<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Vaksinasi-Covid-19-Dery-Ridwannsah-3.jpg" alt="Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe" width="100%">
<figcaption>Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan vaksin Covid-19 gratis ke masyarakat Indonesia. Namun saat ini ada vaksin berbayar bagi masyarakat.  Menurut Mufida, dirinya heran karena tiba tiba Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerbitkan Permenkes Nomor 19/2021 sebagai perubahan kedua Permenkes Nomor 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.  Dalam Permenkes 19/2021 tersebut diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.  "Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (12/7).  Mufida menyebut tantangan mempercepat vaksinasi cukup banyak. Target satu juta vaksin per hari belum bisa terealisasi secara konsisten. Belum lagi pekerjaan rumah untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin. Sehingga lebih baik fokus pada perbaikan progam vaksinasi nasional dibanding memunculkan opsi vaksin berbayar.  "Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," katanya.  Mufida meminta fokus vaksinasi nasional dilakukan lebih gencar dengan inovasi. Salah satunya dengan mendatangi langsung masyarakat. Dan memperbanyak tenaga vaksinator serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.  "Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fayankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot," ungkapnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/07/2021/vaksin-covid-19-berbayar-rp-879-140-menkes-itu-kan-hanya-opsi/">Vaksin Covid-19 Berbayar Rp 879.140, Menkes: Itu Kan Hanya Opsi</a>  Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerjasama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan progam vaksin gratis untuk rakyat.  "Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," pungkasnya.

Ada Vaksin Berbayar, DPR: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Menkes-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab isu pro kontra vaksinasi Covid-19 berbayar yang digulirkan pemerintah melalui Kimia Farma dalam program vaksinasi Gotong Royong Individu. Ia menegaskan bahwa program itu sifatnya opsional atau pilihan, tidak wajib.  Semula Kimia Farma akan mulai menjual vaksin secara perorangan hari ini, 12 Juli seharga Rp 879.140. Namun akhirnya pelaksanaannya ditunda.  "Bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Menkes Budi secara daring, Senin (12/7).  Lalu mengapa harus diperluas melalui individu? Ia menjelaskan sebab banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya KADIN. jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan perusahaan kecil juga mereka mau mendapatkan akses vaksin gotong royong.  "Akan tetapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN, itu dibuka," jelasnya.  Lalu selanjutnya ada juga beberapa warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha di Indonesia beraktivitas itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner. Menurut Menkes Budi, mereka juga ingin mendapatkan akses vaksin gotong royong.  "Mereka juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong individu," katanya.  Meski ditunda, Menkes memberi sinyal bahwa vaksinasi individu tetap akan dilanjutkan di saat jumlah vaksin sudah mencukupi. "Sebagai informasi ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," katanya.  "Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," jelasnya.

Vaksin Covid-19 Berbayar Rp 879.140, Menkes: Itu Kan Hanya Opsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Vaksin-Moderna-The-Verge.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program vaksinasi mandiri yang bernama vaksin gotong royong diperuntukan untuk para karyawan dan keluarganya secara gratis yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT Bio Farma (Persero).  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan, terdapat dua jenis vaksin Covid-19 untuk para karyawan perusahaan yang sejauh ini disiapkan kedatangannya dalam waktu dekat. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No 10 Tahun 2021, jenis vaksin dan tempat pelaksanaan vaksinasi gotong royong tak sama dengan program pemerintah. Vaksin tersebut adalah vaksin Sinopharm dan vaksin Moderna.  “Sampai hari ini kami sudah melakukan proses komunikasi dan juga negosiasi dengan dua pengembang vaksin,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI Senin (15/3).  Honesti menjabarkan, seperti Sinovac, vaksin Sinopharm merupakan vaksin dengan platform inactivated dan butuh dua kali suntikan. Ia juga bisa disimpan dalam suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Pemberian dosis vaksin Sinopharm disebut Honesti memiliki jarak waktu 21 hari dari pemberian dosis pertama.  Pihaknya pun sudah meminta kepada pihak Sinopharm untuk memulai dari akhir Maret 2021 atau sampai akhir kuartal kedua (Q2) 2021 sebanyak 15 juta dosis vaksin. Vaksin Sinopharm tengah mengajukan rolling submission ke pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Selanjutnya, berbeda dengan sinovac maupun AstraZeneca, vaksin Moderna berteknologi mRNA. Vaksin yang termasuk teknologi baru ini perlu disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius.  Vaksin tersebut juga membutuhkan dua kali suntikan untuk mendapat antibodi yang maksimal. Jarak pemberian dosis pertama dan kedua adalah 28 hari. Moderna sudah mendapatkan izin penggunaan darurat di sejumlah negara termasuk otoritas Eropa (EMA).  "Kita sudah meminta komitmen untuk 5,2 juta dosis tetapi kemungkinannya baru akan bisa dikirim di awal Q3 tahun ini," tuturnya. Honesti menambahkan, terdapat sebanyak 806 fasyankes yang diperkirakan sudah siap untuk vaksinasi gotong royong. 65 yang dimiliki Bio Farma, 504 BUMN dan 237 dari pihak swasta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Bio Farma Ungkap Jenis Vaksin Mandiri, Ini Bedanya dengan Sinovac

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BIO-FARMA.jpg" alt="Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, Rabu (5/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, Rabu (5/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pengusaha untuk vaksin mandiri tengah dipersiapkan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT Bio Farma (Persero) akan mempersiapkan kebutuhan vaksin untuk para karyawan agar operasional bisnis dapat kembali bergerak.  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pihaknya telah menghitung berdasarkan fasilitas yang ada. Vaksin mandiri dapat dilakukan terhadap 3 juta orang per bulan. Program vaksinasi yang bernama vaksin gotong royong tersebut akan diperuntukan kalangan pekerja termasuk keluarganya. Biayanya pun ditanggung oleh perusahaan.  Honesti memaparkan, berdasarkan data pekan terakhir telah ada sebanyak 806 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 65 yang dimiliki oleh Bio Farma dan jaringannya, serta 504 layanan kesehatan BUMN, dan 237 layanan kesehatan swasta.  Jika diasumsikan tiap-tiap fasyankes tersebut, kata dia, memiliki kemampuan vaksinasi sekitar 75 sampai 100 per hari maka bisa dicapai 3 juta vaksinasi per bulan. "Artinya dari 806 fasyankes ini kita bisa mendapatkan sekitar 2 sampai 3 juta vaksinasi per bulan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/3).  Namun, Honesti menekankan, jumlah tersebut masih akan berubah tergantung dari kecepatan Bio Farma dalam melakukan klarifikasi terhadap kesiapan fasyankes.  Sementara itu, pihak Kadin mencatat telah ada sebanyak 11.542 perusahaan yang mendaftarkan 7.403.356 karyawannya untuk ikut vaksinasi mandiri atau gotong royong. Kadin telah melakukan pendataan atau registrasi untuk para perusahaan pada 28 Januari sampai 28 Februari. Pada tahap pertama itu yang mendaftar ada 9.176 perusahaan dengan total 6.998.235 orang mencakup karyawan dan keluarga karyawan.  Honesti, menyampaikan, pihaknya sudah melobi dan melakukan negosiasi ke produsen vaksin dari luar negeri untuk program gotong royong. Pihaknya sudah mendapatkan komitmen sekitar 20,2 juta dosis. Saat ini, pihaknya dalam proses rolling submission (penyampaian data yang dimiliki Industri Farmasi secara bertahap) ke Badan POM untuk mendapatkan emergency use authorisation-nya (EUA/penggunaan dalam kondisi darurat).

Bio Farma Sebut Vaksin Mandiri Bisa untuk 3 Juta Orang Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vaksinasi-Warga-Lansia-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Warga lanjut usia (lansia) mengantre untuk menerima vaksinasi Covid-19 di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Penambahan posko vaksinasi ini disebabkan tingginya antusiasme warga lansia untuk menerima vaksin Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo" width="100%">
<figcaption>Warga lanjut usia (lansia) mengantre untuk menerima vaksinasi Covid-19 di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Penambahan posko vaksinasi ini disebabkan tingginya antusiasme warga lansia untuk menerima vaksin Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengungkapkan, sejumlah perusahaaan telah mendaftarkan para karyawannya untuk ikut vaksinasi mandiri atau gotong royong. Nantinya, biaya vaksinasi tersebut ditanggung oleh perusahaan dan karyawan tidak dipungut biaya sepeserpun.  "Yyang sudah mendaftar ada 11.542 perusahaan dengan total target vaksinasi sebanyak 7.403.356 orang," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara langsung, Senin (15/3).  Ia memaparkan, pihaknya pun telah melakukan pendataan atau registrasi untuk para perusahaan pada 28 Januari hingga 28 Februari. Pada tahap pertama itu yang mendaftar ada 9.176 perusahaan dengan total 6.998.235 orang mencakup karyawan dan keluarga karyawan.  Namun, atas masukan dari Kementerian BUMN serta komunikasi dengan PT Bio Farma, pihaknya kembali membuka pendaftaran kedua pada 10 sampai 24 Maret. "Dan data per 14 Maret terjadi di tambahan 2.372 perusahaan," imbuhnya.  Rosan menambahkan, bukan hanya perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk vaksinasi mandiri. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga berminat untuk mendaftarkan para pegawainya. "Beberapa UMKM ternyata yang pekerjaannya hanya 5 hanya 10 orang itu mendaftar. Jadi ini suatu hal yang cukup positif," pungkasnya.

Belasan Ribu Perusahaan Daftarkan Karyawannya Buat Vaksin Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Menkes-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa pekerja swasta yang menjadi peserta program Vaksinasi Gotong Royong tidak akan dikenai biaya.  "Yang penting pada prinsipnya tidak dipungut biaya kepada masyarakat," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/3), seperti dikutip dari Antara.  Budi mengatakan bahwa sasaran program Vaksinasi Gotong Royong adalah pekerja di seluruh perusahaan di Indonesia.  Jenis vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong, menurut dia, berbeda dengan vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi gratis pemerintah.  Kementerian Kesehatan, ia mengatakan, akan menentukan tarif vaksinasi Covid-19 dalam program tersebut setelah badan usaha milik negara dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) membahas skema pembiayaan dan pelaksanaannya.  Budi menjelaskan, distribusi hingga penyuntikan vaksin dalam program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh PT Bio Farma dan pihak swasta agar tidak menambah beban fasilitas kesehatan yang masih melaksanakan program vaksinasi pemerintah.  Kendati demikian, ia meminta penentuan sasaran Vaksinasi Gotong Royong dilakukan berdasarkan data induk agar tidak sampai ada duplikasi sasaran vaksinasi. "Selain itu agar pasca-vaksinasi dan pengawasan kejadian ikutan pasca-imunisasi dapat sesuai anjuran Kemenkes," katanya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Pekerja Peserta Vaksinasi Gotong Royong Tidak Akan Dikenai Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Covaxin-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - India memproduksi vaksin Covid-19 sendiri yang bernama Covaxin India. Vaksin ini didukung pemerintah lokal dan memiliki tingkat kemanjuran hingga 81 persen.  Data itu dibuktikan berdasarkan data awal dari uji coba fase 3. Regulator India memberi vaksin itu persetujuan darurat pada Januari 2021, sementara fase ketiga uji coba masih berlangsung.  Bharat Biotech, produsen vaksin, mengatakan temuan terbaru itu adalah tonggak penting dalam penemuan vaksin. Dalam sains, ini disebut kemajuan melawan virus Korona.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/03/2021/peneliti-turki-sebut-vaksin-sinovac-efektif-100-persen-cegah-keparahan/">Peneliti Turki Sebut Vaksin Sinovac Efektif 100 Persen Cegah Keparahan</a>  "Dengan hasil hari dari uji klinis fase 3, kami sekarang telah melaporkan data tentang vaksin Covid-19 dari uji coba fase 1, 2, dan 3 yang melibatkan sekitar 27 ribu peserta," kata perusahaan tersebut seperti dilansir <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124">BBC</a>.  Regulator obat juga telah memberikan lampu hijau pada vaksin Oxford-AstraZeneca, yang dikenal sebagai Covishield di India, untuk digunakan. Negara itu meluncurkan program vaksinnya, upaya inokulasi terbesar di dunia, pada awal Januari. Sejauh ini India telah memvaksinasi hampir 15 juta orang perawatan kesehatan dan pekerja garis depan pada fase pertama.  Regulator pada Senin (8/3) mengatakan bahwa orang yang berusia di atas 60 tahun dan mereka yang berusia antara 45 dan 59 tahun tetapi memiliki penyakit lain sekarang dapat divaksinasi. Pemerintah menargetkan akan mencakup 300 juta orang prioritas pada akhir Juli. Tetapi para ahli mengatakan bahwa kecepatan vaksinasi cenderung lambat dan meleset dari target.  India juga memasok vaksin ke negara-negara tetangga dan sejumlah negara lain. Mereka telah mengirimkan puluhan ribu dosis gratis vaksin Covid-19 ke beberapa negara dalam apa yang secara luas disebut sebagai diplomasi vaksin. India adalah pembangkit tenaga vaksin. Negara ini menghasilkan 60 persen vaksin dunia dan merupakan rumah bagi setengah lusin produsen utama.  Cara Kerja Covaxin  Bharat Biotech memiliki portofolio 16 vaksin dan mengekspornya ke 123 negara. Covaxin adalah vaksin yang tidak aktif yang terbuat dari virus Korona yang sudah mati, sehingga aman untuk disuntikkan ke dalam tubuh. Bharat Biotech menggunakan sampel virus Korona, yang diisolasi oleh Institut Virologi Nasional India.  Saat diberikan, sel kekebalan masih dapat mengenali virus mati, mendorong sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus pandemi. Kedua dosis diberikan dengan jarak empat minggu. Vaksin dapat disimpan pada suhu 2C hingga 8C. Bharat Biotech mengatakan memiliki persediaan 20 juta dosis Covaxin, dan bertujuan untuk membuat 700 juta dosis dari empat fasilitasnya di dua kota pada akhir tahun ini.  Bagaimana dengan Covishield?  Vaksin Oxford-AstraZeneca diproduksi secara lokal oleh Serum Institute of India, produsen vaksin terbesar di dunia. Mereka mengatakan itu menghasilkan lebih dari 50 juta dosis sebulan. Vaksin ini dibuat dari versi virus flu biasa yang dilemahkan (dikenal sebagai adenovirus) dari simpanse. Itu telah dimodifikasi agar lebih mirip virus Korona meski tidak bisa menyebabkan penyakit.  Ketika vaksin disuntikkan ke pasien, maka mendorong sistem kekebalan untuk mulai membuat antibodi dan membuatnya menyerang infeksi virus Korona. Suntikan diberikan dalam dua dosis yang diberikan antara empat dan 12 minggu. Lalu dapat disimpan dengan aman pada suhu 2C hingga 8C, hampir sama dengan lemari es.  Uji klinis internasional dari vaksin Oxford-AstraZeneca menunjukkan bahwa ketika orang diberi setengah dosis dan kemudian dosis penuh, keefektifan mencapai 90 persen. Tetapi tidak ada cukup data yang jelas untuk menyetujui gagasan dosis setengah atau dosis penuh.  Serum Institute (SII), pembuat vaksin India, mengatakan Covishield sangat efektif dan didukung oleh data uji coba fase III dari Brasil dan Inggris. Uji klinis adalah proses tiga tahap untuk menentukan apakah vaksin menyebabkan tanggapan kekebalan yang baik dan apakah itu menyebabkan efek samping yang tidak dapat diterima.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/1fYq2EjJWvw

India Punya 2 Vaksin Covid-19 Mandiri, Tingkat Kemanjuran 81 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinas-Lansia-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pengusaha terhadap vaksinasi Covid-19 secara mandiri akhirnya direstui oleh pemerintah. Program vaksinasi mandiri diberi nama program vaksinasi gotong royong.  Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021, karyawan dan keluarga sebagai penerima vaksin diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya sebagaimana bunyi pasal 3 ayat 5.  Adapum biaya vaksinasi mandiri merupakan tanggung jawab perusahaan. Artinya perusahaan harus bersedia mengeluarkan dana untuk program vaksinasi mandiri dan memberikannya secara gratis kepada karyawan dan keluarganya. Hal itu sebagaimana diatas dalam pasal 43 ayat 2.  Koordinator PMO KPCPEN dan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, alasan pemerintah mengizinkan vaksinasi mandiri lantaran tujuan vaksinasi adalah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan membangun kekebalan kelompok, yaitu sekitar 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.  "Semakin cepat itu terbangun semakin baik untuk mengeluarkan kita semua dari kondisi pandemi ini. Dan semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk semakin baik buat masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, kemarin Jumat (26/2).  Dengan demikian, usulan program vaksinasi tanpa menambah beban anggaran negara patut disambut baik. Sebab, dalam usulan pengusaha terkait vaksinasi mandiri atau gotong royong.  Vaksin gotong royong ditujukan untuk para buruh dan karyawan swasta, dan dia pastikan diberikan secara gratis agar dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. "Latar belakang upaya berbagai pihak bahu-membahu, membantu mendorong percepatan terbangunnya herd immunity (kekebalan kelompok)," lanjutnya.  Arya menambahkan, vaksinasi mandiri merupakan sebuah upaya gotong royong yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia jika mengalami bencana, termasuk bencana kedrhatan akibat covid-19.  "Semua stakeholders atau semua kelompok masyarakat yang ingin membantu pemerintah menangani masalah pandemi ini maka pemerintah akan membuka ruang kepada mereka," pungkasnya.

Usulan Vaksin Mandiri Direstui Pemerintah, Karyawan Tak Boleh Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksin-Lansia_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-222.jpg" alt="Petugas kesehatan menyuntikkan vaksinasi COVID-19 pada warga lanjut usia (lansia) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2/2021). Pemerintah mulai memberikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang dimulai dari ibu kota provinsi di seluruh Indonesia" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyuntikkan vaksinasi COVID-19 pada warga lanjut usia (lansia) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2/2021). Pemerintah mulai memberikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang dimulai dari ibu kota provinsi di seluruh Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyinggung skema vaksinasi mandiri atau gotong royong. Dia menegaskan, skema vaksin itu bersifat korporasi. Tidak diperjualbelikan untuk individu.  Dalam prosesnya, lanjut dia, perusahaan yang akan memberikan langsung kepada karyawan masing-masing melalui fasilitas kesehatan. Bila perusahaan menyatakan mampu, bisa juga diberikan kepada keluarga karyawan.  "Pendekatannya klaster, bukan individu," ungkapnya. Jenis vaksin yang digunakan bakal berbeda dengan yang digunakan pemerintah.  Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-gunadi-sadikin/">Budi Gunadi Sadikin</a> mengungkapkan bahwa aturan mengenai vaksinasi gotong royong tengah disiapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, ada sejumlah panduan yang ditegaskan pemerintah.  Pertama, adanya skema itu tidak lantas menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis. Kedua, vaksinasi gotong royong merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan seluruh pihak, termasuk swasta, untuk mempercepat program vaksinasi nasional.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/02/2021/ramadan-vaksinasi-dilakukan-malam-hari/">Ramadan, Vaksinasi Dilakukan Malam Hari</a>  Menurut Budi, semakin cepat vaksinasi semakin baik. ’’Jangan sampai kekebalan masyarakat yang divaksin sudah selesai, tapi program vaksinasi belum rampung,’’ ucapnya. Mengingat, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah pasti mengenai lama vaksin Covid-19 memberikan kekebalan tubuh.  Ketiga, vaksinasi gotong royong tak boleh menimbulkan persepsi bahwa yang kaya akan didahulukan. Sebab, vaksinasi gotong royong bukan konsep bisnis. Sesuai namanya, yakni mengajak semua pihak untuk gotong royong.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/MGnUecnS_sI

Vaksin Mandiri Khusus Korporasi, Tidak Diperjualbelikan untuk Individu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinasi-Pedagang-Pasar-Tanah-Abang-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa hasil vaksinasi Covid-19 terlihat setelah dua kali penyuntikan selesai dilakukan. Itu pun memerlukan jeda waktu hingga terbentuknya antibodi.  Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes terkait vaksinasi Covid-19, menyatakan bahwa hasil vaksinasi tidak bisa dinikmati secara instan. CoronaVac, <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid-19</a> dari Sinovac, harus disuntikkan dua kali. Untuk penerima vaksin dengan usia 18 hingga 59 tahun, jarak penyuntikannya 14 hari. Sementara yang sudah 60 tahun ke atas berjarak 28 hari.  Menurut Nadia, terlalu dini mengatakan ada penurunan kasus pada tenaga kesehatan karena vaksinasi Covid-19. ”Pertama, dosis kedua belum diselesaikan (penyuntikannya, Red),” kata dia kemarin (18/2). Selanjutnya, antibodi akan terbentuk setelah 28 hari pasca penyuntikan kedua.  Hingga kemarin, untuk gelombang I, sebanyak 1,16 juta orang sudah divaksin tahap pertama. Sedangkan yang mendapat vaksin kedua sudah 613.646 orang. Mayoritas penerima vaksin pada gelombang I adalah tenaga kesehatan.  Sementara itu, terkait wacana vaksinasi mandiri, Nadia menjelaskan, langkah tersebut bisa membantu mempercepat target vaksinasi dalam klaster tertentu. ”Penerima vaksin mandiri akan diutamakan karyawan perusahaan padat karya. Kalau kondisi ini bisa diselesaikan cepat dan dibantu pelaku usaha, akan menurunkan angka penularan di klaster itu sendiri,” ungkapnya.  Namun, kata Nadia, Kemenkes tidak turut campur dalam jumlah vaksin yang digunakan untuk vaksinasi mandiri. Sebab, alokasi yang digunakan harus berbeda dengan vaksinasi yang selama ini digunakan pemerintah. ”Mereknya pun harus berbeda dari yang digunakan pemerintah,” ucapnya.  Terkait hal itu, Wakil Koalisi Vaksin untuk Semua Irma Hidayana meminta pemerintah berhati-hati dalam pelibatan swasta untuk vaksinasi mandiri. ”Dalam penunjukan badan usaha, siapa, bagaimananya belum disebutkan dalam perpres (Perpres 14/2021). Akan sarat jadi peluang penyalahgunaan pengadaan vaksin dan korupsi,” katanya.  Sulfikar Amir, wakil Koalisi Vaksin lainnya, mempertanyakan kemampuan PT Bio Farma sebagai pengimpor vaksin mandiri. Sementara saat ini mereka juga dibebani tanggung jawab oleh pemerintah dalam hal pengadaan vaksin gratis bagi masyarakat Indonesia. ”Justru dengan adanya tambahan vaksin mandiri, malah bisa memperlambat penyaluran vaksin gratis untuk semua masyarakat,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/02/2021/satgas-sanksi-administratif-penolak-vaksinasi-covid-belum-diperlukan/">Satgas: Sanksi Administratif Penolak Vaksinasi Covid Belum Diperlukan</a>  Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinis dan Pemasukan Khusus BPOM Siti Asfijah menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan yang sama dengan yang selama ini berjalan. ”Semua vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi harus mendapatkan EUA dari BPOM dahulu,” ujarnya kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_KndcWwj9do

Karyawan Industri Padat Karya Jadi Prioritas Vaksin Mandiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin mandiri

Berita Terkini