<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksin Covid-19 IndoVac dari PT Bio Farma (Persero) resmi mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 29 Juli 2022. Sertifikasi halal tersebut terbit setelah MUI membahas dan menetapkan Fatwa tentang kehalalannya.  Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh. ’’Vaksin IndoVac yang didaftarkan Bio Farma, setelah dibahas dalam sidang komisi Fatwa, telah difatwakan suci dan halal,’’ kata Asrorun Ni’am Sholeh.  Menurut Niam, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah melakukan serangkaian audit aspek kehalalan terhadap Vaksin IndoVac sesuai dengan standar fatwa MUI.  ’’Di samping ditetapkan halal dan suci, vaksin IndoVac boleh digunakan setelah adanya jaminan keamanan dari BPOM, melalui persetujuan izin penggunaan darurat atau (Emergency Use Authorization/EUA) sebagaimana disampaikan Kepala BPOM, pada akhir September lalu. Prinsipnya, di samping halal, juga harus thayyib. Jadi, sekarang selain halal, vaksin IndoVac juga sudah boleh digunakan karena ada jaminan keamanan,’’ ujarnya menambahkan.  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan bahwa tim riset dan pengembangan Vaksin IndoVac sejak awal telah mendesain vaksin SARS-CoV-2 ini untuk memenuhi prinsip kehalalan.  Selanjutnya, Bio Farma mendaftarkan Vaksin IndoVac yang diproduksi dengan teknologi subunit protein recombinant ini ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk melakukan serangkaian audit aspek kehalalan.  "Alhamdulillah, Vaksin IndoVac telah resmi memperoleh Fatwa dan Ketetapan Halal dari MUI yang kemudian dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Kami memastikan seluruh proses dan rantai produksi Vaksin IndoVac,” jelasnya.  Lebih lanjut dia menjelaskan, aspek halal tidak hanya dimulai dari bahan baku dan prosesnya saja. Tapi sampai dengan produk jadi telah memenuhi persyaratan produk halal. “IndoVac telah memenuhi kebutuhan aspek halal dan thayyib yang memperkuat jaminan kualitas dan keamanan atas vaksin ini," tegas Honesti.  Selain itu, fasilitas produksi vaksin IndoVac telah lebih dulu mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 9 April 2022.  Sementara itu, data mutu, potensi, proses produksi zat aktif, produk jadi, dan stabilitas juga telah sesuai dengan kebijakan BPOM.  Berdasarkan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyertifikasian kehalalan sebuah produk bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat.  Menurutnya, sertifikasi halal menjadi salah satu keunggulan IndoVac di pasar global setelah mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).  "Selain telah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM pada 29 September 2022, Bio Farma sedang mendaftarkan EUL ke WHO agar dapat memenuhi permintaan dari luar negeri. Tentunya sertifikat halal menjadi nilai tambah, khususnya untuk pasar negara-negara Muslim."  Honesti menuturkan, Bio Farma telah melaksanakan uji klinis Vaksin IndoVac tahap 1, 2, dan 3 sesuai dengan standar BPOM, dengan hasil seperti efikasi (khasiat), keamanan, dan imunogenitas yang baik. Keamanan IndoVac dapat terlihat dari hasil uji klinis dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang bersifat ringan, berupa nyeri lokal di sekitar area suntik dengan tidak ada kejadian berintensitas berat.  Selain itu, Vaksin IndoVac juga mampu meningkatkan titer antibodi, sehingga dapat mengurangi risiko seseorang untuk terinfeksi Covid-19. “EUA telah dirilis oleh BPOM, selanjutnya kami siap untuk memproduksi IndoVac untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat Indonesia.”  Honesti menambahkan, pihaknya berencana mengekspor vaksin IndoVac. Tahapan ekspor diawali dengan mendonasikan vaksin IndoVac, ke sejumlah negara berpenghasilan menengah ke bawah. Salah satunya Afrika. "Kalau untuk harapannya, memang ada ekspor (vaksin IndoVac). Tapi untuk tahap pertama, mungkin donasi dari Indonesia, terutama untuk negara yang low middle income countries," kata Honesti Basyir. Nantinya, lanjut Honesti, skema donasi melalui kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility.  ’’Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Luar Negeri juga sudah mulai menjajaki komunikasi dengan negara lain yang kemungkinan membutuhkan vaksin Covid-19 IndoVac. Saya belum tahu pasti, tapi mungkin beberapa negara Afrika. Mungkin saya katakan begini saja ya, kayak vaksin Polio kita kan banyak di Afrika tuh, mungkin tidak jauh beda targetnya dengan Polio itu," tutur Honesti.

MUI dan Bio Farma Pastikan Vaksin Covid-19 Indovac Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Erick-Thohir-Kunjungi-Bio-Farma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia terus mengembangkan vaksin corona melalui tiga institusi yang ditunjuk, antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, PT Kalbe farma, dan PT Biofarma. Penelitian dan uji klinis vaksin sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan dipastikan akan disebarkan di tahun 2022 ini.  Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir memastikan vaksin Corona yang akan disebarkan tahun ini tak hanya digunakan dalam negeri, namun juga akan disebarkan ke negara-negara yang membutuhkan.  “Kita bisa mendonasikan vaksin kita ke negara-negara yang membutuhkan, terutama low medium income countries,” kata Honesti Basyir, Jumat (10/6).  Dikatakan Honesti Basyir, selama pandemi Covid-19 Indonesia menjadi negara empat besar yang jumlah vaksinasinya tinggi, dan hal ini memacu Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN memproduksi vaksin sendiri.  “Alhamdulillah, kita masuk negara ke 4 terbesar dalam jumlah vaksinasi,” ujarnya.  Bersamaan dengan itu, Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan, vaksin yang diproduksi oleh BUMN lewat tiga lembaga ini adalah yang pertama di Indonesia, dan vaksin ini dikembangkan dari hulu hingga ke hilir.  “Vaksin BUMN ini adalah vaksin pertama yang pengembangannya dari hulu sampai ke hilir,” ucapnya.  Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Indonesia sebagai bangsa besar harus berdaulat di bidang kesehatan. Selain itu, langkah diproduksi vaksin sendiri oleh BUMN sebagai bukti Indonesia bukanlah negara fakir dalam industri kesehatan.  “Kita sebagai bangsa besar menjadi fakir di sains dan industri kesehatan modern, tidak mungkin kita sebagai bangsa besar juga tidak ingin berdaulat untuk kesehatan kita,” tegasnya.  Mantan Presiden Inter Milan itu pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah mendukung Pemerintah untuk memproduksi vaksin sendiri, dan juga sudah bersedia mengikuti program vaksinasi.  “Alhamdulillah, sudah dukung Pemerintah, kalau mau vaksin di depan saya, dapat foto bareng Pak Wamenkes, sama Bu Kepala BPOM. Gak usah takut, vaksin di tangan kok, bukan di kepala,” kelakar Erick Thohir kepada salah satu warga yang akan divaksin.  Sebagaimana diketahui, vaksin yang diproduksi oleh Kementerian BUMN lewat tiga lembaga Biologi Molekuler Eijkman, PT Kalbe farma, dan PT Biofarma ini awalnya diberi nama vaksin Merah Putih. Namun, nama hingga saat ini nama vaksin tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah.  Selain itu, pihak pengembang vaksin dalam negeri ini juga bekerja sama dengan Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi asal Cina, dalam mengembangkan vaksin virus corona.  Menurut mereka, Sinovac dipilih karena kredibilitasnya dalam memproduksi sejumlah vaksin untuk lebih dari 30 negara di dunia. Salah satunya vaksin Hepatitis A yang sudah mendapat pengakuan atau lulus pre-kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Erick Thohir Ingin Buktikan Indonesia Berdaulat di Sektor Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewajiban menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagaimana putusan MA terkait pengadaan vaksin.  "Isi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) dimaksud, ternyata belum merujuk pada Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 tersebut," kata Aliansi Alim Ulama Jakarta, Muhammad Yunus Hamid kepada wartawan, Selasa (31/5).  Selain itu, pihaknya juga bersepakat Surat Edaran Nomor SR.02.06/C/2740/2022 tertanggal 24 Mei 2022 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan juga tidak merujuk kepada keputusan yang lebih tinggi yakni Perpres Nomor 99 tahun 2020 yang telah mendapatkan putusan MA.  "Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah, Kementerian Kesehatan belum mematuhi Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022, dengan menjamin kehalalan vaksin yang dipergunakan untuk vaksinasi. Karena mayoritas pengguna vaksin adalah umat Islam, sebagai mayoritas warga negara di Indonesia. Sementara jenis vaksin yang dipergunakan Kementerian Kesehatan, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan masih mayoritas vaksin yang tidak halal," ucap Yunus.  Sementara, Pembina Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Jamaluddin F Hasyim yang menjadi promotor gerakan menyebutkan, pemerintah segera menyikapi putusan MA terkait pengadaan vaksin halal.  "Atas fakta-fakta hukum terhadap vaksinasi dan jenis vaksin yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Kesehatan tersebut, maka tampak ketidakpatuhan Pemerintah c.q. Kementerian Kesehatan pada Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 tersebut," ujar Jamal.  Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin. Putusan itu diketok ketua majelis Prof Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono beberapa waktu lalu.  Judicial review itu diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Adapun termohon adalah Presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MA Terkait Pengadaan Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Gedung-Mahkamah-Agung.jpg" alt="mahkamahagung.go.id" width="100%">
<figcaption>mahkamahagung.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diharapkan segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewajiban menyediakan vaksin Covid yang halal. Pengadaan vaksin halal di tengah masyarakat akan berdampak positif bagi Pemerintah.  "Keseriusan dan kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi perintah putusan MA terkait vaksin Covid halal ini adalah sangat penting. Bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim itu sebuah fakta. Pertimbangan kehalalan vaksin adalah hal penting. Karena itu pemerintah tak perlu ragu lagi untuk mengeksekusinya," kata Ketua Umum KA-KAMMI Rahman Toha Budiarto, Selasa (17/5).  Rahman menjelaskan, ada beberapa hal yang semestinya diperhatikan pemerintah terkait putusan MA ini. Pertama, Pemerintah perlu menerima keputusan MA terkait vaksin halal ini dengan positif.  "Keputusan ini secara langsung memberikan dukungan moral dan formal bagi upaya-upaya penanggulangan pandemik Covid-19 secara luas," ucap Rahman.  Kedua, lanjut Rahman, Pemerintah harus membuat perencanaan jangka pendek dan panjang terkait pemenuhan vaksin halal. Menurutnya, dengan jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 237 juta jiwa, merupakan angka yang sangat besar dan perlu prioritas untuk merealisasikannya ditengah keterbatasan penyediaan vaksin yang ada.  "Ketiga, pemerintah juga harus serius untuk memproduksi vaksin dalam negeri, karena selain akan mudah dalam mendorong/mengawasi kehalalan vaksin, juga akan memperkuat ketahanan nasional pada aspek kesehatan dan kemandirian bangsa," tegasnya.  Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin. Putusan itu diketok ketua majelis Prof Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono beberapa waktu lalu.  Judicial review itu diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Adapun termohon adalah Presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah Diminta Tak Ragu Jalankan Putusan MA soal Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/vaksin-covid-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menuturkan bahwa pihaknya berharap Pemerintah segera menyediakan vaksin halal. Hal ini juga sejelan dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.  "Jadi pemerintah harus menjalankan putusan MA," kata Amirsyah di Jakarta, Minggu (15/4).  Berdasarkan hasil survei Media Survei Indonesia (MSI) mengeluarkan data survei opini pemudik muslim tentang Vaksin Halal pasca putusan Mahkamah Agung. Dalam hasil surveinya dikatakan 83,5 persen masyarakat percaya masih MUI sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Covid-19.  Selain itu 57,8 persen masyarakat sangat/cukup percaya bahwa adanya mafia vaksin, menjadi penyebab lambatnya pemerintah melaksanakan putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Sebanyak 38,2 persen masyarakat mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terkait penyediaan vaksin halal.  Oleh karena itu, Amirsyah meminta Pemerintah segera menyediakan vaksin halal. Dia mengungkapkan, jika hal tersebut tidak dilakukan akan memberikan dampak degradasi kepercayaan kepada Pemerintah.  "Kalau pemerintah tidak menyediakan, akan ada degradasi kepercayaan terhadap pemerintah," tandasnya.

MUI Berharap Pemerintah Segera Sediakan Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksin halal untuk memutus mata rantai penularan covid-19 belum digunakan optimal. Terutama untuk dosis lanjutan (booster).  Pengamat Ekonomi dan Politik Ichsanuddin Noorsy menilai, ada kekuatan atau peran pebisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.  “Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin) tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” ungkap Ichsanuddin saat dihubungi awak media, Kamis (12/5).  Menurut Noorsy, semua kalangan boleh saja berbisnis, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.  “Dalam pandangan saya bisnis boleh saja, tapi bisnis yang menyelamatkan manusia dong. Jangan bisnis yang kemudian menimbulkan masalah dan keributan,” ucapnya.  Dia berpendapat, model bisnis yang dibangun dalam vaksinasi yakni membangun industri ketakutan sehingga mereka membutuhkan vaksin. Kemudian para mafia vaksin bekerja sama dengan oknum elite pemerintahan yang dapat memberikan kekuatan memaksa terhadap rakyat.  Diketahui, putusan MA menyatakan Pemerintah wajib menyediakan vaksin Covid-19 berstatus halal bagi umat Muslim di Indonesia.  Putusan MA tersebut merupakan hasil judicial review yang dimenangkan YKMI terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.  Dalam salinan putusannya, MA menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa serta merta mamaksakan kehendaknya kepada warga negara Indonesia untuk divaksin dengan alasan apapun dan tanpa syarat.  Tindakan pemerintah yang menetapkan jenis vaksin belum (memperoleh sertifikat) halal ke masyarakat, khususnya umat Islam, berdasarkan bunyi salinan MA, adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Sejauh ini pemerintah terus mendorong agar masyarakat memenuhi kebutuhan vaksin booster. Namun, vaksin booster yang disediakan pemerintah tidak berlabel halal, seperti AstraZeneca.

Pandangan Pengamat soal Peran Pebisnis dalam Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pos Bantuan Hukum Revolusioner (PBHR) Sumatera Utara meminta pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.  ”Tidak dipatuhinya putusan MA, akan merusak tatanan ketatanegaraan Indonesia,” kata Ketua PBHR Sumatera Utara Achmad Sandry Nasution seperti dilansir dari Antara, Kamis (12/5).  Dia menjelaskan, MA telah mengeluarkan Putusan Nomor 31P/HUM/2022 yang memutuskan kewajiban pemerintah untuk memberikan kehalalan vaksin Covid-19. Putusan itu dikeluarkan sejak 14 April.  Namun, menurut Achmad Sandry Nasution, hingga Kamis (12/5), tidak ada political will dari pemerintah untuk mematuhi putusan MA tersebut. ”Ini bentuk perbuatan melanggar hukum yang nyata, ini akan menimbulkan konsekuensi hukum karena Indonesia adalah negara hukum,” ucap Achmad Sandry Nasution.  Menurut dia, selama masa Lebaran dan arus mudik, vaksinasi masih menggunakan jenis vaksin yang tidak merujuk pada putusan MA. Itu merupakan pelanggaran hukum.  ”Dampak dari putusan MA tersebut, pemerintah harus menyediakan jenis vaksin halal bagi umat Islam. Itu kewajiban negara yang telah disahkan putusan MA, tidak bisa diganggu gugat lagi,” papar Achmad Sandry Nasution.  Namun, kata dia, dalam vaksinasi yang dilakukan setelah keluarnya putusan MA itu, masih banyak jenis vaksin yang tidak halal diberikan kepada umat Islam. Vaksin halal itu bentuk kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hak hukum bagi umat Islam agar tidak mengonsumsi barang haram.  ”Vaksin itu adalah jenis obat dan produk biologi yang wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” tutur Achmad Sandry Nasution.

PBHR Sumut Minta Pemerintah Patuhi Putusan MA Terkait Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keseriusan Pemerintah dalam menyediakan vaksin halal untuk Covid-19 dipertanyakan Komisi IX DPR.  Menurut anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, keseriusan Pemerintah untuk menyediakan vaksin halal untuk menciptakan herd immunity terhadap Covid-19 sangat penting bagi umat Islam di Indonesia. Padahal perintah menyediakan vaksin halal sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022.  "Kita meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI," ujar Kurniasih dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (10/5).  Kurniasih menyebut, Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.  Kurniasih menuturkan, Komisi IX sejak awal telah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini. Upaya itu diperkuat dari putusan yudikatif.  Politikus PKS itu mengatakan, penyediaan vaksin halal bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan divaksin. Sebab, sebagian warga yang masih mempertanyakan kehalalan vaksin.  Anggota Komisi IX itu meyakini penyediaan vaksin halal adalah momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain untuk kebutuhan booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI. "Jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal disamping yang sudah ada," ujar Kurniasih.

DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah soal Vaksin Covid-19 Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_TARGET-VAKSIN_MIFTAHULHAYAT-27.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan vaksin halal untuk vaksinasi Covid-19. Penggunaan vaksin halal itu selain mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA), juga mengantisipasi adanya vaksin yang kedaluwarsa.  "Kemenkes mau tidak mau harus selektif. Selain untuk menghindari kadaluarsa, kemenkes juga harus memilih dan membeli vaksin halal. Pengadaan vaksin halal ini adalah amanat dari putusan judicial review di MA," kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (29/4).  Ketua Fraksi PAN itu mengingatkan Kemenkes untuk tidak menerima hibah vaksin non-halal, sebagaimana ketentuan putusan MA.  Di samping itu, Kemenkes diminta untuk memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin. Pasalnya, dalam rapat terakhir dengan kemenkes, Biofarma, dan BPOM melaporkan adanya vaksin yang sudah kedaluwarsa.  "Jumlahnya mencapai 19,3 juta dosis vaksin. Tidak hanya itu, diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kedaluwarsa bisa mencapai 50 juta dosis," ungkapnya.  Saleh merasa ada yang janggal, karena ada vaksin kedaluwarsa dan diperiksa kembali oleh BPOM. Lalu, diperpanjang masa waktu berlakunya. "Teman-teman komisi IX banyak yang mempertanyakan. Kalau memang bisa diperpanjang, mengapa ada masa kedaluwarsa. Dengan perpanjagan itu, definisi kadaluarsa (expired date) menjadi kabur dan tidak jelas," kata Anggota Dewan dari Dapil Sumut II tersebut.  Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, saat ini sudah ada empat fatwa MUI yang berkaitan dengan vaksin Covid-19. Semuanya sudah ditetapkan kehalalannya. Yaitu, Vaksin Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm.  Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) telah menjadi payung hukum untuk penyediaan vaksin Covid-19 halal di Indonesia. Namun pemerintah hanya menyediakan Sinovac sebagai vaksin halal sesuai putusan MA tersebut.

Hindari Dosis Kedaluwarsa, Komisi IX DPR Desak Penggunaan Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_TARGET-VAKSIN_MIFTAHULHAYAT-27.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk memperhatikan masa kadaluarsa vaksin. Sebab, dalam rapat terakhir DPR RI dengan Kemenkes, Biofarma, dan BPOM minggu lalu, dilaporkan adanya vaksin yang sudah kadaluarsa.  "Jumlahnya mencapai 19,3 juta dosis vaksin. Tidak hanya itu, diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kadaluarsa bisa mencapai 50 juta dosis, bahkan lebih," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Jumat (29/4).  Saleh merasa aneh, lantaran vaksin kadaluarsa itu diperiksa kembali oleh BPOM, dan diperpanjang masa waktu berlakunya. Padahal vaksin itu sudah kadaluarsa, namun ada yang diperpanjang dan diperbolehkan untuk disuntikkan lagi.  "Teman-teman Komisi IX banyak yang mempertanyakan. Kalau memang bisa diperpanjang, mengapa ada masa kadaluarsa. Dengan perpanjangan itu, definisi kadaluarsa (expired date) menjadi kabur dan tidak jelas?" ujarnya.  Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Kemenkes untuk tegas menghindari penggunaan vaksin yang sudah kadaluarsa. Ia juga meminta jajaran anak buah Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan ke masyarakat adalah vaksin terbaik dan sesuai ketentuan.  "Dalam logika awam, bagaimana pun vaksin kadaluarsa pastilah memiliki resiko tertentu," ucap Saleh.  Sejalan dengan itu, Kemenkes pun diminta agar selektif dalam menerima hibah dan membeli vaksin. Penerimaan hibah dan pembelian vaksin pasti menggunakan APBN. Sebab, anggaran yang digunakan tidak sedikit.  Sampai sejauh ini, biaya pembelian vaksin sudah mencapai lebih dari Rp32 triliun. Angka ini belum termasuk biaya handling dan distribusi vaksin hibah. Kalau ada yang kadaluarsa dan tidak terpakai, tentu akan ada kerugian negara yang cukup besar.  "Kemenkes mau tidak mau harus selektif. Selain untuk menghindari kadaluarsa, Kemenkes juga harus memilih dan membeli vaksin halal. Pengadaan vaksin halal ini adalah amanat dari putusan judicial review di Mahkamah Agung," tegas dia.  Dengan begitu, lanjut Saleh, kebutuhan pada vaksin halal terpenuhi dan waktu untuk menyuntikkannya cukup. Semua itu harus didasarkan pada ketentuan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana diarahkan oleh para ahli epidemolog dan ITAGI.  "Karena ada putusan MA, sudah semestinya kemenkes tidak menerima hibah vaksin non-halal. Harus tegas dan cepat mengadakan vaksin halal," pungkasnya.

Kemenkes Diminta Hindari Vaksin Covid-19 Kadaluarsa dan Lebih Selektif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin halal

Berita Terkini