<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/menkes-budi-gunadi-sadikin-antara.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi menghapuskan ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Artinya, pelaksanaan vaksinasi yang sebelumnya akan digelar di Kimia Farma dengan menetapkan biaya resmi dibatalkan. Diketahui, sebelumnya vaksinasi Covid-19 berbayar digulirkan pemerintah melalui Kimia Farma dalam program vaksinasi Gotong Royong Individu.  Semula Kimia Farma akan mulai menjual vaksin secara perorangan saat 12 Juli lalu seharga Rp 879.140. Namun akhirnya pelaksanaan ditunda dan kini resmi dibatalkan.  Dalam keterangan resmi Kemenkes, Senin (9/8), Permenkes pembatalan tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021. Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang mana dalam ketentuan ini memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema Vaksinasi Gotong Royong.  Artinya dengan perubahan ini, maka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap sama dengan mekanisme sebelumnya, yakni diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Vaksinasi Nasional COVID-19 dan Program Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan. Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan hanya menggunakan vaksin Sinopharm dengan sasaran sekitar 7,5 juta penduduk usia diatas 18 tahun.  Hal tersebut berbeda dengan Program Vaksinasi Nasional Covid-19 gratis yang menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Novavax dengan sasaran lebih dari 200 juta penduduk usia diatas 12 tahun. Semuanya demi menggenjot herd immunity atau kekebalan kawanan.

Sempat Jadi Polemik, Menkes Resmi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/VideoCapture_20190413-155641.jpg" alt="AHY. Aryo Mahendro" width="100%">
<figcaption>AHY. Aryo Mahendro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Annisa Pohan istri Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk salah satu figur yang menolak adanya vaksin berbayar. Meski sempat ramai dan menuai pro dan kontra di sosial media, namun pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan ada komersialisasi vaksin.  Annisa sebelumnya menilai, wacana vaksinasi berbayar ini sempat membuat gelisah para ibu rumah tangga. Sebab, harga yang dipatok terbilang tidak murah. Dalam sebuah sesi tanya jawab di live Instagram-nya @annisayudhoyono, ia pun menyebut vaksin seharusnya gratis.  "Kalau alasannya untuk herd immunity, silakan menggunakan Kimia Farma atau apotek lain, tapi gratis untuk rakyat," ujar Annisa, Jakarta, (17/7).  Ia pun sempat mempertanyakan mengapa vaksin harus berbayar. Kenapa tidak digratiskan sampai vaksin merata kepada masyarakat di Indonesia. Kemudian, Annisa juga menyebutkan Kimia Farma juga seharusnya dapat memiliki sumbangsih kepada negara dengan membantu mendistribusikan vaksin bukan justru menjual vaksin.  "Semacam di negara Amerika, program vaksinasinya sangat mudah, kita tinggal datang ke apotek manapun bahkan milik swasta cukup bawa ID (KTP) gratis, mudah, cepat dan di mana saja ada, jadi enggak perlu ribet," kata dia.  Menurutnya, Indonesia bisa mencontoh Amerika Serikat (AS) untuk program vaksinasi gratis yang menurutnya mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah sendiri sebelumnya mempertimbangkan dan menampung aspirasi hingga akhirnya membatalkan vaksin berbayar.  Lantas, pada Jumat 16 Juli 2021, Pernyataan Presiden Jokowi mengenai pembatalan wacana tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Pramono dalam keterangannya.  "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Pramono dalam keterangannya.  Karena itu, kata Pramono, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.

Annisa Pohan Ajak Pemerintah Lihat Model Vaksinasi Covid-19 di AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ELV_1716.jpg" alt="Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada remaja di Jakarta, Rabu (14/7/2021). Pemerintah menargetkan dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap 26,7 juta anak-anak dan remaja, sementara hingga Selasa (13/7) vaksinasi untuk anak-anak dan remaja tela" width="100%">
<figcaption>Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada remaja di Jakarta, Rabu (14/7/2021). Pemerintah menargetkan dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap 26,7 juta anak-anak dan remaja, sementara hingga Selasa (13/7) vaksinasi untuk anak-anak dan remaja tela</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah polemik vaksinasi gotong royong individu berbayar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memutuskan vaksinasi berbayar dibatalkan. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19. Sikap mantan gubernur DKI tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta kemarin (16/7).  ”Setelah mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksinasi berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan dan dicabut,” jelasnya.  Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi Covid-19 akan tetap menggunakan mekanisme yang berjalan selama ini. Yakni, gratis bagi seluruh masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/07/2021/perpanjang-ppkm-perketat-penyekatan/">Perpanjang PPKM, Perketat Penyekatan</a>  Sementara itu, vaksinasi gotong royong tetap berjalan seperti biasa. Mekanismenya adalah perusahaan yang menanggung seluruh vaksinasi bagi karyawan. Pramono menegaskan, Jokowi menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajaran di kabinet agar memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

Sense of Crisis, Vaksinasi Berbayar Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/derasnya-aliran-modal-asing-masuk-tanda-perekonomian-mulai-bangkit_m_.jpg" alt="Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Perusahaan BUMN dibidang farmasi yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk akan mengadakan vaksin gotong-royong individu yang bertujuan untuk percepatan vaksinasi nasional dan mempercepat kekebalan tubuh secara komunal (herd immunity).  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan vaksin berbayar merupakan kebijakan yang sangat tidak adil. Sebab, hal tersebut akan memicu ketimpangan akses vaksin di masyarakat.  “Vaksin berbayar adalah kebijakan paling tidak adil. Kebijakan ini akan memicu terjadi ketimpangan akses vaksin di masyarakat,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (12/7).  Nantinya, kata Bhima, malah akan menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Sebab, akan muncul anggapan publik bawah keberpihakan jaminan kesehatan hanya diperuntukan untuk masyarakat mampu.  “Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran,” ungkapnya.  Kebijakan itu, kata Bhima, anak menambahkan ketimpangan antara kaya dan miskin akan semakin lebar. Ia berharap pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut karena sangat tidak tepat disaat bencana pandemi belum mereda di Indonesia.  “Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yang tidak tepat disaat bencana pandemi,” pungkasnya.

Ada Vaksin Berbayar, Pengamat: Ketimpangan Kaya Dan Miskin Makin Lebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Layanan-mobil-vaksin-COVID-19-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Vaksin Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Salah satu yang menerapkannya adalah Kimia Farma.  Mengenai hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pun mempertanyakan hal tersebut. Khususnya kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  "Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin," jelas dia, Minggu (11/7).  Dia juga mempertanyakan apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat. Pasalnya, keputusan tersebut sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri.  "Apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?," tanya dia.  Kamrussamad pun mengingatkan bahwa konstitusi UUD 1945 adalah mewajibkan untuk melindungi segenap rakyatnya. Bukan malah menyengsarakan rakyatnya sendiri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/06/2021/vaksinasi-gotong-royong-ditarget-mulai-awal-juli/">Vaksinasi Gotong Royong Ditarget Mulai Awal Juli</a>  Sebagai informasi, PT Kimia Farma Tbk membuka layanan vaksinasi berbayar mulai besok yang berada di sejumlah klinik, yakni dari KF Pulo Gadung, KF Senen dan KF Blok M (Jakarta), KF Supratman (Bandung), KF Citarum (Semarang), KF Sukoharjo (Solo), KF Sedati (Surabaya) dan KF Batubulan (Bali).

Vaksinasi Berbayar, Kamrussamad: Meningkatkan Penderitaan Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kasus_tinggi_1.jpg" alt="BEBAS COVID-19: Stiker tanda telah menjalani tes rapid antigen dipasanga di rumah warga di Kampung Tangguh Jaya Sunter, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BEBAS COVID-19: Stiker tanda telah menjalani tes rapid antigen dipasanga di rumah warga di Kampung Tangguh Jaya Sunter, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program vaksinasi gotong royong mulai bergulir. Namun, masih ada pelaku usaha yang menganggap harga per dosisnya relatif mahal.  Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyatakan, harga vaksin tersebut relatif memberatkan pengusaha mikro dan kecil. ”Kemahalan bagi pengusaha UMKM (usaha menengah, kecil, dan mikro). Akhirnya lebih memilih untuk menerapkan protokol kesehatan saja,” ujarnya.  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga telah memprediksi bahwa vaksinasi gotong royong berpotensi menimbulkan celah ketimpangan antara perusahaan besar dan usaha kecil. ”Jangankan beli vaksin, untuk mempertahankan karyawan, menggaji, dan bayar THR saja, pengusaha UMKM mengalami kesulitan. Pemerintah harus mengawasi ketat. Jangan sampai nanti gaji karyawan dipotong,” katanya.  Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menilai harga per dosis yang sekarang tidak bersahabat bagi UMKM. Sebab, setiap orang butuh Rp 879.140 untuk memperoleh dua kali suntikan. ”Hampir Rp 1 juta untuk dua kali suntikan itu memberatkan UMKM,” jelas Netty dalam keterangannya kemarin (19/5).  Secara terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berpendapat berbeda. Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyatakan bahwa harga vaksin gotong royong sudah sesuai dengan survei kemampuan pengusaha yang mendaftarkan diri dalam program tersebut. ”Sebanyak 78 persen dari total perusahaan yang mendaftar sudah menyetujui harga satu dosis vaksin gotong royong di bawah Rp 500 ribu,” ungkapnya kemarin.  Berdasar keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), harga vaksin Sinopharm dalam program vaksinasi gotong royong mencapai Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp 117.910.  Pemerintah memilih terus menggenjot vaksinasi Covid-19 program pemerintah dan gotong royong. Salah satu yang digarisbawahi adalah ketersediaan vaksin yang kini memang menjadi rebutan banyak negara.  Kemarin Presiden Joko Widodo berkunjung ke Riau dan Kepulauan Riau. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah melihat vaksinasi massal di lokasi tersebut. Jokowi menuturkan bahwa pihaknya akan mengirimkan alokasi vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau. ”Diharapkan, kita segera mencapai kekebalan komunal dan persebaran Covid-19 di Provinsi Riau ini bisa ditekan serendah-rendahnya,” tuturnya.  Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya sudah berkomitmen melakukan pengadaan vaksin. Di antaranya, Sinovac (sampai November 2021) berjumlah sekitar 147 juta dosis, Novavax (semester kedua) sekitar 50 juta dosis, lalu GAVI Covax (sistem multilateral, sampai Desember 2021) 54 juta dosis, dan AstraZeneca (sampai Desember 2021) ditargetkan 20 juta dosis. ”Rencananya, pengadaan 50 juta dosis Pfizer juga dilakukan pada semester kedua. Selain itu, ada tambahan vaksin bilateral dari GAVI Covax sebanyak 60 juta dosis dan vaksin gotong royong (Sinopharm) direncanakan 15 juta dosis,” papar pria yang juga menjabat Menko Perekonomian tersebut.  Airlangga menyebutkan, pada Juli–Agustus mendatang, total akumulatif vaksin yang diadakan adalah 140 juta dosis. Pelaksanaan vaksinasi di luar lansia (penduduk berusia 18–59 tahun) akan disesuaikan dengan tahapan, jumlah, beserta daerahnya.  Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelaku UMKM tetap memiliki opsi untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah secara gratis. ”Pelaku UMKM memiliki dua opsi, ingin ikut berkontribusi dalam vaksinasi gotong royong atau ikut program vaksinasi pemerintah yang gratis,” ujarnya.  Erick menjelaskan, pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, tidak pernah meminta atau memaksa UMKM ikut vaksinasi berbayar. Sebab, sudah ada program vaksinasi gratis bagi pelaku UMKM. Dia menegaskan, pada prinsipnya, seluruh masyarakat berhak mendapatkan vaksin secara gratis. Namun, karena jumlah vaksin terbatas, ada prioritas penerima vaksin seperti dokter, perawat, dan sebagainya. ”Makanya, ada inisiatif vaksinasi gotong royong dari Kadin Indonesia. Para pengusaha nasional ingin berpartisipasi mempercepat vaksinasi melalui biaya mandiri perusahaan masing-masing kepada karyawannya,” ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/29/07/2020/vaksin-covid-19-berencana-dijual-seharga-rp-720-ribu-per-paket/">Vaksin Covid-19 Berencana Dijual Seharga Rp 720 Ribu Per Paket</a>  Netty menyarankan, sebaiknya ada sistem subsidi untuk pemberian vaksin bagi pelaku UMKM. Dengan begitu, mereka bisa mengikutkan SDM-nya (sumber daya manusia) lewat program vaksinasi gotong royong. Apalagi, menurut Netty, UMKM memiliki peranan penting dalam kembali menggerakkan roda perekonomian.  Selain itu, dia mengingatkan pemerintah agar betul-betul mengawasi pemberian vaksin gotong royong ini di lapangan. Sebab, dikhawatirkan ada pelaku usaha yang membebankan biaya program tersebut kepada pegawai. ”Jangan sampai hak-hak pekerja dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksinasi skema gotong royong,” tegasnya.

Pemerintah Tidak Memaksa UMKM Ikut Vaksinasi Berbayar