<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20210127_134705.jpg" alt="Tempat penyimpanan khusus vaksin Covid-19 di Kantor UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tempat penyimpanan khusus vaksin Covid-19 di Kantor UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mencatat, puluhan ribu dosis vaksin Covid-19 merek Sinovac di daerah itu memasuki masa kedaluwarsa pada awal Agustus.  ”Di gudang penyimpanan vaksin UPTD Farmasi kami, stok vaksin Sinovac ada 21.834 dosis dan kedaluwarsa pada 1 Agustus,” kata Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Bayu Biharussyfa seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Rabu (27/6).  Dia mengatakan, vaksin Covid-19 yang diproduksi Tiongkok itu itu diprediksi tidak akan bisa digunakan masyarakat meski tersedia dalam jumlah banyak. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penjemputan vaksin menjelang habisnya waktu penggunaan vaksin tersebut.  ”Vaksin yang habis masa penggunaannya sudah didata, tinggal menunggu dijemput Bio Farma melalui Dinkes Provinsi Jawa Barat,” ucap Bayu Biharussyfa.  Bayu menjelaskan, selain vaksin Sinovac, beberapa vaksin Covid-19 merek lain juga akan memasuki masa kedaluwarsa. Di antaranya vaksin Covovac dengan batas waktu penggunaan maksimal hingga Minggu (31/7).  ”Vaksin merek ini (Covovax) stoknya juga relatif masih banyak sekitar 36.820 dosis,” terang Bayu Biharussyfa.  Selain itu, ada vaksin merek AstraZenecca yang jumlahnya mencapai 3.330 dosis dengan tenggat waktu penggunaan akan habis pada Jumat (12/8).

Puluhan Ribu Dosis Vaksin Sinovac di Bekasi Kedaluwarsa Awal Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vaksinasi-Anak-6-11-Tahun-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tenaga Kesehataan menyuntikan vaksin kepada anak-anak di Jakarta, Jumat (18/2/2022). Pemerintah menargetkan 26.705.490 remaja usia 12 hingga 17 tahun menerima vaksin covid-19. Berdasarkan data dari laman vaksin.kemkes.go.id pada Rabu (16/02/2022), Sebanya" width="100%">
<figcaption>Tenaga Kesehataan menyuntikan vaksin kepada anak-anak di Jakarta, Jumat (18/2/2022). Pemerintah menargetkan 26.705.490 remaja usia 12 hingga 17 tahun menerima vaksin covid-19. Berdasarkan data dari laman vaksin.kemkes.go.id pada Rabu (16/02/2022), Sebanya</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah berencana memusnahkan vaksin yang telah kedaluwarsa. Sebab, vaksin tersebut membuat penuh tempat penyimpanan di dinas kesehatan provinsi.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak menyebut jumlah pasti dosis vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa. Dia hanya menyatakan bahwa kebanyakan merupakan vaksin hibah. ”Kita dapat banyak vaksin hibah dari negara maju yang hampir expired date,” ujarnya seusai rapat terbatas kemarin (31/5).  Hingga April, pemerintah menerima 470 juta dosis vaksin. Sebanyak 130 juta di antaranya merupakan vaksin hibah atau tidak membeli. Mulai April hingga akhir tahun nanti, akan ada lagi kedatangan vaksin Covid-19 mencapai 71 juta dosis. Sebanyak 15 juta di antaranya merupakan sisa kontrak 2021. Sisanya merupakan vaksin hibah. ”Indonesia (laju) vaksinasinya cepat sekali sehingga mereka senang mengirimkan hibah ke Indonesia,” ungkap Budi.  Dengan melambatnya vaksinasi karena sebagian besar masyarakat sudah divaksin, sebagian vaksin hibah mengalami kedaluwarsa. Akibatnya memenuhi gudang di daerah. Jika ada pengiriman baru, vaksin itu justru akan menghambat. ”Mulai terasakan penuh. Kita mulai vaksinasi rutin dengan bulan vaksinasi anak,” kata Budi.  Menurut Budi, Presiden Jokowi menyarankan agar pemusnahan vaksin Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pemusnahan juga harus didampingi BPKP, jaksa agung, dan aparat penegak hukum lain. ”Sehingga lebih transparan,” ucapnya.  Lantaran masih banyak vaksin yang datang hingga akhir tahun, penyuntikan booster harus didorong. ”Kita sekarang sudah 412 juta dosis yang diberikan. Dosis pertamanya juga sudah tembus 200 juta,” tuturnya. Sementara itu, dosis kedua baru 65 persen dan booster 25 persen.  Booster dipandang sangat penting karena akan meningkatkan ketebalan dan kekuatan kadar antibodi dalam tubuh. Berdasar data sero survei, rata-rata antibodi sebelum seseorang diberi vaksin penguat hanya berada di angka 300–400. ”Karena itu, arahan Bapak Presiden sekaligus untuk mempercepat stok vaksin yang banyak di daerah-daerah sekarang. Itu segera menerapkan booster,” ungkapnya.

Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Segera Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_TARGET-VAKSIN_MIFTAHULHAYAT-27.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan vaksin halal untuk vaksinasi Covid-19. Penggunaan vaksin halal itu selain mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA), juga mengantisipasi adanya vaksin yang kedaluwarsa.  "Kemenkes mau tidak mau harus selektif. Selain untuk menghindari kadaluarsa, kemenkes juga harus memilih dan membeli vaksin halal. Pengadaan vaksin halal ini adalah amanat dari putusan judicial review di MA," kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (29/4).  Ketua Fraksi PAN itu mengingatkan Kemenkes untuk tidak menerima hibah vaksin non-halal, sebagaimana ketentuan putusan MA.  Di samping itu, Kemenkes diminta untuk memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin. Pasalnya, dalam rapat terakhir dengan kemenkes, Biofarma, dan BPOM melaporkan adanya vaksin yang sudah kedaluwarsa.  "Jumlahnya mencapai 19,3 juta dosis vaksin. Tidak hanya itu, diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kedaluwarsa bisa mencapai 50 juta dosis," ungkapnya.  Saleh merasa ada yang janggal, karena ada vaksin kedaluwarsa dan diperiksa kembali oleh BPOM. Lalu, diperpanjang masa waktu berlakunya. "Teman-teman komisi IX banyak yang mempertanyakan. Kalau memang bisa diperpanjang, mengapa ada masa kedaluwarsa. Dengan perpanjagan itu, definisi kadaluarsa (expired date) menjadi kabur dan tidak jelas," kata Anggota Dewan dari Dapil Sumut II tersebut.  Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, saat ini sudah ada empat fatwa MUI yang berkaitan dengan vaksin Covid-19. Semuanya sudah ditetapkan kehalalannya. Yaitu, Vaksin Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm.  Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) telah menjadi payung hukum untuk penyediaan vaksin Covid-19 halal di Indonesia. Namun pemerintah hanya menyediakan Sinovac sebagai vaksin halal sesuai putusan MA tersebut.

Hindari Dosis Kedaluwarsa, Komisi IX DPR Desak Penggunaan Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/VAKSIN-SMAN1-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ribuan dosis vaksin AstraZeneca di Sidoarjo terbuang sia-sia. Hingga kemarin (25/4), ada 10.475 vial vaksin yang dinyatakan kedaluwarsa. Jumlah tersebut bisa digunakan untuk 62.850 dosis.  Masa kedaluwarsa puluhan ribu vaksin tersebut beragam. Ada yang sudah berakhir masa penggunaannya sejak Februari. Ada pula yang terakhir dapat dipakai pada Maret lalu. Sebagian vaksin memiliki masa kedaluwarsa bulan ini sebelum 25 April.  Banyaknya vaksin yang kedaluwarsa itu telah dilaporkan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo kepada pihak dinkes provinsi. Mereka juga membuat laporan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ’’Oleh BPOM, diminta untuk ditahan dan tidak digunakan untuk vaksinasi,’’ kata Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.  Vaksin yang tidak terpakai itu sampai saat ini masih berada di tempat penyimpanan. Salah satu faktor vaksin cepat kedaluwarsa dan tidak segera digunakan adalah batas pengiriman dan jangka waktu kedaluwarsa yang berdekatan. ’’Ada yang seminggu sebelum batas waktu kedaluwarsa baru dikirim,’’ lanjut Syaf.  Dengan begitu, belum sempat disuntikkan, vaksin sudah tidak bisa digunakan. Meski ada yang kedaluwarsa, stok untuk vaksinasi saat ini diklaim aman. Masih mencukupi untuk vaksinasi dosis pertama, kedua, maupun booster. Ada vaksin AstraZeneca maupun vaksin lain seperti Moderna. Untuk vaksin jenis lain, tidak ada yang dinyatakan kedaluwarsa.  Salah satu vaksinasi yang saat ini terus digencarkan adalah booster. Dinkes Sidoarjo berharap capaian vaksinasi booster sebelum Lebaran mencapai 30 persen. ’’Bukan kewajiban (capaian 30 persen). Sebagai sebuah anjuran,’’ ujar Syaf.  Angka capaian itu juga bukan sebagai syarat rujukan untuk mencapai level tertentu. Meski demikian, pihak dinkes berupaya mewujudkannya. Namun, hingga kemarin, capaian vaksinasi booster belum sampai level 30 persen. Berdasar data, capaiannya ada pada angka 21 persen. Masih kurang 9 persen.

Ribuan Dosis Vaksin AstraZeneca di Sidoarjo Terbuang Sia-Sia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX <a href="https://www.jawapos.com/tag/dpr/">DPR</a> diminta untuk tetap fokus mengawal prose vaksinasi di Tanah Air. Diduga dengan kehadiran Panja tersebut, kini pihak-pihak tertentu mulai terusik.  Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mendorong Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR untuk tetap kompak dan fokus dalam bekerja menuntaskan permasalahan vaksinasi. Panja diharapkan menuntaskan agendanya untuk dihadirkannya vaksin halal untuk dosis tiga (booster) dan penggunaan vaksin buatan dalam negeri.  "Anggota panja agar tetap on the track terkait isu <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-kedaluwarsa/">vaksin kedaluwarsa</a>, vaksin dalam negeri, dan vaksin halal," Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting itu kepada wartawan, Senin (11/4).  Pangi menduga, kini ada pihak-pihak tertentu merasa terusik atau terganggu bisnisnya dengan kehadiran Panja vaksinasi. Kini oknum atau para pihak itu mulai menyerang moral anggota dewan.  "Beberapa dalam sidang <a href="https://www.jawapos.com/tag/panja-vaksin/">Panja Vaksin</a> sudah terlihat bagaimana Kemenkes, BPOM, Kemenlu, Kemenkeu, dan Biofarma terlihat lemah. Asal-asalan, cenderung koruptif. Ada potensi kerugian negara. Ada upaya pertahankan vaksin dari luar, sehingga sama sekali tidak memperhatikan vaksin dalam negeri dan faktor kehalalan," ujar Pangi mensinyalir.  Persoalan vaksinasi memang menjadi sorotan Panja. Sebab, program <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-booster/">vaksinasi booster</a> yang dilakukan Pemerintah tidak satupun memakai vaksin yang mendapat fatwa halal MUI.  Selain itu, sorotan dari Panja Pengawasan Vaksinasi yaitu terkait penggunaan vaksin kadaluarsa yang disuntikkan ke dalam tubuh masyarakat. Menurut sebagian besar anggota Panja, hal itu sangat berbahaya bagi rakyat.

Pengamat Ingatkan Panja DPR Tetap Fokus Awasi Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20210315-WA0038.jpg" alt="Anggota DPR Nihayatul Wafiroh. Susanti Sako/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Nihayatul Wafiroh. Susanti Sako/ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IX DPR menyarankan BPOM untuk membuang vaksin kedaluwarsa. Bila vaksin tersebut dipaksakan untuk didistribusikan bisa mengkhawatirkan masyarakat.  “Saya tanyanya ke orang farmasi bahwa (vaksin kedaluwarsa, red) bisa mengkhawatirkan dengan berbagai macam alasannya,” ujar anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh di sela-sela rapat Panja Vaksin Komisi IX DPR RI dengan BPOM dan Biofarma di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Rabu (6/6).  Politikus PKB itu menyarankan pemerintah untuk segera membuang vaksin yang sudah jelas-jelas dalam kondisi kedaluwarsa. Lantas, pemerintah harus segera memberdayakan vaksin halal agar menjadi pilihan masyarakat.  “Apalagi tadi disampaikan ada vaksin halal yang bisa kita berdayakan. Kenapa vaksin itu tidak kita gunakan. Jadi buang, tidak bermasalah di masyarakat, trast-nya masyarakat juga baik. Kita pun juga lebih tenang, kesehatan masyarakat itu yang paling tidak bisa dinegosiasi adalah keselamatan masyarakat.”  Anggota Komisi IX DPR lainnya, Ansory Siregar mengatakan, dari pengakuan kepala BPOM bahwa vaksin yang sudah kedaluwarsa akan dibuang.  "Bahwa Bu Penny sebelumnya bilang bahwa semua vaksin kedaluwarsa akan dibuang semua. Ini saya dengar ya, buang," ucap Politisi PKS itu menegaskan.  Ansory menduga Kepala BPOM Penny K Lukito mendapat tekanan dari pihak luar untuk tetap menggunakan vaksin yang sudah kedaluwarsa.  "Lantas apa adanya tekanan, ada yang manggil ibu, ada menekan ibu, ada yang minta bertemu, tolong ini di klarifikasi, supaya saya tenang," cecar Ansory.  Dalam rapat itu BPOM diwakili Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Togi Junice Hutadjulu. Dia mengatakan, selama masa pandemi, bukan berarti BPOM kompromi dengan menggunakan standar keamanan yang tinggi terkait khasiat keamanan dan mutu.  "Itu bukan kedaluwarsa, tetapi batas waktu yang kita berikan karena mempunyai data hanya pendek yakni tiga bulan," jelasnya.  Menurut dia, sesuai standar WHO diperbolehkan melakukan uji stabilitas selama tiga bulan. Dengan waktu itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi, apakah memenuhi syarat parameter pengujian atau tidak.  Namun kata dia, kalau ada data pengujian yang lebih panjang diberikan kepada BPOM, pihaknya akan memberikan perpanjangan.

DPR Sarankan Buang Vaksin Kedaluwarsa dan Ganti dengan Yang Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure><h3>Jelang MotoGP Mandalika, Satgas Kebut Vaksinasi</h3> JawaPos.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a>) kemarin (14/3) mengeluarkan aturan baru terkait dengan perpanjangan masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kedaluwarsa/">kedaluwarsa</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin/">vaksin</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Total ada enam vaksin yang mendapat perpanjangan masa berlaku itu (lihat grafis).  ”Batas kedaluwarsa sebuah vaksin merupakan bagian dari jaminan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan berdasar data uji stabilitas produk vaksin,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito. Untuk menentukan batas kedaluwarsa, biasanya dilakukan uji stabilitas. Dalam pengajuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) kepada BPOM, <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-farmasi/">industri farmasi</a> harus menyampaikan hasil uji stabilitas tersebut. ”Sesuai dengan standar internasional, persyaratan data uji stabilitas minimal untuk EUA obat dan vaksin adalah tiga bulan,” tuturnya.  BPOM terus mengevaluasi data mutu dan hasil uji stabilitas. Berdasar hasil evaluasi stabilitas tiga bulan tersebut, lembaga itu menetapkan batas kedaluwarsa vaksin sesuai dengan standar internasional, yaitu dua kali dari waktu pelaksanaan uji stabilitas. ”Dengan demikian, semua vaksin Covid-19 yang merupakan vaksin yang baru diproduksi dan memiliki data uji stabilitas dengan durasi tiga bulan diberi persetujuan masa kedaluwarsa enam bulan,” ungkapnya.  Batas kedaluwarsa itu bisa diperpanjang jika tersedia data baru yang dapat membuktikan bahwa mutu dan keamanan vaksin masih memenuhi syarat saat mendekati kedaluwarsa. Karena itu, BPOM terus memantau implementasi pelaksanaan uji stabilitas jangka panjang produsen vaksin yang telah memiliki EUA.  Pada bagian lain, pemerintah terus mendorong penguatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-covid-19/">vaksinasi Covid-19</a> di kawasan Lombok menjelang perhelatan MotoGP 2022. Vaksinasi dilakukan serentak mulai Sabtu (12/3) hingga Kamis (17/3).  Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto menyampaikan, program itu dilakukan sebagai antisipasi ancaman Covid-19. Terutama dari wisatawan yang datang, baik lokal maupun mancanegara, dalam perhelatan MotoGP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, pada 18–20 Maret.  Dia menjabarkan, program tersebut terdiri atas pos vaksin statis (pos tetap) dan pos bergerak (mobile). Dengan begitu, masyarakat yang jauh dari pos statis tidak perlu susah payah mendatangi lokasi vaksinasi. Tim vaksinator akan jemput bola dan menjangkau masyarakat di beberapa desa yang telah ditentukan.  Dalam pelaksanaannya, kata dia, 50 vaksinator yang terbagi dalam 10 tim bakal berangkat dari posko utama di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Di lapangan, tim yang terdiri atas 5 anggota tersebut didampingi babinsa dan bhabinkamtibmas dari tiap desa. Mereka akan membantu pengamanan sekaligus mengumpulkan masyarakat sebagai peserta <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi/">vaksinasi</a>.  PERPANJANGAN WAKTU KEDALUWARSA VAKSIN COVID-19 <ul> 	<li>Vaksin Bio Farma (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li> 	<li>Vaksin Sinopharm (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li> 	<li>Vaksin Zifivax (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li> 	<li>Vaksin Sinopharm kemasan 2 dosis/vial (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li> 	<li>Vaksin AstraZeneca yang diproduksi Catalent Anagni S.R.L, Italia (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li> 	<li>Vaksin Pfizer-BioNTech dengan tempat produksi di Pfizer Manufacturing Belgium (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li> </ul> Sumber: Badan POM

BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sedikitnya 26 ribu dosis vaksin Covid-19 yang tersimpan dalam lemari berpendingin di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tidak bisa digunakan untuk imunisasi warga. Sebab, vaksin-vaksin itu telah melewati masa kedaluwarsa.  ”Iya benar. Ada sekitar 26 ribu dosis yang kedaluwarsa sejak 18 Februari,” kata Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Didik Eka seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Vaksin-vaksin yang sudah expired itu saat ini, masih tersimpan di gudang berpendingin. Belum ada satupun yang dibuang apalagi dihancurkan.  Didik mengatakan, penggunaan ataupun langkah lanjutan penanganan vaksin kedaluwarsa itu masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. ”Ini masih dikaji ulang sama kemenkes, apakah bisa diperpanjang masa kedaluwarsanya,” ujar Didik.  Meski ada puluhan ribu dosis yang kedaluwarsa, Didik memastikan, kebutuhan vaksin untuk wilayah Tulungagung masih aman. ”Alhamdulillah masih ada kelebihan droping dari pusat,” terang Didik.  Jika perpanjangan tanggal kedaluwarsa disetujui, vaksin itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Selain 26 ribuan dosis vaksin jenis AZ dan moderna, pada April ini ada ribuan vaksin lain yang juga terancam kedaluwarsa.  ”Vaksin yang segera memasuki masa kedaluarsa adalah jenis (produksi) Sinovac. Akan kami percepat vaksinasinya,” ucap Didik.

Ribuan Dosis Vaksin Covid-19 di Tulungagung Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Target-Vaksinasi-Di-Jatim-020221-abs-4-1.jpg" alt="Iustrasi vaksin Covid-19. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Iustrasi vaksin Covid-19. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Malang dilaporkan telah memasuki masa kedaluwarsa sejak 28 Februari. Namun rencananya vaksin tersebut akan dipergunakan hingga 28 Maret.  Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang mengatakan, rencana penggunaan vaksin untuk penguat yang telah habis masa berlakunya tersebut, berdasar rekomendasi dari kementerian kesehatan. ”Ada kurang lebih 2.000 vaksin yang kedaluwarsa. Tulisan di kemasan vaksin itu expired. Akan tetapi, perlakuan kementerian kesehatan boleh dipergunakan hingga satu bulan ke depan,” kata Sutiaji seperti dilansir dari Antara, Kamis (10/3).  Dia menjelaskan, berdasar rekomendasi kementerian kesehatan tentang vaksin Covid-19 yang telah habis masa berlakunya tersebut, penggunaan vaksin masih diperbolehkan hingga waktu satu bulan dari tanggal masa kedaluwarsa yang tercantum di botol vaksin.  Menurut dia, tanggal masa kedaluwarsa yang tertera di botol vaksin tersebut, merupakan peringatan untuk segera menggunakan vaksin itu. Dia meminta masyarakat tidak khawatir tentang adanya vaksin yang kedaluwarsa tersebut.  ”Tidak usah ada kekhawatiran. Ada masa tenggang dari yang tertera (di botol vaksin). Jadi, itu menjadi kewaspadaan dan harus segera dihabiskan,” tutur Sutiaji​​​​​​ .  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan, saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari kementerian kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) untuk penggunaan ribuan vaksin tersebut. Dinas Kesehatan Kota Malang masih menyimpan vaksin kedaluwarsa itu di fasilitas yang tersedia.  ”Rekomendasi dari Kemenkes dan ITAGI masih belum ada. Kita masih menunggu dan vaksin masih tersimpan di Dinas Kesehatan Kota Malang belum didistribusikan,” kata Husnul Muarif.  Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Malang, capaian vaksinasi penguat atau dosis ketiga tercatat sebanyak 19 persen dari total target sasaran sebanyak 856 ribu warga dengan warga lanjut usia tercatat sebanyak 83.115 orang.  Untuk pencapaian vaksinasi dosis pertama mencapai 115 persen dan dosis kedua sebanyak 110 persen. Di Kota Malang, ada 27.696 kasus konfirmasi positif Covid-19 dengan kasus aktif sebanyak 1.178 kasus.  ”Dari total kasus konfirmasi itu, sebanyak 25.343 orang dilaporkan telah sembuh, 1.175 orang dinyatakan meninggal dunia,” ucap Husnul Muarif.

Ribuan Vaksin Covid-19 di Kota Malang Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/vaksin-kadaluwarsa.jpg" alt="Petugas Dinkes Kabupaten Madiun menunjukkan vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca yang kedaluwarsa di gudang farmasi setempat, Selasa (8/3). Louis Rika/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinkes Kabupaten Madiun menunjukkan vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca yang kedaluwarsa di gudang farmasi setempat, Selasa (8/3). Louis Rika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun menemukan sebanyak 2.500 dosis vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca dalam kondisi kedaluwarsa. Vaksin tersebut diterima dari kiriman Dinkes Provinsi Jawa Timur.  Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Madiun Anies Djaka mengatakan, ribuan dosis vaksin tersebut diketahui telah mencapai masa kedaluwarsa per 28 Februari 2022.  ”Vaksin tersebut kedaluwarsa per tanggal 28 Februari dan diterima petugas UPTD Gudang Farmasi Dinkes Kabupaten Madiun pada tanggal yang sama. Vaksin tersebut jenis AstraZeneca yang merupakan kiriman dari Dinkes Provinsi Jatim,” ujar Anies Djaka seperti dilansir dari Antara di Madiun.  Beruntung vaksin tersebut belum sempat didistribusikan ke puskesmas untuk disuntikkan ke warga sasaran. Setelah dicek dan diketahui telah kedaluwarsa, petugas menahan vaksin tersebut untuk tetap disimpan di gudang farmasi setempat.  Anies Djaka mengaku tidak dapat berbuat banyak terkait temuan vaksin kedaluwarsa tersebut. Yang terpenting vaksin tersebut tidak didistribusikan sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari Dinkes Jatim dan Kemenkes RI.  ”Stok vaksin Covid-19 di Kabupaten Madiun dalam kondisi aman meski terdapat yang kedaluwarsa,” terang Anies Djaka.  Dinkes intensif mempercepat pemberian vaksin ke warga Kabupaten Madiun sebagai upaya pencegahan Covid-19. Sesuai data, per Jumat (4/3) capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Madiun dosis pertama sebanyak 479.234 orang atau 80,69 persen, dosis kedua 414.026 orang (69,71 persen), dan dosis ketiga sebanyak 22.351 orang (3,76 persen).  Capaian vaksinasi itu merupakan kumulatif dari berbagai kategori sasaran. Mulai tenaga kesehatan, pelayanan publik, lanjut usia (lansia), masyarakat umum dan rentan, remaja, hingga anak-anak. Total sasaran seluruhnya mencapai 593.894 orang.

Dinkes Madiun Temukan 2.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin kedaluwarsa

Berita Terkini