<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jalan-panjang-vaksinasi-mr-fatwa-mui-sempat-bikin-warga-menolak_m_.jpg" alt="Ilustrasi vaksinasi MR. Program pemberian vaksin MR di Tanah Air menuai beragam respons. Secara keseluruhan, vaksinasi berjalan optimal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksinasi MR. Program pemberian vaksin MR di Tanah Air menuai beragam respons. Secara keseluruhan, vaksinasi berjalan optimal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemberian vaksin Measles-Rubella (MR) menuai beragam respons dari masyarakat. Ada yang bersikap antusias, tak sedikit pula menolak lantaran sejumlah faktor. Misalnya saja seputar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menyatakan haram lantaran mengandung unsur babi dalam vaksin ini. Isu tersebut terus bergulir meski pemerintah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyurati para kepala daerah agar menggencarkan imunisasi MR. Di Provinsi Aceh, Gubernurnya bahkan sepakat agar orang tua tidak menjalankan imunisasi MR terhadap anak-anaknya. Sekalipun demikian, MUI membolehkan sepanjang belum ada penggantinya. Ditambah lagi demi keselamatan si anak. Alhasil, vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) itu diperbolehkan. “Bahwa melakukan imunisasi apabila ada bahaya yang mengancam, apa menimbulkan penyakit atau menimbulkan semacam kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh, bahkan wajib, karena menghindari bahaya itu wajib,” ujar Ketua MUI Ma’ruf Amin saat itu. Pemerintah menargetkan cakupan imunisasi MR di luar Pulau Jawa sebesar 95 persen agar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Kemenkes pun sempat memperpanjang waktu pemberian vaksin hingga 31 Oktober 2018. Sayangnya, berdasarkan data terakhir Kemenkes, cakupan pada batas waktu tersebut hanya menyentuh angka 66,9 persen. Atau sekitar 21,4 juta anak dari total 32 juta anak Indonesia. Mengingat betapa bahayanya penyakit campak dan rubella apabila menginveksi ibu hamil karena akan menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan, Kemenkes memutuskan untuk melanjutkan waktu kampanye Imuninasi MR fase ke-2 hingga 31 Desember 2018. Tujuan imunisasi MR adalah untuk memutuskan transmisi penyakit MR. Jika cakupan tinggi dan merata tidak akan ada lagi kasus kejadian, kesakitan, kecacatan, apalagi kematian akibat MR. Kampanye Imunisasi MR adalah komitmen global negara-negara di semua regional. Termasuk Indonesia yang menargetkan bisa mencapai Eliminasi Campak dan Rubella pada tahun 2020. Keterlibatan gubernur dan bupati sangat vital dalam memastikan kesuksesan kampanye imunisasi dan tercapainya target 95 persen yang berarti kekebalan kelompok juga tercapai. "Pelaksanaan imunisasi MR ini tidak semata-mata mencapai target, tapi seluruh sasaran anak terlindungi. Otomatis bahwa ketika seluruh anak terimunisasi, bukan hanya melindungi anak itu sendiri tapi termasuk usia yang lebih tua bisa terlindungi dan khususnya pada ibu hamil," kata Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Vensya Sitohang. Terkait keberlanjutan imunisasi MR itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek telah menandatangani surat edaran perpanjangan kampanye imunisasi MR. "Diharapkan, cakupan imunisasi MR bisa mencapai target pada Desember," kata Nila beberapa waktu lalu. Untuk mencapainya, Kemenkes membuat beberapa strategi, yakni, bagi kabupaten/kota yang sudah mencapai 95 persen perlu dilakukan klarifikasi cakupan yang sudah dicapai. Selain itu, bagi kabupaten/kota yang cakupannya di bawah 95 persen, diimbau untuk segera memenuhi cakupan tersebut. Adapun, provinsi dengan cakupan imunisasi MR terendah antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau, termasuk daerah yang tahun ini mengalami bencana yaitu Lombok dan Palu serta Donggala di Sulawesi Tengah. Dari target 395 kabupaten/kota, imunisasi MR saat ini baru mencakup 102 kabupaten/kota.

Jalan Panjang Vaksinasi MR, Fatwa MUI sempat Bikin Warga Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-tak-dukung-vaksinasi-mr-kemenkes-minta-bantuan-kemendagri_m_.jpg" alt="Kemenkes meminta Kemendagri turun tangan untuk menyikapi gubernur yang tak mendukung vaksinasi MR." width="100%">
<figcaption>Kemenkes meminta Kemendagri turun tangan untuk menyikapi gubernur yang tak mendukung vaksinasi MR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan vaksinasi measles-rubella (campak dan rubela/MR) di sejumlah daerah mengalami kendala dan mendapat penolakan. Parahnya, penolakan itu dipicu dari sikap kepala daerahnya. Atas sikap kepala daerah demikian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Kementerin Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan. "Kalau (tidak mendukung <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">vaksinasi MR</a>, Red) itu statement gubernur, biar Mendagri yang mengingatkan," tutur Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono kemarin (13/9). Pelaksanaan imunisasi MR di luar Jawa tidak berjalan mulus. Petugas di lapangan mengalami penolakan dari warga. Bahkan, ada yang melancarkan intimidasi kepada petugas imunisasi di lapangan. "Laporan yang masuk ke kami, ada di beberapa provinsi. Misalnya, Gorontalo dan Kalsel (Kalimantan Selatan, Red)," terang Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang di Kantor Staf Presiden (Jawa Pos, 13/9). Anung menambahkan, terkait dengan kelanjutan vaksinasi MR, seluruh logistik vaksin dan sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan. ''Tetapi, sasaran (vaksinasinya, Red) nggak datang,'' ungkapnya. Muncul saran supaya program <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/09/2018/petugas-imunisasi-mr-diintimidasi-32-juta-anak-belum-divaksin" target="_blank">vaksinasi MR</a> dilakukan secara langsung dari satu rumah ke rumah lain (door-to-door). Namun, Anung menegaskan, Kemenkes harus berhati-hati. Sebab, mereka tidak ingin masyarakat menganggap ada pemaksaan kehendak untuk mengikuti program vaksinasi MR. Minimnya capaian <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/31/08/2018/kemenkes-ajak-mui-sosialisasi-vaksinasi-campak" target="_blank">vaksinasi MR</a> dikhawatirkan bisa memicu wabah di daerah setempat. Terkait dengan kemungkinan tersebut, Anung menyatakan bahwa sudah ada tata kelola klinisnya. Dia mengungkapkan, hampir di semua daerah terjadi penolakan. Dalam konteks kampanye MR, daerah-daerah seperti Papua, Riau, dan Aceh masuk kategori cukup rawan untuk bicara capaian vaksinasi MR. Khusus untuk capaian vaksinasi MR di Papua, tantangan yang dihadapi di lapangan adalah persoalan geografis dan keamanan. Vensya juga menyatakan, bentuk intimidasi di lapangan bermacam-macam. Bahkan, sampai ada ancaman pembunuhan bila petugas nekat melaksanakan imunisasi. Di salah satu daerah, petugas itu sudah terjadwal untuk melaksanakan imunisasi di salah satu titik. Bukannya anak-anak yang datang, warga malah mengurung petugas tersebut. "Tiba-tiba datang orang membawa parang. Untung, ada petugas desa yang lewat," ungkapnya. Mengenai potensi kejadian luar biasa (KLB) campak dan rubela, itu bukan ancaman yang mengada-ada. Di Kota Banjarbaru, Kalsel, misalnya, ada dua pesantren yang mengalami kasus campak dan rubela dengan angka cukup tinggi. Berdasar surat resmi Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, dua pesantren tersebut adalah Pesantren Darul Ilmi (33 kasus) dan Pesantren Al Falah (19 kasus). Selain itu, kasus campak dan rubela terjadi di SMAN 2 Banjarbaru (9 kasus) dan Poltekes Banjarbaru (10 kasus). Atas kejadian di empat lokasi tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan sudah menginstruksikan untuk mewaspadai KLB campak dan rubela. Untuk penanganan, anak-anak yang positif campak dan rubela di dua pesantren tersebut sudah dikarantina. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Upaya karantina tersebut ditujukan untuk mencegah penularan ke murid lain. Selain menjalani karantina, mereka sudah diberi obat. Khusus untuk wilayah Kota Banjarbaru, cakupan vaksinasi MR saat ini masih sekitar 30 persen. Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyatakan, cakupan vaksin MR tersebut tidak akan bisa dinaikkan tanpa partisipasi orang tua. Dia berharap orang tua ikut mendukung vaksinasi MR. KLB campak tahun lalu di Kota Jayapura seharusnya bisa menjadi pelajaran. Tahun lalu Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengumumkan bahwa telah terjadi KLB campak dan rubela di Jayapura. Pada 8 Mei 2017 diumumkan bahwa telah terjadi 166 kasus campak tanpa kematian. Dari sampel yang diperiksa di Surabaya, ada satu sampel yang positif rubela.&nbsp;

Gubernur Tak Dukung Vaksinasi MR, Kemenkes Minta Bantuan Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggung-jawab-syari-wujudkan-kesehatan-masyarakat_m_.jpg" alt="Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin MR kepada siswa SD di Batam." width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin MR kepada siswa SD di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Islam mendorong umatnya untuk mempraktikkan hidup sehat. Menjaga kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat (public health). Banyak perintah dalam Alquran yang ditujukan kepada manusia agar menjaga kesehatan dan mencegah terkena bahaya/penyakit. Demi melangsungkan kehidupan. Perintah-perintah tersebut kemudian dikodifikasi para ulama menjadi kaidah ushul fiqh yang berbunyi "mencegah lebih utama daripada mengobati", "darurat membolehkan hal-hal yang dilarang", dan "perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">hukumnya wajib</a>". Artinya, jika menjaga kesehatan adalah perintah wajib, sarana untuk menyelenggarakan kesehatan adalah sebuah kewajiban juga. Dari konstruksi berpikir tersebut, ikhtiar manusia menjaga kesehatan dan mencegah sakit adalah keharusan yang tidak perlu diragukan lagi. Upaya untuk mendapatkan kehidupan yang baik menjadi perintah dalam agama agar manusia mampu mengoptimalkan ibadah vertikal (hablum minallah) dan interaksi sosial (hablum minannaas). Islam tidak asing dengan perlindungan kesehatan manusia melalui cara meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam Alquran disebutkan, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..." (QS Al Baqarah: 233). Perintah menyusui anak dengan ASI sejatinya adalah upaya pemenuhan gizi sekaligus pencegahan penyakit karena di dalamnya ada zat-zat yang dibutuhkan anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan, ancaman terhadap kesehatan manusia pun semakin beragam. Salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia adalah penyakit measles-rubella (MR, campak dan rubela). Penyakit yang lebih dikenal sebagai campak Jerman itu diidap ribuan anak di berbagai daerah di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dari 2010 hingga 2015 diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubela. Angka tersebut dipastikan lebih rendah daripada jumlah sebenarnya di lapangan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Penyebabnya, pelayanan kesehatan swasta yang masih rendah dalam hal kelengkapan laporan surveilans dan perilaku orang tua yang menolak vaksin MR. Tingginya angka penderita tersebut membuat pemerintah menerapkan status kejadian luar biasa (KLB) di beberapa tempat di tanah air. Problem menghadapi ancaman itu bukan hanya tingginya angka penderita, tapi juga belum memadainya upaya pencegahan melalui imunisasi. Setidaknya ada dua masalah yang dihadapi. Pertama, ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyakit. Kedua, belum ada kesadaran utuh bagi pemangku kebijakan dalam upaya jaminan kehalalan terhadap vaksin untuk imunisasi. Terhadap masalah yang pertama, pada 2016 MUI secara khusus menetapkan fatwa tentang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/09/2018/petugas-imunisasi-mr-diintimidasi-32-juta-anak-belum-divaksin" target="_blank">imunisasi</a>. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Diktum fatwa berikutnya menjelaskan, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Akan tetapi, fatwa itu memberikan aturan khusus, sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga, imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali: a. digunakan pada kondisi darurat atau al hajat; b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Untuk pelaksanaan imunisasi MR, dari hasil pengkajian, penelitian, dan pendalaman yang dilakukan Komisi Fatwa MUI diperoleh informasi bahwa vaksin MR yang halal dan tidak mengandung barang-barang haram belum tersedia di Indonesia untuk saat ini. Syarat kompetensi dan kredibilitas sangat ditekankan Komisi Fatwa MUI. Kompetensi terkait dengan keahlian dan profesionalitas sehingga informasinya diyakini validitasnya. Kredibilitas terkait dengan aspek moral sehingga informasinya layak diterima. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 33 Tahun 2018 menegaskan bahwa vaksin yang menggunakan babi dalam proses produksinya adalah haram. Namun, dengan kondisi kedaruratan, hukum tersebut menjadi mubah dengan catatan tiga hal penting: (1) kondisi keterpaksaan (dharurat syar'iyyah), (2) belum ditemukan vaksin MR yang suci dan halal, (3) ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Dalam fatwa tersebut pun ada rekomendasi kepada pemerintah dan produsen vaksin untuk wajib menyediakan vaksin halal. Fatwa yang dikeluarkan itu sudah melalui proses pendalaman dan diskusi internal yang mendalam atas problematika yang dihadapi umat. MUI memiliki kewajiban karena fungsinya sebagai penjaga umat (himayatul ummah). *) Sekretaris Komisi Fatwa MUI

Tanggung Jawab Syari Wujudkan Kesehatan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dukungan-who-terhadap-imunisasi-nasional-vaksin-campak-dan-rubella_m_148004.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam melaksanakan imunisasi nasional vaksin gratis campak dan Rubella (MR-Measles Rubella) didukung Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Infeksi rubella dapat menyebabkan cacat pada otak, jantung, mata, dan telinga pada bayi dan meningkatkan risiko keguguran dan stillbirth (bayi lahir mati). Sedangkan campak meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, atau bayi lahir mati. WHO mendukung Kemenkes memersiapkan kegiatan imunisasi terutama di daerah berisiko tinggi dan pada populasi rentan. Sekitar 30 staf tambahan dikerahkan ke 5 provinsi, bekerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan mutu pelaksanaan imunisasi. Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. Jihane Tawilah, mengatakan investasi untuk memerangi campak dan rubella merupakan pendorong kuat bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak. Eliminasi campak juga akan menyumbang pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). "Agar di tahun 2030 tak ada lagi kematian bayi dan balita yang sebenarnya dapat dicegah,&rdquo; katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8). Selain itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) berkomitmen penuh untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam kampanye imunisasi yang sangat penting ini. Wabah campak dan cacat bawaan saat lahir akibat rubella dapat dicegah. Dari pengalaman di seluruh dunia, kombinasi vaksin campak rubella aman, efektif dan bermanfaat. Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson meminta orang tua jangan ragu melindungi anaknya dengan pemberian vaksin. "Saat orang tua melindungi anak-anaknya dari berbagai penyakit berbahaya dengan imunisasi, maka mereka juga telah melindungi anak-anak lain di sekitarnya dan melindungi masa depan Indonesia,&ldquo; tegasnya.

Dukungan WHO Terhadap Imunisasi Nasional Vaksin Campak dan Rubella

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-ketakutan-orang-tua-dampingi-siswa-sd-ikut-vaksin-campak-rubella_m_147987.jpeg" alt="SDN Kramat Jati 01 Pagi, Jakarta Timur mengikuti proses vaksinasi" width="100%">
<figcaption>SDN Kramat Jati 01 Pagi, Jakarta Timur mengikuti proses vaksinasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lucunya reaksi siswa Sekolah Dasar (SD) saat akan mengikuti imunisasi nasional vaksin campak dan rubella. Ada yang menangis, takut, bahkan semangat serta berani. Satu persatu siswa bergantian divaksin dengan jarum suntik. Di SDN Kramat Jati 01 Pagi, Jakarta Timur, sejak pagi orang tua ikut menyukseskan vaksinasi tersebut. Pihak sekolah mengizinkan untuk anak-anak usia SD kelas 1-3 didampingi orang tua jika merasa takut. Sedikitnya terdapat 430 siswa SD di sana yang mengikuti vaksinasi. "Tadi pagi ada orang tua bilang anaknya takut tapi mau. Ya sudah maka kami izinkan jika harus didampingi orang tua boleh," tutur Kepala Sekolah SDN Kramat Jati 01, Jakarta Timur, Justina Malau, kepada JawaPos.com, Selasa (1/8). Para guru siap sedia menghibur siswa ketika menangis usai divaksin. Justina meminta agar orang tua jangan ragu untuk mengizinkan anaknya divaksin. Sebab, jika tidak, maka virus rubella dan campak bisa berakibat fatal dan mematikan. "Pelaksanaan ini program pemerintah. Sekolah atau dinas harus mendukung. Sudah kami sosialisasikan ke anak-anak dan orang tua karena vaksin ini bagus untuk tubuh," jelasnya. Beberapa pekan sebelum pelaksanaan imunisasi, pihak sekolah memberikan surat edaran kepada orang tua. Isinya, berupa formulir bagi orang tua untuk menulis pernyataan setuju atau tidak ikut imunisasi tersebut. "Kami sudah berikan selebaran orang tua isi formulir setuju atau tak setuju. Kalau enggak setuju ya silahkan vaksin di rumah sakit. Boleh saja tapi kan bayar. Kalau di sekolah gratis," ungkapnya.

Anak Ketakutan, Orang Tua Dampingi Siswa SD Ikut Vaksin Campak Rubella

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/serentak-diy-jadi-kota-pencanangan-vaksinasi-campak-dan-rubella_m_147948.jpeg" alt="siswa SDN Kramat Jati 01, Jakarta Timur diimunisasi vaksin Campak dan Rubella." width="100%">
<figcaption>siswa SDN Kramat Jati 01, Jakarta Timur diimunisasi vaksin Campak dan Rubella.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh siswa SD dan SMP secara serentak menerima imunisasi mulai hari ini, Selasa (1/8). Kementerian Kesehatan mulai melaksanakan imunisasi nasional vaksin gratis campak dan Rubella (MR-Measles Rubella) pada 1 Agustus 2017. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota yang dipilih untuk pencanangan vaksinasi. Vaksinasi diberikan di sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP di enam provinsi di pulau Jawa. Sasarannya anak sekolah usia 7-15 tahun. Sebab sebanyak 75 persen dari total sasaran adalah siswa SD dan SMP. "Kami tambah imunisasi dasar yakni campak dan rubella. Rubella itu jika tak diberikan anak lahir bisa cacat tuli dan gangguan jantung," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Senin (31/7). Direktur Surveilans Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jane Soepardi mengatakan, tim datang ke sekolah-sekolah untuk menyasar anak sekolah usia 7-15 tahun. Vaksinasi ini akan dilakukan bertahap di seluruh Indonesia. Di tahun ini sebagai tahap awal dilakukan di 6 provinsi di pulau Jawa. Pulau Jawa saja sudah memenuhi 63 persen dari sasaran. &ldquo;Tahun depan baru di luar pulau Jawa. Tentu itu sulit juga banyak pula akses yang harus dituju,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah bertekad perang melawan campak dan rubella. Pasalnya hingga tahun 2020, Indonesia menargetkan untuk bebas campak dan rubella. DIY menjadi lokasi pencanangan imunisasi campak dan rubella dan dihadiri Presiden Joko Widodo. MTs 10, Kabupaten Sleman, Provinsi Dareah Istimewa Yogyakarta menjadi sekolah yang dipilih.

Serentak! DIY Jadi Kota Pencanangan Vaksinasi Campak dan Rubella

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71461_90727_anak-children-.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Bagi orang tua yang memiliki balita perlu memerhatikan bahwa, jika si anak tidak mendapatkan vaksin campak sewaktu bayi, maka mereka akan rentan terkena penyakit campak. Dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), dokter Anak, dr Indra Yanti, SpA, MARS yang juga penasihat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kepri mengungakapkan, campak merupakan penyakit yang dapat dicegah. Yakni dengan melakukan imunisasi. Pemerintah telah memiliki program vaksinasi campak gratis untuk anak semasa bayi. Sayang, tidak semua orang tua memberikan vaksin itu kepada anaknya. Sebagian karena tidak mengetahui manfaat vaksin dan sebagian lagi memang anti-vaksin. Namun demikian, dr Indra Yanti menambahkan, anak yang sudah pernah divaksin masih memiliki potensi untuk terserang virus campak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kekebalan tubuh anak itu. &quot;Tapi, kalau sudah terproteksi dengan vaksin, serangan virus itu ringan saja. Tidak akan sampai komplikasi,&quot; ujarnya. Penyakit campak selama enam bulan terakhir mulai mewabah di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Puncaknya terjadi pada bulan Oktober dan September lalu. (ceu/iil/JPG)

Ini Risiko Anak yang tak Mendapat Vaksin Campak Sewaktu Bayi

vaksin campak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin campak

Berita Terkini