<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/RPH-PMK.jpg" alt="DISEMPROT: Petugas menyemprot salah satu rumah potong hewan di Banyuwangi. Upaya itu mencegah persebaran wabah PMK. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>DISEMPROT: Petugas menyemprot salah satu rumah potong hewan di Banyuwangi. Upaya itu mencegah persebaran wabah PMK. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaksanaan vaksinasi pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak segera dimulai. Sesuai rencana, di tahap awal, 1 juta vaksin telah dialokasikan pemerintah pusat untuk Jatim.  Jelang dimulainya program tersebut, sejumlah persiapan sudah dilakukan Pemprov Jatim. Salah satunya, memastikan personel yang bakal terlibat dalam vaksinasi.  Sekretaris Dinas Peternakan (Disnak) Jatim Aftabuddin menyatakan, tahap persiapan itu mulai dilakukan. Untuk fase awal, pemprov mengundang seluruh stakeholder yang terlibat dalam vaksinasi nanti. Mulai perwakilan disnak kabupaten kota, perusahaan ternak, hingga paguyuban peternak. ’’Untuk koordinasi vaksinasi,’’ paparnya.  Mereka akan terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi. Terutama soal pendataan dan penandaan. Sesuai rencana, nanti tiap hewan ternak yang telah divaksin ditandai.  Selain itu, yang disiapkan adalah para vaksinator. Afta memaparkan, disnak akan meminta bantuan kepada tenaga dari fakultas kedokteran hewan di tiga kampus. Yakni, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan UWK Surabaya. Untuk jumlah personel, masih akan dibahas.  Di sisi lain, DPRD Jatim juga memberikan atensi terhadap rencana vaksinasi tersebut. Anggota Komisi B Daniel Rohi meminta percepatan penanganan wabah PMK segera digulirkan. Sebab, setelah menetapkan status darurat PMK, gubernur juga telah membentuk satuan tugas. ’’Gugus tugas inilah yang perlu bergerak cepat,’’ paparnya.  Bukan hanya itu, kata Rohi, yang juga perlu segera dipersiapkan adalah penentuan lokasi vaksinasi. Sebab, saat ini hampir seluruh wilayah Jatim sudah terkena wabah PMK. ”Mana yang parah, mana yang bebas, ditentukan saja sesuai dengan pertimbangan medis,’’ katanya.  Saat ini seluruh peternak di Jatim mengeluh lantaran sapi-sapi mereka bergelimpangan terkena virus. Kondisi itu membuat mereka terus merugi. Padahal, di saat seperti ini, mereka sebenarnya sedang menunggu hasil panen. Sebab, sebentar lagi Hari Raya Kurban.  Berdasar data terakhir, wabah PMK terus bertambah di Jatim. Dalam sehari saja, ada pertambahan 5.352 kasus hewan ternak yang terpapar penyakit tersebut. Dengan perincian, 4.039 sapi dinyatakan sakit, 7 ekor mati, dan 86 ekor terpaksa dipotong.

Vaksinasi PMK di Jawa Timur Libatkan Tiga Perguruan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/kandang-sapi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ada kabar gembira bagi pelaku usaha ternak dan masyarakat yang tengah resah akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Jatim. Pemprov memastikan program vaksinasi segera bergulir.  Jawa Timur resmi memperoleh jatah vaksin dari pemerintah pusat. Pada tahap awal, sebanyak 1 juta dosis vaksin PMK akan didistribusikan ke seluruh wilayah terdampak.  Sekretaris Dinas Peternakan (Disnak) Jatim Aftabuddin menjelaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan kuota vaksin PMK di tiap daerah yang dilanda wabah PMK.  ”Jatim mendapat jatah 1 juta dosis. Baru sebagian,” katanya, Selasa (14/6).  Dia menjelaskan, seluruh vaksin tersebut akan didistribusikan secara bertahap. Teknisnya akan ditangani langsung oleh tim Kementan. ”Termasuk lokasi-lokasi mana yang menjadi sasaran vaksinasi,” jelasnya.  Pemprov berharap pelaksanaan vaksinasi tersebut bisa mengatasi wabah PMK yang hingga kini masih menyebar di seluruh wilayah di Jatim.  Hingga awal pekan ini, kasus PMK di Jatim memang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Total sudah ada 62.095 kasus yang ditemukan. Sebanyak 53.125 ekor sapi di antaranya masih terjangkit wabah tersebut. Sementara itu, 8.551 ekor dinyatakan sembuh. Selebihnya mati. Ada pula yang dipotong paksa.  Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim Muthowif menjelaskan, alasan pemotongan paksa itu sederhana. ”Banyak peternak yang khawatir dengan kondisi kesehatan sapi mereka. Karena sakitnya parah dan belum mati, akhirnya disembelih dulu,” katanya.  Selain itu, saat ini muncul fenomena lain. Begitu ada sapi yang bergejala sakit, para peternak langsung menjualnya meskipun belum divonis terjangkit PMK. ”Tentu dengan harga lebih murah. Sebab, yang dijual adalah sapi dalam kondisi sakit,” paparnya.  Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia (Aspednak) Isa Ansori membenarkan makin murahnya sapi yang dijual ke pasar oleh peternak. Misalnya, sapi limosin yang harga jualnya per ekor biasanya Rp 40–50 juta. Kini bisa dilepas tinggal Rp 20 juta per ekor. ”Turun sangat jauh,” paparnya.  Kondisi jual rugi oleh peternak itu makin masif selama dua minggu belakangan ini. Tepatnya, setelah kasus PMK terus merebak di berbagai wilayah. Harga sapi anjlok itu terjadi di wilayah Gresik, Lamongan, Jombang, dan Tuban.  Bahkan, di sejumlah wilayah, saat ini sudah tidak ada stok sapi lagi di pasaran. Itu terjadi seiring dengan makin ketatnya pembatasan pengiriman ternak. Akibatnya, saat ini mayoritas peternak atau pedagang tidak memiliki stok hewan ternak untuk kebutuhan harian maupun persiapan Idul Adha.

Satu Juta Dosis di Tahap Awal, Vaksinasi PMK di Jatim Segera Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KEMENTAN-0110-A.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)</figcaption>
</figure>Jenis Virus Diketahui, Diduga Berasal dari India  JawaPos.com – Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak, khususnya sapi, semakin luas. Data terbaru per 22 Mei menyebutkan, kasus PMK ditemukan di 82 kabupaten/kota di 16 provinsi. Jumlah kasus tidak kurang dari 13 ribu ekor hewan ternak yang tertular.  Persoalan PMK tersebut dibahas dalam rapat antara Komisi IV DPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta kemarin (23/5). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPR Sudin mencecar jajaran Kementan soal awal mula masuknya PMK ke Indonesia. ’’Asal muasalnya dari India kan?’’ kata Sudin.  ’’Iya, Pak,’’ jawab Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah. Mendengar jawaban tersebut, Sudin mengatakan bahwa semua pihak, termasuk Kementan, harus jujur. ’’Jangan lari ke sana kemari,’’ kata dia.  Sudin menyatakan, selama seminggu terakhir dirinya tidak bisa tidur memikirkan kasus PMK yang kembali mewabah di Indonesia. ’’Saya ingin tahu asalnya dari mana. Jujur saja dari India,’’ tandasnya.  Nasrullah menuturkan, memang benar ditemukan kasus PMK di India pada 2021. Tetapi, sampai saat ini investigasi Kementan masih berjalan. Karena itu, secara resmi belum dinyatakan bahwa virus PMK yang sekarang kembali merebak di Indonesia berasal dari India.  Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sudah menemukan serotipe atau jenis virus PMK yang kini mewabah di Indonesia. Dia menjelaskan, jenis virus PMK yang beredar di Indonesia adalah O/ME-SA/Ind-2001 e.  ’’Kami konsentrasi menyiapkan vaksinnya,’’ katanya. Dia berharap, dalam beberapa bulan ke depan, vaksin PMK yang sesuai dengan jenis virus di Indonesia bisa segera diproduksi. Selanjutnya dapat langsung dilakukan vaksinasi kepada hewan-hewan ternak yang sehat. Syahrul memiliki target sebelum Agustus 2022 vaksin PMK sudah bisa diproduksi.  Syahrul mengingatkan, ternak yang terinfeksi PMK tidak menulari manusia. Dengan pengolahan yang benar, daging hewan ternak yang terinfeksi PMK juga aman dikonsumsi. Khusus bagian tubuh yang luka akibat infeksi virus tersebut harus langsung dimusnahkan.  Dia mengatakan, data per 17 Mei menyebutkan, penyakit PMK sudah menyebar ke 52 kabupaten/kota di 15 provinsi. Jumlah hewan ternak yang terinfeksi mencapai 13.965 ekor. Provinsi Jawa Timur adalah wilayah dengan jumlah kabupaten/kota terdampak paling banyak. Yaitu, mencapai 15 kabupaten/kota. Disusul Jawa Tengah dengan 12 kabupaten/kota.  Syahrul juga menyampaikan strategi menghadapi Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dia menjelaskan, total pemotongan hewan kurban pada 2021 mencapai 1,6 juta ekor. Proyeksi pemotongan hewan kurban tahun ini 1,722 ekor. Syahrul mengatakan, ketersediaan 1,731 juta ekor hewan kurban berasal dari luar daerah zona merah kasus PMK.  Selain itu, akan dilakukan sosialisasi PMK kepada pedagang hewan kurban oleh seluruh dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian juga disiapkan petunjuk teknis pedoman pemotongan hewan kurban di tengah wabah PMK.

Kementan Kebut Riset Vaksin PMK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menuturkan bahwa penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak perlu ditangani secara serius. Sebab, hal ini berujung pada kematian hewan ternak yang tentunya merugikan para peternak hewan.  Terkait hal ini, pihaknya telah menemukan serotipe virus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia dengan kode O/ME-SA/Ind-2001/e. Kementan melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya pun tengah membuat vaksin untuk virus PMK.  "Pusvetma buat vaksin ditargetkan selesai 4 bulan atau sebelum Agustus 2022. Selanjutnya akan dilakukan vaksinasi masalah oleh populasi ternak yang berpotensi kena PMK," jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (23/5).  Adapun sebelumnya, vaksin juga pernah dibuat pada tahun 1990, dengan adanya serotipe (sel bakteri pembentuk kekebalan tubuh) vaksin ini dapat diproduksi di dalam negeru. "Kita boleh impor dari India misalnya, atau darimana, tapi misal serotipe berbeda, kita tambah virus masuk ke dalam sini, ini perlu penelitian serius yang melibatkan kita semua," serunya.  "Walaupun dibutuhkan jangka waktu, oleh karena jangka waktu yang ada ini, kita harus hunting di bank vaksin, apakah sudah sesuai serotipe yang sudah kita temukan. Mereka yakin bisa (buat vaksin), memang ada teknis yang dibutuhkan, perlu dilakukan penambahan," sambung Syahrul.  Ia juga menjamin bahwa tidak ada impor-impor vaksin. Pasalnya, terdapat sejumlah negara yang telah menawarkan vaksin tersebut ke Indonesia untuk menyelesaikan rantai penyakit tersebut.  "Yang kami jamin, tidak ada jual-jual vaksin dari luar karena udah banyak yang nawarin, kayak covid kemarin. Kita bilang tidak, kita bisa buat kok," tutupnya.

Vaksin PMK Selesai Agustus Ini, Mentan Jamin Tak Akan Impor