<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Vaksin-Sinovac-2.jpg" alt="Beijing (China), 26/08/2020.- Sinovac" width="100%">
<figcaption>Beijing (China), 26/08/2020.- Sinovac</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat bekerja secara independen terkait pemeriksaan kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19.  Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan MUI dan BPOM adalah benteng pelindung masyarakat dalam hal menjaga keyakinan, keselamatan dan keamanan pada setiap makanan dan obat yang akan dikonsumsi. Untuk itu MUI dan BPOM harus menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kehalalan, keefektifan dan keamanan vaksin produksi Tiongkok ini.  "Lembaga ini tidak boleh bekerja dalam tekanan pemerintah, apalagi didikte oleh para pedagang vaksin. Meski 3 juta dosis vaksin Sinovac buatan negeri Tirai Bambu ini tengah didistribusikan ke berbagai daerah, namun proses pemberian fatwa halal oleh MUI dan pemeriksaan hasil uji klinis oleh BPOM harus berjalan sesuai dengan kaidah fatwa dan standar ilmiah yang teruji," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (8/1).  "Jangan sampai MUI dan BPOM sekedar menjadi tukang stempel, yang hanya mengikuti kehendak pihak-pihak yang diuntungkan dengan bisnis vaksin ini. Prinsip perlindungan terhadap keyakinan relijius dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi pedoman yang utama," tambahnya.  Mulyanto menambahkan, sekarang ini masyarakat menyorot kinerja dua lembaga ini. Masyarakat berharap MUI dan BPOM benar-benar menjadi benteng perlindungan hati-nurani serta tumpuan kepercayaan mereka. Masyarakat ingin vaksin yang direkomendasikan benar-benar terjamin khasiat, keamanan dan kehalalannya.  "Masyarakat akan taat dan turut dengan apa yang akan direkomendasikan MUI dan BPOM," katanya.  Selain itu Mulyanto juga minta pemerintah tidak hanya mengandalkan Sinovac saja. Pemerintah perlu mempertimbangkan merek vaksin lain yang terinformasikan efektivitas dan keamanannya. Hal ini penting agar Indonesia tidak tergantung dan terjadi tindak monopoli atas satu merek saja.  "Ini tidak sehat secara ekonomi," imbuhnya.  Mulyanto mendesak pemerintah mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin Merah Putih yang merupakan vaksin hasil karya peneliti dalam negeri. Diharapkan vaksin ini dapat menjadi substitusi atau pengganti vaksin impor.  "Kita memiliki banyak ahli vaksin serta BUMN sektor kesehatan yang andal. Saya yakin bangsa kita mampu memproduksi vaksin domestik hasil riset dan inovasi anak bangsa ini jika pemerintah mendorong dan memfasilitasi secara maksimal," pungkasnya.

Soal Uji Vaksin, PKS: MUI dan BPOM Jangan Sekadar Jadi Tukang Stempel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah mempercepat melakukan proses vaksinasi untuk segera mengakhiri badai pandemi Covid-19 di Tanah Air. Ini supaya aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan roda perekonomian kembali berangsur pulih.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran untuk penyuntikan vaksin garis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan revisi anggaran vaksin gratis dari yang sebelumnya sebesar Rp 75 triliun yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021.  "Presiden menetapkan vaksinasi akan dilakukan gratis, anggarannya bisa akan mencapai lebih dari Rp 75 triliun," ujarnya dalam webinar, Senin (4/1).  Sri Mulyani menjelaskan, untuk proses vaksinasi saja bisa lebih dari Rp 75 triliun, kemudian ditambah dengan anggaran Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) di klaster kesehatan uang sebesar Rp 25 triliun yang nantinya juga akan mengalami kenaikan.  "Rp 75 triliun hanya untuk vaksinasi, belum bicara tentang masalah kesehatan yang lain dan harus ditangani, masih banyak sekali APBN kita (ada perubahan)," jelasnya.  Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menyebut ada 67-70 persen dari 265 juta penduduk Indonesia harus divaksinasi. Ini artinya ada 182 juta masyarakat yang akan divaksin secara gratis sehingga anggaran yang dibutuhkan memang sangat besar.  Saat ini Indonesia sudah mengamankan 3 juta dosis vaksin dan sedang diuji kembali oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum didistribusikan kepada masyarakat atau vaksinasi gratis.

Sri Mulyani: Anggaran Vaksin Bisa Lebih Dari Rp 75 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Vaksin-Sinovac-2.jpg" alt="Beijing (China), 26/08/2020.- Sinovac" width="100%">
<figcaption>Beijing (China), 26/08/2020.- Sinovac</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia siap melakukan vaksinasi Covid-19 dengan vaksin Sinovac asal Tiongkok. Periode pertama ditargetkan berlangsung pada Januari-April 2021 bagi para tenaga kesehatan. Bagi para penerima vaksin yang merupakan tenaga kesehatan mendaftar lewat aplikasi Peduli Lindungi.  Juru Bicara Vaksin Covid-19 Untuk Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia mengatakan, beberapa waktu yang lalu SMS notifikasi terkait penerima vaksin Covid-19 telah dikirimkan dan SMS tersebut terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya program ini merupakan langkah awal dari pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.  "Perlu kami tegaskan bahwa keamanan data penerima vaksin dijamin oleh pemerintah dan pengelolaannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan keputusan Menteri Kominfo nomor 253 tahun 2020," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (4/1).  Pertama perolehan data pribadi termasuk data kependudukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, data pribadi dilengkapi dengan sistem keamanan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan Covid -19.  "Rencana vaksinasi yang mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam kurun waktu 15 bulan ke depan dengan sasaran sebanyak 181,5 juta jiwa merupakan momentum yang penting dan membawa harapan baru dalam perjalanan panjang kita berupaya mengakhiri pandemi Covid-19," tuturnya.  Lalu, bagaimana alurnya?  Pertama, sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi atau pemberitahuan melalui SMS blast dengan ID pengirim peduli Covid-19.  Kedua, penerima vaksin akan melakukan verifikasi. Ketiga, selanjutnya penerima vaksin akan melakukan registrasi ulang untuk status kesehatan dan memilih tempat serta jadwal vaksinasi. Untuk daerah dengan kendala jaringan maka proses verifikasi dan registrasi akan dilakukan oleh Satgas penanganan Covid-19 di kecamatan.  Registrasi ini sangat penting karena sebagai upaya verifikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh sistem untuk mengkonfirmasi domisili serta skrining sederhana terhadap penyakit penyerta yang diderita.  Keempat, verifikasi bagi peserta yang tidak melakukan registrasi ulang akan dilakukan oleh Satgas penanganan covid 19 di kecamatan.

Simak Alur Proses Verifikasi dan Registrasi Penerima Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memperkirakan, usai libur Natal dan Tahun Baru 2021 akan ada kenaikan jumlah angka penularan Covid-19. Pemerintah akan mengantisipasinya dengan meningkatkan fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien positif Covid-19 yang membutuhkan perawatan.  Sementara, terkait kebijakan pembatasan sosial oleh Pemerintah Daerah (Pemda), ia meminta agar diputuskan dengan pertimbangan yang matang Sebab, menurutnya, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, kebijakan rem dan gas merupakan hal yang harus diperhatikan karena menjadi akar dari dampak yang berpengaruh besar pada aspek roda ekonomi masyarakat sambil menunggu proses vaksinasi.  "Arahan Pak Presiden terkait gas dan rem soal pandemi Covid-19, tentu melalui vaksinasi yang menjadi game changer. Kita akan berikan gratis dan akan terus berlanjut hingga kuartal I-2022," ujarnya dalam acara pembukaan perdagangan tahun 2021 secara virtual, Senin (4/1).  Airlangga berharap bahwa proses vaksinasi akan dimulai pada pertengahan bulan Januari ini, sambil menunggu mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Sebab, beberapa negara telah berikan EUA terhadap vaksin yang dipesan di Indo antara lain vaksin Sinovac, Pfizer, vaksin AstraZeneca, Novavax dan Gavi," katanya.  Airlangga juga menjelaskan kedatangan dan ketersediaan vaksin Covid-19 pun dilakukan secara bertahap. Begitu juga dengan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan bertahap dengan memprioritaskan tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.  Seperti yang diketahui, vaksin corona buatan Sinovac telah hadir di Indonesia sebanyak 3 juta dosis dari Sinovac, dengan dua kali kedatangan pertama 1,2 juta dosis pada Awal Desember 2020 dan 1,8 juta dosis vaksin pada akhir Desember 2020 lalu. Program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Vaksinasi ini pun akan terus berlanjut hingga kuartal I-2022.  Indonesia sendiri saat ini telah mengamankan sebanyak 3 juta dosis vaksin dari Sinovac dan sudah disebar ke beberapa daerah di Indonesia. Diharapkan, vaksinasi massal bisa dimulai pada pertengahan Januari 2021 ini.

Kasus Korona Melonjak Usai Libur Nataru, Vaksinasi jadi Game Changer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/vaksinasi.jpg" alt="Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel" width="100%">
<figcaption>Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksinasi Covid-19 dengan vaksin Sinovac asal Tiongkok segera dilaksanakan untuk periode pertama bagi tenaga kesehatan. Belum juga vaksinasi dimulai, sudah ada hoax atau kabar tak benar soal vaksin Sinovac tersebut yang meresahkan masyarakat.  Juru Bicara Vaksin Covid-19 untuk PT Bio Farma Bambang Heriyanto menjelaskan begitu banyak kabar yang tak benar tentang vaksinasi Covid-19. Salah satunya adanya informasi bahwa vaksin yang akan disuntikkan secara massal masih berlabel 'untuk uji klinis' atau 'clinical trial'.  "Pemberitaan yang menyebutkan bahwa vaksin itu only for clinical trial dan tertulis di kemasan, kami pastikan tak benar," kata Bambang dalam konferensi pers virtual, Minggu (3/1).  Bambang menegaskan, vaksin untuk uji klinis dengan vaksin untuk vaksinasi adalah hal berbeda. Vaksin untuk vaksinasi pasti sudah dilakukan pengawasan oleh BPOM dan mendapatkan izin penggunaan darurat (BPOM).  "Jadi vaksin yang saat ini, sudah sampai dan digunakan, pasti sudah diizinkan BPOM. Kemasannya juga beda," tutur Bambang.  Saat uji klinis, vaksin Sinovac menggunakan wadah berbahan PFS di mana wadah vaksin dan jarum suntik jadi satu dalam 1 kemasan. Sedangkan vaksin untuk vaksinasi berupa single dose atau dosis tunggal.  "Di labelnya tak ada penanda tulisan only for clinical trial, jadi informasi selama ini beredar tak benar," katanya.  Menurut Bambang, begitu tiba di Indonesia, 3 juta vaksin Sinovac langsung disimpan di tempat khusus di Bio Farma dengan suhu dan persyaratan sesuai spesifikasi vaksin. Vaksin dijaga dalam suhu 2-8 derajat Celcius.  "Dilakukan serangkaian pengujian mutu oleh Bio Farma oleh BPOM. Dilakukan untuk menjaga kualitas agar terjamin dari mulai produksi sampai didistribusikan," paparnya

Tak Benar Vaksin Sinovac Masih Berlabel 'Untuk Uji Klinis'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5-2.png" alt="Tenaga kesehatan membawa peti jenazah di TPU Keputih Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan membawa peti jenazah di TPU Keputih Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksin Sinovac sudah bisa didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia pada Januari 2021. Menurutnya, program vaksinasi nasional bisa dilakukan lebih awal untuk para tenaga kesehatan. "Insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, Insya Allah vaksin sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan," kata Budi, Kamis (31/12). Pernyataan itu disampaikan Budi setelah pemerintah Indonesia menerima 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Jumlah itu merupakan pengiriman batch kedua setelah sebelumnya lebih dulu menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Budi memastikan, program vaksinasi merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk mendukung program vaksinasi nasional. "Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti, dikerjasamakan, didukung oleh seluruh rakyat. Karena tak mungkin pemerintah melakukan ini sendiri. Saya percaya bersama kita bisa," harap Budi. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/31/12/2020/inggris-izinkan-penggunaan-vaksin-covid-19-dari-astrazeneca-oxford/">Inggris Izinkan Penggunaan Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca-Oxford</a> Pada kesempatan ini, mantan Wakil Menteri BUMN ini mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer alias 3M. Karena program vaksinasi harus beriringan dengan protokol kesehatan. "Dengan berjalannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak," imbau Budi. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=u8u6wsh5z28

Menkes Targetkan Distribusi Vaksin ke 34 Provinsi Dimulai pada Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201207_230852.jpg" alt="Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel" width="100%">
<figcaption>Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bio Farma (Persero) resmi memiliki sertifikat perizinan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Artinya, Bio Farma bisa memproduksi mandiri vaksin Covid-19.  “Dengan demikian Bio Farma sudah sangat layak bisa memproduksi vaksin Covid-19,” terang Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir dalam Telekonferensi Pers: Perkembangan Vaksin Covid-19, Rabu (30/12).  Honesti mengatakan, pihaknya siap mendistribusikan vaksin Covid-19 dengan sistem terintegrasi secara digital. “Untuk memastikan vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia memenuhi kebutuhan,” jelasnya.  Vaksin tersebut, katanya, diproyeksikan akan diproduksi 100 juta dosis per tahun. Honesti pun tak menutup kemungkinan jumlah serta lokasi produksi vaksin bakal diperluas guna memenuhi target 250 juta dosis per tahun.  Ia pun bersyukur tak ada kejadian serius dari uji klinik fase 3 vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat. Jadi, kemungkinan mendapat izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization atau EUA) oleh BPOM lebih besar dan bisa segera diproduksi.  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menuturkan, saat ini pihaknya juga menunggu efikasi untuk penerbitan izin penggunaan darurat.  “Sekarang tim peneliti dan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) Kementerian Kesehatan sedang menyelesaikan data-data analisa untuk aspek efikasi,” tambahnya.

Bio Farma Telah Kantongi CBOP dan Siap Produksi Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/covid-10-vaccine-syringe.jpg" alt="Ilustrasi: Pengembangan vaksin Covid-19. (Emin Baycan via ZDNet)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengembangan vaksin Covid-19. (Emin Baycan via ZDNet).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang bakal menerima vaksin Covid-19. Budi mengaku, pendaataan tersebut dilakukan setelah Kementerian Kesehatan berkonsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) untuk rencana vaksinasi Covid-19 pada 2021 mendatang.  "Ini adalah badan independen yang memberikan advice ke Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi," ujar Budi dalam konfrensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12).  Untuk tahap pertama yang bakal divaksinasi adalah petugas kesehatan yang tersebar di 34 provinsi sebanyak 1,3 juta orang. "Garda terdepan adalah orang-orang yang paling penting di masa pandemi krisis Covid-19," katanya.  Penerima berikutnya adalah petugas pelayanan publik. "Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun," katanya.  Setelah itu, menurut Budi, vaksin akan diberikan kebada masyarakat rentan. Penerima vaksin terakhir adalah masyarakat lainnya yang berjumlah 77,4 juta.  Budi memastikan bahwa vaksinasi tahap pertama dan selanjutnya akan diberikan apabila telah keluar izin penggunaan darurat atau emergency used authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  "Karena kita percaya sekali bahwa data science itu menjadi pegangan kita, BPOM sudah bekerja sama baik dengan Kementerian Kesehatan," ungkapnya.  Berikut ini adalah tahapan penerimaan vaksinasi Covid-19:  1. Petugas kesehatan sebanyak 1,3 juta yang tersebar di 34 provinsi  2. Petugas publik sebanyak 17,4 juta  3. Lansia sebanyak 21,5 juta  4. Masyarakat rentan sebanyak 63,9 juta  5. Masyarakat lainnya 77,4 juta

Ini Daftar Penerima Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5-2.png" alt="Tenaga kesehatan membawa peti jenazah di TPU Keputih Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan membawa peti jenazah di TPU Keputih Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mengamankan sejumlah vaksin Covid-19. Menurutnya, ada 660 juta dosis vaksin yang telah diamankan oleh pemerintah.  Sebanyak 330 juta dosis dari total kebutuhan 425 juta dosis dan sisanya 330 juta dosis bersifat opsional.  "Kita sudah men-secure, yang pasti ada sekitar 330 juta dosis. Sementara yang opsional 330 juta dosis. Sehingga total secure (vaksin Covid-19-Red) 660 juta dosis vaksin," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12).  Budi Gunadi menuturkan, total 660 juta dosis tersebut termasuk kategori aman untuk proses vaksinasi. Sehingga, jika ada kendala gagal uji klinik atau proses pengiriman terhambat, tidak berpengaruh pada vaksinasi.  "Kita harapkan di awal tahun depan semua proses mengenai kesiapan pengadaan vaksin sudah selesai," tuturnya.  Dia menyebut kedatangan vaksin akan bertahap dan mampu memfasilitasi 181 juta jiwa masyarakat di seluruh Indonesia.  Adapun perusahaan pemasok vaksin, lanjut Budi Gunadi berasal dari perusahaan, yakni Sinovac, Novovax, AstraZeneca dan Pfizer. Mereka memasok sekitar 400 juta dosis dan sisanya dari GAVI.  Berikut rinciannya:  1. Sinovac  - 3 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi - 122 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk - 100 juta dosis masih opsional.  2. Novavax  - 50 juta dosis vaksin - 80 juta dosis masih opsional.  3. COVAX/GAVI  - 54 juta dosis vaksin - 54 juta dosis vaksin masih opsional.  4. AstraZeneca  - 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi - 50 juta dosis vaksin masih opsional.  5. Pfizer/BioNTech  - 50 jua dosis vaksin dalam finalisasi - 50 juta dosis vaksin masih opsional.

Pemerintah Amankan Total 660 Vaksin Covid-19, Berikut Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ilustrasi-jerman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang perempuan warga Jerman berusia 101 tahun menjadi warga Jerman pertama yang disuntik vaksin virus Korona pada Sabtu (26/12). Ia divaksin sehari sebelum program vaksinasi negara itu resmi dimulai  Perempuan yang berasal dari Halberstadt di pegunungan Harz itu tinggal di sebuah panti jompo tempat 40 warga serta 11 anggota staf juga divaksinasi.  Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengatakan, wanita ini ditemukan saat sejumlah truk sedang berada dalam perjalanan untuk mengirimkan vaksin ke panti-panti jompo. Warga yang tinggal di panti jompo merupakan kalangan yang berada di antrean pertama untuk menerima vaksin.  Pemerintah federal berencana mendistribusikan lebih dari 1,3 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini kepada otoritas kesehatan, setelah itu sekitar 700.000 dosis per minggu mulai Januari.  "Mungkin ada beberapa masalah pada satu titik atau lainnya di awal, tapi itu cukup normal ketika proses yang kompleks secara logistik dimulai," kata Spahn, dikutip dari Antara.  Jerman, yang berpenduduk 83 juta jiwa, telah mendirikan lebih dari 400 pusat vaksinasi di berbagai tempat, termasuk bekas bandara Tegel dan Tempelhof di Berlin serta aula pameran perdagangan Hamburg.  Vaksinasi akan diberikan secara gratis dan tersedia untuk semua orang mulai pertengahan 2021, yaitu ketika kelompok prioritas diharapkan sudah selesai vaksinasi. Namun, tidak ada kewajiban bagi warga untuk disuntik vaksin anti Covid-19.  Jumlah kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di Jerman naik sebesar 14.455 menjadi 1.627.103, menurut data Institut Robert Koch untuk penyakit menular, Sabtu (26/12).  Data itu juga menunjukkan bahwa sudah lebih dari 29.000 orang di Jerman yang meninggal akibat penyakit tersebut.

Warga Usia 101 Tahun Yang Pertama Divaksin Covid-19 di Jerman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Vaksin Korona

Berita Terkini