<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/IMG_2631-4262960996.jpeg" alt="Logo baru Nokia di ajang Mobile World Congress (MWC) 2023 saat Tiongkok membatasi peran vendor asing di jaringan telekomunikasi. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Logo baru Nokia di ajang Mobile World Congress (MWC) 2023 saat Tiongkok membatasi peran vendor asing di jaringan telekomunikasi. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Tiongkok mengambil langkah tegas dengan membatasi penggunaan peralatan telekomunikasi dari perusahaan Eropa, terutama Nokia dan Ericsson. Menurut Financial Times (FT), kebijakan ini melibatkan mekanisme pengawas ketat yang disebut &ldquo;black box&rdquo; serta persyaratan dokumentasi rinci yang menjadi beban tambahan bagi vendor asing. Dilansir Reuters, Kamis (2/9), semua kontrak dari kedua perusahaan itu harus diajukan ke Cyberspace Administration of China (CAC) untuk penilaian keamanan nasional, tanpa pemberitahuan kepada vendor mengenai metode evaluasinya. Pemerintah juga mewajibkan calon pemasok menyertakan dokumentasi lengkap dari setiap komponen sistem serta porsi konten lokal dalam proposal mereka. Langkah ini mencerminkan strategi Presiden Xi Jinping untuk memperkuat kontrol atas sistem teknologi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada Barat. Audit panjang dan persyaratan teknis yang ketat menempatkan vendor asing pada posisi kurang menguntungkan dibanding pesaing lokal. Dampaknya terlihat nyata, yakni pangsa pasar gabungan Nokia dan Ericsson di jaringan seluler Tiongkok anjlok dari sekitar 12 persen pada 2020 menjadi hanya 4 persen pada 2024. Tren ini sekaligus menunjukkan pergeseran dominasi ke vendor lokal seperti Huawei dan ZTE yang diuntungkan oleh dukungan kebijakan pemerintah. Dalam kerangka lebih luas, langkah Tiongkok tersebut juga dapat dipandang sebagai respons timbal balik terhadap pembatasan yang diberlakukan negara-negara Barat terhadap Huawei dan ZTE dengan alasan keamanan nasional. Sejalan dengan itu, FT melaporkan, &ldquo;pembeli peralatan telekomunikasi dari instansi negara kini mewajibkan penawar untuk menyertakan dokumentasi rinci mengenai setiap komponen serta besaran kandungan lokal. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan hambatan besar bagi perusahaan asing.&rdquo; Sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu fragmentasi standar teknologi global. John Strand, presiden Strand Consult, menilai kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menandai vendor asing tertentu sebagai pihak yang tidak layak dipercaya. &ldquo;Apa yang Tiongkok lakukan &hellip; mereka ingin memberi stempel bahwa Ericsson dan Nokia sebagai vendor yang &lsquo;tidak dipercaya&rsquo;,&rdquo; ujarnya kepada Fierce Network. Bagi Nokia dan Ericsson, kondisi ini menjadi ujian berat. Dengan pangsa pasar yang menyusut dan akses kian terbatas di pasar Tiongkok, keduanya harus mencari strategi baru agar tetap relevan di Asia maupun global. Sementara itu, insentif pemerintah kepada vendor dalam negeri semakin memperlebar ketidaksetaraan persaingan. Dalam arena persaingan teknologi internasional, langkah Beijing ini bukan sekadar kebijakan pasar domestik, melainkan sinyal bahwa dominasi infrastruktur digital telah menjadi salah satu medan diplomasi besar abad ke-21. (*)

Tiongkok mengambil langkah tegas dengan membatasi penggunaan peralatan telekomunikasi dari perusahaan Eropa, terutama Nokia dan Ericsson.

Tiongkok Batasi Peran Nokia dan Ericsson dalam Jaringan Telekomunikasi, Tekan Dominasi Vendor Asing

<div id="m#msg-f:1822990591113011695" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Screenshot_2025-02-03-06-48-53-716_comgoogleandroidgm-edit-1301466310.jpg" alt="Ilustrasi smartphone lipat Samsung. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi smartphone lipat Samsung. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822990591113011695-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Soal peluncuran smartphone lipat, sejauh ini dari Apple masih sebatas rumor-rumor belaka. Beda dari Samsung yang bahkan sudah memasuki generasi kelima dalam urusan smartphone dengan faktor bentuk lipatan, Apple belum sama sekali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015598783/dua-oknum-anggota-polrestabes-semarang-jadi-tersangka-pemerasan-rp-25-juta">Dua Oknum Anggota Polrestabes Semarang Jadi Tersangka Pemerasan Rp 2,5 Juta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun rumor yang beredar luas bahwa Apple akan segera memasuki pasar ponsel lipat mungkin semakin dekat. Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam tahap akhir pemilihan pemasok layar untuk iPhone lipat yang diantisipasinya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Samsung dan Google telah merilis sejumlah ponsel lipat, raksasa Cupertino itu tetap sabar dengan iPhone lipatnya. Namun, pekerjaan di balik layar tampaknya terus berlanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan terbaru dari "yuex1122" milik Naver, raksasa teknologi itu sedang dalam tahap akhir pemilihan pemasok layar untuk iPhone lipatnya. Perusahaan itu dilaporkan akan memutuskan pada akhir Februari hingga awal April.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perusahaan tersebut dilaporkan memiliki persyaratan teknis yang ketat bagi para pemasok, termasuk peningkatan daya tahan dan pencegahan kerutan, masalah yang terus mengganggu model ponsel lipat saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apple disebut-sebut sedang mengevaluasi produsen dalam negeri yang telah membuat kemajuan signifikan dalam memenuhi tuntutan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir Gizmochina, ada indikasi bahwa Apple mungkin mengikuti strategi Samsung dengan menawarkan dua jenis iPhone yang dapat dilipat: model bergaya clamshell yang mirip dengan Galaxy Z Flip dan versi seperti tablet yang lebih besar yang mirip dengan Galaxy Z Fold.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jadwal peluncurannya masih belum pasti. Analis industri ternama Ming-Chi Kuo sebelumnya juga mencatat bahwa iPhone lipat Apple masih dalam tahap perencanaan dan dapat diluncurkan antara tahun 2025 dan 2027.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demikian pula, rumor terkini dari The Information menunjukkan bahwa Apple akan meluncurkan iPhone lipat model clamshell pada tahun 2025. Selain ponsel pintar, perusahaan tersebut dilaporkan tengah menjajaki layar lipat untuk MacBook.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa laptop tersebut dapat memiliki ukuran layar sekitar 19,5 inci, meskipun detail spesifiknya masih belum jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masuknya Apple ke pasar perangkat lipat yang terlambat sangat kontras dengan dominasi Samsung dan peluncuran Pixel Fold oleh Google baru-baru ini. Karena kedua perusahaan terus maju dengan desain dan peningkatan teknologi yang berbeda, kemampuan Apple untuk mengatasi masalah daya tahan dan meminimalkan lipatan pada layar kemungkinan akan menjadi sangat penting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagaimana perusahaan ini membedakan dirinya di sektor yang terus berkembang ini masih harus dilihat. Kita tunggu saja, apakah akan mirip dengan smartphone lipat yang ada saat ini seperti dari Samsung dan beberapa merek Tiongkok lainnya, atau apakah Apple akan beda sendiri. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Soal peluncuran smartphone lipat, sejauh ini dari Apple masih sebatas rumor-rumor belaka. Beda dari Samsung yang sudah lama rilis

Apple Dikabarkan akan Bikin Smartphone Lipat, masih Pilih Vendor untuk Layar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/20250102_160435-2125016784.jpg" alt="KajatiJakarta Patris Yusrian Jaya membeberkan modus yang digunakan ketiga tersangka korupsi APBD Jakarta 2023 pada Disbud, Kamis (2/1). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KajatiJakarta Patris Yusrian Jaya membeberkan modus yang digunakan ketiga tersangka korupsi APBD Jakarta 2023 pada Disbud, Kamis (2/1). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya membeberkan modus yang digunakan ketiga tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023 pada Dinas Kebudayaan (Disbud). Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi (GAR). "Jadi kasus di Dinas Kebudayaan ini dilakukan dengan modus pihak-pihak pimpinan di Dinas Kebudayaan ini bekerja sama dengan seseorang sebagai EO, tapi EO ini tidak terdaftar," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya di kantornya, Kamis (2/1). EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar. "Kemudian dalam pelaksanaannya, ada beberapa variasi kegiatan, ada yang secara utuh dilaksanakan secara fiktif, ada yang sebagian dilaksanakan sebagian lagi di fiktif-kan," terangnya. Namun, lanjut Patris, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Patris mencontohkan satu kegiatan fiktif tersebut yakni Pagelaran Seni Budaya dengan anggaran kegiatan Rp 15 miliar. Pada kegiatan itu, ketiga tersangka mendatangkan sejumlah pihak untuk mengakali dokumentasi pada LPJ. Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan. "Kemudian diberi seragam sebagai penari dan selanjutnya foto-foto di panggung dan diberi judul solah-olah foto ini setelah melaksanakan kegiatan. Dan ini kemudian dibuat pertanggungjawaban seolah-olah penari ini berasal dari sanggar yang dibuat oleh EO tadi," jelasnya. "Dan itu juga sudah dilengkapi dengan stempel-stempel palsu dari pengelola-pengelola. Ya seperti itulah. Maksudnya modusnya itu ada yang semuanya fiktif, ada yang sebagian difiktifkan," sambungnya. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Mereka yang ditetapkan tersangka ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO). Tersangka Iwan selaku Kepala Dinas Kebudayaan bersama-sama dengan Fairza bersepakat memanfaatkan Event Organaizer (EO) milik tersangka Gatot dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya. "Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh tersangka GAR dan ditampung di rekening tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," terangnya. Yusrian menegaskan, apa yang dilakukan ketiga tersangka bertentangan dengan sejumlah aturan yang ada. Yakni, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola. Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penyidik pun telah melakukan penahanan kepada Tersangka GAR di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 hari ke depan. "Sedangkan terhadap Tersangka IHW dan Tersangka MFM saat ini tidak hadir dalam pemeriksaan Saksi yang selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kembali oleh Penyidik selaku Tersangka pada minggu depan," jelasnya.

Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan.

Modus Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta Terungkap, Undang Penari untuk Rekayasa Foto hingga Gunakan Vendor Bikinan Sendiri

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/suasana-rumah-vendor-kpu-sleman-2364695297.jpg" alt="Suasana di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, Sleman. (IWAN NURWANTO/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Suasana di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, Sleman. (IWAN NURWANTO/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebuah rumah yang terletak di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman yang menjadi alamat PT Jujur Kinaryo Projo, vendor penyedia konsumsi pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman terpantau sepi. Berdasarkan laporan Radar Jogja (Jawa Pos Group), Selasa (30/1), rumah berwarna kuning dan berpagar hitam tersebut tampak sangat tertutup. Warga Dukuh Gedongan, Webi Llian, mengatakan, tidak pernah melihat aktivitas selayaknya perusahaan di rumah tersebut. Ia menuturkan rumah yang menjadi alamat vendor yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Sleman diketahui dirinya dan warga sempat digunakan sebagai tempat pengepakan minuman herbal dan penyedia jasa ekspedisi. &ldquo;Setahu kami pemiliknya bukan orang sini, secara nama perusahaan resmi terdaftar atau tidak, kami juga tidak tahu, karena aktivitas perusahaan pun tidak ada,&rdquo; ucapnya. Selain itu, ia mengatakan jika pemilik juga tidak aktif berbaur di masyarakat. Tak hanya itu, aktivitas packing minuman herbal pun juga jarang terlihat. Webi pun mengetahui rumah tersebut dijadikan tempat usaha katering setelah kasus snack Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman ramai diperbincangkan. &ldquo;Informasinya terakhir langsung pergi ke Kediri habis viral, tidak tahu tujuannya apa. Apakah lari atau menemui seseorang, itu saya tidak tahu,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014053049/tanggapi-snack-tak-pantas-saat-pelantikan-kpps-kejati-dij-akan-usut-walau-tak-ada-laporan-dari-masyarakat">Tanggapi Snack Tak Pantas Saat Pelantikan KPPS, Kejati DIJ Akan Usut Walau Tak Ada Laporan dari Masyarakat</a> Persoalan tidak sesuainya konsumsi dengan anggaran nominal yang disepakati vendor &nbsp;penyedia snack dengan KPU Kabupaten Sleman pun telah direspon Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan, mengatakan, akan menelusuri kebenaran informasi persoalan snack yang kurang pantas saat Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Ia juga mengatakan akan tetap mengambil tindakan walau belum ada laporan dari masyarakat kepada Kejati DIY. Sementara, pihaknya juga belum ada melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait maupun penurunan aparat penegak hukum. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman juga akan turut mengusut persoalan ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan, pihaknya masih meminta arahan dari Bawaslu DIY untuk mengusut dugaan pemotongan anggaran konsumsi Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, Ibah Mutiah, mengatakan, mengatakan jika persoalan snack yang tidak sesuai saat Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman menjadi kolektif kolegial yang merupakan kewenangan pimpinan. "Itu, ya, kalau kolektif kolegial saya harus ke ketua dulu. Kalau itu sebenarnya kan cuma mekanisme dan itu juga belum dibayar kemarin, vendornya belum dibayar, biasa kan kalau kegiatan Rp 2.500 kita ya cuma bayar segitu selesai," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014045416/kpu-kabupaten-sleman-tak-akan-bayar-penuh-vendor-penyedia-snack-pelantikan-kpps-vendor-pun-tak-dapat-dihubungi">KPU Kabupaten Sleman Tak Akan Bayar Penuh Vendor Penyedia Snack Pelantikan KPPS, Vendor Pun Tak Dapat Dihubungi</a> KPU Kabupaten Sleman juga belum mengetahui terkait inisiatif yang diambil oleh Kejati DIY terkait persoalan ini. Ia pun enggan menanggapi tindak lanjut yang dilakukan oleh Kejati DIY. Mengutip Antara, Anggota KPU RI, Parsadan Harahap mengingatkan agar KPU daerah tidak memotong hak para Anggota KPPS pada Pemilu 2024. Pasalnya ia telah mendengar terdapat pemotongan hak bagi Anggota KPPS di beberapa daerah. "KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujarnya. Ia pun mengatakan selama melaksanakan tugas memberikan upah yang dianggarkan mencapai Rp 5 triliun untuk Anggota KPPS se &ndash; Indonesia untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) 5,7 juta Anggota KPPS. "Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," tuturnya. &nbsp;***

warga beberkan kesaksian rumah yang diduga jadi pemilik vendor penyedia  Ketering Snack yang dipesan KPU Kabupaten Sleman.

Warga Ungkap Kesaksian Soal Rumah yang Tercatat sebagai Alamat Pemilik Vendor Ketering Snack KPU Kabupaten Sleman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/snack-kpu-sleman-829068569.jpg" alt="Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA" width="100%">
<figcaption>Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman hanya akan membayar kepada PT Jujur Kinaryo Projo sebagai vendor penyedia konsumsi pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp 2.500 per porsi. Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, Yuyud Futrama, menuturkan, pembayaran kepada vendor tidak secara penuh karena pihak penyedia tidak menepati perjanjian yang disepakati bersama. &ldquo;Dalam perjanjian jika tidak sesuai dengan nilai kontrak Rp 15 ribu. Kami tetap akan membayarkan sesuai nominal snack yang diakui oleh penyedia senilai Rp 2.500,&rdquo; ujar Yuyud kepada Radar Jogja, Minggu (28/1). Peristiwa tersebut menyisakan anggaran hingga Rp 302 juta. Nominal tersebut merupakan hasil perhitungan sisa biaya konsumsi sebesar Rp 12.500 dikali 24.199 orang. Ia pun menuturkan KPU Kabupaten Sleman pun terus berkonsultasi untuk melakukan persoalan ini dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk dikembalikan kepada anggota KPPS. Selain itu, Yuyud juga mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari vendor dalam penyelesaian persoalan ini. &ldquo;Sampai sekarang pihak vendor, HP (handphone) dimatikan, tidak bisa dihubungi juga,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014044264/fakta-baru-kpu-sleman-belum-lunasi-biaya-snack-pelantikan-kpps">Fakta Baru, KPU Sleman Belum Lunasi Biaya Snack Pelantikan KPPS</a> Pengadaan konsumsi yang tidak sesuai ini disebut Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi murni kesalahan vendor. Hal tersebut dikarenakan PT Jujur Kinaryo Projo sebagai vendor menunjuk pihak lain tanpa memberi tahu pihaknya. Ia pun mengatakan sebelumnya vendor menyanggupi untuk menyediakan sesuai permintaan KPU Kabupaten Sleman akan tetapi dalam klasifikasinya vendor melakukan hal tersebut karena tidak dapat menyediakan sesuai permintaan sehingga konsumsi kurang pantas. &ldquo;Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia atau vendor karena telah mengingkari perjanjian atau wanprestasi, dan tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari,&rdquo; ujarnya. Peristiwa ini juga menjadi sorotan Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba. Ia mengatakan kasus ini harus diusut tuntas dan aparat penegak hukum harus mendalami serta mengembangkan kasus apakah terdapat dugaan korupsi. "Apabila APH menemukan alat bukti cukup, maka harus mengusut. Semua pihak terkait juga harus dimintai keterangan," katanya. Ia mengatakan jika peristiwa penyediaan konsumsi yang kurang layak pada pelantikan KPPS Kabupaten Sleman terkait perkara korupsi maka tidak perlu menunggu adanya aduan dari masyarakat. &nbsp;***

KPU Kabupaten Sleman hanya akan membayar vendor penyedia konsumsi pada pelantikan KPPS sebesar Rp 2.500 per porsi.

KPU Kabupaten Sleman Tak Akan Bayar Penuh Vendor Penyedia Snack Pelantikan KPPS, Vendor Pun Tak Dapat Dihubungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kabel-semrawut-hisyam.jpg" alt="Ilustrasi kabel menjuntai ke jalan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kabel menjuntai ke jalan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengaku telah meminta vendor kabel utilitas untuk merapikan kabel-kabel semrawut yang masih banyak ditemukan menjuntai di jalanan ibu kota. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Darwin Ali mengatakan, permintaan itu telah disampaikan pihaknya saat mengumpulkan seluruh vendor kabel utilitas tersebut pada minggu ini. "Dalam minggu ini sudah dikumpulkan vendor-vendor utilitas, dan minta mereka untuk merapikan kabel-kabel mereka," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/8). Ali meyakini bahwa dalam waktu dekat, para vendor kabel utilitas tersebut akan membentuk tim untuk merapikan kabel-kabel semrawut. "Dan dalam waktu dekat mereka akan bentuk tim di 5 wilayah untuk merapikan dan mengamankan utilitasnya, terutama yang crosing jalan," tegasnya. Tindakan tegas ini mulai dilakukan pemerintah kota Jakarta setelah semrawutnya kabel memakan korban jiwa. Mulai dari Sultan Rif'at Alfatih di Jakarta Selatan hingga pengemudi ojol bernama Vadim di Jakarta Barat.

Pemkot Jakarta Barat mengaku telah meminta vendor kabel utilitas untuk merapikan kabel-kabel semrawut yang masih banyak ditemukan menjuntai.

Soal Kabel Semrawut Makan Korban, Pemkot Jakbar Sebut Sudah Instruksikan Vendor untuk Merapikan

Vendor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Vendor

Berita Terkini

Tiongkok Batasi Peran Nokia dan Ericsson dalam Jaringan Telekomunikasi, Tekan Dominasi Vendor Asing

Apple Dikabarkan akan Bikin Smartphone Lipat, masih Pilih Vendor untuk Layar

Modus Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta Terungkap, Undang Penari untuk Rekayasa Foto hingga Gunakan Vendor Bikinan Sendiri

Warga Ungkap Kesaksian Soal Rumah yang Tercatat sebagai Alamat Pemilik Vendor Ketering Snack KPU Kabupaten Sleman

KPU Kabupaten Sleman Tak Akan Bayar Penuh Vendor Penyedia Snack Pelantikan KPPS, Vendor Pun Tak Dapat Dihubungi

Soal Kabel Semrawut Makan Korban, Pemkot Jakbar Sebut Sudah Instruksikan Vendor untuk Merapikan

Download Aplikasi JawaPos.com