<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/januari-72-warga-di-kabupaten-malang-terjangkit-demam-berdarah_m_.jpg" alt="DIRAWAT: Tercatat, ada sebanyak 121 kasus DBD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati sepanjang bulan Januari 2019." width="100%">
<figcaption>DIRAWAT: Tercatat, ada sebanyak 121 kasus DBD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati sepanjang bulan Januari 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menggencarkan penanganan penyakit demam berdarah dengue (DBD) melalui vaksin DBD. Hal itu mengingat berbagai langkah pencegahan kasus DBD dirasa belum maksimal. <div dir="auto">Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, berbagai upaya untuk mengatasi DBD sudah dilakukan mulai dari penerapan Gerakan 3M Plus yang berkesinambungan, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), serta teknologi nyamuk ber-Wolbachia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian, kasus dengue yang meningkat sangat signifikan di awal tahun ini menjadi alarm bagi kita semua untuk dapat mencari solusi inovatif yang dapat melengkapi upaya-upaya tersebut," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014778775/memiliki-hati-yang-tulus-dan-sifat-pelindung-intip-beberapa-sisi-positif-zodiak-aries-yang-jarang-diketahui">Memiliki Hati yang Tulus dan Sifat Pelindung, Intip Beberapa Sisi Positif Zodiak Aries yang Jarang Diketahui</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah dengan mengenalkan vaksin, khususnya di daerah-daerah dengan intensitas DBD tinggi," sambung Imran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan hal itu, profesor dalam bidang farmakoepidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D, menjelaskan, penanganan endemik penyakit seperti DBD di Indonesia melalui strategi vaksinasi dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan jumlah kasus dan mengurangi beban biaya kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil kajian efektivitas biaya yang kami lakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa vaksinasi DBD tidak hanya menghemat biaya dari perspektif pelayanan kesehatan dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang substansial dengan mengurangi jumlah kasus DBD dan rawat inap," tururnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prof Jarir mengemukakan, temuan ini sejalan dengan rekomendasi terbaru dari WHO yang mendukung penggunaan vaksinasi sebagai bagian dari program kesehatan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Implementasi program vaksinasi DBD di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban ekonomi akibat penyakit ini," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014778774/benarkan-ucapan-anies-soal-angin-tak-punya-ktp-klhk-polusi-udara-jakarta-bisa-dari-daerah-penyangga">Benarkan Ucapan Anies Soal Angin Tak Punya KTP, KLHK: Polusi Udara Jakarta Bisa dari Daerah Penyangga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht, mengungkapkan bahwa DBD merupakan ancaman yang akan ada terus-menerus, terlepas dari musim penghujan atau bukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua orang bisa terkena DBD tanpa memandang usia, di mana mereka tinggal, bahkan gaya hidup. Kami berkomitmen untuk memerangi DBD melalui pencegahan inovatif kami dengan memastikan ketersediaan akses bagi seluruh masyarakat di Indonesia," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan biaya besar yang mesti dikeluarkan untuk penanganan DBD, Andreas mengatakan bahwa pencegahan penyakit ini menjadi lebih penting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dengan menerapkan gerakan 3M Plus secara konsisten dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang intervensi inovatif pencegahan salah satunya melalui vaksinasi," pungkasnya.&nbsp;</div>

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menggencarkan penanganan penyakit demam berdarah dengue (DBD) melalui vaksin DBD.

Kemenkes Sebut Vaksinasi Penting Atasi Kasus DBD yang Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/DBD-3691787913.jpg" alt="Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menula (P2PM) Kementerian Kesehatan Imran Pambudi melakukan wawancara dengan media di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu (10/9)." width="100%">
<figcaption>Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menula (P2PM) Kementerian Kesehatan Imran Pambudi melakukan wawancara dengan media di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu (10/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah mengkaji vaksin demam berdarah dengue (DBD) yang dikenal sebagai Travalent Dengue Vaccine (TDV) untuk dijadikan program vaksinasi nasional. Ditemui di Jakarta, Minggu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kemenkes Imran Pambudi mengatakan studi vaksin yang baru mendapat izin BPOM dan digunakan di Tanah Air sejak Agustus 2022 tersebut akan memakan waktu sekitar dua tahun. &ldquo;Sambil masyarakat melakukan vaksinasi (secara mandiri), kami melakukan riset operasional, bagaimana, apakah efektif atau tidak, kemudian bagaimana strategi pemberiannya kepada siapa dulu, itu yang sedang kita lakukan,&rdquo; kata dia kepada ANTARA. &ldquo;Itu biasanya kita butuh waktu sekitar dua tahun,&rdquo; ujar Imran menambahkan. &nbsp;Hingga saat ini, Vaksin DBD masih tergolong baru di Indonesia, dan harganya pun masih terbilang tinggi. Untuk satu dosisnya, saat ini harganya berkisar di antara Rp500 ribu rupiah, dan untuk mencapai efikasi maksimal diperlukan dua dosis atau dua kali vaksinasi. Melihat hal ini, Imran menyebut Kemenkes sedang mengkaji pula metode dan strategi vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia. &ldquo;Indonesia sangat luas, dan vaksin ini masih baru, masih mengkaji strategi untuk daerah seperti apa, di perkotaan seperti apa, daerah yang urban seperti apa. Jadi kita benar-benar harus mematangkan kalau ini menjadi program nasional,&rdquo; jelas Imran. Lebih lanjut, mengingat vaksin DBD masih dalam kajian untuk program nasional, ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan langkah antisipasi dengan menerapkan 3M. Langkah antisipasi 3M tersebut di antaranya Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat-tempat penampungan air, serta Mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan rumah kembang biak nyamuk Aedes Aegypti, yang membawa virus DBD pada manusia. &ldquo;Jadi jangan juga terlalu mengandalkan vaksin, namun 3M plus vaksin. Mulai mencegah mengubur, kemudian mendalulang dan lain-lain, ditambah vaksin. Vaksin ini adalah suatu inovasi yang baru, dan baru diizinkan BPOM akhir tahun 2022, sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi DBD,&rdquo; jelas Imran. Meski belum ditetapkan menjadi program nasional, Imran mengatakan saat ini beberapa pemerintah daerah secara inisiatif telah melakukan program vaksinasi DBD terhadap warganya, seperti Kalimantan Timur. TDV saat ini juga sudah tersebar di banyak fasilitas kesehatan maupun swasta untuk masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Hingga saat ini, izin BPOM terhadap TDV adalah untuk usia 6 hingga 45 tahun.

Studi vaksin yang baru mendapat izin BPOM dan digunakan di Tanah Air sejak Agustus 2022 tersebut akan memakan waktu sekitar dua tahun.

Kementerian Kesehatan Kaji Vaksin DBD Untuk Jadi Program Vaksinasi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/Kantor-BRIN-Fedrik-Tarigan-2-259666427.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, target dana abadi penelitian yang dicanangkan pemerintah mencapai Rp 100 triliun. "Sekarang masih jauh. Setiap tahun pokoknya ditambah," tuturnya. Dengan semakin besarnya pokok dana abadi penelitian, diharapkan nilai manfaat atau hasil investasi setiap tahun ikut naik. Handoko menegaskan, secara akumulasi, tahun ini diharapkan kucuran hasil investasi dana abadi penelitian untuk kegiatan riset bisa mencapai Rp 1 triliun. Dia mengatakan, skema pendanaan riset yang ada di BRIN bersifat terbuka dan kompetisi. Dia menceritakan sempat menerima keluhan dari peneliti BRIN karena sering tidak lolos. Sebaliknya, banyak usulan kegiatan riset oleh kampus atau perguruan tinggi yang lolos. Menurut Handoko, kondisi tersebut murni dari hasil seleksi pengajuan proposal yang masuk. Jika proposal dari internal BRIN tidak lolos, berarti mereka memang kalah bersaing dengan usulan dari perguruan tinggi atau kampus. Mantan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut mengatakan, tidak ada tema khusus terkait pengajuan penelitian atau riset untuk didanai dari LPDP itu. Secara umum hanya dibagi berdasar karakter aktivitas penelitiannya. Misalnya, ada kegiatan RIIM untuk ekspedisi Papua, Wallace, Borneo, dan Indonesia Barat. "Jadi, berdasar lokus atau lokasi penelitiannya," ujarnya. Handoko mengatakan, saat ini ada beberapa penelitian yang terus dikebut. Di antaranya, penelitian untuk memperoleh vaksin penyakit malaria. Dia menyatakan, malaria adalah penyakit endemis Indonesia. Tetapi, sampai saat ini belum ada vaksinnya. "Saya tidak bisa mengatakan sudah seberapa jauh dan targetnya kapan," ungkapnya. Yang jelas, dia mengatakan, untuk penyakit-penyakit endemis, sudah harus diupayakan vaksinnya. Selain malaria, ada penyakit TB dan demam berdarah atau dengue. Handoko menegaskan, jangan sampai vaksin malaria, misalnya, keduluan negara lain. Sampai akhirnya Indonesia harus membeli vaksinnya dari negara lain itu. (wan/c19/oni)

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, target dana abadi penelitian yang dicanangkan pemerintah mencapai Rp 100 triliun.

BRIN Kebut Riset Vaksin Malaria hingga DBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BAHLIL-12-B.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.(Nurul)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.(Nurul)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membidik perusahaan farmasi global asal Jepang, Takeda untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, Bahlil mendorong Takeda untuk membuat industri vaksin demam berdarah di Indonesia.  Menteri Bahlil menyatakan, bahwa Indonesia membutuhkan vaksin demam berdarah untuk mencegah perluasan penyakit dan kematian akibat demam berdarah. Terlebih, RI dikenal sebagai negara endemis demam berdarah, terutama saat memasuki musim hujan di wilayah Timur, Kalimantan, dan Jawa.  Pernyataan ini disampikan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan President/Chief Executive Officer (CEO) Takeda Pharmaceutical Company Christophe Weber di Paviliun Indonesia, Davos, Swiss.  Dalam pertmuan itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya Takeda mengembangkan vaksin demam berdarah dan investasi Takeda yang telah berada di Indonesia sejak 1971 pada sektor farmasi.  “Saya berterima kasih kepada Takeda atas produk-produknya yang telah banyak membantu masyarakat Indonesia. Kami dorong Takeda untuk jangan hanya mengimpor vaksinnya tapi juga produksi di Indonesia,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).  Lebih lanjut, Bahlil menyatakan siap untuk mendukung program dan rencana investasi Takeda serta akan membantu mengkoordinasikan program vaksinasi demam berdarah dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Bahkan, kata Bahlil, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Takeda. Utamanya terkait penggunaan Vaksin Dengue Tetravalen (TAK-003) untuk demam berdarah khususnya bagi kelompok umur 6-45 tahun.  Menanggapi hal tersebut, President/Chief Executive Officer (CEO) Takeda Pharmaceutical Company, Christophe Weber menyampaikan bahwa Takeda membuka kemungkinan untuk memproduksi vaksin demam berdarah di Indonesia selama ada mitra lokal yang tepat.  “Kami berharap akan membantu masyarakat Indonesia dengan vaksin ini, mengingat demam berdarah merupakan masalah yang ada di Indonesia. Saya ingin memberitahukan bahwa kami sangat berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan bekerjasama dengan Indonesia. Kami harapkan dukungan dari Bapak Menteri untuk program vaksin ini. Kami juga terbuka atas kemungkinan bermitra dengan perusahaan lokal Indonesia,” jelas Weber.  Terkait itu, Kementerian Investasi/BKPM menyatakan siap untuk memfasilitasi dan mempertemukan mitra lokal yang sesuai dengan kebutuhan Takeda. Untuk diketahui, Takeda adalah perusahaan farmasi global asal Jepang yang berinvestasi dalam penelitian dan mengkomersialkan lebih dari 700 produk di 70 Negara dan memiliki lebih dari 55.000 karyawan secara global.  Di Indonesia, Takeda telah menjadi mitra layanan kesehatan utama selama lebih dari 50 tahun dan berkontribusi pada penyakit kompleks seperti onkologi, perawatan primer dan layanan kesehatan konsumen.  Adapun Paviliun Indonesia, merupakan agenda Pemerintah Indonesia yang diselenggarakan bersamaan dengan gelaran kegiatan World Economic Forum (WEF) 2023 yang diadakan setiap tahun di Davos, Swiss mulai tanggal 16-20 Januari 2023.  Penyelenggaraan Paviliun Indonesia 2023 ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan KADIN dan didukung oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Dalam praktinya, Paviliun Indonesia mendorong nilai tambah melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi.  Seperti hilirisasi industri, perdagangan barang dan jasa secara digital, serta mendorong kolaborasi antara investor asing dengan perusahaan dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah dimuat pada paragraf ke-37 dalam Leader’s Declaration G20 lalu.

Bahlil Bidik Perusahaan Vaksin Jepang untuk Investasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kini vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah tersedia. Kasus dengue cenderung meningkat pada pergantian awal musim hujan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terkena dampaknya.  Sebagai wilayah hiperendemis dengue, Indonesia memiliki tren peningkatan kasus cukup tinggi saat memasuki masa pancaroba atau peralihan yang biasanya dimulai pada bulan Oktober. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menunjukkan bahwa pada minggu ke-36 di bulan September 2022, jumlah konfirmasi terpapar dengue di Indonesia tercatat sebanyak 87.501 kasus dan jumlah kematian akibat dengue mencapai 816 kematian.  Kini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menyetujui vaksin DBD. Penelitian dan pengembangan (R&amp;D), Takeda berada di balik Vaksin Dengue Tetravalen yang telah disetujui oleh BPOM.  "Vaksin Dengue Tetravalen mendukung upaya Pemerintah menuju zero dengue death pada 2030," kata Head of Medical Affairs Takeda Asia-Pacific dr. Goh Choo Beng, dalam keterangan virtual, Senin (17/10).  DBD Penyakit Musim Hujan  Meningkatnya jumlah kasus dengue tak memandang umur, tempat tinggal maupun gaya hidup. Menurut data Kemenke, kasus dengue di Indonesia secara umum paling banyak terjadi pada golongan umur 14-44 tahun, yaitu sebanyak 39,96 persen dan umur 5-14 tahun yaitu sebanyak 35,61 persen.  Gejala yang dapat dirasakan saat terkena infeksi virus dengue, demam mendadak tinggi disertai sakit kepala dan linu atau nyeri pada otot dan tulang. Apabila tidak segera dipastikan penyebabnya, maka akan menyebabkan komplikasi seperti syok atau perdarahan.  'Bahkan dapat menyebabkan kematian,” kata Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropik Infeksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - RS Cipto Mangunkusumo Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, PhD, SpPD-KPTI.  "Oleh karena itu, penting sekali seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dengue, melalui 3M plus, hingga vaksinasi dengue” tambah dr. Erni.  Vaksinasi Dengue Cegah Rawat Inap  Pada anak, yakni rentang usia 5-14 tahun, gejala yang dialami sama seperti orang dewasa. Gejala yang dapat berlangsung selama 7 hari ini dapat mengancam jiwa di tiap jamnya. Hingga saat ini dengue tetap menjadi penyebab kematian cukup tinggi pada anak di Asia, termasuk Indonesia.  Spesialis Anak Konsultan Penyakit Infeksi Tropis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - RS Cipto Mangunkusumo Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A(K) mengatakan melihat kecenderungan dengue yang meningkat dari tahun ke tahun, melakukan pencegahan penyakit dengue sedini mungkin merupakan langkah strategis dan vital yang harus dilaksanakan. Selain program 3M Plus, masyarakat juga perlu didorong untuk dapat melakukan vaksinasi dengue.  Berdasarkan studi klinis pivotal fase 3, efikasi Vaksin Dengue Tetravalen untuk mencegah dengue secara keseluruhan adalah sebesar 62 persen setelah tiga tahun. Sementara efikasinya untuk mencegah rawat inap akibat virus Dengue yakni sebesar 83,6 persen setelah tiga tahun

Ketahui Pentingnya Vaksinasi DBD, Cegah Rawat Inap 83 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/813-kasus-dbd-terjadi-di-jakarta-pasien-meninggal-nihil_m_.jpg" alt="Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat kasus demam berdarah dengue (DBD) masih terus meningkat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat kasus demam berdarah dengue (DBD) masih terus meningkat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga saat ini, vaksin untuk meningkatkan kekebalan manusia terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) belum ditemukan. Meski begitu para peneliti terus berusaha untuk menemukan kandidat vaksin. Hal itu penting terutama bagi negara yang menjadi langganan DBD seperti Indonesia.  Perusahaan farmasi Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) menyampaikan pengajuan regulasi atas vaksin demam berdarah dengue (TAK-003) kepada lembaga obat-obatan Eropa, European Medicines Agency (EMA). Vice President and Global Dengue Program Head Takeda, Derek Wallace mengatakan, kandidat vaksin TAK-003 tengah diteliti untuk pencegahan demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan serotipe virus pada individu berusia 4 hingga 60 tahun. Dia menambahkan, Takeda juga bermaksud menyampaikan pengajuan regulasi di Indonesia, Argentina, Brasil, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand pada tahun 2021.  "Penyampaian pengajuan regulasi kandidat vaksin DBD TAK-003 menandai perkembangan penting bagi orang-orang yang tinggal atau bepergian ke berbagai komunitas yang terbebani oleh ancaman demam berdarah dengue," kata Wallace dalam siaran persnya, Minggu (28/3).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/21/12/2020/kasus-dbd-bisa-turun-sampai-77-persen-berkat-bakteri-wolbachia/">Kasus DBD Bisa Turun sampai 77 Persen Berkat Bakteri Wolbachia</a>  Wallace melanjutkan, wabah DBD yang telah merenggut hidup setengah juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya dapat membuat pemerintah dan masyarakat kewalahan karena dampaknya yang besar terhadap sistem perawatan kesehatan. Di Indonesia sendiri kasus demam berdarah dengue pada tahun 2020 kemarin mencapai 95.893 jiwa dengan jumlah kematian akibat DBD sebanyak 661 orang. Menurut Wallace, dengan terbatasnya pilihan yang ada untuk mencegah penyakit tersebut, muncul kebutuhan yang mendesak atas vaksin DBD.  "Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas regulator terkait serta lembaga pemberi rekomendasi untuk mendukung evaluasi atas penyampaian regulasi kami dan memperoleh akses untuk vaksi TAK-003," katanya.  Takeda berpartisipasi dalam penilaian pararel pertama EMA atas pengunaan produk obat di Uni Eropa, dan menjalankan prosedur melalui EU-M4all (sebelum dikenal dengan Article 58) untuk negara-negara di luar kawasan Uni Eropa. Bersamaan dengan opini ilmiah yang dikeluarkan oleh Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), regulator di tingkat nasional dari negara-negara yang berpartisipasi dalam prosedur EU-M4all akan melakukan penilaian mereka sendiri untuk menentukan apakah otorisasi pemasaran nasional untuk vaksin TAK-003 dapat diberikan.  “Takeda juga tengah meminta persetujuan atas vaksin TAK-003 pada negara-negara endemik demam berdarah dengue yang tidak berpartisipasi dalam prosedur EU-M4all,” kata Wallace.  Penyampaian pengajuan regulasi untuk vaksin TAK-003 mencakup data keamanan dan kemanjuran jangka panjang selama 36 bulan dari uji coba Imunisasi Tetravalen Fase 3 terhadap Studi Kemanjuran Demam Berdarah Dengue (Phase 3 Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study/TIDES). Takeda bermaksud untuk mempresentasikan dan mempublikasikan rincian data 36 bulan pada pertemuan ilmiah serta pada jurnal penelaahan sejawat (peer-review) di tahun ini. Takeda juga bermaksud untuk menyampaikan pengajuan regulasi di Amerika Serikat, diikuti dengan sejumlah negara lainnya di kawasan Asia dan Amerika Latin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rW0gsjubesY

Peneliti Temukan Kandidat Vaksin DBD Untuk Usia 4 Hingga 60 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/uji-coba-vaksin-dbd-kemenkes-hadapi-kendala_m_148403.jpeg" alt="Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Demam Berdarah Dengue (DBD) belum bisa diberantas. Masih banyak daerah di tanah air yang menjadi endemis penyakit akibat gigitan nyamuk itu. Kementerian Kesehatan saat ini tengah mengupayakan pemberian vaksin DBD, namun hingga sekarang masih mengalami kendala. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek menjelaskan salah satu masalahnya adalah&nbsp;tipe DBD yang berbeda-beda terdiri dari 4 tipe. Sehingga vaksin yang akan diberikan juga tentu berbeda. &ldquo;Ada 4 tipe. Enggak sama satu negara dan negara lain. Indonesia berbeda. Mana yang terbanyak tipenya. Makanya susah diimunisasi, sedang kami uji coba,&rdquo; tegas Nila di SDN Baru 07 Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (2/8). Menurut Nila, Indonesia paling banyak cocok dengan vaksin untuk tipe 3-4, namun untuk tipe 1-2 masih sulit dilakukan. Vaksin belum tentu cocok diberikan kepada penerimanya. &ldquo;Imunisasi vaksin masih dalam kajian, memang membuat vaksin agak sulit. Belum tentu sesuai,&rdquo; ungkapnya. Karena itu sebelum menuju vaksinasi, Nila meminta setiap sekolah untuk menggalakkan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Menurut Nila, selain rumah,yhhtgZ sekolah menjadi tempat strategis bagi nyamuk untuk berkembang biak. &ldquo;Karena di sekolah jentiknya cepat tinggalnya, Jumat Sabtu Minggu, lalu anak-anak Senin masuk nyamuk-nyamuk sudah menetas. Sengaja mereka (siswa) bersihkan di sekolah juga. Di rumah juga,&rdquo; katanya. Selain dengan membuat jebakan nyamuk atau lavitrap, anak-anak juga diajarkan menanam tanaman yang tak disukai nyamuk. Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan 1 rumah 1 jumantik menjadi program andalan untuk mencegah DBD.

Uji Coba Vaksin DBD, Kemenkes Hadapi Kendala

vaksin dbd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin dbd

Berita Terkini