<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/nickel-3345827103.jpg" alt="ILUSTRASI. Sebagian besar nikel yang telah diimpor ke Tiongkok bukan diproduksi untuk baterai melainkan dipasok untuk industri baja. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sebagian besar nikel yang telah diimpor ke Tiongkok bukan diproduksi untuk baterai melainkan dipasok untuk industri baja. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tekanan global terhadap industri nikel Tanah Air masih terus terjadi. Dari gugatan Uni Eropa ke WTO pada tahun 2020, tarif Amerika Serikat ke produk nikel sampai dengan muncul kampanye negatif dirty nickel soal pencemaran lingkungan. Namun demikian, dari hal tersebut Indonesia tidak boleh berhenti meningkatkan nilai tambah mineral. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa kampanye negatif dirty nickel tidak adil. Sebab, yang tengah melakukan hilirisasi bukan saja nikel tetapi juga industri manufaktur lain.&nbsp; "Saya kira nikel ini terlalu over succes. Indonesia saat ini sudah 60% lebih ya memegang market share dunia untuk production dan kedua ada beberapa negara mungkin worry pada saat kita menguasai bahan baku untuk energi ke depan. Contohnya bahan baku baterai mobil listrik," kata dia, dalam keterangannya ke media, Kamis (15/5). Meidy berharap beberapa pihak jangan selalu menyorot hal negatif dari industri nikel, sebab ada juga manfaat dari keberadaan industri nikel di berbagai daerah, seperti di Sulawesi, Maluku Utara dan beberapa daerah penopang yang pendapatan daerahnya naik, selain itu juga penyerapan tenaga kerja meningkat. Kemudian untuk negara, PNBP dari nikel naik signifikan karena adanya penerimaan royalti.&nbsp; Ia juga menegaskan, anggota APNI juga mendukung green industri. Salah satunya adalah &nbsp;melakukan transisi energi dengan menggunakan new technology EV seperti memakai truck EV dan alat berat EV. Pihaknya juga terus menjaga ekosistem lingkungan. "Kami bicara dengan profesor air. Bagaimana mengekstrak pencemaran air, sehingga tidak terlalu berdampak kepada pemukiman, masyarakat, usaha masyarakat untuk pertanian, irigasi," ujar dia. Dalam upaya menjaga bisnis nikel yang mengutamakan keberlanjutan, Harita Nickel dan Vale Indonesia dalam menjaga tanggung jawabnya ke masyarakat, buruh terorganisasi, LSM, sektor keuangan, pembeli, dan perusahaan pertambangan tengah diaudit oleh Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).&nbsp; Lembaga ini adalah organisasi independen yang mengukur aspek keberlanjutan praktik pertambangan yang bertanggung Jawab. Dibandingkan dengan standar keberlanjutan lain, IRMA termasuk yang paling sulit ditempuh, paling ketat, serta melalui tahapan panjang dan rigid. Anggota Dewan di IRMA termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil yang paling kritis di dunia. Selain secara paralel terus berbenah melakukan transisi energi dan menjaga ekosistem lingkungan, Meidy mengatakan, bahwa APNI sudah berkunjung ke Tesla, Mercedes, dan BMW sebagai produsen mobil listrik untuk mendapat masukan soal rantai pasok nikel "Mereka mengerti keadaan Indonesia tidak sama dengan negara penghasil nikel lain. Jadi, jangan dipaksa standar Eropa," kata Meidy. Saat ini pabrik pengolahan nikel sudah mencapai 95 smelter dan akan menjadi 145 smelter. Sehingga, APNI sudah sejak dua tahun lalu meminta pemerintah untuk menghentikan investasi smelter karena tidak sesuai dengan cadangan yang ada. "Kekhawatiran kita kan dari cadangan nikel, cadangan kita tidak mampu untuk meng-cover keseluruhan konsumsi bahan baku biji nikel domestik. Kita tahu kan akhirnya smelter pada impor nikel dari Filipina beberapa waktu lalu, itu benar," imbuh Meidy. Sementara itu, Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengungkapkan bahwa serangan terhadap hilirisasi mineral adalah upaya perang dagang yang merugikan negara-negara penikmat bijih nikel Indonesia selama ini. Kita ketahui, bahwa larangan ekspor nikel memang membuat peta perdagangan nikel dunia berubah.&nbsp; Sebagai informasi, pada 2019 tercatat Indonesia mengekspor bijih nikel 30 juta ton, namun pada &nbsp;tahun 2020 Indonesia menghentikan ekspor dan kemudian digugat ke WTO oleh Uni Eropa. "Tetapi Ancaman gugatan WTO, tarif Trump, lalu ada Green Deal di Uni Eropa, serta kampanye soal lingkungan jangan sampai mengancam ekonomi Indonesia yang ingin meningkatkan nilai tambah mineral," ungkapnya. Dia melihat, bahwa memang larangan ekspor itu menimbulkan gejolak dan ancaman pada rantai pasok nikel di dunia. Alhasil, banyak upaya mengagalkan hilirisasi mineral yang ditempuh oleh Indonesia. Maka itu, Indonesia perlu membentuk tim dari Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri. "Saya kira ini memang perang dagang, kita tidak bisa keras-kerasan juga. Harus negosiasi, agar tidak merugikan hilirisasi nikel kita yang notabennya untuk green industri EV," terang dia. Redi menilai, jika langkah Indonesia dianggap salah melarang ekspor nikel. Bagaimana dengan upaya Filipina yang juga akan melarang ekspor nikel. Filipina diketahui meniru Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel dengan mengadopsi UU Minerba. "Jadi, Filipina mengadopsi UU Minerba kita, dia akan larang ekspor nikel Juni 2025. Saya kira kalau nomor 1 (Indonesia) dan 2 (Filipina) punya aturan larangan ekspor nikel tentu akan tambah gejolak pada perdagangan nikel dunia. Mereka (Amerika dan Eropa) nggak mungkin beli bijih nikel dari Rusia," kata Redi. Ia juga menyatakan, bahwa Indonesia dan Filipina harus membuat kesepakatan dagang atau aliansi soal mineral. Atau bahkan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN agar bisa menangkal ancaman-ancaman dagang dari Eropa. Sementara di sisi lain, pelaku usaha harus terus menjalankan hilirisasi dengan patuh pada good mining practice.&nbsp;

Industri nikel menghadapi berbagai tantangan global, namun tetap usaha meningkatkan nilai tambah mineral dan berinovasi dalam keberlanjutan.

Penambang Tegaskan Komitmen pada Good Mining Practices, Berharap Narasi tentang Hilirisasi Nikel Lebih Fair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/vale-2279495771.jpg" alt="Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Vale Base Metal Deshnee Naido di Hotel Four Season, San Francisco, Amerika Serikat, pada Jumat, 17 November 2023." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Vale Base Metal Deshnee Naido di Hotel Four Season, San Francisco, Amerika Serikat, pada Jumat, 17 November 2023.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah menggelar pertemuan dengan CEO Vale Base Metal Deshnee Naido di Hotel Four Season, San Francisco, Amerika Serikat, pada Jumat, 17 November 2023. Dalam pertemuan tersebut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) antara MIND ID dengan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. "Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale, sehingga MIND ID dan Vale Canada bisa melakukan kontrol bersama atas Vale," kata Presiden Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, saat ini saham Vale Indonesia dipegang oleh Vale Canada Limited sebesar 43,79 persen dan sebesar 15,03 persen dimiliki Sumitomo Metal Mining. Lalu sekitar 20 persen dipegang publik dengan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, MIND ID sudah memiliki 20 persen saham Vale Indonesia yang telah diakuisisi sejak 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013289625/ambisi-ri-jadi-pemain-ev-battery-dunia-dan-ancaman-krisis-ekologi-di-belakangnya">Ambisi RI jadi Pemain EV Battery Dunia dan Ancaman Krisis Ekologi di Belakangnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan Vale terhadap upaya hilirisasi yang lebih maju di Indonesia. Di antaranya, melalui kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia juga menghargai komitmen Vale untuk bermitra dengan Indonesia dan keberpihakan Vale dalam mendorong agar Indonesia dapat ikut menikmati insentif IRA dari Amerika Serikat," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, Jokowi berharap dukungan Vale terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia yang menjujung aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) bisa semakin kuat. "Terima kasih atas komitmen penerapan prinsip ESG Vale termasuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui pengembangan Taman Kehati, Sulawesi Selatan yang sudah saya resmikan akhir Maret lalu," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bertemu Bos Vale, Jokowi Sambut Peningkatan Divestasi Saham Sebesar 14 Persen ke MIND ID

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/kolaka-padi-organik-3244280641.jpg" alt="PT Vale Indonesia (PTVI) memulai pembangunan nursery atau pusat pembibitan Indonesia Growth Project (IGP), di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara." width="100%">
<figcaption>PT Vale Indonesia (PTVI) memulai pembangunan nursery atau pusat pembibitan Indonesia Growth Project (IGP), di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Vale Indonesia (PTVI) memulai pembangunan nursery atau pusat pembibitan Indonesia Growth Project (IGP), di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Fasilitas Nursery IGP Pomalaa ini diperuntukan menanam, merawat, dan mengembangkan tanaman yang akan dimanfaatkan untuk mereklamasi lahan bekas tambang. "Unutk mendukung program penghijauan pemerintah yang sejalan dengan&nbsp;groundbreaking&nbsp;nursery, yakni 'Selaras Bersama Menghijaukan Bumi'," kata&nbsp;CEO PTVI Febriany Eddy, kemarin. Kehadiran fasilitas nursery disebut sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjalankan&nbsp;sustainable mining&nbsp;(praktik pertambangan berkelanjutan), di mana aktivitas reklamasi atau penghijauan beriringan dengan aktivitas pertambangan yang terintegrasi. Lebih lanjut, fasilitas tersebut akan dibangun pada sebuah lahan seluas lima hektare dengan kapasitas satu juta bibit tanaman per tahun. Bibit-bibit itu dipersiapkan untuk mereklamasi lahan pascatambang di area IGP Pomalaa, serta kebutuhan reklamasi lainnya di Kabupaten Kolaka untuk mendorong penghijauan. Dalam area nursery, bakal dikembangkan ratusan jenis bibit tanaman pionir dan tanaman endemik wilayah Sulawesi Tenggara guna menunjang kelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi lokal, dan penelitian pengembangan. Nantinya, area nursery diintegrasikan dengan Kebun Raya Kolaka, sehingga menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman yang berharga. "Fasilitas nursery ini hadir sebagai wujud kolaborasi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, serta mitra PT Vale. Kami tidak hanya memulai pembangunan fisik sebuah nursery hari ini, tetapi juga mewujudkan komitmen kami untuk mendukung masa depan berkelanjutan," kata Febriany. Bupati Kolaka Ahmad Safei mengapresiasi aksi korporasi dari PT Vale, karena telah melakukan integrasi antara aktivitas reklamasi dengan pertambangan.&nbsp;"Saya belum pernah melihat ada perusahaan tambang, melakukan integrasi antara aktivitas reklamasinya dengan pertambangan. Baru kali ini saya melihatnya di PT Vale. Untuk itu, saya berharap seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kolaka bisa menerapkan hal serupa," ujarnya lagi. Selain itu, PTVI turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Hasanuddin di Makassar sebagai komitmen menjalankan aspek sosial sesuai prinsip dan standar Environmental, Social, dan Governance (ESG). PKS menyepakati tiga kegiatan utama yang menjadi fokus kerja sama, yaitu program pemberian beasiswa kepada mahasiswa Prodi S1 (sarjana) Teknik Metalurgi dan Prodi D4 (vokasi) Teknik Pengolahan Mineral, lalu program magang dosen dan mahasiswa di PTVI, serta program inovasi dalam bidang biodiversiti. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Adi Maulana dan Director of External Relation and Corporate Affair PTVI Endra Kusuma. Penandatanganan PKS ini sebagai implementasi nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa dan CEO PTVI Febriany Eddy pada awal tahun 2023.

Kehadiran fasilitas nursery disebut sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjalankan sustainable mining, praktik pertambangan berkelanjuta

Penuhi Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Vale Bangun Pusat Pembibitan di Pomalaa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Divestasi saham&nbsp;PT Vale Indonesia oleh oleh Pemerintah Indonesia melaluiBUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) masih dalam tahap proses. Untuk itu, anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar meminta proses divestasi saham PT Vale Indonesia dikawal, agar benar-benar berpihak bagi kemakmuran rakyat. Apalagi Vale Indonesia masih memiliki kewajiban divestasi 11 persen saham ke Indonesia, sebagai syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum 28 Desember 2025. &ldquo;Kita harus bisa mengawal proses divestasi Vale Indonesia agar sesuai dengan amanah konstitusi, di mana tanah, air, serta kekayaan di dalamnya benar-benar dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat," kata Yulian Gunhar dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (15/5). Menurut Gunhar, penambahan saham MIND ID di PT Vale Indoneia Tbk melalui divestasi diharapkan bisa menjadi motor penggerak operasional perusahaan nikel tersebut. &ldquo;Penambahan saham MIND ID di PT Vale Indonesia Tbk diharapkan membuka banyak peluang meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, kemakmuran rakyat Indonesia maupun daerah tempatnya beroperasi,&rdquo; tegas politikus PDIP itu. Legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) itu menyarankan skema divestasi Vale Indonesia dapat mencontoh divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebagaimana diketahui, saham Indonesia mencapai 51 persen. Sehingga, sumber daya alam di Indonesia bisa dioptimalkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. &ldquo;Skema divestasi saham Vale Indonesia sebaiknya meniru divestasi PT Freeport, yaitu 51 persen sahamnya dimiliki negara. Seperti kemauan tiga gubernur tempat beroperasinya Vale, serta rakyat Indonesia. Agar kepentingan nasional kita dalam penguasaan sumber daya alam bisa lebih optimal sesuai dengan Pasal 33 UUD RI 1945 dan UU Minerba,&rdquo; tegasnya. Gunhar mengingatkan, kesuksesan divestasi Vale Indonesia nantinya menjadi catatan indah kepemimpinan Presiden Jokowi, setelah sebelumnya sukses mengambil alih saham 51 persen PT Freeport Indonesia dari tangan asing. &ldquo;Ini menjadi momen penting bagi Presiden Jokowi. Beliau akan dikenang sebagai presiden Indonesia yang mampu menjaga kekayaan alam yang merupakan warisan untuk anak cucu Bangsa Indonesia, Presiden yang melaksanakan amanat UUD 45 pasal 33,&rdquo; katanya. Untuk diketahui, komposisi kepemilikan saham di Vale Indonesia, tercatat pemerintah melaui MIND ID telah memiliki 20 persen saham sejak 2020. Jumlah itu menempati posisi saham terbesar kedua. Vale Canada Limited masih menduduki posisi pemegang saham terbesar sebesar 43,79 persen. Posisi ketiga, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd menguasai saham sebesar 15,03 persen. Kemudian, publik mengantongi saham Vale sebanyak 21,18 persen.

Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar meminta proses divestasi saham PT Vale Indonesia dikawal, agar benar-benar berpihak bagi rakyat.

DPR Ingatkan Proses Divestasi PT Vale Indonesia Dikawal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/vale-nikel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah akuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mind Id akan mendukung road map penguatan hilir industri nikel tanah air. Kini, Mind Id memiliki akses strategis untuk mengamankan pasokan bahan baku industri hilir nikel. Baik untuk menjadi stainless steel maupun baterai kendaraan listrik.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pembelian saham Vale Indonesia oleh Mind Id juga bertujuan strategis. Yakni, mengelola cadangan mineral Indonesia.  "Terutama nikel domestik sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomis hingga 4–5 kali lipat lebih tinggi dari produk hulu," ujarnya Kamis (8/10).  Menurut Erick, sejak pemerintah melakukan pelarangan ekspor nikel per 1 Januari 2020, Mind Id telah dihadapkan pada tantangan untuk berinovasi. Juga, merestrukturisasi model bisnis.  Salah satu tujuannya adalah mempersiapkan perusahaan untuk masuk industri baterai kendaraan listrik. Sampai saat ini, Tiongkok masih menguasai 27,9 persen pangsa pasar sektor industri tersebut.  Sementara itu, Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertambangan Mind Id Orias Petrus Moedak mengatakan bahwa kerja sama Mind Id dan Vale akan menjadi sinergi yang saling menguntungkan. Dua perusahaan itu juga akan saling melengkapi untuk memajukan industri pertambangan.  Orias menjelaskan, akuisisi tersebut menandakan dimulainya kerja sama strategis jangka panjang antara Mind Id dan PTVI. "Ini menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam menjaga dan menarik investasi perusahaan global ke industri pertambangan nasional," ujarnya.  Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen dan eksporter nikel, bahan baku utama EV Battery, terbesar dunia yang menguasai 27 persen kebutuhan pasar global. Transaksi pengalihan saham dilakukan pada perdagangan Rabu (7/10) dengan transaksi senilai total Rp 5,52 triliun.  https://www.youtube.com/watch?v=_hGWU99IX8A&ab_channel=jawapostvofficial

Bos Mind Id Optimistis Kerja Sama BUMN-Vale Paling Menguntungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/vale-nikel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyiapkan dua skenario jika pandemi Covid-19 berkepanjangan dan membahayakan kesehatan serta keselamatan pekerja. Deputy CEO Vale Febriany Eddy mengatakan, mereka menyiapkan skenario pengurangan produksi bahkan penghentian operasi (shutdown).  Jika shutdown yang dilakukan, maka ada potensi penurunan perekonomian di wilayah sekitar tambang, khususnya di Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui, saat ini Vale S.A. telah memutuskan untuk menghentikan produksi dan menerapkan mode perawatan dan pemeliharaan selama empat minggu pada bagian operasi lain di Voisey's Bay, Kanada.  Keputusan ini diambil sebagai bentuk antisipasi mewabahnya penyakit Covid-19 di wilayah tersebut. Namun keputusan serupa belum diambil oleh Vale Indonesia.  Jika Vale Indonesia mengambil opsi sama dengan Vale S.A, maka ada hilangnya potensi APBD Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sekitar 15 persen. Berdasarkan data yang dihimpun Antara, angkanya hampir Rp 200 miliar.  Ini belum termasuk konversi pajak terhadap provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, sekitar 3.000 karyawan, 7.000 kontraktor dan sebanyak 138 supplier lokal memiliki potensi terdampak dengan keputusan tersebut.  Vale Indonesia menyadari, pengurangan produksi atau shutdown bukanlah suatu keputusan yang mudah. Pasalnya, operasi Vale Indonesia di Sorowako masih sangat berpengaruh terhadap aspek sosial ekonomi setempat.  Sehingga Vale Indonesia mempunyai tanggung jawab sosial untuk terus beroperasi dengan aman. Hingga akhir kuartal I-2020, kinerja operasional Vale Indonesia masih baik.  Hal tersebut tecermin pada pencapaian target produksi kuartal I-2020 sebanyak 17.614 ton nikel dalam matte. Kabupaten Luwu Timur juga mendapatkan pasokan listrik sebesar 10,7 MW dari PLTA milik Vale Indonesia.  "Sampai saat ini, faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan lebih pada harga nikel yang terkoreksi yang mempengaruhi pendapatan. Namun di lain sisi, biaya produksi membaik karena harga minyak yang lebih rendah," tambah Febriany Eddy, dilansir dari Antara, Jumat (8/5).  Sampai saat ini, Vale Indonesia juga masih menjalankan operasionalnya sesuai target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2020 dengan mempertahankan angka produksi seperti tahun 2019 yakni 71.000 ton. Meski demikian, mereka tetap memperhatikan kondisi aktual di tengah pandemi Covid-19.  Salah satunya adalah dengan menyiapkan perencanaan keberlangsungan bisnis untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius terhadap operasional bila pandemi terjadi berkepanjangan.

Jika Vale Shutdown, Maka Penerimaan Luwu Timur Berkurang Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/vale-mind-id.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) dan para pemegang saham Vale Canada Limited (VCL). serta Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) menandatangani perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) mengambilalihan 20 persen saham divestasi PTVI, Jumat (11/10) pekan lalu. Penandatanganan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis jangka panjang MIND ID-PTVI dan akan diikuti beberapa perjanjian definitif utama.  "Partisipasi MIND ID di perusahaan tambang kelas dunia Vale Indonesia (Brazil) dan Freeport Indonesia (Amerika), merupakan bukti keberhasilan Indonesia dalam menjaga serta menarik investasi global ke industri pertambangan nasional," ujar Group CEO MIND ID Budi G Sadikin dalam keterangan pers, Senin (14/10).  Divestasi 20 persen saham PTVI merupakan hasil amandemen kontrak karya (KK) di 2014 antara PTVI dan pemerintah yang harus dilaksanakan lima tahun setelah penandatanganan amandemen tersebut. KK PTVI akan berakhir pada akhir 2025 dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan.  Pemegang saham PTVI terdiri dari VCL (58,73 persen), SMM (20,09 persen), serta publik sebesar (20,49 persen). Dengan 20 persen saham di PT Vale Indonesia Tbk dan 65 persen saham di PT Aneka Tambang Tbk, MIND ID memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar serta terbaik dunia.  Ke depan, kata Budi, akses ini secara strategis akan mengamankan pasokan bahan baku untuk industri hilir berbasis nikel di Indonesia. Baik hilirisasi industri nikel menjadi stainless steel maupun hilirisasi industri nikel menjadi baterai kendaraan listrik.  "Akses ini akan mempercepat program hilirisasi industri nikel domestik. Kemudian menghasilkan produk hilir nilai ekonomis hingga empat-lima kali lipat lebih tinggi dari produk hulu," pungkas mantan bos Bank Mandiri itu.

MIND ID dan Vale Teken HoA Pengambilalihan 20 Persen Saham Divestasi

Vale Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Vale Indonesia

Berita Terkini