<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/booster-1.jpg" alt="Ilustrasi vaksin Covid-19. Agha Yuninda/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksin Covid-19. Agha Yuninda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 491 karyawan Danone Indonesia di area Pabrik Prambanan, Klaten dan area Pabrik Yogyakarta menjalani vaksinasi booster sebagai bagian dari kelanjutan dari program Vaksin Gotong Rorong yang telah dilakukan perusahaan tahun 2021. Karyawan yang menerima booster sebelumnya sudah menerima vaksin pertama dan kedua dengan vaksin Sinopharm dan telah berjarak 6 bulan.  Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanana vaksin booster sebagai bagian dari komitmen perushaan untuk memberikan dampak baik karyawan dnan masyarakat. "Kami percaya kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang utama sehingga percepatan vaksinasi booster bagi karyawan kami menjadi suatu prioritas,” kata Arif dalam keterangannya, Jumat (18/2).  Pelaksanaan vaksinasi booster dilakukan di area Pabrik Prambanan dan Pabrik Yogyakarta dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan protokol kesehatan ketat seperti dengan selalu menjaga jarak.  Arif menyebutkan bahwa program vaksinasi booster telah dilakukan terhadap karyawan di sejumlah pabrik dan kantor Danone SN Indonesia. "Program vaksinasi boster untuk karyawan pabrik Danone SN Indonesia di area Ciracas dan Sentul telah dilakukan 14 - 16 Februari 2022,” jelas Arif.  Untuk program vaksinasi untuk masyarakat, Danone Indonesia juga telah aktif mendukung percepatan herd immunity melalui penyelenggaraan 96 sentra vaksinasi di 27 kota di Indonesia dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta masyarakat.

Danone Gelar Vaksinasi Booster Karyawan di Yogyakarta dan Prambanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/VAKSIN-PERUSAHAAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Serbuan vaksinasi Gresik terus digelorakan. Tidak terkecuali bagi para pekerja dan karyawan industri, baik di sektor kritikal maupun esensial.  Hal tersebut sesuai dengan program percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Termasuk mempercepat cakupan vaksinasi nasional yang ditargetkan 1 juta vaksin setiap hari.  Jumat (30/7) semangat vaksinasi gotong royong itu dirasakan para karyawan PT Indopipe. Sebanyak 80 pekerja mengikuti vaksinasi gotong royong (VGR) dengan jenis vaksin Sinopharm yang telah mendapat persetujuan berdasar uji klinis.  Presiden Direktur PT Indopipe Kukuh Wira Sarjana menjelaskan bahwa penyelenggaraan vaksinasi tersebut tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis dari pemerintah. Bahkan, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan program VGR itu telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi dan telah mengacu pada standar pelayanan dan prosedur operasional standar sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi.  ’’Sehingga dapat mempercepat pencapaian target pemerintah, yakni 1 juta vaksin per hari. Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sehingga data pemberian vaksin tetap terintegrasi dengan data pemerintah,” jelasnya.  Dalam aktivitas produksi, pihaknya, terang Kukuh, juga menerapkan protokol kesehatan ketat. Bahkan, sejak Juli 2020, perusahaan yang memproduksi pipa HDPE itu rutin melaksanakan rapid test dan antibodi kepada seluruh karyawan.  ’’Kami juga bekerja sama dengan RS Petrokimia Gresik sebagai mitra rekanan jika ada karyawan yang terpapar Covid-19. Mulai rawat jalan, rawat inap, hingga home care,’’ papar Kukuh.  Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah ikut hadir menyaksikan pelaksanaan vaksinasi. Min, panggilan Aminatun Habibah, menyatakan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya penanganan pandemi di Kota Pudak.  ’’Jauh sebelumnya, kami bertemu dengan pimpinan perusahaan di Gresik. Kami mendorong agar seluruh perusahaan ikut bergotong royong untuk mengatasi wabah ini,’’ ungkapnya.  Alumnus UN Yogyakarta itu menyebutkan, ada 11 perusahaan di Gresik yang mengajukan vaksinasi gotong royong. Namun, hingga kini, baru ada lima perusahaan yang sudah melaksanakan program tersebut. ’’Memang, antrean untuk mendapatkan dosis vaksin cukup panjang. Setidaknya, semangat untuk vaksinasi bagi karyawan perlu diapresiasi,’’ paparnya.  Mantan kepala SMK Assa’adah Bungah itu berharap Gresik mampu mencapai target vaksinasi 70 persen dari sekitar 1,3 juta penduduk Gresik pada 2021. Tentu, peran perusahaan dan industri juga sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.  ’’Agar tercipta herd immunity di masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor industri. Sehingga masyarakat sehat, ekonomi pun segera bangkit,’’ pungkasnya.

Wabup Dorong Perusahaan di Gresik Bantu Kejar Target Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/vaksinasi-siswa-SD.jpg" alt="UNTUK PELAJAR: Layanan vaksinasi di kantor wali kota administrasi Jakarta Selatan, Jakarta, kemarin (19/7). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UNTUK PELAJAR: Layanan vaksinasi di kantor wali kota administrasi Jakarta Selatan, Jakarta, kemarin (19/7). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.184.000 dosis vaksin Covid-19 dari Sinopharm tiba di Indonesia kemarin (19/7). Sejauh ini PT Kimia Farma mengamankan 5,5 juta dosis di antara target 15 juta dosis vaksin. Vaksin itu digunakan untuk vaksinasi program gotong royong.  Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menyatakan, kedatangan vaksin tersebut secara bertahap merupakan bagian dari kontrak pasokan vaksin dengan Sinopharm. Pengiriman kemarin merupakan yang kelima.  Dia menegaskan bahwa vaksinasi gotong royong adalah pilihan atau opsi tambahan mengakses vaksin bagi korporasi, karyawan, dan keluarga. Juga, membantu warga negara asing. Dengan begitu, target herd immunity bisa segera tercapai.  Vaksin Sinopharm, kata dia, tidak menggunakan APBN. Baik itu saat pembelian, pengiriman, maupun pelaksanaan vaksinasinya. Seluruhnya menggunakan keuangan Kimia Farma. ”Ada semangat kolaborasi, gotong royong di sini,” ujarnya.  Verdi meminta masyarakat tidak ragu divaksin. Sebab, vaksin yang datang merupakan vaksin yang aman. Selain itu, vaksin dapat mengurangi risiko sakit berat bila terpapar Covid-19.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta W. Kamdani menuturkan bahwa tambahan vaksin tersebut memenuhi kebutuhan vaksinasi untuk pekerja dan karyawan. ”Perusahaan yang telah mendaftar bisa melakukan vaksinasi,” katanya.  Kadin, kata dia, mendukung Kimia Farma melaksanakan vaksinasi kepada pekerja dan keluarganya dengan perusahaan membayar secara mandiri. Shinta juga mengimbau perusahaan turut antusias mengambil opsi vaksinasi gotong royong.  Sebelumnya, ada wacana vaksinasi gotong royong individu. Setiap orang bisa mendapatkan suntikan vaksin di Kimia Farma. Namun, wacana itu menuai banyak protes. Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan rencana tersebut dan menyatakan tidak ada vaksin Covid-19 yang berbayar.  Data KPCPEN menunjukkan, per kemarin 41 juta orang mendapatkan vaksin dosis pertama. Lalu, 16 juta orang menerima suntikan vaksin dua dosis.  Koordinator Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga menyebutkan, jika melihat data, jumlah orang yang divaksin dalam tiga minggu terakhir bertambah 800 ribu hingga 1,1 juta orang per hari. Menurut dia, semakin cepat dan banyak orang yang divaksin, akan semakin banyak pula orang yang berkurang risiko sakit berat jika terinfeksi Covid-19. ”Jangan ragu untuk vaksin. Hingga saat ini, belum ada efek samping berat yang ditemukan Komnas KIPI,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/07/2021/kasus-mulai-turun-penularan-covid-19-masih-tinggi/">Kasus Mulai Turun, Penularan Covid-19 Masih Tinggi</a>  Selain vaksin, pemerintah berburu obat terapi Covid-19. Ada tiga obat yang diimpor untuk memastikan stok di Indonesia aman. Yakni, Remdesivir, Actemra, dan Gammaraas. Secara global, pasokan obat itu memang terbatas.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, Remdesivir akan diimpor dari India, Pakistan, dan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri telah bernegosiasi agar India membuka keran ekspornya. ”Sudah masuk sekitar 50 ribu vial dan akan masuk 50 ribu vial lagi per minggu,” katanya.  Lalu, pemerintah sudah berkomunikasi dengan produsen Actemra di Swiss. Untuk Gammaraas, pemerintah sudah mengupayakan impor 30 ribu vial dari Tiongkok. Namun, jumlah itu dirasa masih kurang.

Tambah 1,1 Juta Vaksin Sinopharm untuk Program Gotong Royong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Vaksin-Sinopharm-AP-MTI-Attila-Balazs.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.184.000 dosis atau setara 592 ribu vial vaksin Covid-19 produksi Sinopharm tiba di Indonesia, Senin (19/7) siang. Jutaan dosis vaksin yang dibawa dengan fasilitas pendingin setelah diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA891 itu merupakan kedatangan vaksin tahap ke-28 di Indonesia atau tahap kelima vaksin khusus Sinopharm untuk kebutuhan Vaksinasi Gotong Royong.  "Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 sejumlah 1.184.000 dosis atau setara 592 ribu vial vaksin COVID-19 produksi Sinopharm," kata Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, dikutip dari Antara.  Verdi menuturkan kedatangan vaksin Sinopharm tahap kelima itu merupakan bagian dari kontrak kerja sama antara Kimia Farma dan Sinopharm untuk mendatangkan sebanyak 15 juta vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong.  "Saat ini sudah tiba 5,5 juta dosis Sinopharm," katanya.  Verdi menjelaskan kedatangan vaksi Sinopharm merupakan bagian dari target untuk mengamankan dan menyuntikkan 20 juta dosis lewat opsi Vaksinasi Gotong Royong pada tahun 2021 ini.  Vaksinasi Gotong Royong merupakan opsi tambahan untuk bisa mengakses vaksin bagi korporasi, baik itu untuk karyawan, keluarga karyawan maupun pihak-pihak terkait.  Lebih lanjut, Vaksinasi Gotong Royong juga merupakan upaya untuk mendukung tercapainya target vaksinasi nasional sebanyak 2 juta dosis per hari. Dengan demikian, target kekebalan kelompok (herd immunity) bisa dicapai.  "Serta juga membantu WNA yang bertugas atau tinggal di Indonesia agar mereka terlindungi," pungkas Verdi.

1,184 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Vaksin-Door-To-Door-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Petugas medis saat mendatangi rumah warga untuk menyuntikkan vaksin Covid secara door to door di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021). Metode vaksinasi Covid-19 secara door to door yang digunakan beberapa negara ini mampu meningkatkan partisipasi" width="100%">
<figcaption>Petugas medis saat mendatangi rumah warga untuk menyuntikkan vaksin Covid secara door to door di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021). Metode vaksinasi Covid-19 secara door to door yang digunakan beberapa negara ini mampu meningkatkan partisipasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembatalan program vaksinasi berbayar atau vaksin Gotong Royong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.  "Keputusan presiden adalah yang terbaik. KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," kata Firli dalam keterangannya, Minggu (18/7).  Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung vaksin Gotong Royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah. Sementara, tata kelolanya sangat berisiko terjadi korupsi.  Hal ini disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan Gotong Royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.  "KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana. Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait. Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," tegas Firli.  Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung memutuskan, untuk vaksin berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.  "Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut. Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," ucap Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).  Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi gotong royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Dia menuturkan, perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.  "Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," ujar Pramono menandaskan.

KPK Sambut Baik Sikap Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ELV_1716.jpg" alt="Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada remaja di Jakarta, Rabu (14/7/2021). Pemerintah menargetkan dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap 26,7 juta anak-anak dan remaja, sementara hingga Selasa (13/7) vaksinasi untuk anak-anak dan remaja tela" width="100%">
<figcaption>Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada remaja di Jakarta, Rabu (14/7/2021). Pemerintah menargetkan dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap 26,7 juta anak-anak dan remaja, sementara hingga Selasa (13/7) vaksinasi untuk anak-anak dan remaja tela</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah polemik vaksinasi gotong royong individu berbayar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memutuskan vaksinasi berbayar dibatalkan. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19. Sikap mantan gubernur DKI tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta kemarin (16/7).  ”Setelah mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksinasi berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan dan dicabut,” jelasnya.  Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi Covid-19 akan tetap menggunakan mekanisme yang berjalan selama ini. Yakni, gratis bagi seluruh masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/07/2021/perpanjang-ppkm-perketat-penyekatan/">Perpanjang PPKM, Perketat Penyekatan</a>  Sementara itu, vaksinasi gotong royong tetap berjalan seperti biasa. Mekanismenya adalah perusahaan yang menanggung seluruh vaksinasi bagi karyawan. Pramono menegaskan, Jokowi menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajaran di kabinet agar memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

Sense of Crisis, Vaksinasi Berbayar Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/radian-syam-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik masih hangat membicarakan tentang vaksin Gotong Royong (VGR) berbayar yang rencananya bisa dibeli secara individu di Kimia Farma. Meski pihak Kimia Farma sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, banyak kalangan masyarakat yang masih mendesak agar rencana tersebut dibatalkan total.  Kekecewaan masyarakat tentunya sangat bisa dimengerti, karena ada kesan negara, dalam hal ini BUMN, berusaha memancing di air keruh alias mencari keuntungan di situasi yang tidak mengenakkan, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 yang terus melonjak jumlah kasusnya.  Apalagi, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa pungutan biaya apapun. Konsep vaksin Gotong Royong sendiri pada awalnya adalah vaksin yang dibeli oleh sejumlah perusahaan untuk memvaksinasi para karyawan mereka.  Mengomentari rencana VGR berbayar, pengamat hukum Indigo Network Radian Syam menegaskan bahwa kesehatan adalah hak warga negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, wajib memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan, dalam hal ini adalah menyediakan vaksinasi gratis yang notabene sudah dilakukan.  "Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya," ujar Radian, Kamis (15/7).  Karenanya, ketika ada VGR berbayar, kata Radian, hal ini menjadi bertolak belakang. Adanya praduga negara mencari untung pun akhirnya tidak bisa terelakkan.  "Negara bukan tempat pemerintah mencari untung dari rakyat. Harus diingat, negara ada karena ada rakyat. Maka, negara harus memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar keselamatan rakyat menjadi tercapai," katanya.  Menurut Radian, ada banyak landasan hukum yang menguatkan fakta bahwa vaksinasi adalah hal yang harus diberikan tanpa tendensi mencari keuntungan.  "Misalnya Undang-Undang Nomor 36 Pahun 2009 tentang Kesehatan di Pasal 4 tentang setiap orang berhak atas kesehatan; Pasal 5 tentang setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; Pasal 15 tentang pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan lainnya," ujarnya.

VGR Berbayar, Pengamat: Hak Kesehatan Adalah HAM, Jangan Cari Untung!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT_Mobil-Vaksin-Keliling_MIFTAHULHAYAT-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi Covid-19. Kemarin (14/7) Badan Intelijen Negara (BIN) meluncurkan vaksinasi bagi pelajar dan vaksinasi door-to-door. Sasarannya 49 ribu peserta. Peluncuran tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai," ucap Jokowi. Dengan demikian, diharapkan penularan Covid-19 bisa ditekan.  "Saya kira program door-to-door ini bagus sekali,’’ lanjut Jokowi.  Dia berharap para ketua RT berperan melakukan persuasi agar warga mau mengikuti vaksinasi. Dia juga meminta vaksinasi untuk pelajar dilaksanakan serentak. Setelah siswa divaksin, guru dan tenaga kependidikan juga dicek. ’’Jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya,’’ ungkapnya.  Kepala BIN Budi Gunawan menuturkan, vaksinasi untuk pelajar dan door-to-door akan dilaksanakan di 14 provinsi. ’’Ada 15 kabupaten-kota dan 32 titik,’’ ujarnya. Vaksinasi door-to-door tersebut, menurut Budi, diilhami dari berbagai negara. Cocok diterapkan di Indonesia karena ada sebagian orang yang takut keluar rumah atau tidak ada akses untuk vaksin.  Kabar lain, Indonesia akan kedatangan 50 juta dosis vaksin Covid-19 dari Pfizer. Kementerian Kesehatan dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE sepakat bekerja sama untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang diberi nama BNT 162b2. ’’Bertambahnya stok vaksin 50 juta dosis merek Pfizer diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,’’ kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.  Vaksin itu digunakan setelah mendapat izin edar atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. BioNTech merupakan pemegang izin edar di Uni Eropa. Perusahaan tersebut juga pemegang otorisasi penggunaan dalam kondisi darurat di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain.  Vaksin Gotong Royong  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, salah satu kendala eksekusi vaksin gotong royong adalah pendataan peserta. Sejumlah perusahaan melaporkan bahwa pekerjanya telah menerima vaksin Covid-19 gratis. Padahal, penerima vaksin gotong royong tidak boleh tumpang-tindih dengan skema program pemerintah itu.  ’’Saya lihat banyak perusahaan ingin vaksinasi yang cepat. Jadi, mereka mendaftar di keduanya. Padahal, saat verifikasi tidak boleh ikut vaksinasi gotong royong jika sudah mengikuti skema program pemerintah,” jelas Shinta.  Kadin mencatat, sudah ada 28 ribu perusahaan dan 10,5 juta orang yang terdaftar sebagai peserta vaksinasi gotong royong.  Sementara itu, KPK tidak mendukung pola vaksinasi gotong royong (GR) melalui Kimia Farma. Sebab, pola tersebut memiliki efektivitas yang rendah dan tata kelola berisiko tinggi. Sebelum vaksinasi berbayar dilaksanakan, KPK menyarankan agar Kemenkes memiliki data peserta dengan berbasis pada data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, serta lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi.  "KPK mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis. Menurut Firli, penjualan vaksin GR ke individu berisiko tinggi dari sisi medis maupun pengawasan. Meski, penjualan itu sudah dilengkapi dengan peraturan menteri kesehatan (permenkes). ’’Karena reseller (vaksin, Red) bisa muncul. Jangkauan Kimia Farma juga terbatas,’’ ujarnya.  KPK menyarankan agar perluasan vaksin GR ke individu tidak menggunakan vaksin hibah, baik bilateral maupun skema Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX). Lembaga antirasuah itu juga menyarankan pihak terkait membuka secara transparan data alokasi dan penggunaan vaksin GR secara by name, by address, dan berdasar badan usaha. ’’Pelaksanaan (vaksinasi) hanya melalui lembaga/institusi yang menjangkau kabupaten/kota,’’ jelasnya.  Instansi yang dapat menjangkau pelaksanaan itu, misalnya, rumah sakit swasta se-Indonesia atau kantor pelayanan pajak. ’’Mereka (kantor pajak) punya database wajib pajak yang mampu secara ekonomi,’’ imbuh perwira tinggi polisi bintang 3 itu. Dia juga menyarankan perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kedaluwarsa. ’’Data menjadi kunci untuk itu,’’ paparnya.  Bebas Pajak untuk Impor Barang dan Jasa Terkait Covid-19  Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.02/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus. Dalam aturan tersebut, pembebasan pajak impor diberikan untuk berbagai produk penanganan Covid-19.  Ada 26 jenis barang yang dapat diberi fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan. Di antaranya, impor oksigen, isotank, obat-obatan, PCR test, swab test, termometer, hingga alat pelindung diri (APD) seperti masker.  Terpisah, Kementerian Perindustrian mengapresiasi pemberian insentif fiskal tersebut. Sebab, hal itu merupakan fasilitas khusus yang diberikan pemerintah untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) juga bertujuan meningkatkan daya saing industri nasional. Di samping itu, fasilitas tersebut merupakan bukti dukungan pemerintah terhadap industri nasional. ’’Pemerintah berkomitmen untuk semakin menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku industri di tanah air. Langkah strategis ini, misalnya, melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal,” ujar Menperin Agus Gumiwang.  Berdasar lampiran dalam PMK tersebut, ada lima kelompok jenis barang yang pajaknya dibebaskan. Pertama, test kit dan reagen laboratorium atau PCR test. Kedua, virus transfer media. Ketiga, obat yang terdiri atas tocilizumab, intravenous immunoglobulin, mesenchymal stem cell, low molecular weight heparin, obat mengandung regdanvimab, favipiravir, oseltamivir, remdesivir, insulin, serta lopinavir and ritonavir.  Kelompok barang keempat, peralatan medis dan kemasan oksigen yang terdiri atas oksigen, isotank, pressure regulator, humidifier, termometer, ventilator, thermal imaging, hingga swab. Terakhir, alat pelindung diri berupa masker N95. Adapun aturan itu berlaku sejak PMK tersebut diundangkan pada Senin (12/7).  Terpapar Covid-19, Gibran Isolasi di Rumdin  Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka harus menjalani isolasi mandiri selama dua pekan setelah dinyatakan positif Covid-19 sejak Senin (12/7). Meski demikian, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku sehat dan tidak bergejala.  Melalui sambungan Zoom Meeting kemarin, Gibran mengatakan bahwa berbagai agenda wali kota yang sudah terjadwal didelegasikan ke sejumlah pejabat pemkot. Gibran kini menjalani karantina di rumah dinas (rumdin) wali kota, Loji Gandrung, dan memisahkan diri dari keluarga. ”Anak dan istri negatif. Ajudan dan sopir saya juga negatif,” katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo.

Kejar Target, Vaksinasi Door-to-Door

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/faisal-basri-sayangkan-pp-pembentukan-holding-bumn-migas-diteken_m_196656.jpeg" alt="Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan pelat merah PT Kimia Farma Tbk berencana akan menyelenggarakan vaksin Gotong Royong individu atau vaksin berbayar sebagai opsi untuk masyarakat. Hal itu mendapat kritikan pedas dari ekonom senior Faisal Basri yang berpendapat bahwa BUMN mencari keuntungan ditengah situasi yang masih genting.  “Akui sajalah dengan jujur. Stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis. Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret. Jadi harus ada langkah penyelamatan stok vaksin,” ungkapnya mengutip akun sosial media Twitter, Rabu (14/7).  Faisal mengatakan, jika Kimia Farma benar-benar tidak mencari keuntungan, maka mereka sebaiknya menjadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat pemerataan sistem kekebalan komunal (herd immunity).  “Jika tak cari untung, jadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat herd immunity. Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis,” ucapnya.  Faisal menyayangkan usulnya agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN ditolak. “Menteri Kesehatan menolak karena kemahalan. Pemerintah bisa beli lebih murah,” katanya.  Selain itu, Faisal juga mengkritisi vaksin yang dikuasai oleh BUMN berdasarkan aspek bisnis. Hal itu menjadi tidak tepat untuk barang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini.  “Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berbasarkan business to business murni. Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnisoleh BUMN,” ungkapnya.  Menurutnya, adalah hal yang wajar ketika produsen vaksin memasang harga yang lebih mahal jika diperuntukkan untuk berbisnis. Sehingga, pengadaan harus terpusat oleh pemerintah supaya daya tawarnya tinggi.  “Ini yang kerap saya katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah,” pungkasnya.  Sebagai informasi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra menepis anggapan bahwa pihaknya mencari keuntungan. Sebab, harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan oleh pemerintah.  Selain itu, lanjut dia, jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksin gratis pemerintah juga berbeda dengan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong. Vaksin program pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Sementara Vaksin Gotong Royong dari Kimia Farma menggunakan vaksin Sinopharm.  Menurut dia, vaksinasi gotong royong individu berbayar dilakukan sebagai respons melonjaknya kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021. Untuk harga vaksin Covid-19 di Kimia Farma (harga vaksin Kimia Farma), bisa merujuk pada ketetapan Kementerian Kesehatan soal harga vaksin gotong royong alias vaksin yang tidak ditanggung pemerintah.  Aturan mengenai harga vaksin gotong royong sendiri, tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukkan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.  Dalam regulasi tersebut, harga vaksin Kimia Farma (biaya vaksin Kimia Farma) ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosisnya. Sementara untuk penyuntikan vaksin dilakukan dua kali, sehingga membutuhkan dua dosis vaksin. Penerima vaksin gotong royong juga harus membayar biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per penyuntikan.  Dengan demikian, total biaya vaksin Covid-19 yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan ini adalah sebesar Rp 879.140 (biaya vaksin Kimia Farma).  Sebelumnya, program Vaksin Gotong Royong diperuntukan bagi karyawan perusahaan. Penerima vaksin tidak dipungut biaya karena vaksin dibayar oleh perusahaan.  Namun pemerintah mengubah aturan Vaksin Gotong Royong lewat Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang terbit pada 5 Juli 2021.  Berdasarkan Permenkes itu kegiatan vaksinasi dilakukan melalui dua metode, yaitu vaksinasi program pemerintah tidak berbayar dan Vaksin Gotong Royong.

Sebut VGR Ajang Cari Untung BUMN, Faisal Basri: Aku Saja Dengan Jujur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Layanan-mobil-vaksin-COVID-19-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) merupakan inisiatif dan partisipasi komponen bangsa. Program ini, katanya, tidak akan mengganggu vaksinasi gratis yang sudah bergulir.  "Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (14/7).  Moeldoko mengatakan, pemerintah jelas tidak punya tujuan lain dalam pengadaan vaksin berbayar ini selain supaya negara segera keluar dari pandemi Covid-19. Salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program VGR. Mereka berinisiatif dan ingin berpartisipasi membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi yang dicanangkan.  "Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat," katanya.  Pada dasarnya, kata Moeldoko, vaksin Gotong Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis.  "Tidak ada unsur paksaan. Yang mampu silahkan. Ini bisa mengurangi beban anggaran negara," ungkapnya.  Rencananya vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk individu, di mana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.  "Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka Covid-19," tuturnya.  Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 di mana pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Polemik Vaksin Berbayar, Moeldoko: Bisa Mengurangi Beban Negara!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin gotong royong

Berita Terkini