<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/capaian-mr-masih-42-persen-dinkes-riau-akui-masih-ada-penolakan_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cakupan imunisasi Measles dan Rubella (MR) di Provinsi Riau masih tergolong rendah. Sebab, dari 95 persen target yang harus dicapai, hingga saat ini Riau baru mencapai 42 persen saja. Rendahnya angka itu, disebabkan masih adanya penolakan dari masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, pemberian vaksin MR yang dimulai sejak 1 Agustus 2018, seharusnya sudah berakhir pada 31 Oktober 2018. Tetapi oleh Kementerian Kesehatan, diberikan perpanjangan waktu hingga akhir tahun 2018. "Tetap berjalan sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan sampai tiga puluh satu Desember. Kita sudah di angka empat puluh dua persen. Mudah-mudahan bisa mengejar target sesuai dengan yang ditetapkan sembilan puluh lima persen," kata Mimi, Minggu (11/11). Diakui Mimi, rendahnya cakupan MR ini disebabkan masih adanya polemik yang berkembang di tengah masyarakat, terkait fatwa kehalalan bahan baku vaksin tersebut.&nbsp; Padahal, seharusnya hal tersebut tak usah dipermasalahkan lagi. Karena MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa Nomor 30 Tahun 2018 tentang vaksin MR yang menyatakan bahwa, vaksin tersebut boleh diberikan kepada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu takut lagi. Justru jika tidak memvaksin anak mereka, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk kesehatan anak akibat infeksi virus MR. "Penolakan dari masyarakat masih ada, tetapi bagaimanapun juga kita berusaha dan berupaya untuk memberikan informasi bagaimana dampaknya apabila tidak di imunisasi anak-anak tersebut," sebutnya. Adapun upaya yang sudah dilakukan agar imunisasi ini dapat menyasar 1.955.659 anak di Riau adalah dengan melakukan berbagai inovasi. Mulai dari melakukan sweeping ke sekolah-sekolah dasar hingga mengadakan seminar mengenai bahayanya dampak virus MR ini. "Jadi, nanti upayanya kita akan melakukan kegiatan seperti di kabupaten/kota diminta untuk berinovasi. Bagaimana mensweeping anak-anak yang berusia sembilan bulan hingga lima belas tahun agar bisa dilakukan imunisasi. Kalau misalnya di Pekanbaru bisa dilakukan di area car free day, mall-mall," pungkasnya.

Capaian MR Masih 42 Persen, Dinkes Riau Akui Masih Ada Penolakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/180-ribu-anak-di-palembang-belum-divaksinasi-mr_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Ada sebanyak 180 ribu anak di Palembang belum divaksinasi MR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Ada sebanyak 180 ribu anak di Palembang belum divaksinasi MR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus menggenjot imunisasi Mealess Rubella (MR). Pasalnya, tercatat masih ada 180 ribu anak belum dilakukan imunisasi. Seperti diketahui, vaksinasi MR ditargetkan harus selesai pada 31 Oktober mendatang. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, dr Letizia mengatakan saat ini capaian imunisasi MR di Palembang masih tergolong rendah. Yakni baru mencapai 52 persen dari total 336 ribu anak. "Masih sekitar 180 ribu anak lagi yang belum mendapatkan imunisasi," katanya saat ditemui, Senin (22/10). Ia mengaku rendahnya capaian ini karena memang mendapatkan penolakan dari orangtua dan masyarakat terkait dengan kehalalan vaksin tersebut. Bahkan, beberapa Puskesmas pun sudah mendatangi tiga kali sekolahan namun tetap mendapatkan penolakan. Ia berharap sekolahan pun ikut membantu agar pelaksanaan ini berjalan lancar. Karena, imunisasi ini dapat menurunkan angka kecacatan dan kematian akibat virus MR tersebut. "Kami akan lakukan jemput bola ke sekolah yang belum diimunisasi," terangnya. Saat ini, pihaknya menargetkan imunisasi 500 hingga 1000 anak per hari sehingga saat akhir Oktober mendatang mampu mencapai 95 persen. Ia juga mengingatkan kepada orangtua agar tidak takut anaknya diimunisasi MR. Karena, saat ini MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin MR ini boleh untuk digunakan. "Kami harap dalam waktu yang singkat ini dimanfaatkan orangtua agar anaknya terhindar dari virus MR," tutupnya. Sementara itu, Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Sumsel, Yusri menambahkan jika virus MR ini sangat berbahaya terutama jika terjangkit pada ibu hamil. Karena, dapat menyebabkan keguguran dan kecacatan pada si jabang bayi. "Bayi yang lahir nantinya bisa mengalami seperti cacat jantung, kataran, tuli dan gangguan perkembangan mental," katanya. Karena itu, ia mengimbau pentingnya dilakukan imunisasi MR sehingga penularan virus MR ini dapat dicegah. Karena, saat ini tidak ada obat untuk menghilangkan virus tersebut. "Dengan dilakukannya imunisasi maka dapat memberikan kekebalan terharap virus tersebut. Jadi jangan takut untuk diimunisasi MR," tutupnya.

180 Ribu Anak di Palembang Belum Divaksinasi MR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-tercapai-44-persen-isu-halal-tetap-jadi-kendala-utama_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusumarjadi" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusumarjadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capaian vaksinasi Measles Rubella (MR) di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) baru mencapai angka 44 persen. Angka ini jauh dari target yang dibebankan sebesar 95 persen, meskipun masa vaksinasi diperpanjang selama satu bulan, hingga akhir Oktober 2018. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusumarjadi menjelaskan, isu halal masih menjadi soal yang belum bisa ditangani, padahal sudah ada edaran dari MUI kepada masyarakat. Saat ini baru sekitar 160 ribu dari target 380 ribu warga yang tersentuh vaksin MR. "Isu halal dan haram vaksin tak bida dihilangkan, makannya masih di bawah target," kata Didi di Batam pada Selasa (16/10). Meskipun demikian, Didi menjelaskan petugas yang tersebar di 12 kecamatan di Batam tetap memaksimalkan waktu yang ada untuk meraup sebanyak-banyaknya target vaksinasi ini. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, MUI tetap dilakukan guna bisa menjangkau anak di usia sekolah, khususnya mereka yang ada di kawasan kota. Kota memang menjadi prioritas setelah diketahui capaian vaksinasi jauh lebih rendah jika dibandingkan di kawasan pesisir. Di kawasan pesisir Batam seperti di Kecamatan Galang dan Bulang, prosentasenya mencapai angka 80 persen. "Turun ke sekolah masih kita lakukan, petugas siap tapi tak ada yang mau vaksinasi," kata Didi lagi. Didi melanjutkan, saat ini target 95 persen bisa dikatakan mustahil. Dinkes Batam saat ini mengupayakan angka 60 persen, sesuai dengan capaian nasional saat ini. "Kita ambil angka median di 60 persen," katanya lagi.

Baru Tercapai 44 Persen, Isu Halal Tetap Jadi Kendala Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diskes-riau-gandeng-berbagai-pihak-agar-imunisasi-mr-capai-target_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus berupaya agar imunasi Measles dan Rubella (MR) dapat menyasar ke 95 persen anak di Riau. Salah satunya upaya yang dilakukan untuk mencapai hak itu, Dinkes Riau menggandeng pihak terkait untuk mensosialisasikan betapa pentingnya mengikuti imunisasi ini. "Kita tetap berupaya agar program ini berjalan, dengan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dengan dialog interaktif tentang dampak yang diakibatkan bila tertular virus campak dan Rubella," ujar Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Nazir, Minggu (30/9). Terlebih lagi, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan pernyataan akan memperpanjang program pemberian imunisasi MR tersebut hingga 31 Oktober mendatang. Tentunya, dengan penambahan waktu ini, Mimi optimis Riau dapat mencapai target meskipun termasuk provinsi kedua terendah pemberian imunisasi tersebut. "Kita juga turun ke kabupaten kota. Terutama yang capaiannya terendah untuk mengadvokasi kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan imunisasi MR," sebutnya. Selain itu, pihaknya juga mengajak komunitas Anakku Sayang yang anggotanya merupakan ibu-ibu yang terkena Congenital Rubella syndrom (CRS). "Tujuannya untuk memberikan testimoni atau menceritakan apa yang mereka alami sehingga melahirkan anak yang tuli, katarak, katup jantung yang tidak sempurna dan lainnya serta mensosialisasikan perlunya imunisasi MR," sebutnya. Dengan menggandeng komunitas ini, Diskes Riau berharap masyarakat lebih sadar lagi tentang bahaya terjangkit virus MR. Sebab, sudah ada bukti nyata yang menampakkan betapa sengsaranya mereka yang terkena virus ini. "Diharapkan dapat menyentuh hati dan membuka mata masyarakat tentang perlunya anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun untuk diberikan imunisasi MR. Dengan harapan anak-anak bangsa ke depannya sehat dan produktif dan eliminasi campak dan pengendalian Rubella dapat kita capai di 2020," ucapnya. Sementara itu, berdasarkan data program imunisasi MR di Riau, Kamis (27/9) lalu, sudah 28,7 persen yang mengikuti program ini. Angka tersebut jauh dari target yang hendak dicapai, yaitu sebesar 95 persen atau 1.955.658 jumlah anak yang berusia sembilan bulan sampai dengan di bawah usia 15 tahun. Ini tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Namun ternyata, hal itu belum mencapai target. Padahal, seharunya hingga akhir September ini imunasi MR tersebut sudah menyasar ke 60 persen dari jumlah anak tersebut. Perpanjangan program imunisasi MR ini tertuang dalam surat edaran yang disampaikan oleh Menkes dengan Nomor : SR.02.06/Menkes/573/2018 tentang Waktu Pelaksanaan Kampanye Imunis-asi Measles Rubella (MR) Fase II tertanggal 20 September 2018. Isinya, menindaklanjuti surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/45/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Measles Rubella di Indonesia. kami sampaikan bahwa, pertama capaian sampai dengan tanggal 20 September 2018 secara nasional adalah 48.8 persen. Kedua, sesuai dengan masukan Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI) cakupan imunisasi yang diyakini mampu memberikan kekebalan kepada masyarakat dan mampu memutus rantai penularan adalah minimal 95% dari sasaran yang ada disetiap wilayah epidemiologis dan atau administrasi pemerintahan. Ketiga, tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan introduksi dan kampanye MR fase belum semuanya dapat diselesaikan secara tuntas; sehingga pencapainnya kurang optimal di beberapa daerah.

Diskes Riau Gandeng Berbagai Pihak Agar Imunisasi MR Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cakupan-imunisasi-mr-di-riau-masih-287-persen_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi Riau masih berupaya memenuhi target pencapaian imunisasi campak Measles dan Rubella atau yang dikenal MR. Hingga saat ini, sudah 28,7 persen anak yang sudah diberikan imunisasi tersebut. "Itu menurut data per tanggal 27 September kemarin," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, kepada JawaPos.com, Jumat (28/9). Dijelaskan Mimi, pihaknya menargetkan 95 persen atau 1.955.658 jumlah anak yang berusia sembilan bulan sampai dengan di bawah usia 15 tahun di 12 kabupaten/kota di Riau. Namun ternyata, hal itu belum mencapai target. Padahal, seharunya hingga akhir September ini imunasi MR tersebut sudah menyasar ke 60 persen dari jumlah anak tersebut. Tentunya hal ini menjadi pemikiran bagaimana cara agar imunasi MR dapat memenuhi target. Terlebih lagi, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan pernyataan bahwa akan memperpanjang pelaksanaan campak rubella ini. "Diperpanjang berdasarkan surat dari Menkes sampai Oktober nanti," kata Mimi. Perpanjangan tersebut, tertuang dalam surat edaran yang disampaikan oleh Menkes dengan Nomor : SR.02.06/Menkes/573/2018 tentang Waktu Pelaksanaan Kampanye Imunis-asi Measles Rubella (MR) Fase II tertanggal 20 September 2018. Isinya, menindaklanjuti surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/45/2017 tanggal 31 Januari 2017, tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Measles Rubella di Indonesia. Disampaikan&nbsp; bahwa, pertama capaian sampai dengan tanggal 20 September 2018 secara nasional adalah 48,8&nbsp; persen. Kedua, sesuai dengan masukan Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI) cakupan imunisasi yang diyakini mampu memberikan kekebalan kepada&nbsp; masyarakat dan mampu memutus rantai penularan adalah minimal 95% dari sasaran yang ada disetiap wilayah epidemiologis dan atau administrasi&nbsp; pemerintahan.&nbsp; Ketiga, tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan introduksi dan kampanye MR fase belum semuanya dapat diselesaikan secara tuntas; sehingga pencapainnya kurang optimal di beberapa daerah.&nbsp; Mencermati hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh provinsi untuk melanjutkan pelayanan imunisasi MR sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.&nbsp; Dinas Kesehatan&nbsp; di daerah diharapkan, agar&nbsp; dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Serta waktu yang tersisa agar target capaian&nbsp;imunisasi MR sebesar 95% dapat si wujudkan bersama dan merata di seluruh tingkatan administrasi layanan.&nbsp; Dengan keputusan menteri ini, Mimi berharap, agar masyarakat dapat berperan aktif mengikuti imunisasi tersebut. Terlebih lagi, masyarakat tak perlu mengkhawatirkan permasalah halal atau haramnya vaksin ini. Sebab, MUI sendiri sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa, vaksin ini boleh digunakan. "Ini merupakan dukungan. Begitu juga kita sudah melakukan pertemuan dengan Disdik, dinsos dan lainnya. Gubernur, Kemendagri maupun Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian imunisasi ini," ucapnya

Cakupan Imunisasi MR di Riau Masih 28,7 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isu-halal-haram-jadi-penyebab-vaksinasi-mr-di-sumut-baru-399-persen_m_.jpg" alt="Vaksinasi MR rendah didelapan daerah" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi MR rendah didelapan daerah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksinasi measles-rubella (MR) di Sumatera Utara (Sumut) cukup rendah. Hingga akhir September 2018, vaksinasi itu baru mencapai angka 39,9 persen.  Data Dinas Kesehatan Sumut per 25 September 2018 menyebutkan, dari total target 4.291.857 anak kelompok umur sembilan bulan - 15 tahun, baru 1.713.178 anak yang divaksin MR.  Dari data itu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk angka terendah. Dari target 110.535 anak baru 2.422 atau 2,2 persen yang melakukan vaksinasi.  Kepala Seksi Surveilans Imunisasi Dinas Kesehatan Sumut, Suhadi mengatakan, pihaknya sudah berupaya penuh untuk mengkampanyekan soal pentingnya vaksinasi MR. Namun sayangnya belum direspon positif oleh masyarakat.  "Faktor penyebab diantaranya adalah isu halal haram. Dan belum semua laporan secara manual masuk dari lapangan," ujar Suhadi, Jumat (28/9) petang.  Isu halal haram ini memang sempat mencuat. Padahal, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 33/2018. Isinya menegaskan bahwa, penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) saat ini diperbolehkan atau mubah. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi menjelaskan, MUI mengimbau masyarakat tidak perlu ragu untuk melaksanakan imunisasi MR kepada anak-anaknya.  "Demi melindungi anak-anak kita dari bahaya penyakit yang tidak kita inginkan," katanya di Jakarta kemarin (27/9). Zainut menegaskan, vaksin MR diperbolehakan MUI karena tiga pertimbangan. Yakni, adanya kondisi keterpaksaan dan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Kemudian, adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan bisa dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi.

Isu Halal-Haram Jadi Penyebab Vaksinasi MR di Sumut Baru 39,9 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/capaian-imunisasi-mr-di-palembang-hanya-35-persen_m_.jpg" alt="Keluarga yang anaknya mengidap MR." width="100%">
<figcaption>Keluarga yang anaknya mengidap MR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capaian imunisasi Meales Rubella (MR) di Kota Palembang masih sangat rendah. Terbukti, data capaian imunisasi MR baru 35 persen atau sekitar 142.819 anak dari total 381.702 anak. Saat dikonfirmasi, Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, dr Fauziah mengakui memang saat ini capaian imunisasi MR di Kota Palembang masih sangat minim. Hal ini dikarenakan fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih 'menghantui' warga Palembang sehingga berakibat pada penolakan orang tua atau wali murid di sekolah. "Masyarakat masih termakan dengan isu fatwa haram, padahal MUI telah mengeluarkan fatwa baru yang memperbolehkan dilakukan imunisasi MR ini," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (28/9). Selain itu, pihaknya juga menemukan masih ada sekolah yang belum mau dilakukan imunisasi MR. Sehingga, pihaknya tidak bisa melakukan imunisasi di seluruh sekolah. Namun, jika sekolah mau melakukan imunisasi pihaknya langsung menjadwalkan ke tim Puskesmas untuk langsung terjun melakukan imunisasi "Setiap puskesmas itu kami terjunkan agar segera mungkin untuk melakukan imunisasi di Sekolah," ujarnya. Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan resosialisasi dengan mengajak MUI agar masyarakat mengerti dan lebih tahu dampak terjadinya MR ini. "Kami harap dengan upaya yang dilakukan ini mampu mencapai target hingga akhir Oktober mendatang," harapnya. Sementara itu, Konsultan Unicef Sumsel, Jana Fitria Kartika Sari menerangkan, capaian imunisasi MR di Sumsel sebesar 60 persen dari total 2.239.000 anak. Tujuh diantaranya capaiannya masih minim termasuk Kota Palembang. Ia mengaku selama di lapangan banyak kendala yang dialami salah satunya memang penolakan dari masyarakat yang menilai jika vaksin tersebut haram. Padahal, MUI telah mengeluarkan fatwa jika vaksin tersebut diperbolehkan. "Masyarakat banyak terpengaruh hoax, sehingga masih temukan penolakan ini salah satunya di Kota Palembang," katanya. Ia menjelaskan, penularan MR sangat berbahaya. Jika virus Ebola perbandingannya 1:3 artinya satu pengidap bisa menularkan virus tersebut maksimal tiga orang. Kemudian, virus flu perbandingannya 1:4 artinya satu pengidap bisa menularkan virus maksimal empat orang. Sedangkan, virus MR ini perbandingannya 1:18 artinya satu pengidap bisa menularkan maksimal 18 orang. "Jadi virus ini sangat berbahaya," tegasnya. Selain penularannya yang banyak, virus ini sulit terdeteksi sehingga meskipun dokter dapat saja mengidap penyakit Rubella tersebut. Selain itu, akan lebih berbahaya jika tertular kepada ibu-ibu yang sedang mengandung karena dapat menyebabkan kecacatan dan lain sebagainya kepada bayi yang sedang dikandung. Karena itu, sangat dibutuhkan vaksin agar penularannya dapat ditekan. "Kami harap target 95 persen imunisasi ini dapat terlaksana sehingga dapat menimbulkan kekebalan di masyarakat," tutupnya. Berikut capaian imunisasi MR di Sumsel Kabupaten OKU capaian 86 persen atau 83.218 anak Kabupaten OKI capaian 80,25 persen atau 179.519 anak Kabupaten Muara Enim capaian 55,02 persen atau 96.292 anak Kabupaten Lahat capaian 27,45 persen atau 29,546 anak Kabupaten Musi Rawas capaian 80,7 persen atau 86.443 anak Kabupaten Musi Banyuasin capaian 99,5 persen atau 180.809 anak Kabupaten Banyuasin capaian 35,75 persen atau 83.374 anak Kabupaten OKU Selatan capaian 83,98 persen atau 81.000 anak Kabupaten OKU Timur capaian 90,66 persen atau 155,750 anak Kabupaten Ogan Ilir capaian 79,06 atau &nbsp;90.902 anak Kabupaten Empat Lawang capaian 77,22 persen atau 52.957 anak Kabupaten PALI capaian 70,68 persen atau 41.586 anak Kabupaten Muratara capaian 86 persen atau 48.229 anak Kota Palembang capaian 35,55 atau 143.819 anak Kota Prabumulih capaian 40,45 persen atau 20.443 anak Kota Pagaralam capaian 22,01 persen atau 7.737 anak Kota Lubuklinggau capaian 59,2 persen atau 36.804 anak.

Capaian Imunisasi MR di Palembang Hanya 35 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kabupaten-di-sulsel-pesimis-capai-target-pemberian-vaksin-mr_m_.jpg" alt="Pemberian vaksi MR di Makassar beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pemberian vaksi MR di Makassar beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memberikan perpanjangan waktu imunisasi Measles Rubella (MR) hingga 31 Oktober mendatang. Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel pesimistis target tersebut bisa terpenuhi. Dinkes Sulsel sendiri menargetkan 2.333.448 orang untuk divaksin MR. Dengan waktu yang terbatas, hanya satu bulan ke depan, tim vaksinator lapangan tidak yakin akan menuntaskan proses pemberian. "Tidak bisa tercapai target sepertinya karena kendala kami di lapangan itu sangat besar dan berbenturan dengan orang tua anak serta masyarakat lain," terang Koordinator Pelaksana Imunisasi Puskesmas Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Najamuddin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (28/9). Hingga Oktober nanti, 21 ribu lebih anak ditargetkan wajib imunisasi MR. Namun, memasuki penghujung September ini, capaian pemberian vaksin di Gowa baru mencapai 4 ribu. "Apalagi masih ada berapa sekolah yang minta jadwalnya diundur. Tapi sampai sekarang kami belum bisa lanjutkan karena belum ada informasi dari pihak sekolah apakah orang tua mau atau tidak," tambahnya. Najamuddin mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang takut dengan pemberian vaksin MR. "Jadi itu kendala kita yang paling utama sekali di lapangan. Orang tuanya anak-anak biasa takut sekali karena dia pikir anaknya nanti akan sakit. Mereka pikir seperti itu yang beredar di media sosial Facebook yang bilang kalau gara-gara suntik MR terus meninggal. Itu kendala yang paling sering kita dapati," ungkapnya. Bersama 49 orang tim vaksinator lainnya, Najamuddin berusaha mengikis penilaian masyarakat setempat terkait vaksin MR. Pihaknya bersama kecamatan terus mendampingi dan menyosialisasikan manfaat vaksin.  Secara merata masyarakat diberikan pemahaman bahwa ketakutan dan kekhawatiran mereka selama ini adalah hoax. "Jadi itu yang sering kami sampaikan sama masyarakat bahwa itu semua yang di Facebook hoaks. Itu informasi bohong," tegas Najamuddin. Namun sosialisasi itu juga tidak serta merta bisa membuka kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya, alih-alih ketakutan hilang, justru ketakutan dan kekhawatiran masyarakat semakin menjadi-jadi. "Kami sampaikan (sosialisasi vaksin MR), tapi tetap saja masyarakat masih kurang percaya," ucapnya. Kondisi serupa juga dialami tim vaksinator di Puskesmas Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Koordinator pelaksana imunisasi Israni mengungkapkan, dirinya bersama tim kerap melakukan sosialisasi. "Tetapi masih banyak orang tua yang menolak karena untuk membangun kembali kepercayaan mereka sangat susah," aku Israni.  Banyak orang tua yang masih percaya terhadap isu kematian akibat vaksin MR. Ada pula yang masih tetap mempercayai vaksin MR mengandung babi. Mereka masih menunggu label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terkait tambahan waktu hingga Oktober mendatang, dia mengaku akan berupaya semaksimal mungkin agar target pemerintah bisa tercapai. "Saya akan cek sampai berapa sekarang karena berkas catatan baru saya masukkan tambahan data. Tapi kami di sini pasti akan maksimalkan pemberian vaksin sampai akhir," pungkasnya.

Dua Kabupaten di Sulsel Pesimististis Capai Target Pemberian Vaksin MR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanya-efektif-seminggu-sekali-vaksin-mr-di-kepri-baru-44-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Vaksin MR di Kepri belum maksimal, salah satu penyebabnya jadwal vaksin yang tak efektif." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Vaksin MR di Kepri belum maksimal, salah satu penyebabnya jadwal vaksin yang tak efektif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian vaksin Measles Rubella (MR) di Kepulauan Riau (Kepri) baru mencapai 43,97 persen. Secara nasional Kepri berada di urutan ke-7 terendah. Persentase ini berbeda sekitar 10 persen dibandingkan vaksinasi secara nasional yang baru mencapai angka 55 persen. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana menjelaskan, Dinkes terus berupaya memaksimalkan proses vaksinasi kepada masyarakat. Namun, sampai saat ini keengganan masyarakat karena faktor bahan baku vaksin masih menjadi tantangan. Selain itu, vaksinasi yang hanya efektif sehari dalam seminggu menjadi salah satu penyebab belum signifikannya capaian vaksinasi di Kepri. Tjetjep menjelaskan, vaksin yang dalam sebotol mampu memvaksin delapan orang, dalam prosesnya tidak memberikan dorongan maksimal, karena mengharuskan minimal delapan orang baru bisa dilayani. "Jika hari itu hanya ada satu orang yang divaksin, maka sisanya yang seharusnya bisa digunakan untuk tujuh orang lainnya akan rusak, karen menggunakan vaksin harus memecahkan bagian botol yg akan terbuka," kata Tjetjep ketika dihubungi, Jumat (28/9). Tjetjep melanjutkan, hal ini membuat vaksinasi digunakan untuk kelompok. Mereka yang berniat datang harus menunggu waktu yang disesuaikan Dinkes melalui unit-unitnya di kabupaten kota. Meski demikian, Dinkes Provinsi Kepri tetap melakukan kampanye agar masyarakat bisa terjamah vaksin. Bahaya yang ditimbulkan lanjut Tjetjep dapat membahayakan generasi bangsa di masa mendatang. "Kalau kita tidak menggugah masyarakat yang terlanjur menolak, maka akan mengancam masa depan anak-anak, akan menjadi beban dengan ancaman kecacatan," kata Tjetjep lagi. Lebih jauh, pihaknya juta telah berkoordinasi dengan MUI di tingkat kabupaten kota, untuk bersama menggugah masyarakat. Menjelaskan bahwa vaksinasi ini memang diperlukan karena berkaiatan dengan posisi darurat yang harus ditangani.

Hanya Efektif Seminggu Sekali, Vaksin MR di Kepri Baru 44 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/paling-rendah-kabupaten-barru-jadi-fokus-pemberian-vaksin-mr_m_.jpg" alt="Seorang siswa MTS Negeri 1 Makassar Saat Diberi Vaksi MR beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Seorang siswa MTS Negeri 1 Makassar Saat Diberi Vaksi MR beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan kesempatan bagi seluruh provinsi untuk melanjutkan pemberian imunisasi Measles Rubella (MR) higga 31 Oktober mendatang. Langkah perpanjangan diambil karena daerah dianggap belum mencapai target vaksinasi sebesar 95 persen. Menanggapi perpanjangan waktu itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sulsel, Bachtiar Baso mengungkapkan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. Pemberian vaksin akan dilakukan di 24 kabupaten/ kota se-Sumsel. Sebanyak 23 kabupaten/ kota telah mencapai target. Rata-rata di atas 30 hingga 50 persen. Pencapaian target paling berhasil pemberian vaksin MR adalah Kabupaten Pinrang yang mencapai 87 persen. Salah satu daerah yang paling rendah cakupan proses imunisasinya adalah Kabupaten Barru. Hingga pertengahan September, hanya 15 persen yang sudah divaksin. "Cakupan Barru itu terendah di Sulsel. Saya sudah menghadap ke Gubernur dan beliau setuju untuk dilakukan sosialisasi ulang. Supaya bisa mencapai target yang dicanangkan pemerintah pusat,&rdquo; terang Bachtiar kepada JawaPos.com, Selasa (25/9).&nbsp; Bachtiar menambahkan, masalah yang dihadapi di Barru adalah tingkat kepercayaan sebagian besar masyarakat. Banyak yang masih menganggap bila pemberian vaksin MR bisa berbahaya. Masyarakat khawatir dan cemas dengan efek yang ditimbulkan apabila vaksin MR diberikan di luar kampanye. Padahal pihaknya dan tim vaksinator sudah bergerak hingga ke pelosok Barru. Oleh sebab itu, Barru akan jadi fokus utama pada perpanjangan waktu imunisasi MR. "Jadi dalam sosialisasi ulang nanti, kami akan melibatkan sebagian besar ulama-ulama dari pondok pesatren dan ulama senior lainnya. Mereka akan memberikan pemahaman kepada masyarakat Barru, supaya proses vaksin ini bisa berjalan maksimal," papar Bachtiar. Koordinasi dengan elemen pemuka agama diyakini mampu mempercepat dan memperluas cakupan pemberian vaksinasi MR Barru. Bachtiar mengaku optimis, perpanjangan waktu akan bisa memenuhi target yang ditetapkan Dinkes Sulsel sebanyak 2.333.448 orang anak. Secara terpisah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel HM Renreng menyebut, sebagaimana keputusan pusat, selama belum ditemukan penggantinya, vaksin MR belum dilegitimasi halal.&nbsp; "Masih tetap keputusannya. Makanya masyarakat masih banyak yang tidak mau diimunisasi. Secara kelembagaan kami belum bisa pastikan karena sesuai dengan keputusan awal. Jadi kami hanya secara pribadi-pribadi saja (sosialisasi, Red)," ucapnya.&nbsp; Renreng mempersilakan masyarakat untuk memilih, apakah tetap mengikuti imunisasi atau tidak. "Kalaupun kita mau sehat, harus banyak berikhtiar. Karena ini kan masih dianggap darurat. Kecuali memang nanti ada penggantinya yang memenuhi syarat, mungkin itu saja yang dipakai," tambahnya.&nbsp; &nbsp; .

Paling Rendah, Kabupaten Barru Jadi Fokus Pemberian Vaksin MR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin mr

Berita Terkini