<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pemberian vaksin terhadap hewan ternak dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus bergulir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto mengimbau satgas di daerah untuk saat ini berfokus pada vaksinasi dosis pertama.  Jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas, total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Suharyanto menyarankan untuk setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang lebih dulu diberi vaksin.  Seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau. Pemberian vaksin diharapkan berfokus kepada dua hewan ternak tersebut. Untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.  "Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksin pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama," kata Suharyanto, Sabtu (30/7).  Suharyanto memperingkatkan, dampak akibat PMK tidak bisa dianggap sepele. Sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian yang bisa mencapai triliun rupiah.  "Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis," jelasnya.  Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan 4 strategi yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK.  Untuk menambah efektifitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas. Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis. Tetapi, pemerintah telah berencana dalam minggu depan akan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui Polymerase Chain Reaction (PCR).  "Kalau biosecurity bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati," pungkasnya.

Tangani PMK, Ketua Satgas Minta Vaksinasi Difokuskan Skala Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220702_211008-1.jpg" alt="Petugas kesehatan ternak di Kalsel saat vaksinasi hewan ternak untuk tangkal PMK. Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan ternak di Kalsel saat vaksinasi hewan ternak untuk tangkal PMK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius menurunkan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi masif. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per (27/7), vaksinasi PMK di Jawa Timur tertinggi di Indonesia, yakni 377.985 dosis.  Peringkat kedua Jawa Tengah 78.469 dosis dan ketiganJawa Barat tercatat 70.306 dosis. "Alhamdulilah, Jatim memiliki capaian vaksinasi PMK tertinggi di Indonesia. Semoga dapat nemutus mata rantai penyebaran PMK di Jawa Timur,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi seperti dikutip Radar Surabaya, Jumat (29/7).  Menurut dia, pemerintah daerah beserta jajaran di semua lini kerja serius berkomitmen untuk mengentaskan penyakit yang menyerang hewan berkuku genap tersebut. “Kami bekerja keras dan berkomitmen penuh dalam penanggulangan PMK melalui vaksinasi masif kepada hewan ternak di Jatim,” ungkap Khofifah.  Meski capaian vaksin PMK di Jatim tertinggi, Khofifah tetap mengingatkan seluruh peternak agar terus bekerja sama menanggulangi PMK.  Capaian vaksinasi di Jatim memang tertinggi di tanah air, tetapi jumlah populasi ternak juga tertinggi. Sehingga, percepatan vaksinasi harus dilakukan oleh semua pihak.  “Saat ini kita memasuki tahap dosis kedua vaksinasi PMK. Tahap dosis kedua ini ada 600 ribu dosis vaksin yang kini sudah ada di masing-masing kabupaten/ kota. Vaksin tersebut untuk perluasan vaksinasi dosis pertama maupun yang revaksinasi,” jelasnya.  Mantan menteri sosial ini menegaskan, pihaknya telah mengimbau seluruh kepala daerah di Jatim untuk melakukan percepatan vaksinasi. Ini didukung 2.450 orang tenaga kesehatan (nakes). Yang terdiri dari 950 dokter hewan dan 1.500 paramedik veteriner.

Provinsi Jatim Catatkan Vaksinasi PMK Tertinggi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220726-WA0031.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) menurun signifikan. Bila awalnya kasus harian PMK di Jatim mencapai 6.000, kini tersisa 1.000 kasus per hari.  Agar kasus terus menurun dan penyebaran PMK bisa dihentikan, Pemprov Jatim menggenjot vaksinasi PMK pada hewan ternak. Bahkan saat ini sudah memasuki tahap II.  Khofifah mengatakan, pada tahap I, di Jatim telah dilakukan vaksinasi PMK pada sebanyak 380.091 ekor atau setara dengan 7,3 persen dari total ternak sapi di Jawa Timur 5,2 juta ekor. Yang telah divaksin yaitu sapi perah 267.250 ekor, sapi potong 109.751 ekor, ternak bibit 2.290 ekor, dan hewan konservasi 800 ekor yang tersebar di Taman Safari Indonesia, Kebun Binatang Surabaya, dan Secret Zoo Batu.  ”Nah untuk memperluas pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Timur, pada 20 Juli, kita menerima vaksin tahap II sebanyak 600.000 dosis. Seluruh vaksin itu telah kami didistribusikan ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang akan digunakan untuk melakukan perluasan vaksinasi maupun untuk revaksinasi sapi yang sudah menerima dosis pertama,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (26/7).  Gubernur menuturkan, pelaksanaan vaksinasi tahap II dimulai serentak di Jawa Timur, Senin (25/7). Ditandai dengan dilakukannya revaksinasi sapi perah 139 ekor di Kelompok Ternak Gunung Harta dan Kelompok Ternak Wonorejeki di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu.  ”Kami ingin menegaskan bahwa secara sinergis serius melakukan penanggulangan PMK. Strategi yang kita lakukan sejauh ini utamanya adalah menggalakkan vaksinasi pada ternak yang sehat,” terang Khofifah.  ”Prioritas pertama yang harus divaksin adalah ternak bibit, sapi perah, sapi potong, dan kerbau sedangkan untuk ternak kambing, domba, babi, akan dilakukan vaksinasi setelah ternak sapi dan kerbau sudah tervaksin 100 persen,” tambah dia.  Percepatan vaksinasi PMK di Jawa Timur melibatkan semua tenaga kesehatan hewan sebanyak 2.450 orang. Yaitu 950 dokter hewan dan 1.500 paramedik veteriner.  Pemprov Jawa Timur juga bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melatih tenaga kesehatan (nakes), dan unsur TNI-Polri sebanyak 1.200 orang.  Selain itu juga melibatkan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Hewan Uniar, Unibraw, dan Universitas Wijaya Kusuma. Total 600 mahasiswa dokter muda dan melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sebanyak 350 dokter hewan.  ”Dengan jumlah SDM tersebut Jawa Timur memiliki 950 tim vaksinator yang mampu melakukan vaksinasi rata-rata sebanyak 12.500–15.000 ekor/hari. Sehingga total vaksin 600.000 dosis akan terselesaikan selama 1,5 bulan. Tetapi kami sedang menghitung ulang untuk opsi percepatan,” terang Khofifah.

Wabah PMK Menurun, Jatim Terima 600 Ribu Dosis Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656844780488.jpg" alt="Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga kemarin, Jawa Timur (Jatim) masih menjadi provinsi dengan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) terbanyak. Status darurat PMK juga belum dicabut. Karena itu, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai langkah untuk menekan persebaran penyakit tersebut.  Kemarin, misalnya, pemprov membuka posko lalu lintas ternak. Posko yang ditempatkan di sembilan wilayah perbatasan itu bertujuan untuk menghalau persebaran PMK. Posko beroperasi selama 10 hari ke depan.  Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Jatim Dino Andalananto mengatakan, petugas posko merupakan personel gabungan dari lima instansi pemda yang bekerja sama dengan TNI-Polri.  ”Posko berada di area perbatasan yang sering dipakai untuk lalu lintas ternak antardaerah,” paparnya kemarin.  Posko sudah didirikan di Padangan, Bojonegoro; Jenu, Tuban; Sarangan, Magetan; Mantingan, Ngawi; exit toll Ngawi; Biting, Ponorogo; perbatasan Wonogiri–Pacitan; Pelabuhan ASDP Banyuwangi; dan RPH Surabaya. Mayoritas perbatasan jalur darat, kecuali di Banyuwangi.  Setiap kendaraan yang menuju atau keluar Jatim akan diperiksa. Ternak yang diangkut juga akan disemprot disinfektan. Pembawa ternak diminta putar balik. Tidak boleh masuk atau keluar dari Jatim. Posko juga dilengkapi area karantina. Jika ditemukan ternak yang sakit, dilakukan perawatan di lokasi tersebut. ”Petugas kesehatan di posko akan mengecek kondisi hewan tersebut. Untuk memastikan kesehatannya,” jelasnya.  Dia menegaskan, posko itu hanya berfungsi untuk mengontrol lalu lintas ternak keluar masuk Jatim. Sementara itu, lalu lintas ternak antarwilayah di Jatim tetap diperbolehkan selama mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).  Kompensasi  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan bahwa peternak yang sapinya dimusnahkan akibat PMK akan mendapat kompensasi Rp 10 juta per ekor. Namun, hingga kemarin, janji tersebut belum terealisasi.  Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Robi Agustiar mengungkapkan, sampai kemarin, belum ada pencairan kompensasi hewan ternak yang dijanjikan Airlangga tersebut. Dia menduga pemerintah masih menyusun teknis regulasinya. ”Kami berharap ikut dilibatkan dalam pembahasan teknisnya,” katanya kemarin (5/7).  Roby menyatakan, penyaluran kompensasi tersebut sebaiknya jangan lama-lama. Tujuannya, mudah dilakukan pembuktian bahwa hewan ternak yang mati akibat PMK. Dia memperkirakan, saat ini wabah PMK sudah berjalan sekitar tiga bulan.  Pada prinsipnya, Robi mengatakan, peternak menyambut baik kompensasi tersebut. Peternak berharap nanti pencairan uang kompensasi itu tidak rumit. Tidak perlu menggunakan aplikasi ini dan itu layaknya membeli minyak goreng atau BBM bersubsidi.  Peternak juga berharap nominal uang kompensasi tidak disamaratakan Rp 10 juta per ekor. ”Karena sapi yang mati itu ada indukan dewasa, indukan jantan, atau betina. Ada juga pedet (anakan sapi),” tuturnya. Untuk tiap kategori atau kelompok tersebut, sebaiknya nominal santunan dibedakan.  Robi mencontohkan, untuk indukan sapi perah, harganya Rp 16 juta sampai Rp 25 juta per ekor. Jika mendapatkan kompensasi Rp 10 juta per ekor, tentu kerugian peternak masih cukup dalam. Dia menuturkan, ada sapi terinfeksi PMK yang dipotong paksa. Untuk kasus itu, ada daging yang masih sempat dijual. Tetapi, harganya rendah. Kisaran Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per ekor.  Dia juga berharap uang kompensasi itu tidak hanya diberikan ke hewan ternak yang mati akibat PMK. Tetapi juga untuk hewan ternak, khususnya sapi, yang disembelih paksa akibat PMK. Peternak juga berharap vaksinasi PMK terus ditingkatkan.

Pemprov Jatim Dirikan Posko PMK, Cegat Ternak di Daerah Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/vaksin-pmk.jpg" alt="SESUAI KLASTER: Petugas vaksinasi DKPP drh Rizal Maulana menyuntikkan vaksin di peternakan sapi perah Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan, Sabtu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SESUAI KLASTER: Petugas vaksinasi DKPP drh Rizal Maulana menyuntikkan vaksin di peternakan sapi perah Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan, Sabtu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang memiliki kasus aktif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terbanyak di Indonesia. Data per Sabtu (25/6), total hewan tertular PMK sebanyak 100.492 ekor.  Kasus aktif PMK sebanyak 82,056 ekor dengan rincian 81.697 ekor sapi, 60 ekor kerbau, 217 ekor kambing, dan 82 ekor domba. Sementara hewan yang mati tercatat mencapai 563 ekor.  "Kehadiran kami di sini untuk mendukung percepatan penanganan PMK di Provinsi Jawa Timur yang hingga hari ini masih menjadi provinsi dengan kuantitas kasus aktif PMK terbanyak di Indonesia," kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Letjen TNI Suharyanto, Senin (27/6).  Suharyanto menekankan, terkait pendataan hewan ternak yang harus dilakukan secara cepat dan tepat dalam beberapa hari ke depan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan dosis vaksinasi yang akan diberikan kepada hewan ternak. Fakta di lapangan, masih banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya baik yang sehat, sudah divaksin, ataupun yang terjangkit PMK.  "Hal ini harus segera kita perbaiki sehingga dapat tersaji data yang benar dan lengkap untuk menentukan langkah penanganan kedepannya," imbuhnya.  Selain data hewan ternak, diperlukan juga data kebutuhan vasinator di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya, IA meminta pemerintah daerah untuk memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang tersedia di setiap daerah sebagai pejabat otoritas veteriner (POV).  Selanjutnya terkait vaksinasi, sebanyak 800.000 dosis vaksinasi telah tersedia. Sebagai tahap awal, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi vaksinasi sebanyak 350.000 dosis. Ketua Satgas Penanganan PMK menjelaskan bahwa vaksinasi menjadi salah satu upaya pembentukan kekebalan di dalam tubuh hewan ternak.  350 ribu dosis vaksin tersebut akan diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi. "Sementara bagi peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksinasi secara mandiri jika diperlukan," pungkasnya.

Dukung Percepatan Penanganan PMK di Jatim, Ketua Satgas Soroti Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-17.45.10.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah segera menlaksanakan vaksinasi ternak sebagai upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada pekan ini. Sebanyak 1.500 dosis vaksin penangkal PMK telah diterima Pemprov Jateng dan siap didistribusikan. Vaksinasi ternak di Jateng akan dimulai pada Kamis (23/6).  Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng Agus Wariyanto mengatakan, 1.500 vaksin itu kini disimpan di fasilitas cold storage dengan kapasitas 200 ribu sampai 500 ribu dosis. Vaksin tersebut siap didistribusikan ke kabupaten/kota.  Mengingat jumlah vaksin yang masih terbatas, maka akan diprioritaskan bagi ternak sehat yang berada di pusat pembibitan dan sapi perah terlebih dahulu.  "Ada perintah dari pusat (Kementan), yang terpenting dari tempat balai pembibitan dan sapi perah. (Jumlah) itu tentu belum cukup, namun harus segera diaplikasikan, sambil jalan. Ini baru kita alokasikan, paling tidak besok kabupaten terpilih kita suruh ambil, karena tidak semuanya," tutur Agus via telepon, Selasa (21/6).  Agus menjelaskan, vaksinasi yang dilakukan ini merupakan tahap vaksin darurat. Targetnya vaksinasi masal akan digenjot pada akhir Agustus. "Kamis (23/6) paling lambat (mulai pelaksanaan vaksinasi,Red). Mungkin bisa lebih cepat. Kita wanti-wanti segera-segera, karena ini kan untuk pencegahan," tegas dia.  Lebih lanjut diungkapkan Agus, alasan pemilihan target vaksinasi sudah melalui kajian. Untuk sapi perah menjadi prioritas. Sebab, PMK sangat berpengaruh pada produksi susu. Sementara untuk sapi potong, sapi lokal atau peranakan ongole (PO), serta kerbau cenderung lebih kuat.  Vaksinasi PMK diprioritaskan bagi daerah yang mempunyai populasi sapi perah tinggi. Adapun total jumlah populasi sapi perah di Jateng mencapai 141.395 ekor. Daerah dengan populasi sapi perah tinggi di antaranya ada di Boyolali, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Klaten.  Sedangkan, untuk hewan yang telanjur sakit, Agus menyatakan, harus disehatkan terlebih dahulu. "Nanti akan ada petugas khususnya, di kabupaten juga disiapkan. Kita ada tim supervisi untuk memperkuat, kita hitung, kabupaten siap atau tidak. (Vaksinasi PMK,Red) harus terprogram dan jangan menumpuk serta harus segera, sambil menunggu (vaksin) dari pusat," jelasnya.  Sementara itu, berdasarkan data Disnakkeswan Jateng per Senin (20/6), sebanyak 23.487 ekor ternak diduga mengalami gejala PMK. Sebanyak 300 di antaranya dinyatakan positif PMK melalui uji medis. Dari jumlah ternak terduga PMK, sebanyak 20.254 ekor mendapatkan pengobatan. Dari prosedur itu 4.949 ekor dinyatakan membaik, sisa kasus 18.163, ternak dipotong 259 ekor dan mati 116 ekor.  Adapun, total populasi ternak berisiko PMK mencapai 8.286.534 ekor. Itu terdiri dari sapi 2.016.564 ekor, kerbau 58.190 ekor, kambing 3.790.059 ekor, domba 2.333.425 dan babi 88.296 ekor. Pemprov Jateng gencar melakukan penyehatan bagi ternak terinfeksi virus PMK. Di antaranya dengan penyuntikan vitamin, antibiotik, antihistamin, analgesik dan pengobatan pada luka nampak. Selain itu, layanan pengobatan juga dilakukan di 16 Balai Veteriner di Jateng.  Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun telah membuat gerakan Jaga Ternak dan Bolo Ternak. Gerakan tersebut memiliki semangat yang sama seperti Jogo Tonggo saat Covid-19. "Pemerintah harus hadir, juga dengan semua pihak yang mempunyai perhatian, baik komunitas hingga perguruan tinggi," pungkas Agus.(bay/ria)

Terima 1.500 Dosis, Jateng Siap Mulai Vaksinasi PMK Kamis Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas saat menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) memperluas jangkauan vaksinasi darurat penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebelumnya, program vaksinasi itu ditujukan untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mulai kemarin (20/6) diperluas ke Jawa Barat.  Total ada 18.407 vaksinator yang dipersiapkan. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, data per Senin (20/6) pukul 14.20 WIB sebanyak 1.519 ekor ternak di Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah menerima vaksin darurat PMK.  "Data ini terus bertambah," katanya.  Kegiatan vaksinasi di Jawa Barat dimulai dari Sumedang. Selain itu, secara paralel dilakukan vaksinasi PMK di provinsi-provinsi lain. Kuntoro menyatakan, saat ini ada 19 provinsi dengan kasus aktif PMK.  Total kasus aktif atau belum sembuh mencapai 141.342 ekor ternak. Kasus aktif terbanyak berada di Jawa Timur sejumlah 83.491 hewan ternak. Kemudian disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) 31.845 kasus, Aceh (25.293), Jawa Tengah (24.076), dan Jawa Barat (21.519).  Kuntoro menuturkan, untuk menjalankan program vaksinasi itu, sudah dilakukan pelatihan kepada 18.407 vaksinator. "Setiap tim terdiri atas tiga sampai lima orang," katanya.  Mereka terdiri atas dokter hewan selaku koordinator. Kemudian didampingi paramedis sebagai pelaksana vaksinasi serta petugas penginput data.  Dia menegaskan, data hewan ternak yang sudah divaksin tercatat dengan baik. Dia juga meminta kerja sama dari seluruh peternak untuk mengikuti dan menyukseskan vaksinasi PMK tersebut.  Para peternak diharapkan tetap menjaga hewan ternak mereka yang sudah divaksin. Kemudian menjaga kesehatan kandang dan lain-lain. Sampai saat ini, hewan ternak yang sudah sembuh dari infeksi PMK tidak masuk sasaran program vaksinasi. Kuntoro mengatakan, target vaksinasi PMK adalah 80 persen hewan rentan.  Statistik terbaru dari Kementan menyebutkan, ada 1.222 hewan ternak yang mati karena PMK. Kemudian, ada 1.888 hewan ternak yang dipotong dengan bersyarat. Lalu, 66.582 hewan ternak dinyatakan sembuh dari PMK.  Kasus terbanyak terjadi pada sapi dengan 207.136 hewan sakit. Disusul kerbau 2.325 hewan sakit, lalu kambing dan domba masing-masing 713 hewan sakit dan 744 hewan sakit.

Vaksinasi PMK Diperluas, Siapkan 18.407 Vaksinator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas saat menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam waktu dekat mulai menjalankan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk hewan ternak. Rencananya dilaksanakan pekan depan. Namun, dalam tahapan pertama bukan hewan ternak masyarakat umum yang diberi vaksin.  Rencana program vaksinasi PMK untuk hewan ternak tersebut disampaikan Kepala Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) Baznas drh Ajat Sudrajat. "Vaksin (PMK dalam negeri) belum ada. Pemerintah baru akan impor dan datang sekitar minggu depan," kata Ajat Minggu (12/6).  Menurut informasi yang dia terima, prioritas pertama vaksinasi PMK untuk ternak di UPTD dan sentra pembibitan milik pemerintah. Termasuk ternak-ternak sehat di sejumlah balai penelitian serta pusat ternak unggul. "Setelah itu baru vaksinasi hewan ternak di sentra pembiakan," tuturnya.  Sementara itu, vaksinasi PMK untuk hewan ternak konsumsi masyarakat dijadwalkan belakangan. Sebab proses impor tidak bisa singkat dan membutuhkan proses yang panjang. Apalagi riset vaksin PMK di Pusvetma (Pusat Veteriner Farma) di Surabaya juga masih membutuhkan waktu. Diperkirakan vaksin PMK dari Pusvetma di Surabaya baru keluar akhir Agustus atau awal September depan.  Ajat yang mendampingi peternak domba, kambing, dan sapi binaan Baznas mengatakan, sejak mewabah PMK sampai saat ini belum pernah dilakukan vaksinasi. Sebab untuk menentukan vaksin yang digunakan, perlu kajian sampel terlebih dahulu.  "Karena PMK ini homolog, maka vaksin harus sama dengan varian virusnya," katanya. Ketika didapati bahwa serotipe PMK di Indonesia adalah tipe O, maka vaksinnya harus sama. Berbeda dengan wabah Covid-19 yang bisa menggunakan banyak merek atau jenis vaksin. Ajat mengatakan vaksin PMK harus tepat dengan varian atau tipe virusnya. Supaya menghasilkan antibodi yang maksimal.  Dalam rangka menyambut Idul Adha atau lebaran kurban, Ajat mengatakan peternak mitra Baznas dari penjuru tanah air sudah siap. Dia mengatakan tidak ada mobilitas hewan ternak yang signifikan. Sebab penyediaan hewan ternak disesuaikan dengan lokasi penyembelihan. "Misalnya penyembelihan di wilayah Gresik dan sekitarnya, dari peternak mitra Baznas di Gresik. Begitupun di daerah lainnya," tutur Ajat.  Selain itu, peternak juga secara berkala melakukan pembersihan kandang. Kemudian pemberian nutrisi berupa vitamin dan mineral yang cukup kepada hewan ternak. Selain itu setiap datang hewan ternak baru, dilakukan karantina di kandang terpisah selama 14 hari. Setelah dinyatakan aman, baru dikumpulkan dengan hewan yang sudah ada. Dia mengatakan siap menyambut Idul Adha 2022 dengan pasokan hewan ternak sehat.

Pemerintah Siapkan Vaksinasi PMK untuk Hewan Ternak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Vaksinasi PMK

Berita Terkini