<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanya-efektif-seminggu-sekali-vaksin-mr-di-kepri-baru-44-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Vaksin MR di Kepri belum maksimal, salah satu penyebabnya jadwal vaksin yang tak efektif." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Vaksin MR di Kepri belum maksimal, salah satu penyebabnya jadwal vaksin yang tak efektif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persebaran penyakit campak dan rubela di Jatim tengah mengalami tren kenaikan. Salah satu faktornya adalah persoalan vaksinasi yang belum sepenuhnya tuntas.  Di Jatim, program vaksinasi MR (measles and rubella) untuk anak sebenarnya sudah selesai pada tahun lalu. Sebanyak 2.352.401 anak yang masuk dalam target sasaran sudah memperoleh vaksin. Hanya, masih banyak anak di luar sasaran yang belum disuntik.  Kepala Kantor Unicef Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara mengatakan, tren kenaikan persebaran campak-rubela menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan imunisasi. ”Anak-anak rentan yang terserang. Itu perlu menjadi perhatian bersama,” tuturnya.  Arie menambahkan bahwa sebenarnya pemerintah telah berupaya mengejar cakupan imunisasi. Termasuk percepatan vaksinasi MR. Salah satunya melalui sistem multiple injection. Melalui program tersebut, anak-anak yang belum imunisasi lengkap bisa mengejar.  Hanya, sebenarnya masih banyak anak yang belum mendapat vaksin, terutama yang tak masuk dalam sasaran. ”Karena itu, vaksinasi tidak sekadar memenuhi target, tapi harus dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.  Selama tahun 2022 pemerintah menggulirkan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Salah satunya vaksinasi MR. Yang jadi target sasaran adalah anak usia 9 bulan hingga 59 bulan yang jumlahnya mencapai 2.352.401 anak.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Erwin Astha menjelaskan bahwa pemprov telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan kasus. ”Salah satunya lewat pendampingan terhadap kabupaten/kota. Mulai dari penyelidikan epidemiologi hingga memberikan rekomendasi pelaksanaan outbreak respons immunization (ORI) atau pemberian tambahan imunisasi MR,” terangnya.  Selain itu, Dinkes Jatim menyediakan stok vaksin MR untuk semua daerah. ”Kami mendorong dinkes kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan imunisasi,” tambah Erwin.  Diberitakan kemarin, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan terjadinya tren kenaikan persebaran campak dan rubela di sejumlah wilayah. Termasuk di Jatim. Berdasar data terakhir, di delapan kabupaten/kota di provinsi ini terjadi peningkatan jumlah kasus. Yakni di Kota Batu, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Magetan, Sumenep, Pasuruan, dan Probolinggo.  REALISASI VAKSINASI MR DI JATIM  - Dilangsungkan selama 2022 dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).  - Sasarannya adalah 2.352.401 anak usia 9 bulan sampai 59 bulan.  - Realisasi imunisasi mencapai 100 persen. Capaian itu di luar imunisasi anak di atas 5 tahun.

Vaksinasi MR di Jawa Timur Sudah 100 Persen, tapi Belum Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-direkomendasi-mui-masih-saja-62-ribu-anak-belum-mau-divaksin_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Sedikit sekali anak-anak di Samarinda mengikuti vaksinasi MR." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sedikit sekali anak-anak di Samarinda mengikuti vaksinasi MR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski pelaksanaan imunisasi measles rubella (MR) sudah diperpanjang, namun hasilnya belum juga maksimal. Sejumlah daerah masih tetap saja memiliki respons yang rendah terhadap vaksinasi untuk kesehatan anak bangsa itu. Di Samarinda misalnya. Saat ini masih ada sekitar 62 ribu anak di ibu kota Kalimantan Timur itu yang belum divaksin MR. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat fatwa bahwa penggunaan vaksin tersebut boleh dilakukan karena mendesak. Namun, masyarakat telanjur takut dengan label haram yang disematkan pada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/09/2018/kalsel-terus-yakinkan-masyarakat-untuk-imunisasi-mr-diperpanjang-waktu" target="_blank">vaksin MR</a>. Meski begitu, Pemkot Samarinda tidak mau menyerah. Sebab, sejauh ini program vaksin MR di Samarinda baru mencapai 66 persen per 11 Oktober 2018. Atau baru 139.818 anak yang sudah mendapatkan vaksin MR. "Target Pemkot Samarinda, akhir Oktober ini 206.287 vaksin MR dapat didistribusikan," kata Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Rustam. Target itu disebut Rustam sudah disepakati pemkot, Pemprov Kalimantan Timur, dan pemerintah pusat. Rustam menambahkan, Dinas Kesehatan Samarinda akan berusaha merobohkan tantangan besar tentang persepsi masyarakat yang enggan anaknya divaksin MR karena takut haram. Agar vaksinasi dapat terdistribusikan secara lancar, dinas kesehatan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Mereka akan melakukan vaksinasi melalui sekolah-sekolah. Setiap sekolah, bakal mengajukan surat pernyataan kepada orang tua siswa agar anaknya dapat divaksin. "Kalau orang tua siswa tetap keberatan, ya kami tak bisa paksa," ujarnya. Tapi, Dinas Kesehatan Samarinda akan tetap berusaha agar wali murid berkenan. Untuk itu, mereka akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya campak dan rubela. "Kasus rubela memang belum ada di Samarinda. Tapi, jangan seperti kasus difteri, sudah mewabah baru mau divaksin," paparnya.&nbsp;

Sudah Direkomendasi MUI, Masih Saja 62 Ribu Anak Belum Mau Divaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-direkomendasi-mui-masih-saja-62-ribu-anak-belum-mau-divaksin_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Sedikit sekali anak-anak di Samarinda mengikuti vaksinasi MR." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sedikit sekali anak-anak di Samarinda mengikuti vaksinasi MR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski pelaksanaan imunisasi measles rubella (MR) sudah diperpanjang, namun hasilnya belum juga maksimal. Sejumlah daerah masih tetap saja memiliki respons yang rendah terhadap vaksinasi untuk kesehatan anak bangsa itu. Di Samarinda misalnya. Saat ini masih ada sekitar 62 ribu anak di ibu kota Kalimantan Timur itu yang belum divaksin MR. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat fatwa bahwa penggunaan vaksin tersebut boleh dilakukan karena mendesak. Namun, masyarakat telanjur takut dengan label haram yang disematkan pada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/09/2018/kalsel-terus-yakinkan-masyarakat-untuk-imunisasi-mr-diperpanjang-waktu" target="_blank">vaksin MR</a>. Meski begitu, Pemkot Samarinda tidak mau menyerah. Sebab, sejauh ini program vaksin MR di Samarinda baru mencapai 66 persen per 11 Oktober 2018. Atau baru 139.818 anak yang sudah mendapatkan vaksin MR. "Target Pemkot Samarinda, akhir Oktober ini 206.287 vaksin MR dapat didistribusikan," kata Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Rustam. Target itu disebut Rustam sudah disepakati pemkot, Pemprov Kalimantan Timur, dan pemerintah pusat. Rustam menambahkan, Dinas Kesehatan Samarinda akan berusaha merobohkan tantangan besar tentang persepsi masyarakat yang enggan anaknya divaksin MR karena takut haram. Agar vaksinasi dapat terdistribusikan secara lancar, dinas kesehatan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Mereka akan melakukan vaksinasi melalui sekolah-sekolah. Setiap sekolah, bakal mengajukan surat pernyataan kepada orang tua siswa agar anaknya dapat divaksin. "Kalau orang tua siswa tetap keberatan, ya kami tak bisa paksa," ujarnya. Tapi, Dinas Kesehatan Samarinda akan tetap berusaha agar wali murid berkenan. Untuk itu, mereka akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya campak dan rubela. "Kasus rubela memang belum ada di Samarinda. Tapi, jangan seperti kasus difteri, sudah mewabah baru mau divaksin," paparnya.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cakupan-imunisasi-mr-di-riau-masih-287-persen_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi Riau masih berupaya memenuhi target pencapaian imunisasi campak Measles dan Rubella atau yang dikenal MR. Hingga saat ini, sudah 28,7 persen anak yang sudah diberikan imunisasi tersebut. "Itu menurut data per tanggal 27 September kemarin," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, kepada JawaPos.com, Jumat (28/9). Dijelaskan Mimi, pihaknya menargetkan 95 persen atau 1.955.658 jumlah anak yang berusia sembilan bulan sampai dengan di bawah usia 15 tahun di 12 kabupaten/kota di Riau. Namun ternyata, hal itu belum mencapai target. Padahal, seharunya hingga akhir September ini imunasi MR tersebut sudah menyasar ke 60 persen dari jumlah anak tersebut. Tentunya hal ini menjadi pemikiran bagaimana cara agar imunasi MR dapat memenuhi target. Terlebih lagi, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan pernyataan bahwa akan memperpanjang pelaksanaan campak rubella ini. "Diperpanjang berdasarkan surat dari Menkes sampai Oktober nanti," kata Mimi. Perpanjangan tersebut, tertuang dalam surat edaran yang disampaikan oleh Menkes dengan Nomor : SR.02.06/Menkes/573/2018 tentang Waktu Pelaksanaan Kampanye Imunis-asi Measles Rubella (MR) Fase II tertanggal 20 September 2018. Isinya, menindaklanjuti surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/45/2017 tanggal 31 Januari 2017, tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Measles Rubella di Indonesia. Disampaikan&nbsp; bahwa, pertama capaian sampai dengan tanggal 20 September 2018 secara nasional adalah 48,8&nbsp; persen. Kedua, sesuai dengan masukan Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI) cakupan imunisasi yang diyakini mampu memberikan kekebalan kepada&nbsp; masyarakat dan mampu memutus rantai penularan adalah minimal 95% dari sasaran yang ada disetiap wilayah epidemiologis dan atau administrasi&nbsp; pemerintahan.&nbsp; Ketiga, tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan introduksi dan kampanye MR fase belum semuanya dapat diselesaikan secara tuntas; sehingga pencapainnya kurang optimal di beberapa daerah.&nbsp; Mencermati hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh provinsi untuk melanjutkan pelayanan imunisasi MR sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.&nbsp; Dinas Kesehatan&nbsp; di daerah diharapkan, agar&nbsp; dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Serta waktu yang tersisa agar target capaian&nbsp;imunisasi MR sebesar 95% dapat si wujudkan bersama dan merata di seluruh tingkatan administrasi layanan.&nbsp; Dengan keputusan menteri ini, Mimi berharap, agar masyarakat dapat berperan aktif mengikuti imunisasi tersebut. Terlebih lagi, masyarakat tak perlu mengkhawatirkan permasalah halal atau haramnya vaksin ini. Sebab, MUI sendiri sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa, vaksin ini boleh digunakan. "Ini merupakan dukungan. Begitu juga kita sudah melakukan pertemuan dengan Disdik, dinsos dan lainnya. Gubernur, Kemendagri maupun Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian imunisasi ini," ucapnya

Cakupan Imunisasi MR di Riau Masih 28,7 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalsel-terus-yakinkan-masyarakat-untuk-imunisasi-mr-diperpanjang-waktu_m_.jpg" alt="Imunisasi MR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Imunisasi MR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu provinsi yang terendah cakupan imunisasi Measles Rubella (MR) tahap 2. Hingga Kamis (26/9), cakupannya baru menjangkau 38,61 persen dari total anak sasaran di daerah tersebut. Untuk itu, ketika pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan imunisasi MR atau campak rubela itu hingga 31 Oktober 2018, pemerintah daerah (pemda) setempat optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan. Kadinkes Kalsel HM Muslim tak menampik polemik tersebut menjadi salah satu faktor. Polemik itu tak hanya terjadi di Kalsel. Tapi, menjalar hampir ke semua daerah yang melaksanakan vaksin asal India itu di fase II. Untuk mempercepat cakupan pemberikan vaksin Serum Institute Of India (SII) itu, Dinkes Kalsel menggandeng MUI setempat. Muslim berharap pendampingan dari MUI bisa mendorong masyarakat untuk mempersilakan anaknya untuk divaksin MR. &ldquo;Memang ada kenaikan, tapi masih kecil. Ibaratnya masih merangkak,&rdquo; tutur Muslim seperti dilansir dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Jumat (28/9). Dia menyebut cakupan pemberian vaksin MR di Banua masih lamban dan merangkak. Dari target 1.120.522 anak, hingga 27 September baru mencapai 38,13 persen atau 427.527 sasaran. Sementara kabupaten yang cakupannya terendah terdapat Kabupaten Banjar. Persentasenya hanya mencapai 23,09 persen. Hal itu dipicu oleh kultur agama di daerah itu sangat kental. Apalagi ketika berurusan dengan halal dan haram.&nbsp; Sementara, Kabupaten Tabalong menjadi daerah tertinggi cakupan pemberian vaksin MR. Persentasenya mencapai 53,2 persen. Untuk diketahui, Provinsi lain yang rendah cakupan vaksinasi MR-nya juga terjadi di Riau (28,67 persen); Sumatera Barat (28,76 persen); dan Nusa Tenggara Barat (41,6 persen). Secara nasional cakupan vaksinasi MR saat ini masih jauh dari target. Pemerintah menetapkan target di angka 95 persen. Tetapi kondisi terkini capainnya baru 56,15 persen. Atau baru sekitar 17 juta anak dari target 31,9 juta anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa rendahnya capaian <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/20/09/2018/masa-depan-terancam-anak-anak-aceh-diminta-mpu-ikut-imunisasi-mr" target="_blank">vaksinasi MR</a> di sejumlah daerah, dipicu adanya pernyataan dari MUI bahwa vaksin tersebut haram. Padahal MUI telah mengeluarkan fatwa 33/2018. Isinya menegaskan bahwa penggunaan vaksin MR produk dari SII saat ini diperbolehkan atau mubah. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menjelaskan MUI menghimbau kepada masyarakat tidak perlu ragu untuk melaksanakan imunisasi MR kepada anak-anaknya. "Demi melindungi anak-anak kita dari bahaya penyakit yang tidak kita inginkan," katanya di Jakarta kemarin (27/9). MUI juga berpesan kepada kelompok masyarakat yang belum bisa menerima program <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/09/2018/kisah-petugas-imunisasi-mr-yakinkan-orang-tua-memvaksin-anaknya" target="_blank">imunisasi MR</a> untuk tetap bersikap adil dan proporsional. Tidak perlu melakukan upaya provokasi penolakan maupun menyebarkan berita bohong atau fitnah. Provokasi dan penyebaran berita bohong itu dapat menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Zainut menegaskan vaksin MR diperbolehakan MUI karena tiga pertimbangan. Yakni adanya kondisi keterpaksaan serta belum ditemukan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/28/09/2018/partisipasi-rendah-pemerintah-perpanjang-imunisasi-mr-sampai-oktober" target="_blank">vaksin MR</a> yang halal dan suci. Kemudian adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan bisa dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi . "Kebolehan penggunaan vaksin MR produk SII tidak berlaku jika nanti ditemukan vaksi serupa yang suci," jelasnya.

Kalsel Terus Yakinkan Masyarakat untuk Imunisasi MR Diperpanjang Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partisipasi-rendah-pemerintah-perpanjang-imunisasi-mr-sampai-oktober_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemerintah memperpanjang pelaksanaan vaksinasi MR di daerah yang masih rendah partisipasinya hingga 31 Oktober 2018." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemerintah memperpanjang pelaksanaan vaksinasi MR di daerah yang masih rendah partisipasinya hingga 31 Oktober 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target semula dari pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi measles-rubella (MR) alias campak atau campak jerman akan tuntas berakhir pada 30 September. Namun harapan itu belum tercapai, karena ada sejumlah daerah partipasinya sangat rendah. Atas kondisi itu pemerintah memutuskan memperpanjang imunisasi MR hingga 31 Oktober. Mendekati pengujung September, beberapa instansi pemerintah pusat menggelar rapat di Banda Aceh pada Rabu (26/9). Rapat yang membahas nasib <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">vaksinasi MR</a> itu, antara lain, diikuti Pemprov Aceh, MUI Provinsi Aceh, Komisi Fatwa MUI Pusat, Kemenkes, Kemendagri, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), serta perwakilan dari PT Biofarma. Dalam pertemuan terungkap bahwa capaian <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/09/2018/petugas-imunisasi-mr-diintimidasi-32-juta-anak-belum-divaksin" target="_blank">vaksinasi MR</a> terendah ada di Aceh. Di provinsi berjuluk Serambi Makkah itu baru ada 112.602 anak usia 9 bulan sampai 15 tahun yang sudah divaksin. Angka tersebut setara dengan 7,28 persen dari total target vaksinasi MR di Provinsi Aceh. Secara nasional, cakupan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/20/09/2018/masa-depan-terancam-anak-anak-aceh-diminta-mpu-ikut-imunisasi-mr" target="_blank">vaksinasi MR</a> saat ini masih jauh dari target. Pemerintah menetapkan target di angka 95 persen. Namun, capaian terkini baru 56,15 persen. Artinya, itu baru sekitar 17 juta anak dari target 31,9 juta anak. Tidak bisa dimungkiri, rendahnya capaian <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/09/2018/kisah-petugas-imunisasi-mr-yakinkan-orang-tua-memvaksin-anaknya" target="_blank">vaksinasi MR</a> di sejumlah daerah dipicu adanya pernyataan dari MUI bahwa vaksin tersebut haram. Padahal, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 33/2018. Isinya menegaskan bahwa penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) saat ini diperbolehkan atau mubah. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menjelaskan, MUI mengimbau masyarakat tidak perlu ragu untuk melaksanakan imunisasi MR kepada anak-anaknya. "Demi melindungi anak-anak kita dari bahaya penyakit yang tidak kita inginkan," katanya di Jakarta kemarin (27/9). Zainut menegaskan, vaksin MR diperbolehakan MUI karena tiga pertimbangan. Yakni, adanya kondisi keterpaksaan dan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Kemudian, adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan bisa dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. "Kebolehan penggunaan vaksin MR produk SII tidak berlaku jika nanti ditemukan vaksin serupa yang suci," jelasnya. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono menuturkan, untuk daerah-daerah yang pada tahap ini belum mencapai 95 persen, pelaksanaan vaksin MR akan diperpanjang. Mulanya program itu akan selesai pada akhir September. "Sabar, kita tunggu action-nya sampai akhir Oktober, setelah pelaksanaannya diperpanjang," ujarnya. Cakupan imunisasi minimal 95 persen di seluruh wilayah dibutuhkan untuk dapat memutus mata rantai penularan agar terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok). Anung berharap perpanjangan kesempatan waktu pelaksanaan imunisasi MR sampai Oktober dapat dimanfaatkan dengan baik.&nbsp;

Partisipasi Rendah, Pemerintah Perpanjang Imunisasi MR Sampai Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diklaim-lampaui-target-imunisasi-mr-di-jogja-dilakukan-bersama-mui_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pencapaian vaksin measles rubella (MR) untuk wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) diklaim sudah cukup memuaskan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pencapaian vaksin measles rubella (MR) untuk wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) diklaim sudah cukup memuaskan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencapaian vaksin measles rubella (MR) untuk wilayah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/09/2018/diduga-keracunan-soto-puluhan-warga-jogja-dilarikan-ke-rumah-sakit" target="_blank">Daerah Istimewa Jogjakarta </a>(DIJ) diklaim sudah cukup memuaskan. Bahkan secara keseluruhan, angkanya sudah melebihi target, yakni di atas 95 persen pada 2017 silam. Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajun Setyaningastutie mengatakan, tingginya angka imunisasi di wilayahnya tersebut tidak lepas dari gencarnya sosialisasi imunisasi pada 2017 silam. "Tahun lalu sudah di atas target. Mudah-mudahan DIJ tahun ini bisa tetap mencakup tinggi itu," katanya, saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (21/9). Pencapaian pemberian vaksin tersebut, imbuhnya merata. Kabupaten Kulon Progo sebesar 99,1 persen, Bantul 98,3 persen, Gunungkidul 99,3 persen, Sleman 98,3 persen dan Kota Jogjakarta dengan 98,2 persen. Meski sudah melampaui target, pihaknya tidak menampik masih adanya penolakan segelintir pihak terhadap pemberian vaksin imunisasi. Hal tersebut terjadi lantaran minimnya informasi yang didapatkan.  "Kalau kami dari dinas kesehatan jelas data sudah bicara. Bahwa kalau<a href="https://www.jawapos.com/features/18/09/2018/menilik-jejak-simulasi-hidup-seniman-jogja-di-planet-merah-bagian-i" target="_blank"> imunisasi ini tidak tercapai</a>, ada masalah besar yang ada di depan kita nanti. Sekitar 10 tahun lagi, kalau anak itu berkembang dan menjadi dewasa tapi tidak mempunyai kemampuan kan sangat menyedihkan," katanya. Dalam sosialisasi mengenai pentingnya vaksin imunisasi ini, dijadwalkan akan dilakukan pada November mendatang. Serta melibatkan lintas sektor, dari mulai ustad, hingga perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Supaya memahami maksud dan tujuan, kenapa to imunisasi ini harus dilakukan. Perkara halal dan haramnya kami menggandeng MUI, tokoh agama untuk memberikan penjelasan ini," pungkasnya.

Diklaim Lampaui Target, Imunisasi MR di Jogja Dilakukan Bersama MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-depan-terancam-anak-anak-aceh-diminta-mpu-ikut-imunisasi-mr_m_.jpg" alt="MPU Aceh menyerukan anak-anak di Tanah Rencong untuk mengikuti imunisasi MR. Sebab hingga kini cakupan imunisasi MR di Aceh paling rendah se-Indonesia yakni 6 persen." width="100%">
<figcaption>MPU Aceh menyerukan anak-anak di Tanah Rencong untuk mengikuti imunisasi MR. Sebab hingga kini cakupan imunisasi MR di Aceh paling rendah se-Indonesia yakni 6 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak-anak Aceh dihadapkan dengan kerentanan terkena rubela. Virus itu akan mengancam pertumbuhan dan masa depan generasi penerus di Bumi Rencong tersebut. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membuat keputusan penting yang meminta anak-anak harus mengikuti imunisasi measles-rubella (MR). Keputusan itu diambil setelah mereka melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kemarin (19/9). "Berdasar penelitian para ahli, dokter, dan dinas kesehatan, ini dalam kondisi darurat. Karena itu, masyarakat harus membawa anak mereka untuk mengikuti program <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">imunisasi MR</a>," tegas Ketua MPU Aceh Muslim Ibrahim. MPU Aceh tidak menampik hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksin MR mengandung zat haram. Namun, di sisi lain, ada penelitian dari beberapa ahli bahwa dampak <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/19/09/2018/anaknya-tertular-rubela-nursiah-jangan-katakan-vaksin-itu-haram" target="_blank">campak rubela</a> termasuk kategori darurat. Karena itu, rekomendasi penelitian tersebut mendesak adanya pencegahan lewat imunisasi vaksin MR. Karena kondisi darurat tersebut, MPU Aceh merestui pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/09/2018/saya-sedih-masih-banyak-yang-menolak-vaksinasi-mr" target="_blank">imunisasi MR</a>. "Ada ancaman kehilangan nyawa jika tidak dilakukan. Jika sudah begini, bangkai babi sekalipun boleh kita makan agar keadaan darurat itu hilang," katanya sebagaimana dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group). Meski begitu, Muslim meminta pemerintah tetap mengupayakan adanya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/09/2018/dapat-penjelasan-dari-mpu-pemda-aceh-lanjutkan-vaksinasi-mr" target="_blank">vaksin MR</a> yang tidak mengandung zat haram bagi umat Islam. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari penolakan seperti yang terjadi saat ini. Dengan keluarnya restu dari MPU Aceh tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh akan menjalankan program yang sempat dihentikan di Bumi Serambi Makkah tersebut. Hanya, Pemprov Aceh menegaskan, imunisasi MR itu tidak diwajibkan. Mereka menegaskan tidak boleh ada pemaksaan dalam program tersebut. "Bila ada orang tua yang tidak berkenan anaknya disuntik vaksin MR, jangan dipaksa. Tapi, tetap harus ada sosialisasi terus-menerus tentang bahaya campak rubela tersebut," tegas Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Wiratmadinata. Sejauh ini, cakupan program imunisasi MR di Aceh merupakan yang terendah di Indonesia. Sampai saat ini, di antara sekitar 1,5 juta anak di Aceh, baru 6,88 persen yang sudah mendapat imunisasi MR. Capaian itu rendah lantaran Plt gubernur Aceh menghentikan program tersebut. Nah, dengan restu dari MPU Aceh itu, capaian imunisasi diharapkan meningkat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Aceh pun langsung bergerak. Mereka mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kepala dinas kesehatan di kota/kabupaten di Aceh untuk kembali menggelorakan sosialisasi dan suntik vaksin MR. "Hari ini segera saya buat surat instruksi tersebut," tegas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aceh menyambut gembira dilanjutkannya kembali imunisasi MR di Aceh. Selama ini, mereka memang sangat getol mendorong pelaksanaan kembali imunisasi MR. Sebab, IDAI menilai, masa depan anak-anak Aceh sangat terancam dengan tidak dilaksanakannya imunisasi tersebut. "Syukur alhamdulillah, program penyelamatan anak-anak Aceh ini dilanjutkan. Kami dokter anak di Aceh akan men-support program ini di daerah-daerah," ujar Ketua IDAI Aceh Herlina Dimiati.&nbsp;

Masa Depan Terancam, Anak-anak Aceh Diminta MPU Ikut Imunisasi MR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anaknya-tertular-rubela-nursiah-jangan-katakan-vaksin-itu-haram_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pemerintah akan memperpanjang pelaksanaan vaksinasi MR untuk wilayah luar Jawa dan Bali." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pemerintah akan memperpanjang pelaksanaan vaksinasi MR untuk wilayah luar Jawa dan Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bakal memperpajang pelaksanaan vaksinasi Measles-Rubella (MR) tahap kedua untuk anak-anak di luar Jawa-Bali. Pasalnya hingga kini pencapaiannya baru 60 persen. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/09/2018/dapat-penjelasan-dari-mpu-pemda-aceh-lanjutkan-vaksinasi-mr" target="_blank">Nanggroe Aceh Darussalam</a> merupakan provinsi dengan cakupan vaksinasi MR paling sedikit. Hanya 7 persen. Wabah rubela dan campak tentu menghantui. Salah seorang warga Lhokseumawe, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">Aceh</a>, Nursiah, tak pernah mengira bahwa anak keduanya, Syakila, harus menderita rubela. Perempuan 47 tahun itu tertular rubela saat hamil. Akibat penyakit itu, pertumbuhan Syakila yang saat ini berusia 7 tahun tak sama dengan anak sebayanya. Nursiah bersama putrinya datang ke acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Selasa (18/9). "Harapan saya kepada ibu-ibu atau yang anti&shy;vaksin, tolong jangan mengatakan vaksin itu tidak benar, haram. Bagaimana kalau Ibu-Ibu sendiri mengalami?" tuturnya. Lebih lanjut Nursiah menceritakan awal mula dirinya tertular rubela saat kehamilannya berusia 2 bulan. "Hamil enam bulan, saya rutin ke dokter kandungan. Tapi, dokter bilang tidak ada apa-apa, mungkin karena USG tidak bisa membacanya," imbuhnya. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, memberikan imunisasi tidak gampang. Sebab, ada 70 juta anak yang diimunisasi. Selain itu, kondisi geografis Indonesia beragam. Dia mengatakan, jika cakupan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/09/2018/saya-sedih-masih-banyak-yang-menolak-vaksinasi-mr" target="_blank">imunisasi MR</a> turun, bisa timbul wabah. Nila mencontohkan kasus di Asmat, Papua.

Anaknya Tertular Rubela, Nursiah: Jangan Katakan Vaksin Itu Haram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-vaksin-rubella-jokowi-ini-demi-kebaikan-masyarakat_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/sports/15/09/2018/jokowi-berharap-tenis-meja-dan-bulutangkis-jadi-tambang-emas" target="_blank">Presiden Joko Widodo </a>(Jokowi) menginginkan agar pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR) bisa berjalan dengan baik di seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, pemberian vaksin tersebut demi kebaikan masyarakat dan juga generasi muda.  "Vaksin Rubella ini demi kebaikan masyarakat, demi anak-anak kita, demi kebaikan generasi muda ke depannya," tegasnya di sela melihat langsung persiapan para <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/09/2018/tinjau-latihan-atlet-asian-para-games-jokowi-targetnya-16-emas" target="_blank">atlet Asian Para Games</a> (APG) di Hartono Trade Center (HTC) Solo Baru, Sukoharjo, Sabtu (15/9). Jokowi juga mengungkapkan bahwasanya, program imunisasi ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia sepenuhnya. Dan tidak ada kepentingan lain di balik pelaksanaan imunisasi ini.  Maka dari itu, imunisasi Rubella ini diharapkan bisa dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Mengingat, pentingnya pemberian vaksin MR terhadap anak demi masa depan mereka. "Ini bukan untuk siapa-siapa," kata <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/tak-ada-malaadministrasi-pemkot-solo-siap-gusur-belasan-warga-jebres" target="_blank">mantan Wali Kota Solo</a> tersebut. Seperti diketahui, pemberian vaksin Rubella ini tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada beberapa daerah yang enggan untuk menyukseskan program imunisasi rubella tersebut. Padahal, Rubella cukup berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya bagi anak saja, tetapi juga bisa mengancam ibu hamil. Hal ini karena janin yang terinfeksi rubella bisa melahirkan anak dengan kecacatan. Keengganan masyarakat atau orang tua untuk ikut program imunisasi ini salah satunya disebabkan karena adanya kandungan babi di dalam vaksin tersebut. Sehingga, muncul anggapan bahwa vaksin tersebut haram diberikan.

Soal Vaksin Rubella, Jokowi: Ini demi Kebaikan Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksinasi mr

Berita Terkini

Vaksinasi MR di Jawa Timur Sudah 100 Persen, tapi Belum Merata

Sudah Direkomendasi MUI, Masih Saja 62 Ribu Anak Belum Mau Divaksin

Sudah Direkomendasi MUI, Masih Saja 62 Ribu Anak Belum Mau Divaksin

Cakupan Imunisasi MR di Riau Masih 28,7 Persen

Kalsel Terus Yakinkan Masyarakat untuk Imunisasi MR Diperpanjang Waktu

Partisipasi Rendah, Pemerintah Perpanjang Imunisasi MR Sampai Oktober

Diklaim Lampaui Target, Imunisasi MR di Jogja Dilakukan Bersama MUI

Masa Depan Terancam, Anak-anak Aceh Diminta MPU Ikut Imunisasi MR

Anaknya Tertular Rubela, Nursiah: Jangan Katakan Vaksin Itu Haram

Soal Vaksin Rubella, Jokowi: Ini demi Kebaikan Masyarakat

Download Aplikasi JawaPos.com