<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WAgSMHfbzw3wUZ4W5vhHb2eLfrwr2Z3EcJWfPuym-3275513523.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji embarkasi Surabaya. (Humas Kanwil Kemenag Jatim)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji embarkasi Surabaya. (Humas Kanwil Kemenag Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Sepekan sebelum keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia 1446 H pada Jumat, 2 Mei 2025, vaksinasi meningitis belum sepenuhnya diberikan calon jemaah.</p> <p>Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina. Ia menuturkan sebanyak 2.815 dosis vaksin Meningitis disiapkan untuk memenuhi kebutuhan calon jemaah haji asal Kota Pahlawan.</p> <p>Meningitis merupakan infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Vaksin ibarat 'tameng' bagi jemaah haji agar tidak mudah tertular dari ancaman penyakit menular lintas negara.</p> <p>"Tahun 2025, Pemkot menyediakan 2.815 dosis vaksin Meningitis. Jumlah ini disesuaikan dengan kuota jemaah haji Surabaya dan rekomendasi dari Kemenkes," tutur Nanik di Surabaya, Jumat (25/4).</p> <p>Meski begitu hingga saat ini, pelaksanaan vaksinasi Meningitis untuk calon jemaah haji Surabaya baru mencapai 65 persen dari total sasaran. Artinya, terdapat 35 persen calon jemaah yang belum mendapatkan vaksinasi.</p> <p>"Saat ini, masih terdapat 35 persen jemaah yang belum divaksin. Kami terus berkoordinasi dengan Kemenag Surabaya untuk mempercepat proses vaksinasi agar seluruh jemaah haji dapat terlindungi," imbuhnya.</p> <p>Selain itu, Nanik menjelaskan tahapan vaksinasi Meningitis calon jemaah haji asal Surabaya telah memasuki fase penyuntikan gelombang kedua. Ia lantas mengimbau jemaah yang belum vaksin untuk segera datang ke puskesmas terdekat.</p> <p>"Saat ini, fokus Dinas Kesehatan adalah memastikan jemaah yang belum divaksin segera mendapat layanan. Jadwal vaksinasi masih dibuka di seluruh Puskesmas hingga menjelang keberangkatan ibadah haji,&rdquo; tukas Nanik.&nbsp;</p>

Dinkes Surabaya ungkap vaksinasi Meningitis jemaah calon haji baru capai 65 persen, sebanyak 35 persen calon jemaah belum divaksin.

Jelang Keberangkatan Kloter Pertama, Vaksinasi Meningitis Calon Haji Surabaya Baru Mencapai 65 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/JKT_Vaksin-Miningitis-Untuk-Calon-Jamaah-Haji_MIFTAHUL-HAYAT-04-185646704.jpeg" alt="Petugas menyiapkan&nbsp;vaksin meningitis&nbsp;di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (17/4/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Petugas menyiapkan&nbsp;vaksin meningitis&nbsp;di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (17/4/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menjelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia pada 2 Mei 2025, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah vaksinasi meningitis dan polio. Dua vaksin ini bukan sekadar formalitas.</p> <p>Menurut Kepala&nbsp;Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Merhaendro Susilo, keduanya adalah bentuk &ldquo;baju pelindung&rdquo; bagi jemaah dari ancaman penyakit menular lintas negara.</p> <p>&ldquo;Jemaah kita berasal dari negara yang pernah mengalami kasus polio. Jadi harus dilindungi dulu agar tidak menjadi pembawa penyakit untuk jemaah lain di sana. Sama halnya dengan meningitis&mdash;itu banyak di negara lain seperti Afrika. Kita dikasih pelindung supaya tidak tertular,&rdquo; kata Liliek dalam pembekalan PPIH 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Rabu (16/4).</p> <p>Polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang sistem saraf. Dalam kasus parah, polio dapat menyebabkan kelumpuhan permanen.</p> <p>Meskipun Indonesia telah bebas polio sejak 2014, kasus baru sempat ditemukan kembali pada 2022, yang menjadikan Indonesia tetap masuk dalam kategori negara berisiko penyebaran.</p> <p>Lebih penting lagi, negara-negara di sekitar Arab Saudi seperti Yaman, Sudan Selatan, dan Somalia masih melaporkan kasus polio liar dan vaksin-derived polio setiap tahun, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).</p> <p>Lantaran Arab Saudi menjadi titik kumpul jutaan jemaah dari berbagai negara, potensi penyebaran virus tetap tinggi. Oleh sebab itu, vaksin polio diberikan untuk melindungi jemaah sekaligus mencegah penyebaran global.</p> <p>Sementara itu, meningitis adalah infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, dan dalam banyak kasus berkembang dengan cepat serta bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Salah satu bentuk meningitis yang paling dikhawatirkan adalah meningitis meningokokus.</p> <p>Beberapa negara di kawasan sabuk meningitis Afrika&mdash;seperti Nigeria, Chad, dan Niger&mdash;masih menjadi endemi penyakit ini. Karena jemaah dari negara-negara tersebut juga hadir di Arab Saudi, maka jemaah haji Indonesia tetap diwajibkan menerima vaksin meningitis sebagai bentuk proteksi kolektif.</p> <p>Liliek memastikan bahwa vaksin polio sudah didistribusikan ke seluruh provinsi. Sementara vaksin meningitis masih dalam proses distribusi dan ditargetkan selesai sebelum tahapan pelunasan haji tuntas. Dengan demikian, vaksinasi bisa langsung dilakukan begitu seluruh dokumen jemaah lengkap.</p> <p>Pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan bukti vaksin meningitis sebagai syarat masuk bagi jemaah dari berbagai negara. Maka, vaksinasi bukan hanya kebijakan pemerintah Indonesia, tetapi bagian dari sistem internasional untuk menjamin pelaksanaan haji yang aman dan sehat.</p> <p>&ldquo;Kita ingin memastikan jemaah sehat sejak berangkat, saat di sana, dan kembali pulang. Dua vaksin ini adalah pelindung paling awal sebelum mereka masuk ke lingkungan padat, panas, dan penuh interaksi global,&rdquo; tutup Liliek.</p>

Vaksin polio dan meningitis masih wajib bagi jemaah haji. Kapuskes Haji sebut keduanya ibarat baju pelindung dari risiko penyakit global.

Alasan Kenapa Jemaah Haji Masih Wajib Suntik Vaksin Polio dan Meningitis

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/JKT_Vaksin-Miningitis-Untuk-Calon-Jamaah-Haji_MIFTAHUL-HAYAT-02-3687997696.jpeg" alt="Calon jamaah haji melakukan&nbsp;vaksin meningitis&nbsp;di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (17/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon jamaah haji melakukan&nbsp;vaksin meningitis&nbsp;di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (17/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Arab Saudi meminta calon jamaah umrah untuk menjalani vaksinasi meningitis. Meskipun diprotes kalangan travel, pemerintah Indonesia tetap menjalankan aturan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim sudah berkomunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Informasi mengenai aturan vaksinasi meningitis itu, disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, aturan kewajiban vaksinasi meningitis sebelum berangkat umrah itu, atas pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bukan aturan atau inisiatif yang dibuat oleh Kemenkes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenkes berharap seluruh pihak yang terkait, mematuhi aturan tersebut. "Kasihan kalau jamaah nanti ditolak (masuk Arab Saudi)," kata Nadia di Jakarta pada Sabtu (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan bahwa stok vaksin untuk kegiatan vaksinasi meningitis tersedia. Begitupun untuk ketentuan administrasinya.&nbsp;Selama ini, keterangan vaksinasi meningitis jamaah umrah maupun haji tertera pada kartu kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan warnanya, kartu kesehatan itu sering disebut kartu kuning. Nadia mengatakan Kemenkes sudah memiliki aplikasi Satu Sehat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan stok kartu kuning itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan aturan tersebut sudah dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi. Nadia juga mengatakan, suntik vaksin meningitis di fasilitas kesehatan milik pemerintah sudah ada ketentuan harganya. Yaitu mengacu pada tarif Badan Layanan Umum (BLU) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan namanya, vaksinasi meningitis adalah jenis vaksin yang dirancang khusus untuk mencegah infeksi meningitis. Penyakit ini adalah peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang atau meninges. Vaksin meningitis ini aktif setelah sepuluh hari dari penyuntikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu dari Kementerian Agama (Kemenag) belum banyak komentar soal aturan baru untuk jemaah umrah tersebut. "Senin kami koordinasikan," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia tidak memberikan informasi lebih lanjut, soal regulasi tersebut. Pasalnya selama ini pemerintah membagi tugas. Urusan teknis keberangkatan dan perizinan travel umrah ada di Kemenag. Sedangkan urusan kesehatan jamaah ada di Kemenkes.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bagian lain gelombang protes atau keberatan dari kalangan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) terus bermunculan. Suara penolakan diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan travel-travel di Indonesia memboikot dengan tidak mengirimkan jamaah umrah. Karena aturan tersebut juga merugikan masyarakat atau calon jamaah umrah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti biasa Arab Saudi selalu menimbulkan polemik dan kegaduhan, serta sangat mendadak," kata Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, travel umrah sejatinya sudah biasa mendengarkan kebijakan Saudi yang kerap berujung polemik dan begitu mendadak. "Saat ini kita dikejutkan tentang peraturan (dari Arab Saudi) dengan mewajibkan vaksinasi meningitis untuk perjalanan umrah," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan mengungkapkan aturan tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh GACA (General Authority Civil Aviation) Arab Saudi. Kemudian didukung oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan menuturkan di Indonesia ada sebelas asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Semuanya sudah bersuara dan menolak aturan tersebut. Dia mengatakan Bersathu juga mengutarakan kekecewaan terhadap keputusan Arab Saudi yang mendadak tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari Bersathu menginginkan seluruh asosiasi kompak bersama-bersama berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan mengatakan Indonesia adalah negara dengan pengirim jamaah umrah yang sangat besar. Tidak kurang dari 1,3 juta jamaah umrah setiap tahunnya berasal dari Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan mengatakan, dengan sikap kompak tersebut, asosiasi travel umrah di Indonesia bisa menunjukkan daya tawar atau bargaining power ke pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian tujuan bersama yaitu pembatalan aturan kewajiban vaksin meningitis tersebut bisa terwujud.</div>

Pemerintah Arab Saudi meminta calon jamaah umrah untuk menjalani vaksinasi meningitis. Kalangan travel pun layangkan protes.

Sudah Komunikasi dengan Saudi, Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Meningitis Tersedia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/pencarian-jemaah-haji-813443443.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji asal Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji asal Indonesia.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lilik Marhaendro Susilo menyebut, pemerintah akan menyediakan vaksin wajib untuk calon jemaah haji 1445H/2024M. Vaksin ini ditujukan untuk mencegah jemaah haji terpapar virus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemenkes menyediakan vaksin wajib saja untuk para jemaah, yaitu vaksin meningitis," kata Lilik. Nanti jemaah akan mendapatkan vaksin meningitis saat proses pemvisaan," kata Lilik, Senin (25/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikatakan Lilik, vaksin meningitis ini menjadi upaya mitigatif yang diberikan pemerintah supaya jemaah haji kebal dari penyakit yang biasa menyerang negara-negara di Afrika. Pasalnya, saat haji berlangsung, banyak juga warga negara lain yang datang ke Arab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa jemaah haji di Saudi, atau orang-orang yang datang ke sana berasal dari negara yang kasus meningitisnya banyak. Sehingga, yang kita lakukan di sana itu seperti memberikan jaket pelindung atau jas hujan," kata Lilik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nanti ada hujan meningitis, kita pakai jas hujan. Mudah-mudahan tubuh kita gak basah. Jadi, kalau kita divaksin itu untuk memberikan pelindungan kepada jemaah. Supaya mereka kebal terhadap penyakit," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ada dua provinsi yang diwajibkan mendapatkan vaksin polio, yakni di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan ada kasus polio pada 2 Kabupaten di Jawa Timur dan 1 di Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan jemaahnya yang kena, namun yang kita khawatirkan ada bibit-bibitnya yang bisa menular ke semua orang," jelas Lilik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain vaksin wajib, Kemenkes juga menyebut vaksin pneumonia dan vaksin influenza bisa menjadi alternatif untuk menunjang kesehatan jemaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014479303/aspri-eks-wamenkumham-eddy-hiariej-polisikan-helmut-hermawan">Aspri Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Polisikan Helmut Hermawan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Vaksin yang sunah untuk jemaah yaitu influenza dan pneumonia. Vaksin ini, fungsinya untuk memberikan perlindungan sebagaimana covid, kalau kita kelelahan atau tertular ulang, masih bisa terjaga," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada penyelenggaraan haji tahun 1445 H/2024 M, Kemenkes telah menyiapkan 255 dokter yang terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis. Para dokter yang ditugaskan ini, rencananya akan turut membersamai 241.000 jemaah dengan 45.000 jemaah lansia.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Dikatakan Lilik, vaksin meningitis ini menjadi upaya mitigatif yang diberikan pemerintah supaya jemaah haji kebal dari penyakit

Vaksin Meningitis Wajib Bagi Jemaah Haji, Vaksin Polio Wajib Bagi Jatim-Jateng, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MENINGITIS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Jemaah umrah sudah tidak wajib divaksin meningitis. Meski begitu, animo mengikuti vaksinasi meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya masih tinggi. Ratusan orang setiap hari mengantre di sana. Beberapa fasilitas kesehatan (faskes) juga mengajukan untuk melayani vaksinasi.<br /> <br /> Rofii, salah satunya. Dia sabar menunggu panggilan petugas. Dia rela jauh-jauh dari Blitar untuk mendapatkan vaksin. Meski, aturan tidak diwajibkannya lagi vaksin meningitis bagi jemaah umrah sudah diketahuinya.<br /> <br /> ’’Buat jaga-jaga, antisipasi juga untuk kesehatan diri di sana,’’ ujar Rofii, Senin (28/11).<br /> <br /> Warga Blitar itu mengatakan, vaksin meningitis sangat dibutuhkannya. Apalagi, saat umrah nanti, dia bertemu banyak jemaah dari berbagai daerah. Dia juga mewaspadai terserang virus karena usianya yang terbilang lanjut.<br /> <br /> Kepala KKP Kelas I Surabaya Slamet Mulsiswanto menuturkan bahwa animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin meningitis masih besar. Hal tersebut juga didukung kesadaran terhadap kesehatan yang masih tinggi. Dalam sehari, setidaknya ada 100–150 orang yang divaksin.<br /> <br /> Pantauan Jawa Pos, sampai pukul 12.00 saja, ada 115 orang yang sudah divaksin. ’’Kuota kami setiap hari masih tetap,’’ ucapnya kemarin.<br /> <br /> Ada 350 kuota vaksin yang disediakan KKP Kelas I Surabaya. Sebanyak 250 di antaranya berada di kantor pusat Jalan Raya Bandara Juanda, sisanya di wilayah satuan kerja.<br /> <br /> Menurut Slamet, ketersediaan vaksin juga masih aman. Hingga kemarin, total ada 2 ribu stok vaksin meningitis di KKP Kelas I Surabaya.<br /> <br /> Komunikasi dengan forum travel juga dilakukan. Tepatnya, sejak ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal aturan vaksin meningitis tidak wajib bagi jemaah umrah.<br /> <br /> ’’Kepada faskes dan dinas terkait juga sudah kami sampaikan terkait aturan baru itu,’’ terang Slamet.

Setiap Hari Ratusan Orang Masih Minta Disuntik Vaksin Meningitis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/sertifikat-vaksin-umrah.jpg" alt="MOLOR: Calon jamaah umrah menunggu jemputan menuju hotel setelah jadwal penerbangan mereka di Bandara Juanda tertunda. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOLOR: Calon jamaah umrah menunggu jemputan menuju hotel setelah jadwal penerbangan mereka di Bandara Juanda tertunda. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan bahwa vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jamaah yang akan melakukan umrah. Vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk calon jemaah haji.<br /> <p dir="ltr"><br /> Ketetapan ini berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah, yang diterbitkan pada 11 November 2022.  Meski tidak wajib diberikan, vaksinasi Meningitis Meningokokus dan vaksinasi lainnya tetap direkomendasikan bagi calon jemaah yang memiliki penyakit komorbid. Vaksinasi bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.<br /> <br /> Walau sifatnya pilihan, vaksinasi meningitis ini bertujuan melindungi diri kita sendiri. Apalagi mengingat risiko penularan penyakit meningitis sangat tinggi di tengah berkumpulnya banyak orang dari berbagai belahan dunia.<br /> <br /> “Mengingat pentingnya vaksinasi meningitis sebagai bagian dari perlindungan dan pencegahan dari penyakit berbahaya, bagi jemaah yang memiliki komorbid tetap direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi meningitis,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril Senin (14/11).<br /> <br /> Sebelumnya, vaksinasi Meningitis Meningokokus merupakan suatu keharusan bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan visa umrah. Persyaratan ini sebagai bagian dari upaya pemberian perlindungan sekaligus pencegahan terhadap penularan suatu penyakit. Namun berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 7 November 2022 dan surat dari Kementerian Luar Negeri nomor 211-1246, pemerintah Arab Saudi memberikan pelonggaran salah satunya vaksinasi mengingitis yang tidak lagi diwajibkan bagi jemaah umrah.</p><br /> <p dir="ltr">“Pada prinsipnya kami mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dengan harapan para jemaah bisa beribadah dengan tenang dan lancar, dan kembali ke tanah air dengan kondisi sehat,” tutup Syahril. <b>(*)</b></p>

Jamaah Umrah Tak Wajib Vaksin Meningitis, Ini Penjelasan Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/vaksin-meningitis2.jpg" alt="PERSYARATAN: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi meningitis di Kantgor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Senin (17/10). Di sana warga cukup membayar Rp 305 ribu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSYARATAN: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi meningitis di Kantgor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Senin (17/10). Di sana warga cukup membayar Rp 305 ribu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan jamaah umrah tidak wajib suntik vaksin meningitis. Keputusan ini dikeluarkan menyikapi kebijakan yang diberlakukan oleh Arab Saudi. Negeri kaya minyak itu menyatakan vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk jamaah haji saja.<br /> <br /> Keputusan pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 tertanggal 11 November 2022. Surat edaran ini dikeluarkan merujuk pada Nota Diplomatik yang dikeluarkan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta tertanggal 7 November 2022. Kemudian juga merujuk surat dari Kementerian Luar Negeri Nomor 211-1246.<br /> <br /> Pada dua rujukan itu disampaikan bahwa vaksinasi meningitis diwajibkan bagi jamaah haji. Sedangkan untuk jamaah umrah tidak diwajibkan. Meski begitu, Kementerian Kesehatan tetap memberikan layanan bagi jamaah umrah yang tetap ingin mendapatkan suntikan vaksin meningitis.<br /> <br /> Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menugaskan Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk sosialisasi kepada travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan kebijakan baru tersebut sudah berjalan di lapangan.<br /> <br /> ’’Berjalan efektif sejak 11 November 2022,’’ katanya Senin (14/11) malam.<br /> <br /> Keputusan pemerintah tidak mewajibkan vaksin meningitis untuk berangkat umrah itu, disambut positif asosiasi travel umrah. Diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. ’’Ini merupakan angin segar bagi kami para pengusaha di bidang perjalanan umrah,’’ tuturnya.<br /> <br /> Menurut Wawan keputusan pemerintah itu menandakan aspirasi mereka selama ini didengar. Dia menegaskan bahwa sejak beberapa waktu terakhir, otoritas Saudi sudah tidak melakukan pengecekan dokumen vaksin meningitis untuk jamaah umrah.<br /> <br /> ’’Sederet perjalanan dan perjuangan panjang yang sudah kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil,’’ katanya.<br /> <br /> Meskipun begitu Wawan mengatakan travel tetap sosiasli kepada jemaah soal pentingnya vaksinasi meningitis kepada para jamaahnya. Bahwa suntikan vaksin tersebut, meski tidak diwajibkan, tetap memiliki dampak positif. Yaitu mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis.

Pemerintah Indonesia Putuskan Jamaah Umrah Tak Wajib Vaksin Meningitis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-haji-satu.jpg" alt="UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)" width="100%">
<figcaption>UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Polemik wajib tidaknya vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah akhirnya terjawab. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan tertulis bahwa jemaah umrah tidak diwajibkan disuntik vaksin meningitis.<br /> <br /> Kemarin (8/11) Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta mengeluarkan surat tertulis berisi dua poin. Yaitu, Kedubes Saudi di Jakarta sudah menerima telegram dari otoritas di Kerajaan Saudi bahwa vaksin meningitis diwajibkan untuk jemaah haji. Kemudian, vaksin meningitis tidak wajib untuk jemaah umrah.<br /> <br /> Surat dari Saudi tersebut disambut positif oleh travel umrah di tanah air. Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Farid Aljawi mengatakan, dengan surat tersebut, penyelenggaraan umrah semakin dipermudah. Sebelumnya, visa umrah diperpanjang dari 30 hari menjadi 90 hari serta penggunaan visa umrah tak terbatas di Makkah dan Madinah saja. ”Kami berharap para stakeholder penyelenggaraan umrah di negeri ini bisa menerima dan menghormati kebijakan Saudi itu,” kata Farid.<br /> <br /> Pihaknya berharap pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti kebijakan Arab Saudi tersebut. Dengan begitu, jemaah umrah tidak lagi harus repot-repot mencari vaksin meningitis.<br /> <br /> Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengatakan, kemudahan umrah ke depan tidak akan terhindarkan. Itu sesuai dengan program Saudi Vision 2030. Salah satu agenda dari program tersebut adalah meningkatkan kunjungan ke Saudi, termasuk ibadah umrah maupun haji. ”Saudi menargetkan kunjungan jemaah umrah Indonesia sebanyak 15 juta per tahun,” katanya.<br /> <br /> Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Konsul Haji KJRI Jeddah terkait kebijakan Saudi tersebut. ”Agar bisa mendapatkan regulasi atau dokumen berkekuatan hukum dari Kemenkes Saudi,” katanya. Menurut Arifin, kebijakan vaksin meningitis untuk jemaah umrah selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi.<br /> <br /> Setelah mendapatkan dokumen resmi dan berkekuatan hukum, Kemenag akan langsung berkoordinasi dengan Kemenkes untuk dilakukan penyesuaian. Dia menegaskan bahwa ketentuan teknis soal vaksinasi meningitis di Indonesia diatur oleh Kemenkes. ”Sampai saat ini kami belum menerima regulasi dari Kemenkes Saudi,” tegasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan tetap menunggu surat dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Meski Kedubes Arab Saudi telah menyatakan vaksin meningitis tidak wajib, Kemenkes tidak akan gegabah.

Kemenag dan Kemenkes Tetap Tunggu Dokumen Resmi dari Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya tengah meminta konfirmasi dari Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi terkait vaksin Meningitis sebagai syarat perjalanan umrah. Saat ini kabar yang berhembus belum diketakui kebenarannya.<br /> <br /> "Kita masih nunggu (hasil konfirmasi) ya. Vaksin sudah ada," ujar Yaqut di Jakarta, Rabu (2/11).<br /> <br /> Konfirmasi diperlukan karena informasi yang berkembang masih simpang siur. Sebelumnya, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah saat ditanya media Indonesia di Jakarta, menegaskan tidak ada syarat kesehatan apapun, termasuk vaksin Meningitis, bagi jamaah umrah.<br /> <br /> "Tidak ada syarat kesehatan dan tidak ada syarat umur," tegas Tawfiq saat memberikan keterangan pers di Kantor Pusat Kemenag, Jakarta, 24 Oktober 2022, bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas.<br /> <br /> Namun, baru-baru ini ada surat dari Kementerian Urusan Haji dan Umrah yang beredar dan mewajibkan vaksin Meningitis bagi jemaah umrah.<br /> <br /> "Mendapatkan vaksinasi meningitis adalah wajib bagi jemaah haji yang datang dari Indonesia," demikian keterangan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Senin 31 Oktober 2022.

Vaksin Meningitis Tetap Jadi Syarat Umrah, Menag: Kita Masih Nunggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/vaksin-meningitis2.jpg" alt="PERSYARATAN: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi meningitis di Kantgor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Senin (17/10). Di sana warga cukup membayar Rp 305 ribu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSYARATAN: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi meningitis di Kantgor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Senin (17/10). Di sana warga cukup membayar Rp 305 ribu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Aturan Arab Saudi soal vaksin Meningitis untuk umrah, berubah begitu cepat. Belum genap sepekan lalu, Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq Fawzan di Jakarta menyampaikan vaksin Meningitis tidak diwajibkan untuk jemaah umrah. Tetapi, Minggu (30/10) malam, Saudi mengumumkan vaksin meningitis tetap diwajibkan.<br /> <br /> Keputusan terbaru dari pemerintah Saudi tersebut, mendapatkan respons negatif dari asosiasi travel umrah di Indonesia. Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengatakan keprihatinan atas inkonsistensi kebijakannya pemerintah Saudi itu. "Kami awalnya sangat senang sekali adanya keleluasaan atau kelenturan kebijakan (umrah) yang dijanjikan Saudi," kata Wawan di Jakarta Senin(31/10).<br /> <br /> Wawan menyampaikan menerima keterangan resmi dari otoritas Saudi. Dalam dokumen itu, dinyatakan bahwa vaksin meningitis masih menjadi syarat yang utama dan wajib untuk jemaah umrah. Keterangan resmi tersebut berupaya meluruskan kesimpangsiuran dari statemen Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan saat berkunjung di Jakarta.<br /> <br /> "Kami sangat kaget atas keluarnya keputusan final yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi itu," jelasnya. Wawan menyadari bahwa kesehatan adalah faktor penting dalam penyelenggaraan umrah maupun haji. Apalagi dunia masih dilanda wabah pandemi Covid-19, termasuk di Saudi dan Indonesia.<br /> <br /> Wawan merasa heran, ketika pandemi belum selesai, justru vaksin Covid-19 yang tidak diwajibkan. Sementara vaksin meningitis masih diwajibkan. Menurut wawan, idealnya yang dilakukan Saudi adalah mewajibkan vaksin Covid-19 ketimbang vaksin meningitis. "Kami merasa sedikit ada kejanggalan," jelasnya.<br /> <br /> Dia khawatir keputusan Saudi itu keputusan yang tergesa-gesa. Sama seperti informasi sebelumnya yang disampaikan Menteri Tawfiq Fawzan di Jakarta bahwa vaksin meningitis tidak wajib lagi. Wawan mengatakan mereka akan tetap mengikuti aturan saudi. Dia berharap pemerintah bisa mengantisipasi kebijakan tersebut.<br /> <br /> "Jangan sampai ada kelangkaan vaksin meningitis lagi," tuturnya. Menurut dia, kejadian kelangkaan vaksin meningitis untuk umrah beberapa waktu lalu, bentuk kegagalan pemerintah. Dia menegaskan jangan sampai kejadian tersebut terulang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan layanan vaksinasi meningitis yang luas, tidak hanya di kantor KKP.<br /> <br /> Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut mengomentari soal kebijakan vaksinasi meningitis tersebut. Dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Kementerian Agama (Kemenag) mengecek dengan cermat kebijakan Saudi itu. Sebab saat dia menerima kunjungan Menteri Tawfiq, dijelaskan bahwa vaksin meningitis sudah tidak diwajibkan lagi.<br /> <br /> Ma'ruf mengatakan vaksin meningitis adalah kebijakan yang sudah lama diterapkan oleh Saudi. "Dulu itu kalau tidak divaksin meningitis, tidak bisa masuk Saudi," katanya. Dia mengaku senang ketika ada informasi bahwa Saudi tidak lagi mewajibkan vaksin meningitis. Soal kebijakan Saudi yang terbaru, Ma'ruf menegaskan pemerintah akan mengecek ke Saudi.

Arab Saudi Putuskan Vaksin Meningitis Tetap Wajib, Travel Umrah Kecewa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin meningitis

Berita Terkini