<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191126_155213.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan validasi IMEI yang diteken tiga Menteri yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 18 Oktober 2019 dipastikan sudah berjalan. Saat ini semua pihak terkait sedang melakukan test fungsionalitas CEIR atau (Central Equipment Identity Register) cloud dan mulai efektif awal Juli.  Hal tersebut dilakukan karena pada masa pandemi Covid-19 belum memungkinkan untuk mendatangkan hardware CEIR. Hal tersebut disampaikan dalam Webinar Sosialisasi dan Edukasi Validasi IMEI bertajuk "Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI' dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF) pada Rabu (24/6).  Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo menyampaikan, saat ini CEIR Cloud dalam penyempurnaan. "Antara CEIR Cloud dan CEIR hardware memiliki fungsi yang sama persis dan bisa melakukan juga pemblokiran IMEI, jika produk atau ponsel tidak termasuk dalam katagori Black Market atau BM yakni tidak teregistrasi dalam TPP Produk, TPP Import dan data operator,” ungkap Akbar.  Danny Buldansyah, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, pihaknya bersama perintah sedang melakukan test Fungsionalitas CEIR dan EIR (Equipment Identity Register) melalui Cloud. "Yang menjadi perhatian kami adalah pelanggan. Jangan sampai pelanggan yang eksisting sampai terkena blokir,” ungkap Danny.  Sementara itu, Kemenperin masih menunggu serah terima CEIR dari Kemenkominfo. “CEIR saat ini masih Kominfo atau lebih tepatnya di Telkomsel sebagai anggota ATSI, belum serah terima," sebut Achmad Rodjih Almanshoer, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen Ilmate Kemenperin.  Dia melanjutkan berdasarkan jadwal yang sudah disusun bersama, pekan depan seharusnya sudah masuk ke tahap pembangunan sistem dan integrasi CEIR. "Sistem yang akan di jalankan sementara waktu adalah Cloud computing dikarenakan perangkat fisik untuk memasang system CEIR direncanakan tiba di Indonesia sekitar bulan Agustus 2020,” ungkap Rodjih.  Adapun tanggal 24 Agustus, CEIR Hardware dijadwalkan sudah bisa dioptimalkan. "Tapi, kami berharap bisa lebih cepat waktu yang dijadwalkan. SDM dan infrastruktur secara terus menerus kami persiapkan agar siap pada waktu nya,” tandas Rodjih.  Sementara mengenai kondisi di lapangan, menurut Hasan Aula, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menyebut, masih banyak beredar ponsel atau produk BM, baik pada perdagangan Online maupun offline, dan masih mendapatkan sinyal dari operator. Dia memberi contoh cukup banyak beredar iPhone SE 2020 yang di Indonesia ini belum resmi diluncurkan di Indonesia karena belum selesai proses perijinannya.  “Masih banyak beredarnya ponsel BM atau ilegal ini membuat banyak pihak yang merasa bahwa aturan IMEI ini belum berjalan. Jadi kami berharap pemerintah dapat merealisasikan aturan ini menggunakan CEIR Cloud saja dulu, tidak perlu menunggu CEIR hardware sehingga wibawa pemerintah juga ada,” ujar Hasan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Aturan Validasi IMEI, Pemerintah Berlakukan Cloud CEIR Awal Juli 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/images-14-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa regulasi pengendalian perangkat ponsel atau komputer tablet dengan dengan validasi nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) tetap akan berjalan pada 18 April 2020. Aturan yang sudah direncanakan sejak tahun lalu ini diharapkan dapat menjadi senjata jitu untuk menerangi perangkat ponsel ilegal atau BM.  Terkait dengan regulasi IMEI yang akan berlaku, pemerintah menjamin bahwa hal tersebut akan membawa manfaat khususnya bagi masyarakat sebagai konsumen dan sektor pajak karena tidak ada lagi perangkat ilegal yang beredar. Nantinya akan hadir layanan yang disebut sebagai lost and stolen yang dapat dimanfaatkan untuk menangani ponsel yang hilang atau dicuri.  Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo Nur Akbar Said. Dia mengatakan, selama ini di Indonesia belum ada layanan untuk perangkat yang hilang atau dicuri dan dengan regulasi IMEI, layanan tersebut mungkin dilakukan untuk melindungi perangkat masyarakat.  "Salah satu keunggulan dari kebijakan validasi IMEI, selama ini belum ada layanan di Indonesia untuk pelanggan yang perangkatnya dicuri dan hilang. Padahal, layanan ini sudah ada di negara-negara lain yang menerapkan pengendalian IMEI," kata Akbar melalui rapat virtual terkait regulasi IMEI dengan stakeholder dan pelaku industri pada Rabu (15/4).  Dengan regulasi dan validasi IMEI, nantinya jika ada konsumen yang melaporkan bahwa smartphone telah hilang atau dicuri, smartphone atau perangkat mereka bisa di-blacklist. Dengan demikian, perangkat mereka jadi tidak bisa digunakan dan tersambung ke layanan seluler manapun yang mungkin memunculkan tindakan kejahatan lain mengingat di dalam ponsel saat ini biasanya terdapat banyak data penting.  Mekanismenya, nantinya konsumen diminta untuk melaporkan terlebih dahulu ke customer service (CS) dari operator seluler yang terkait dengan melampirkan berita kehilangan. Selanjutnya, ponsel dengan IMEI yang terdaftar di operator bisa kemudian diblokir dan tidak dapat menggunakan layanan seluler manapun.  "Melampirkan berita kehilangan ke CS operator, kemudian melaporkan telah kehilangan perangkat. Selanjutnya nomor ponsel beserta IMEI pun akan diblokir karena IMEI ini kan melekat di smartphone yang hilang," kata Akbar.  Selanjutnya, CS operator disebut akan melakukan sinkronisasi data IMEI ke CEIR atau Central Equipment Identity Register (CEIR). Sistem ini yang nantinya akan memproses data blacklist ke semua operator.  Saksikan video-video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Kebijakan Validasi IMEI Bisa Digunakan untuk Blokir Ponsel yang Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20200226_110756.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi global Covid-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa aturan validasi IMEI untuk pengendalian perangkat ponsel dan komputer tablet ilegal atau BM akan tetap berlaku pada 18 April 2020. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, nantinya tak ada lagi perangkat ponsel baru yang dijual di pasar data IMEI-nya tidak valid atau ilegal.  Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemenkominfo, Nur Akbar Said menyatakan, kebijakan ini mesti dijalankan tepat waktu lantaran pemerintah tidak ingin membiarkan perangkat ilegal terus beredar di masyarakat.  "Regulasi ini harus tetap berjalan (tepat waktu). Kita tidak bisa membiarkan perangkat ilegal yang sudah beredar bertahun-tahun tetap ada di pasaran," ujar Akbar melalui rapat virtual dengan beberapa stakeholder dan pelaku industri pada Rabu (15/4).  Adapun sesuai keputusan sebelumnya, mekanisme yang dipilih adalah whitelist. "Kita sepakat untuk menggunakan mekanisme whitelist seperti yang sudah disampaikan juga oleh Menkominfo Johnny G.Plate. Mekanisme ini mengedepankan pencegahan di awal dengan perangkat yang dibeli konsumen dipastikan sah dan valid IMEI-nya (legal)," imbuh Akbar.  Ditegaskan juga, aturan ini tetap akan sesuai dengan wacana sebelumnya yakni berlaku pada perangkat yang aktif setelah tanggal 18 April 2020. Sementara, perangkat yang berasal dari manapun (sekalipun ilegal) yang aktif dan memanfaatkan layanan seluler dari operator telekomunikasi di Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020, akan tetap berfungsi normal serta tidak berdampak apapun.  "Sebagai pengecualian, kebijakan ini hanya akan berlaku di perangkat smartphone, perangkat mobile, dan tablet baru. Juga tidak berdampak ke turis yang menggunakan layanan roaming," ucap Akbar.  Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, skema whitelist memungkinkan masyarakat untuk mengecek legalitas IMEI dalam perangkat sebelum membelinya. Jika IMEI di perangkat terdaftar di database Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) yang ada di Kementerian Perindustrian, masyarakat bisa membeli ponsel dan bisa menikmati layanan seluler.  Sementara dalam mekanisme blacklist sebelumnya, ponsel baru (baik itu BM maupun resmi) perlu dihubungkan terlebih dahulu dengan layanan seluler. Jika setelah terhubung dengan layanan seluler, IMEI tidak terdaftar (black market) di database SIINAS, ponsel pun tak bakal lagi bisa dipakai.  Saksikan video-video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Siap-siap, Aturan Validasi IMEI Tetap Berlaku Mulai 18 April 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/konter-hp.jpg" alt="Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi" width="100%">
<figcaption>Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya kekhawatiran para pelaku industri smartphone terkait pemberlakuan validasi IMEI karena wabah covid-19 ditepis oleh pemerintah. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kominfo, Janu Suryanto pun menyatakan pihaknya sudah siap.  Pihak Kemenperin Kominfo menurut Janu masih menunggu perangkat CEIR (Central Equipment Identification Registration) sumbangan dari para operator anggota ATSI. "Alat EIR-nya sendiri dimiliki masing-masing operator dan seharusnya sudah dilelang sejak Selasa (24/3) lalu dan rencananya alat akan diuji coba ketersambungannya pada 11 April mendatang,” ungkap Janu.  Sementara Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, kebijakan validasi IMEI harus memprioritaskan aspek perlindungan konsumen, bukan semata kerugian negara. Yang penting, katanya, “Masyarakat harus memastikan ponsel yang akan dibelinya adalah ponsel legal dan jangan terima jaminan toko karena itu berarti ponsel BM.”  Sebagai informasi berdasarkan data dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia) memperkirakan hingga akhir 2019 setiap tahun pemerintah kehilangan potensi pajak hingga Rp 2,8 triliun. Hal ini dikarenakan masuknya sekitar 11 juta ponsel BM.  Kerugian juga diderita 21 industri ponsel dalam negeri karena tidak mampu bersaing dengan ponsel BM yang harganya sekitar Rp 300.000 di bawah harga ponsel lokal, dan sebagian dari mereka kini tidak berproduksi.  Menanggapi kekhawatiran pelaku Industri secara terpisah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan bahwa sejauh ini belum ada perubahan terkait upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ponsel ilegal di Indonesia.  "Sejauh ini belum ada keputusan Pak Menteri (Johnny G Plate) untuk mengubah jadwal," ujar Ismail.  Saat ditanya terkait progres sosialisasi aturan validasi nomor IMEI ponsel BM ini, di mana sebelumnya Kementerian Kominfo bersama operator seluler melakukan uji coba pemblokiran perangkat ilegal tersebut dan dinyatakan berhasil. "Mengalir saja terus," pungkas Ismail singkat.

YLKI Berharap Validasi IMEI Prioritaskan Aspek Perlindungan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menanti-realisasi-validasi-imei-untuk-tekan-smartphone-bm_m_.jpg" alt="Ilustrasi: smartphone ilegal. (PhoneWorld)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: smartphone ilegal. (PhoneWorld)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan validasi IMEI yang ditandatangani tiga menteri, Kominfo, Perdagangan dan Perindustrian pada 18 Oktober 2019 direncanakan akan mulai diberlakukan pada 18 April mendatang. Kebijakan dengan skema white list itu akan memblokir ponsel selundupan atau BM (black market) yang diaktifkan yang IMEI-nya tidak terdaftar di perangkat Sibina (sistem informasi basis data IMEI nasional) di Kementerian Perindustrian.  Tidak hanya ponsel BM, juga ponsel turis atau siapa pun yang datang dari luar negeri dengan membawa ponselnya tetapi menggunakan SIM operator seluler Indonesia. Ponsel tetap bisa digunakan kalau menggunakan SIM negara asal, atau si turis mendaftarkan ponselnya di gerai Bea Cukai di terminal-terminal kedatangan internasional.  Apalagi pada dasarnya semua sudah siap, ketiga kementerian dan operator pun konon sudah siap pula. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kominfo, Janu Suryanto pun menyatakan pihaknya sudah siap.  “Kemenperin pada dasarnya sudah siap. Hanya saja kami masih menunggu perangkat CEIR (Central Equipment Identification Registration) sumbangan dari para operator anggota ATSI. Alat EIR-nya sendiri dimiliki masing-masing operator dan seharusnya sudah dilelang sejak Selasa (24/3) lalu dan rencananya alat akan diuji coba ketersambungannya pada 11 April mendatang,” ungkap Janu dalam keterangan resminya yang diterima JawaPos.com, Kamis (2/4).  Janu masih yakin bahwa tenggat yang ditetapkan tidak akan diundur. Apalagi sebagian masyarakat menilai bahwa tenggat bisa dilalui tanpa harus ramai-ramai dengan upacara yang bisa menghimpun kerumunan massa. Ditambah lagi, operator pun sudah membeli alat EIR tersebut.  Namun di tengah persiapan tersebut, ada kekhawatiran dari para pelaku industri ponsel seperti yang dirasakan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). APSI mendengar adanya rumor bahwa aturan tersebut akan ditunda karena adanya wabah virus Corona sampai enam bulan ke depan.  Menurut Ketua Umum APSI, Hasan Aula, sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan kebijakan validasi IMEI. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat sudah tersosialisasi dengan rencana kebijakan tadi dan mereka kini hanya mau membeli ponsel pintar dari gerai resmi, tidak mau lagi mencari barang BM.  “Ketika aturan itu diterapkan masyarakat tidak perlu berbuat apa pun, karena ponsel lama baik ponsel resmi maupun BM yang sudah diaktifkan sebelum 18 April 2020, tidak akan mendapat dampak apa-apa,”ungkap Hasan Aula.  Hal senada diungkapkan Andi Gusena, Direktur Marketing Advan yang mengkhawatirkan jika aturan tersebut ditunda maka akan menderaskan kembali impor ponsel BM. Apalagi, lanjut Andi, ia mendengar rumor bahwa usulan masa tundanya hingga enam bulan.  “Bayangan cerah ke depan bagi industri ponsel langsung pupus. Kebijakan itu sebaiknya langsung saja diterapkan jangan ditunda,” ungkap Andi Gusena.  Andi berharap, semoga saja rumor tersebut tidak benar dan pemerintah secara tegas menerapkan aturan dan kebijakan validasi IMEI seperti yang sudah ditentukan, 18 April 2020.  Begitupun dengan Samsung Indonesia yang mendukung langkah konkrit terhadap pemberantasan ponsel BM. "Samsung sebagai entitas bisnis yang menjalankan operasionalnya di Indonesia akan mengikuti kebijakan Pemerintah Indonesia,” ujar Denny Galant, Head of Product Marketing IT &amp; Mobile Samsung Electronics Indonesia.  Hal senada diutarakan Aryo Meidianto A. Public Relations Manager OPPO Indonesia. “Aturan IMEI ini sudah merupakan langkah yang bagus yang dibuat pemerintah untuk melindungi ekosistem industri telepon selular, dimana melengkapi peraturan terdahulu mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Validasi ini akan membuat Industri telepon seluler kembali bergairah dan membuka lapangan kerja,” ujar nya.  Bahkan Aryo juga berharap pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri.

Jika Aturan Validasi IMEI Ditunda Akan Berdampak Lebih Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMEI-2.jpg" alt="IMEI 2" width="100%">
<figcaption>IMEI 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya produsen lokal smartphone berharap pemberlakuan validasi IMEI (international mobile equipment identification) tak ditunda. Terkait hal ini Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada wacana penundaan.  Janu menegaskan kalau sejauh ini belum ada arahan penundaan pelaksaaan validasi IMEI. Tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yakni 18 April 2020. Hal ini juga sekaligus menjawab rumor tentang adanya wacana penundaan kebijakan validasi IMEI karena mewabahnya Virus Covid-19.  "Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada penundaan waktu. Jika kami tunda maka akan berakibat sangat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen,” ungkap Janu disampaikan dalam keterangan resminya kepada JawaPos.com, Rabu (18/3).  Janu memaparkan penerapan kebijakan validasi IMEI mendatang, tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler. Kewajiban tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan wifi, karena perangkat demikian tidak memiliki IMEI.  Menurutnya yang masuk lingkup validasi IMEI hanyalah HKT (handphone pintar, komputer genggam dan tablet). Perangkat HKT yang sebelum 18 April 2020 sudah pernah digunakan, walaupun itu barang BM (black market) atau selundupan, tetap dapat digunakan karena peraturan ini tidak berlaku surut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Janu-Suryanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada wacana penundaan validasi IMEI. (JawaPos.com - Eko Putra)  HKT yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan operator yang terhubung ke C (central) EIR di Kementeraian Perindustrian. Begitu diaktifkan tetapi IMEI-nya tidak terdaftar, operator langsung memblokirnya, karena skema yang digunakan adalah skema white list yang lebih memberi kepastian kepada pelanggan seluler.  “Karena itu pembeli ponsel pintar, komputer atau tablet sebaiknya mengecek nomor IMEI-nya sebelum mengaktifkannya, yang kalau tidak bisa “on” berarti ponselnya BM,” ujar Janu Suryanto. Selain Indonesia, yang menggunakan skema wahite list adalah pemerintah India, Australia, Mesir dan Turki, lainnya menggunakan skema black list yang perlu waktu agak panjang untuk pengguna tahu ponselnya BM atau resmi.  Turis yang membawa ponsel pintar sendiri bisa lolos sepanjang mereka menggunakan kartu SIM bawaan mereka,tetapi begitu mereka memasukkan kartu SIM Indonesia ponselnya langsung diblokir. WNI yang tinggal di luar negeri (diaspora), sepanjang pernah digunakan di Tanah Air sebelum tanggal itu, ponselnya tetap dapat digunakan.  Namun ketika diaspora tadi menggunakan ponsel pintar baru yang dibeli di luar negeri walaupun menggunakan kartu SIM Indonesia, ponselnya juga tidak dapat digunakan walaupun tetap bisa mengakses wifi. Mereka, juga turis, bisa mengaktifkan ponsel barunya dengan SIM Indonesia asal harga ponselnya di bawah 500 dollar AS. Di atas harga itu mereka harus membayar kewajiban di gerai Bea dan Cukai yang ada di terminal-terminal internasional.  Kebijakan validasi IMEI diterapkan karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga, menurut Janu, berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun, langsung atau tidak langsung. Validasi IMEI akan menghilangkan ponsel BM dan, “ Industri ponsel dalam negeri akan tumbuh.”  Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel lokal terjadi sejak tiga tahun terakhir itu telah melumpuhkan industri. “Kebijakan ini akan menghidupkan kembali 21 merek ponsel yang ada di Indonesia,” kata Janu.  Saat ini sedang dilakukan tender oleh operator untuk mendapat mesin EIR dan CEIR. Mesin EIR ditaruh di sistemnya operator tetapi mesin CEIR akan dihibahkan kepada Kementeraian Perindustrian untuk dioperasikan. Menurut Janu pihaknya sudah siap dengan SDM yang terlatih yang juga bertugas 24/7 menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait masalah validasi IMEI.  CEIR atau Sibina (Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional) hanya bisa dibaca, tidak bisa dikopi karena dikirimkan secara teracak, encryption, sehingga operator pun tidak dapat merekamnya. Hal ini juga untuk menghindari hacker dengan menggunakan mesin CID (counterfight illegal device) dan tidak bisa diakses dari luar negeri.

Merebaknya Virus Korona, Pemberlakuan Validasi IMEI Tak Ada Penundaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/IMG-20200228-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan mekanisme whitelist sebagai cara pengendalian peredaran perangkat ponsel dan komputer tablet ilegal dengan validasi nomor IMEI. Mekanisme tersebut dipilih setelah sebelumnya pemerintah menimbang opsi lainnya yakni mekanisme blacklist.  Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail menuturkan, hal tersebut telah diputuskan bersama-sama dalam rapat yang dilakukan pada Jumat (28/2). Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian lain yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).  "Sesuai hasil rapat, skema yang dipilih adalah whitelist. Whitelist mengedepankan proses preventif, jadi bisa mencegah konsumen membeli ponsel BM," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/2).  Seperti juga sudah kami beritakan sebelumnya, mengenai dua mekanisme blacklist dan whitelist, Ismail memaparkan, mekanisme blacklist secara sederhana masyarakat membeli dulu. Pada saat masyarakat beli, dia on (jaringan seluler) dulu. Setelahnya, nanti baru dianalisis apakah perangkat itu legal atau tidak legal.  Jika kedapatan ilegal dengan IMEI yang tidak valid atau tidak terdaftar, pemilik ponsel ilegal atau BM akan diberi notifikasi baru diblokir.  Akan tetapi, kalau whitelist sejak awal ketika dihidupkan saat konsumen membeli ponsel baru dan memasukan SIM Card di gerai penjualan ponsel langsung diketahui BM atau tidak dengan indikasi dapat sinyal atau jaringan seluler atau tidak. Kali tidak dapay jaringan, berarti ilegal.  "Alasan memilih mekanisme whitelist ya itu, supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir. Pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, mitigasi risiko masyarakat yang membeli perangkat kemudian diblokir," imbuh Ismail.  Seperti juga diketahui bersama, aturan blokir ponsel BM dengan IMEI akan berlaku 18 April 2020. Diingatkan juga, aturan ini berlaku ke depan dan tidak berlaku surut. Artinya aturan ini hanya berlaku pada perangkat baru saja, bukan perangkat BM yang sudah ada atau digunakan sebelum aturan ini disahkan.

Mekanisme Whitelist Akhirnya Dipilih Pemerintah untuk Blokir Ponsel BM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20200227_123303.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggodok dan melakukan sosialisasi terkait aturan pengendalian perangkat ponsel ilegal dengan validasi IMEI. Seperti diketahui, aturan tersebut telah ditandatangani oleh tiga menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Oktober 2019.  Kontrol perangkat ponsel ilegal atau Black Market (BM) pelaksanaanya diharapkan dapat sesuai jadwal yakni 18 April 2020. Untuk saat ini, sosialisasi yang dibutuhkan adalah yang lebih mensasar konsumen dan retailer agar pengendalian IMEI untuk menghentikan ponsel ilegal jadi lebih efektif.  "Saat ini, kami terus melakukan uji coba bersama dengan operator terkait pengendalian IMEI ini. Hal ini kami lakukan demi memastikan bahwa pada saat nya nanti, yakni setelah tanggal 18 April 2020, semua berjalan dengan smooth tanpa ada kegaduhan," ujar Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin di Jakarta, Kamis (27/2).  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemenkominfo, Nur Akbar Said menyampaikan, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari pengendalian IMEI ini sudah semakin mengerucut, terlebih setelah adanya uji coba yang terus dilakukan.  "Hal ini diperlukan agar operator pun dapat menjalankannya dengan baik karena aturan ini dibuat demi menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi dan melindungi konsumen," imbuhnya.  Dia menambahkan bahwa validasi IMEI bukan persoalan baru di industri telekomunikasi. Di negara lain sudah mulai menerapkan sistem validasi IMEI dan Indonesia pasti bisa menjalankannya.  Hadir mewakili Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), Merza Fachys yang juga sebagai Presiden Direktur Smartfren Telecom menjelaskan dalam acara ini bahwa operator seluler mendukung terhadap aturan validasi IMEI yang diberlakukan oleh pemerintah setelah tanggal 18 April mendatang. Pihaknya juga menyebut saat ini, operator sedang melakukan trial mengacu pada juklak dan juknis dari pengendalian IMEI ini agar nantinya tidak merugikan konsumen.  Saat ini pengendalian perangkat ponsel BM dengan IMEI akan menggunakan dua mekanisme yakni blacklist dan whitelist. Merza menyebut, kedua mekanisme tersebut memiliki plus dan minusnya masing-masing.  "Tadi dijelaskan sedikit kalau whitelist itu lebih bersifat preventif kalau yang blacklist lebih bersifat korektif. Kalau yang whitelist karena yang dikontrol adalah yang whitenya saya berharap yang whitenya lebih besar dari blacknya. Tentu saja sistem untuk mengendalikan yang whitelist akan lebih besar daripada sistem untuk mengendalikan yang blacklist," sebutnya.  Terkait mekanisme whitelist dan blacklist adalah dua cara berbeda menangani perangkat ponsel ilegal. Secara sederhana, dengan mekanisme whitelist, ketika konsumen membeli ponsel baru, konsumen akan langsung menjajal perangkatnya di gerai pembelian dengan memasukan SIM Card. Jika ada sinyal, berarti perangkat tersebut legal dengan IMEI yang terdaftar secara sah.  Sebaliknya, mekanisme blacklist lebih kepada aspek korektif. Konsumen membeli dulu perangkat ponsel (entah legal atau tidak) baru di kemudian hari baru diketahui jika tiba-tiba sinyalnya menghilang, hal tersebut berarti ponsel yang dibelinya ilegal dengan IMEI yang tak terdaftar.  Mekanisme blacklist berlaku juga untuk pembelian secara online. Jika ternyata ponsel atau perangkat yang dibeli konsumen adalah barang BM, konsumen dikatakan berhak untuk mendapatkan unit baru yang legal dan sah.

Pemerintah dan Opsel Berharap Aturan Ponsel BM Berlaku Tepat Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20191126_155038_HDR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama operator seluler terbatas yakni Telkomsel dan XL Axiata telah menjajal aturan pemblokiran ponsel BM atau ilegal dengan IMEI selama dua hari pada Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Uji coba pemblokiran ponsel BM dengan IMEI menggunakan dua mekanisme yakni whitelist dan blacklist.  Soal dua mekanisme tersebut sebelumnya sudah pernah digaungkan oleh Kemenkominfo. Seperti diketahui, ada dua Kementerian lain yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang turut berperan dalam pemberantasan ponsel BM.  Mengenai mekanisme whitelist dan blacklist sendiri sejauh ini memang masih belum jelas akan seperti apa teknis pelaksanaannya. Namun, pihak Telkomsel sebagai salah satu operator yang terlibat dalam uji coba tersebut menjelaskan mengenai dua mekanisme tersebut.  GM External Corporate Communications Telkomsel Aldin Hasyim menjabarkan, mekanisme whitelist adalah mekanisme yang paling sederhana dari upaya pemblokiran ponsel BM dengan IMEI oleh pemerintah.  "Secara sederhana whitelist itu konsumen datang ke pedagang, counter atau retailer ponsel. Di sana mereka akan membuka ponsel yang baru dibeli di hadapan pedagang. Kemudian ponsel akan dicek menggunakan kartu SIM. Kalau nggak ada sinyal, IMEI berarti tidak valid, konsumen berhak atas unit baru dengan IMEI yang valid," ujar Aldin di sela-sela peluncuran game Rise of Nowlin Dunia Games Telkomsel di Jakarta, Kamis (20/2).  Aldin melanjutkan, sebaliknya, jika ponsel memiliki sinyal dan jaringan dapat digunakan, berarti IMEI-nya valid dan telah terdaftar atau dengan kata lain ponsel tersebut resmi. Aldin mengatakan, pada mekanisme whitelist sistem akan bekerja secara real-time.  "Ya, itu langsung, misalnya orang beli ponsel baru, dicolok kartu SIM-nya saat dia membuka. Kalo nggak resmi ya nggak akan dapat sinyal. Itu real-time. Kalau bisa dapat sinyal ya berarti resmi," lanjut Aldin.  Selanjutnya, ada mekanisme blacklist. Mekanisme ini berbeda dengan whitelist. Kebalikannya dari whitelist, untuk blacklist konsumen membeli dulu perangkat baru kemudian diketahui di belakang apakah handset tersebut ilegal atau tidak dengan mendapat sinyal atau tidak.  "Kalau blacklist, beli dulu baru beberapa hari akan diketahui IMEI valid atau tidak dengan indikasi ada jaringan atau tidak. Kalau ada berarti valid dan baik-baik saja. Sebaliknya, kalau tidak ada jaringan berarti IMEI tidak valid," tambah Aldin.  Dari kedua mekanisme di atas, Telkomsel menekan kalau mekanisme whitelist adalah yang paling mudah dan tidak merepotkan konsumen. Pasalnya jika kedapatan ponsel tersebut BM, bisa langsung diminta penggantian.  "Mekanisme whitelist yang paling mudah. Karena kan konsumen bisa tahu langsung. Sementara kalau blacklist ini yang repot, kemudian ini juga menjadi persoalan bagi yang membeli online," ucapnya.  Sebagaimana diketahui, aturan mengenai ponsel BM tidak akan berlaku surut. Maksudnya, pemilik ponsel BM lama sebelum aturan diberlakukan pada 18 April nanti masih akan tetap dapat menggunakan perangkatnya dan tidak akan terdampak aturan ini.  Berdasar itu, dari kedua mekanisme yang telah dijajal menekankan pada pembelian perangkat baru. Namun sayang, sampai saat ini masih terdapat kendala mulai dari persiapan sistem yang dinamakan Sistem Informasi Basis Data Nasional (Sibina) sampai dengan perdebatan mengenai pembebanan biaya investasi oleh operator akan ditanggung siapa terkait dengan penyediaan sistem basis data ponsel.

Mekanisme Whitelist dan Blacklist Pemblokiran Ponsel BM dengan IMEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20191126_155213-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan kementerian terkait dan sejumlah operator seluler melakukan uji coba mekanisme pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada Senin (17/2) sampai Selasa (18/2). Uji coba dilakukan terhadap dua pilihan mekanisme pemblokiran IMEI yakni Black List atau White List.  Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menyampaikan, mekanisme Black List menerapkan sistem 'normally on' yang memungkinkan ponsel legal dan ilegal tetap mendapat sinyal.  "Setelah diidentifikasi oleh sistem, maka ponsel ilegal (cloning, malformat IMEI) akan dinotifikasi untuk diblokir. Waktu untuk dilakukan blokir berbeda tergantung case-nya," ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com.  Sementara untuk mekanisme White List akan menerapkan 'normally off'. Untuk kasus ini, hanya ponsel yang memiliki IMEI legal yang dapat sinyal untuk menerima layanan telekomunikasi dari operator.  Uji coba pemblokiran IMEI di Indonesia yang dijadwalkan berlaku efektif pada April mendatang itu juga sudah melibatkan sejumlah operator. "Black List diwakili oleh operator XL Axiata, sedangkan uji coba mekanisme white list dilakukan terhadap operator Telkomsel," tandas Ferdinandus.  Seperti diketahui, Menkominfo Johnny G. Plate memastikan bahwa aturan atau regulasi terkait pemblokiran smartphone atau komputer tablet menggunakan IMEI akan tetap sesuai jadwal. Pihaknya menjamin sesuai komitmen awal yakni menerapkan aturan kontrol ponsel BM dengan IMEI tetap pada 18 April. Hal tersebut menurut Johnny lantaran peredaran ponsel BM merugikan negara.

Kemenkominfo Mulai Jajal Aturan Blokir Ponsel BM dengan Validasi IMEI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#validasi imei

Berita Terkini