<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/FotoJet-1397701176-1769744317.jpg" alt="Bandara Internasional Dhoho Kediri telah mencapai tahap uji kalibrasi pada Jumat (8/12)" width="100%">
<figcaption>Bandara Internasional Dhoho Kediri telah mencapai tahap uji kalibrasi pada Jumat (8/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bandara Internasional Dhoho Kediri, yang dibangun sejak 2020 dengan pembiayaan total dari pihak swasta, kini tinggal menunggu tanggal beroperasi. Sebelumnya, bandara ini direncanakan akan beroperasi pada Desember 2023, namun hal tersebut urung dilakukan karena beberapa hal. Kendala tersebut membuat pihak pengelola menjadwalkan kembali operasional Bandara Dhoho Kediri menjadi akhir Januari atau Februari 2024. Meski begitu, berbagai tahap pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan, hanya tersisa satu tahap lagi untuk dapat beroperasi, yakni uji coba pendaratan awal. Berikut timeline dari rentetan uji kelayakan Bandara Dhoho Kediri oleh Kementerian Perhubungan. <ol> <li>Uji Verifikasi Administrasi</li> </ol> Uji verifikasi administrasi Bandara Internasional Dhoho Kediri dilaksanakan di Jogjakarta oleh Kementerian Perhubungan RI. Proses uji verifikasi administrasi diketahui berlangsung selama tiga minggu, yakni sejak 9 November hingga 30 November 2023. Uji verifikasi administrasi Bandara Dhoho ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan operasional melalui pemeriksaan sejumlah dokumen pendukung. <ol start="2"> <li>Uji Verifikasi Fisik</li> </ol> Bersamaan dengan verifikasi administrasi, Kemenhub juga akan memeriksa kondisi sebenarnya di lapangan melalui uji verifikasi fisik. Kemenhub memeriksa detail dari infrastruktur pendukung di Bandara Internasional Dhoho Kediri, seperti memastikan kelayakan landasan pacu (runway) untuk pendaratan dan lepas landas pesawat. Lokasi take-off dan landing pesawat menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa untuk menilai kelayakan landasan pacu atau runway Bandara Dhoho. Kemenhub juga memeriksa aspek fisik lainnya seperti ada tidaknya Air Traffic Controller (ATC), terminal parkir pesawat, loket, ruang tunggu, lokasi parkir penumpang, karyawan, cargo, pemadam kebakaran, taksi, bus khusus, dan akses layanan yang baik di dalamnya. Selain uji fisik bandara, Kemenhub juga memeriksa aspek pendukung fisik di luar bandara, seperti pelebaran jalan di perempatan Banyakan, penataan kabel telepon, kabel optik, dan tiang PLN di Jalan Panglima Besar Sudirman, serta penambahan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Desa Tiron harus segera diselesaikan. Sayangnya, masih terdapat beberapa catatan dalam uji verifikasi fisik beberapa hari menjelang target awal operasional, yakni pada Desember 2023. Akhirnya pihak pengelola diarahkan untuk memperbaiki aspek keamanan bandara terlebih dulu. Hal itu membuat operasional Bandara Dhoho Kediri pun harus diundur menjadi tahun depan karena harus memperbaiki catatan-catatan dari Kemenhub. <ol start="3"> <li>Uji Kalibrasi</li> </ol> Setelah memperbaiki aspek keamanan bandara sebagai salah satu bagian dari pemeriksaan fisik, akhirnya Bandara Dhoho Kediri pun melakukan uji kalibrasi pada Jumat (8/12). Uji kalibrasi dilakukan oleh Kemenhub dengan menggunakan pesawat khusus kalibrasi jenis Beechcraft B300 King Air 350i yang sudah mendarat di runway bandara pada satu hari sebelum kalibrasi dimulai. Bersamaan dengan uji kalibrasi, Kemenhub juga melakukan serangkaian tes dengan tujuan untuk memastikan segala peralatan bandara terkait navigasi dan non-navigasi aman digunakan. <ol start="4"> <li>Uji Coba Pendaratan Awal Pesawat (First Landing)</li> </ol> Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan jika kalibrasi dan assessment dinyatakan lolos, Bandara Dhoho Kediri akan segera melakukan pra operasi dengan mengadakan tes take off landing beberapa pesawat. &ldquo;Jika lulus nanti akan mendapat sertifikat sementara bandar udara. Dengan sertifikat ini nanti (Bandara Dhoho) baru boleh didarati,&rdquo; ujar Menhub Budi. Sementara itu, saat ini pihak pengelola dan Kemenhub merencanakan gelaran soft opening atau first landing pada 12 Desember mendatang.

Bandara Internasional Dhoho Kediri, yang dibangun sejak 2020 dengan pembiayaan total dari pihak swasta, kini tinggal menunggu beroperasi.

Segera Beroperasi, Simak Rentetan Uji Kelayakan Bandara Internasional Dhoho Kediri oleh Kementerian Perhubungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/WhatsApp-Image-2023-07-09-at-171715-152502890.jpg" alt="DPC PKB Kabupaten Cirebon datangi kantor KPU Kabupaten Cirebon untuk verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan DCS Bacaleg DPRD Kabupaten Cirebon." width="100%">
<figcaption>DPC PKB Kabupaten Cirebon datangi kantor KPU Kabupaten Cirebon untuk verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan DCS Bacaleg DPRD Kabupaten Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Minggu (9/7). Kedatangan mereka untuk verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka dipimpin Ketua DPC&nbsp;PKB Jamil Abdul Latief, Sekretaris DPC PKB Waswin Janata, serta Husni Muhamad dan Anton Bahaudin selaku LO. &rdquo;Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan pengajuan perbaikan DCS yang sudah ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB. Hasilnya sesuai tanda terima dari KPU Bacaleg PKB semua lengkap dan MS (Memenuhi Syarat),&rdquo; ujar Waswin Janata. Setelah melalui proses yang dinamis, lanjut dia, PKB Cirebon yakin akan menang kembali pada Pemilu 2024. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU Kabupaten Cirebon, Sabtu (13/5), di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Ketua DPC&nbsp;PKB Jamil Abdul Latief menyatakan, PKB menargetkan 14 kursi DPRD Kabupaten Cirebon. &rdquo;PKB lahir dari konflik sebelumnya dan melahirkan para petarung yang tangguh. Itu (konflik) bagian dari dinamika dan kami siap mengangkat PKB di 2024 dengan target 14 kursi,&rdquo; tutur Jamil Abdul Latief. Sebagai partai pemenang pada Pemilu 2019, PKB akan terus berikhtiar agar bisa menjadi pemenang kembali pada Pemilu 2024. &rdquo;Kami berikhtiar maksimal satukan suara langit dan bumi untuk tingkatkan perolehan kursi menjadi 14 kursi pada Pemilu 2024. Selanjutnya target kami setelah Pemilu adalah PKB memiliki bupati dan gubernur,&rdquo; tambah Jamil Abdul Latief.

DPC PKB Kabupaten Cirebon datangi kantor KPU, Minggu (9/7), untuk verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan DCS Bacaleg DPRD

Serahkan Perbaikan DCS Bacaleg DPRD, DPC PKB Datangi KPU Kabupaten Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/HARI-TERAKHIR-PENDAFTARAN-BACALEG-DI-KPU-FEDRIK-TARIGAN-6-2497610240.jpg" alt="Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KPU RI menutup masa pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 hari ini (Min" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KPU RI menutup masa pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 hari ini (Min</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan 80 persen atau 516 berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD kabupaten untuk Pemilu 2024 belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan. Anggota KPU Gunungkidul Andang Nugroho di Gunungkidul, Minggu mengatakan total bakal calon anggota DPRD kabupaten peserta Pemilu 2024 yang mendapat sebanyak 645 calon dari 18 partai politik. "Namun setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Gunungkidul, hanya 20 persen berkas pendaftaran bakal caleg DPRD kabupaten yang lengkap, dan 80 persen lainnya tidak lengkap dan harus diperbaiki," kata Andang. Ia mengatakan verifikasi administrasi berkas pendaftaran sudah selesai. Hasil penelitian juga sudah diserahkan ke masing-masing partai politik peserta Pemilu 2024. Dia mengatakan berkas pendaftaran bakal caleg yang belum memenuhi persyaratan sehingga berkas dikembalikan untuk diperbaiki. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011272786/kpu-batam-temukan-tujuh-bakal-caleg-terdaftar-di-dua-parpol">KPU Batam Temukan Tujuh Bakal Caleg Terdaftar di Dua Parpol</a> Berkas pendaftaran yang belum lengkap bervariasi mulai ijazah yang belum dilegalisir, surat dari pengadilan negeri yang belum sesuai ketentuan. Selain itu, juga ada kesalahan input data kesehatan bakal caleg dan lain sebagainya. &ldquo;Seluruh parpol peserta pemilu harus memperbaikinya. Tapi, hanya sedikit sehingga prosesnya tidak ribet seperti saat akan mendaftar,&rdquo; katanya. Rencananya proses perbaikan mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Diharapkan partai segera melakukan perbaikan terhadap berkas-berkas yang dinyatakan belum lengkap ini. &ldquo;Masih ada waktu dan perbaikan bisa segera dilakukan untuk kemudian diserahkan lagi berkasnya ke KPU,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Andang mengatakan keterwakilan perempuan mencapai 42 persen dari total 645 bacaleg yang diajukan. Namun porsinya bervariasi jika melihat dari pengajuan tiap parpol hingga daerah pemilihan (dapil). Berdasarkan data yang masuk ke KPU Gunungkidul saat pendaftaran, keterwakilan perempuan di tiap dapil dari setiap parpol berkisar antara 30 hingga 50 persen. Adapun syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari total pengajuan tiap parpol.

Verifikasi administrasi berkas pendaftaran sudah selesai. Hasil penelitian juga sudah diserahkan ke masing-masing partai politik peserta.

80 Persen Berkas Bakal Caleg DPRD Gunung Kidul Belum Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pengawal-pemilu.jpg" alt="PATROLI: Suasana pengamanan gedung KPU oleh personel Polri dan TNI di sela pelaksanaan Pemilu 2019. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PATROLI: Suasana pengamanan gedung KPU oleh personel Polri dan TNI di sela pelaksanaan Pemilu 2019. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sengketa proses verifikasi administrasi masih berlanjut. Kali ini, empat partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) resmi menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mengutip laman resmi PTUN Jakarta, empat partai itu adalah Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).  Dikonfirmasi tadi malam, Ketua Umum Partai Parsindo Jusuf Rizal membenarkan gugatan tersebut. Dia menjelaskan, gugatan ditempuh untuk mendapat keadilan.  Jusuf menuding ada tiga pelanggaran yang dilakukan KPU. Pertama, tidak menjalankan keputusan Bawaslu yang dimenangkan Partai Parsindo secara utuh. ”Sehingga tidak dapat melakukan perbaikan data secara menyeluruh. Ada yang di-lock (dikunci, Red) TMS,” ujarnya kemarin (1/12).  Kedua, pihaknya menilai ada pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dalam surat keputusan 8 November 2022, KPU menyebut data TMS tidak bisa dibetulkan.  Terakhir, Jusuf menganggap KPU melanggar prinsip adil, jujur, terbuka, profesional, dan proporsional. Misalnya, men-TMS-kan 60 persen kantor yang secara fisik ada.  Sementara itu, Jubir PRIMA Farhan A. Dalimunthe menyebut gugatan partainya dilakukan karena ada banyak kejanggalan dalam proses verifikasi. Mulai dari tidak transparannya proses hingga masalah pada sistem.  Kemudian, terkait banyak anggota yang dinilai TMS karena ganda eksternal dengan partai lain.  ”Padahal, kami sudah lampirkan surat pernyataan anggota yang bersangkutan hingga menghadirkan anggota tersebut, tapi masih dinyatakan TMS,” ucapnya.  Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik menegaskan bahwa lembaganya menghormati hak parpol yang menempuh langkah hukum. KPU siap menghadapi gugatan apa pun. ”Kami akan memenuhi panggilan itu,” katanya.  Idham menegaskan, apa yang dikerjakan jajarannya selama verifikasi sudah sesuai prosedur. ”Kami dalam bekerja tidak didasari perasaan, tapi berdasar dokumen objektif yang kami periksa,” imbuhnya. Semua proses verifikasi administrasi diperiksa oleh tim verifikator di berbagai level.

Gagal di Bawaslu, Empat Parpol Gugat KPU ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220928_182412.jpg" alt="Sidang dugaan pelanggaran administrasi KPU Selayar atas proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di aula Kantor Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/9). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan pelanggaran administrasi KPU Selayar atas proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di aula Kantor Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/9). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan, divonis bersalah melakukan pelanggaran administratif aturan penyelenggaraan tahap verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.  ”Mengadili, pertama menyatakan terlapor (seluruh anggota KPUD Selayar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu,” ucap Ketua Majelis Pemeriksa, Badan Pengawas Pemilu, La Ode Arumahi seperti dilansir dari Antara dalam sidang di Kantor Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/9).  Selanjutnya, majelis memberikan teguran tertulis kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Keputusan itu atas pertimbangan hasil pemeriksaan dalam persidangan dengan mengambil kesimpulan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.  Arumahi yang juga ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan itu menyatakan, pelapor dan terlapor apabila tidak menerima putusan tersebut bisa melakukan keberatan tiga hari setelah putusan dibacakan. Putusan itu, sejalan permintaan majelis ke KPU Selayar menghadirkan saksi ahli dan pemberi keterangan, tapi tidak dihadirkan pada sidang 21 September.  Kasus dugaan pelanggaran tersebut awalnya dilaporkan pelapor yakni anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Selayar atas mekanisme proses verifikasi administrasi parpol di KPU Selayar. Yakni dengan mengklarifikasi anggota parpol menggunakan panggilan video yang dalam aturan tidak diperbolehkan.  Klarifikasi pengurus parpol dengan panggilan video itu terhadap dua kader parpol yang namanya ganda, yakni Sukirman Noer, terdaftar di Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Begitu pula Armayana menjadi pengurus di Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.  ”Verifikasi administrasi dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum ditentukan status anggotanya dengan cara melakukan video call oleh terlapor (KPU Selayar) bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 4/2022,” ucap anggota majelis Azry Yusuf.  Dari putusan tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Selayar Suharno menyatakan, masih pikir-pikir mengajukan keberatan atau koreksi dari putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Selayar itu. ”Itu sudah menjadi kewenangan majelis dengan laporan disampaikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Selayar. Seperti apa nanti, masih pikir-pikir,” kata Suharno.  Anggota KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar divonis bersalah karena pelanggaran administratif aturan penyelenggaraan tahap verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Anggota KPU Selayar Divonis Salah Terindikasi Langgar Aturan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/KPU-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Verifikasi administrasi (vermin) keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU Surabaya memantik kritik. Sebab, penyelenggara pesta demokrasi itu dinilai tidak transparan dalam menyampaikan hasilnya.  Kemarin (28/8) Jawa Pos berkali-kali menanyakan hasil vermin kepada Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno. Namun, Nano, sapaan akrab Soeprayitno, menyampaikan bahwa itu merupakan kewenangan KPU RI. ”(Informasi, Red) soal vermin satu pintu ke KPU RI,” kata Nano.  Pernyataan komisioner KPU tersebut menuai kritik dari kalangan parpol. Sebab, itu bagian dari keterbukaan informasi publik. Apalagi hasil vermin sipol bukan termasuk rahasia negara yang tidak boleh diinformasikan.  ”Kalau masyarakat disuruh tanya ke KPU pusat, lalu apa fungsi keberadaan KPU di kabupaten/kota?” kata Wakil Ketua DPC Demokrat Surabaya Mochamad Machmud.  Machmud menambahkan, hasil vermin termasuk informasi publik yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. ”Saya kira vermin ini bukan hanya untuk parpol, tapi masyarakat umum juga berhak tahu,” ujar Machmud.  Kritik serupa disampaikan Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono. Dia menyampaikan, penyelenggara pemilu tidak boleh eksklusif. Prinsip transparansi harus menjadi pijakan. Salah satunya, membuka hasil tahapan pemilu. ”Ini bukan rahasia negara. Jadi, apa susahnya diinformasikan ke masyarakat,” tegas ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya itu.  Vermin keanggotaan parpol masih berjalan. Tahapan itu berlangsung sampai 6 September.

Tak Sampaikan Hasil Verifikasi, Parpol-Parpol Kritik KPU Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lengkap berkas pendaftarannya mulai mengadu ke Bawaslu RI. Mereka mempersoalkan keputusan KPU yang dinilai merugikan langkah mereka sebagai calon peserta pemilu.  Hingga kemarin (18/8) sore, setidaknya ada lima partai yang datang ke Bawaslu. Mulai Partai Pelita, Berkarya, Bhineka, Masyumi, hingga PANDAI.  Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, sebagian besar yang datang masih sebatas melakukan konsultasi. Mereka ingin melihat upaya apa yang mungkin dilakukan melalui Bawaslu.  Sementara itu, permohonan gugatan baru dilayangkan Partai Berkarya. Itu pun Bawaslu belum bisa melakukan registrasi. ”Nanti kami lihat lah mekanismenya seperti apa, termasuk apa yang menjadi permohonan mereka,” ujarnya kemarin.  Salah satu problemnya, lanjut Lolly, KPU ternyata tidak mengeluarkan berita acara (BA) ataupun surat keputusan (SK) saat mengembalikan berkas. Imbasnya, belum ada hal yang bisa dijadikan objek sengketa.  Untuk itu, pihaknya tengah mengkaji berbagai opsi yang bisa diambil. Salah satunya, dugaan pelanggaran administrasi. Yang pasti, kata Lolly, Bawaslu berkewajiban memfasilitasi partai politik yang merasa dirugikan. ”Kami akan lakukan pendalaman, tetapi sangat terbuka ruang untuk penanganan pelanggaran administrasi,” tuturnya.  Sementara itu, Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui, pihaknya belum mengeluarkan BA. Dia beralasan, secara administrasi, pendaftaran yang belum lengkap berkasnya belum diterima. ”Hanya sampai verifikasi bahwa partai B, C, dan D ini belum lengkap. Sehingga kami belum tanda tangan berita acara,” ujarnya.  Kalaupun tetap ada pihak yang menggugat, dia mempersilakan. Parpol bisa mempersoalkan pada gugatan administrasi. ”Kalaupun kemudian ini disoalkan ke Bawaslu, mungkin soal profesionalitas dalam arti tata prosedur,” kata Afif. Mantan anggota Bawaslu itu menegaskan kesiapannya jika ada partai yang melakukan gugatan administrasi.  Di lain pihak, Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, pihaknya sudah meminta kuasa hukum untuk mempersoalkan KPU. Dalam keberatannya, Berkarya mempersoalkan sistem informasi partai politik (sipol) yang dinilai lemah.  Imbasnya, banyak data yang gagal diinput. ”Data-data kami tidak sempat ter-upload semua sampai batas akhir pendaftaran,” ujarnya. Padahal, lanjut dia, sipol hanya alat kelengkapan yang tidak diatur dalam UU Pemilu. Mestinya, ada kelonggaran dalam proses administrasinya.  Terpisah, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengapresiasi kinerja KPU hingga saat ini. Dia meminta penyelenggara pemilu senantiasa bersikap profesional dan tidak diskriminatif di setiap tahapan pemilu.  Legislator asal Sumatera Barat itu mengingatkan KPU agar tetap independen dan tegas dalam melaksanakan setiap proses verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun faktual. ”Guna menentukan partai politik yang berhak maju sebagai peserta Pemilu 2024,” papar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Tidak Lolos Verifikasi Administrasi, Lima Partai Mengadu ke Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/komisioner-KPU-1.jpg" alt="dok JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>dok JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai melakukan verifikasi administrasi dokumen pendaftaran terhadap tujuh partai politik calon peserta Pemilu 2024, yang dokumen pendaftaran sudah dinyatakan lengkap dan status telah terdaftar.  Ketujuh parpol tersebut adalah PDIP, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).  "Kami sudah mulai verifikasi administrasi terhadap parpol yang dinyatakan dokumennya telah lengkap," kata Anggota KPU Idham Holik, Rabu (3/8).  Idham menyampaikan, KPU akan melakukan verifikasi administrasi secara simultan. Pasalnya, tahapan verifikasi administrasi dimulai 2 Agustus hingga 14 September 2022.  Jika dokumen pendaftaran parpol sudah dinyatakan lengkap, maka sehari sesudahnya akan langsung dilakukan verifikasi administrasi.  Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dijelaskan, makna verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.  Verifikasi administrasi parpol dilakukan terhadap dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu, dugaan rangkap jabatan pengurus parpol, dugaan keanggotaan ganda parpol, dan keanggotaan parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat.  Sejauh ini KPU sudah menerima pendaftaran 10 parpol. Hingga kini terdapat 7 parpol yang dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap yakni PDIP, PKS, PKP, Perindo, NasDem, PBB dan PKN. Sementara itu, tiga partai lainnya Partai Reformasi, PRIMA dan Pandai harus melengkapi persyaratan hingga 14 Agustus 2022.  Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya menjelaskan, proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 terdapat tiga kategorisasi, yakni parpol peserta Pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold (PT) alias yang mempunyai kursi di DPR, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR RI, dan partai baru.  "Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2020 terhadap tiga kategori ini, ada tiga perlakuan yang berbeda ketika proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu," ungkap Hasyim, Jumat (29/7).  Hasyim juga menambahkan, pada kategori satu yakni partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos PT atau punya kursi di DPR RI, harus mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi. Sementara pada kategori dua dan tiga, yakni partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak punya kursi DPR RI atau tidak lolos PT dan partai baru itu harus mendaftar untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual.  Dalam memenuhi syarat pendaftaran, seluruh berkas yang diserahkan ke KPU harus lengkap agar memenuhi syarat administrasi. Serta, dokumen tersebut terdapat tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal dari masing-masing partai politik.  "Jadi menyampaikan pendaftaran itu yang diperiksa adalah apakah dokumennya lengkap atau tidak lengkap, terdapat tanda tangan ketua umum dan sekretari dari partai politik," pungkas Hasyim.

KPU Mulai Verifikasi Administrasi Dokumen Pendaftaran 7 Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelamar-cpns-tidak-ada-pemberitahuan-file-saya-corrupt_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pengumuman seleksi administrasi CPNS menuai protes," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pengumuman seleksi administrasi CPNS menuai protes,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman kelulusan seleksi administrasi perekrutan CPNS Minggu (21/10) diwarnai komplain sejumlah peserta. Mereka merasa sudah mengirim dokumen sesuai persyaratan, tetapi tetap dinyatakan tidak lulus. Salah satu instansi yang banyak mendapat komplain adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah seorang yang protes adalah pelamar asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dia dianggap <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/16/10/2018/bkn-klaim-sistem-cat-di-seleksi-cpns-2018-cegah-kkn-101-persen" target="_blank">tidak lolos seleksi administrasi</a> karena semua dokumen yang diunggah tidak memenuhi syarat. "Padahal, tidak ada pemberitahuan bahwa file saya corrupt dan sebagainya," tutur perempuan yang tidak mau disebutkan namanya itu. Dari seluruh dokumen yang disetorkan, ada delapan item yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mulai KTP, transkrip nilai, IPK, pas foto, hingga ijazah. Dia merasa sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Mulai mengisi NIK, nama lengkap, sampai mengunggah swafoto sebelum memilih instansi. Sebelum finalisasi, dia juga telah mengecek berkali-kali. "Di situ jelas terbaca, file-nya juga tidak corrupt," katanya. Ketika pengumuman seleksi administrasi, dia baru mengetahui bahwa semua dokumen dianggap tidak memenuhi syarat. Pelamar lain dari Bekasi mengeluhkan hal serupa. Dia mengatakan, ijazahnya dianggap bermasalah. Alasannya, program studi (prodi) di ijazahnya dinyatakan tidak sesuai dengan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/22/10/2018/bkn-ungkap-pemicu-ketidaklulusan-peserta-cpns-di-seleksi-administrasi" target="_blank">formasi yang dilamar</a>. Padahal, dia sudah mengecek ke panitia dan mendapatkan jawaban bahwa prodi tidak jadi soal. "Saya tidak tahu apakah dia staf bagian verifikasi atau staf biasa, tapi sebelumnya dijawab tidak masalah. Sekarang malah dikatakan ada masalah." Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Kemenkeu Zuraida Retno mengatakan, Kemenkeu memiliki catatan tentang penyebab peserta tidak lolos seleksi administrasi. Misalnya, peserta tidak mengunggah file ijazah asli, tapi fotokopi yang dilegalisasi. Ada juga yang meng-upload ijazah kampus luar negeri yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. "Ada yang mengunggah file KTP di kolom di mana dia seharusnya mengunggah pas foto. Memang sih, di KTP ada fotonya juga, tapi kan itu tidak sesuai dengan yang diminta," terang Retno. Catatan-catatan itu juga telah di-input tim verifikasi Kemenkeu ke sistem SSCN milik BKN. Namun, catatan-catatan manual tersebut justru tidak muncul di akun SSCN peserta. Yang muncul malah template otomatis dari sistem website SSCN. "Yang paling banyak terjadi memang itu. Ijazah dalam negeri, tapi di akun SSCN peserta tercantum tidak mengunggah ijazah yang disetarakan," urai Retno. Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKN. Menurut Retno, kemarin sore (22/10) BKN bersedia mencantumkan catatan-catatan manual dari Kemenkeu untuk ditampilkan di akun SSCN peserta. "Semoga catatan itu sudah bisa dilihat peserta sehingga mereka bisa lebih legawa."&nbsp;

Pelamar CPNS: Tidak Ada Pemberitahuan File Saya Corrupt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pbb-dan-pkpi-susul-12-parpol-yang-lolos-ke-tahap-verifikasi-faktual_m_177209.jpeg" alt="Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hanya dua partai politik yang berhasil lolos verifikasi administrasi dana masuk ke tahap verifikasi faktual. Keputusan itu, sekaligus memupus harapan tujuh partai lainnya untuk melenggang ke pemilu 2019. "Kita sudah menindaklanjuti laporan dari bawaslu yang lalu, adapun kedua parpol yang lanjut ke verifikasi faktual yaitu PBB dan PKPI, kemudian yang 7 itu dinyatakan tidak lanjut ke verifikasi faktual," kata anggota KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta, Minggu (24/12). Menurut Hasyim, ketujuh parpol yang tidak lolos ke tahap verifikasi faktual dikarenakan tidak memenuhi syarat dokumen dan mempertimbangankan atas hasil penelitian administrasi. Pasalnya, walaupun di kabupaten atau kota penelitian keanggotaannya memenuhi syarat, tidak akan juga menjadikan partai itu lolos ke tahap verifikasi faktual, jika hasil penelitian akumulatifnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.&nbsp; Menanggapi hal itu, Anggota Badan pengawas pemilu (Bawaslu), Fritz Siregar mengatakan, ketujuh partai yang tidak lolos sebenarnya masih memiliki harapan untuk mengajukan sengketa kembali kepada Bawaslu. Pengajuan sengketa itu, kata Fritz,&nbsp;telah diatur oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Oleh karenanya, apabila ketujuh partai itu keberatan atas putusan KPU dapat mengajukan kembali&nbsp;paling lambat tanggal 29 Desember 2017 atau 3 hari kerja selama SK KPU disahkan. "Tapi setiap proses pengajuan sengketa itu akan&nbsp;dicoba mediasi terlebih dahulu, proses mediasi itu untuk memastikan terkait dokumen yang salah, ataukah ada salah pembacaan antara kpu terhadap dokumen yg disampaikan," pungkasnya. Sebagai informasi, ketujuh partai yang masih dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu adalah Partai Rakyat, Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik. Sebelumnya, KPU juga meloloska 12 partai yang melaju ke tahap verifikasi faktual yakni, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PBB dan PKPI Susul 12 Parpol yang Lolos ke Tahap Verifikasi Faktual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#verifikasi administrasi

Berita Terkini