.000 anggota yang lolos vermin</li> </ul> Sumber: KPU dan Bawaslu Surabaya

Parpol di Surabaya Ini Setor Data Keanggotaan Kurang dari 1.000 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KPU-GRESIK-PEMILU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- KPU Kabupaten Gresik terus melakukan verifikasi administrasi partai politik (parpol). Hal tersebut bertujuan memastikan dokumen persyaratan keanggotaan parpol telah memenuhi persyaratan. Namun, di antara 23 parpol yang terdata di Kota Pudak, belum ada satu pun parpol yang telah memenuhi syarat administrasi.  Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, parpol yang berhak lolos ke parlemen cukup melalui verifikasi administrasi. Pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 pun cukup melalui sistem informasi partai politik (sipol). ’  ’Namun, dari hasil pantauan kami, masih banyak kesalahan tentang pengisian identitas keanggotaan parpol,’’ jelas Komisioner KPU Gresik Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Gresik Elvita Yuliati.  Kesalahan tersebut, terang dia, antara lain, ketidaksesuaian identitas. Mulai nama, nomor induk kependudukan (NIK), hingga kartu tanda keanggotaan parpol. Bahkan, terdapat data ganda keanggotaan yang identik dengan parpol lainnya. ’’Ada yang terdaftar di empat parpol sekaligus. Tentu perlu adanya verifikasi ulang,’’ jelas Veti, panggilan Elvita Yuliati.  Meski demikian, pihaknya akan merekomendasikan parpol untuk melakukan perbaikan hingga 26 Agustus mendatang. Sebab, tiap parpol dapat mengakses sipol selama proses verifikasi berlangsung. ’’Kami juga akan berkomunikasi dengan liaison officer (LO) setiap parpol selama perbaikan,’’ jelasnya.  Namun, jika tahapan tersebut tidak kunjung dilakukan, pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut kepada KPU pusat. Setidaknya, setiap parpol di Kabupaten Gresik harus memiliki minimal 1.284 anggota dan dinyatakan memenuhi syarat (MS).  ’’Jumlah anggota yang didaftarkan parpol rata-rata 2 ribu orang. Jika jumlah memenuhi syarat lebih dari syarat minimal, tidak perlu lagi melakukan perbaikan,’’ paparnya.  Veti menambahkan, terdapat 23 parpol yang tercatat di Kabupaten Gresik sesuai rekomendasi KPU pusat. Parpol baru dan parpol yang tidak memenuhi parliamentary threshold (PT) akan menjalani verifikasi faktual. ’’Memastikan fakta yang disampaikan sesuai kondisi di lapangan,’’ tandasnya.  Tahapan tersebut dinilai cukup krusial. Khususnya dalam hal pencatutan identitas ke dalam keanggotaan parpol. Bawaslu Gresik pun mendirikan posko aduan masyarakat (PAM). ’’Dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan,’’ ujar Komisioner Bawaslu Gresik Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Muhammad Syafi’ Jamhari.  Posko tersebut juga berlaku bagi calon peserta pemilu jika mendapatkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap merugikan. ’’Untuk mendapatkan informasi lebih, bisa mengakses website infopemilu.kpu.go.id,’’ ungkap Jamhari.  Pada 2019, sebanyak 16 parpol memperebutkan 50 kursi di legislatif DPRD Gresik. Hasilnya, PKB mendapat dukungan terbanyak dan mampu meraih 13 kursi. Disusul Gerindra dan Golkar yang mendapat 8 kursi. Serta PDIP dengan total 6 kursi legislatif.

Seluruh Parpol di Gresik Masih Perlu Melakukan Perbaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/SIPOL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus berjalan. Saat ini, salah satu tahapan yang sedang berjalan adalah verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu. Salah satu di antara yang dicek oleh KPU adalah keanggotaan parpol bersangkutan.  Nah, jangan-jangan nama Anda dicatut sebagai anggota parpol calon peserta Pemilu 2024 itu. Padahal, Anda merasa tidak pernah mendaftar atau menjadi anggota parpol tertentu. Karena itu, sebaiknya cek nama atau keluarga Anda. Tujuannya, memastikan tidak ada pencatutan atau penyalahgunaan KTP. Sebab, kalau sampai ada pencatutan, implikasinya bisa panjang.  Kasus pencatutan nama sebagai anggota parpol tersebut juga dialami dr Shinta Puspitasari. Dia adalah pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, dia menjabat sebagai kepala Puskesmas Ujungpangkah. Sesuai regulasi, tentu saja PNS tidak boleh menjadi anggota/pengurus parpol. ’’Saat saya cek, ternyata nama saya terdaftar di salah satu parpol,’’ ungkapnya kepada JawaPos.com, Sabtu (20/8).  Yang unik, nama dr Shinta dicatut bukan sebagai anggota DPC Partai Gerindra Gresik. Parpol yang dipimpin oleh suaminya, dr Asluchul Alif. Tapi, namanya dicatut parpol lain. ‘’Saya kaget, kok bisa? Padahal, saya sebagai ASN, tentu saja tidak mungkin masuk parpol. Saya sendiri bingung, dari mana data KTP saya,’’ ujarnya.  Karena pencatutan tersebut, dia pun sudah membuat formulir sanggahan untuk disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Gresik. Harapannya, namanya segera dicoret. ‘’Untungnya saya ngecek. Jadi, bisa segera klarifikasi,’’ ujar dokter yang pernah bertugas di Puskesmas Sukomulyo, Manyar, itu.  Ketua KPU Gresik Ahmad Roni menjelaskan, salah satu syarat administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024 adalah melampirkan data anggota. Jumlahnya minimal satu per seribu dari jumlah penduduk di kabupaten/kota setempat. Dengan demikian, syarat minimal keanggotaan satu parpol di Kabupaten Gresik sekitar 1.000 orang. ‘’Bukti keanggotaan itu dengan melampirkan KTP dan kartu tanda anggota parpol bersangkutan dalam bentuk soft copy,’’ ujarnya.  Data tersebut, lanjut Roni, kemudian di-entri oleh masing-masing parpol ke dalam sistem bernama Sipol. Data-data itu lantas diverifikasi KPU. Kalau ada temuan, misalnya satu nama dan satu NIK, tapi masuk ke beberapa parpol, maka data yang bersangkutan bakal dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).  ’’Atau, misalnya alamat KTP-nya dari luar Kabupaten Gresik, maka juga tidak bisa. Harus sesuai dengan domisili parpol asal bersangkutan, Jadi Gresik, ya seluruh anggota parpolnya warga ber-KTP Gresik,’’ kata Roni.  Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024. Jumlah yang mendaftar ke KPU Gresik, ada sebanyak 24 parpol. Baik parpol lama atau peraih kursi di dewan, juga parpol-parpol baru.  ‘’Terus lembur, kadang sampai jam tiga dini hari. Dari pemeriksaan sementara, memang ada temuan seperti KTP  ada yang dari luar Gresik. Lalu, ada satu nama terdaftar di dua parpol. Untuk PNS dan TNI-Polri memang tidak boleh, otomatis TMS,’’ paparnya.  Karena itu, Roni berharap warga mengecek nama-nama masing. Tujuannya, untuk memastikan apakah namanya dicatut parpol. Caranya, mudah. Tinggal klik <a href="https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik">https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik</a>. Lalu masukkan NIK.  ’’Dari situ bisa diketahui yang bersangkutan namanya dicatut atau tidak. Kalau merasa namanya dicatut, segera buat sanggahan ke KPU. Waktunya sampai 26 Agustus ini,’’ tegas Roni.

Segera Cek, Jangan-Jangan Namamu Dicatut Jadi Anggota Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/BENDERA-PARPOL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Partai politik (parpol) mulai bersiap menyongsong pesta demokrasi 2024. Termasuk parpol di Kota Surabaua. Ada dua tahapan awal yang harus dilalui, yakni pendaftaran anggota partai ke dalam sistem informasi partai politik (sipol) milik KPU dan verifikasi administrasi (vermin) keanggotaan parpol.  Sejumlah parpol peraih kursi di DPRD Surabaya pun sudah siap. Sebut saja, PDIP, Gerindra, serta Golkar. Ketiganya optimistis mampu menuntaskan tahapan tersebut.  Berdasar PKPU Nomor 4 Tahun 2022, vermin dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus sampai 11 September. PDIP misalnya. Wakil Sekretaris DPC Perjuangan Achmad Hidayat mengatakan, pihaknya sudah mendaftarkan 2.840 anggota partai ke sipol. Lengkap dengan kartu tanda anggota. ”Mulai dari tingkat PAC, ranting, sampai anak ranting,” kata Hidayat Selasa (2/8).  Jumlah itu melampaui target yang diminta oleh DPP PDIP. Yaitu, 1.500 anggota. ”Jadi, kami sudah siap apabila vermin berjalan sewaktu-waktu,” ujarnya.  Total anggota DPC PDIP Surabaya ada 39.211 orang. Mereka terdaftar dalam database aplikasi Jaringan Kader (Djarek) dengan mengantongi KTA elektronik. Achmad optimistis jumlah itu akan terus bertambah. Sebab, struktur partai terus aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah. ”Kami yakin jumlah kursi PDIP (DPRD Surabaya, Red) 2024 bisa lebih dari 15 kursi,” tuturnya.  Gerindra juga siap menghadapi vermin. Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya B.F. Sutadi menyampaikan, Gerindra sudah menuntaskan sipol. Sebanyak 6.952 anggota lengkap dengan KTA di-uplod ke sipol. ”Sipol sudah kita lengkapi sesuai batas waktu yang ditetapkan KPU,” kata Sutadi.  Sebanyak 6.952 anggota Gerindra itu tersebar di berbagai tingkat kepengurusan. Kader di tingkat ranting dan PAC sebanyak 5.211 anggota. Lalu, di organisasi sayap partai seperti PPIR dan PIRA ada 267 orang. Selain itu, pengurus DPC serta para kader muda dan relawan Gerindra Surabaya.  Berapa target kursi Gerindra pada Pemilu 2024? Partai berlambang burung Garuda tersebut menargetkan 10 kursi di DPRD Surabaya. Itu bisa terealisasi bila setiap daerah pemilihan (dapil) mampu menyumbang masing-masing dua kursi. Sutandi pun meminta seluruh kader bekerja keras. ”Adapun target nasional bisa mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden,” paparnya.  Sementara itu, Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni memastikan partai sudah siap menghadapi pemilu. Pihaknya telah menuntaskan pelaporan sipol. Kini dia pun bersiap mengikuti vermin. ”Infrastruktur partai sudah bekerja maksimal. Kami sangat siap (vermin oleh KPU, Red),” kata Fathoni.  Tentang target perolehan kursi di DPRD, Fathoni optimistis bisa melampaui perolehan kursi Pemilu 2019. Jauh-jauh hari partai beringin menyusun strategi pemenangan. Salah satunya, membidik anak-anak muda potensial jadi caleg. ”Ada selebgram dan YouTuber yang minat untuk berjuang bersama Golkar,” tegas Fathoni.  Partai nonparlemen juga yakin bisa ikut berkontestasi pada pesta demokrasi 2024. Salah satunya PBB. Ketua DPC PBB Kota Surabaya Samsurin memastikan sudah menuntaskan pelaksanaan sipol. Lebih dari seribu nama anggota didaftarkan ke sistem itu. ”Kami punya kader yang loyal. Mereka siap untuk diverifikasi,” papar Samsurin.

PDIP, Gerindra, dan Golkar Surabaya Sudah Siap Diverifikasi KPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#verifikasi parpol

Berita Terkini