<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/WhatsApp-Image-2023-06-12-at-165925-1-3281254513.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan. "Justru pada akhir tahun ini ada peningkatan kasus Covid-19, ada 318 kasus baru dan satu kematian. Jadi, pemberlakuan kebijakan ini (vaksin Covid-19 berbayar) dirasa kurang tepat waktunya," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/12). Menurut dia, meski diatur batas terakhir vaksin Covid-19 gratis hingga 31 Desember 2023, namun pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan itu. Setidaknya kebijakan menerapkan vaksin berbayar untuk Covid-19 bisa ditunda hingga waktu yang pas. Kurniasih menambahkan Covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menuju endemi. Persebaran penyakit ini masih ada dan nyata. Sementara dengan jumlah penduduk besar, amat mungkin masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapat cakupan vaksin. "Jika masih dibebani anggaran vaksin Covid-19, entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," jelasnya. Dia pun berharap hadirnya vaksin anak bangsa benar-benar bisa membantu masyarakat dan justru tidak memberatkan dengan kebijakan berbayar. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan vaksin Covid-19 berbayar pada 1 Januari 2024. Untuk itu, warga yang belum melengkapi vaksinasi segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah terdekat mumpung masih gratis. "Betul, 1 Januari 2024 vaksinasi Covid-19 mulai bayar," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati. Ani menyebut vaksin Covid-19 berbayar ini berlaku untuk penyuntikan semua dosis vaksin. Namun, ada beberapa kelompok yang tetap mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis, seperti warga lanjut usia dan kelompok rentan lainnya. Ani belum mengetahui rincian biaya yang akan dikenakan setiap dosis vaksin. Dinkes DKI Jakarta masih menunggu mekanisme dan teknis pelayanan dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada khalayak bahwa penanganan pasien Covid-19 tidak lagi gratis atau ditanggung pemerintah apabila sudah terjadi perubahan status dari pandemi menjadi endemi. "Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), yang lalu.

Setidaknya kebijakan menerapkan vaksin berbayar untuk Covid-19 bagi masyarakat bisa ditunda hingga waktu yang pas.

Alasan Komisi IX DPR Sebut Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar Belum Tepat Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikiin-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikiin (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/21). Rapat membahas mengenai" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikiin (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/21). Rapat membahas mengenai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia berencana memberikan vaksin dosis ketiga mulai 2022 untuk masyarakat. Hanya saja, booster tersebut diwacanakan tidak gratis untuk sebagian kalangan.  Dalam rapat bersama DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster tidak akan gratis bagi orang yang mampu. Pasalnya, vaksin booster gratis hanya diberikan kepada masyarakat yang sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.  Budi menjelaskan, vaksinasi dosis ketiga dilakukan jika 50 persen penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin Covid-19 lengkap. Sehingga dia meyakini pada Desember 2021 mendatang sebanyak 59 persen masyarakat Indonesia telah divaksin lengkap.  "Jadi ini adalah saat yang lebih proper, lebih pas untuk kita bisa memberikan vaksin booster ke depannya,” katanya.  Menurutnya, vaksin dosis ketiga diprioritaskan kepada kelompok lanjut usia. Hal ini karena mereka rentan tertular Covid-19 dibandingkan dengan usia lainnya.  “Jadi memang prioritasnya adalah lansia dulu, karena lansia itu tetap berisiko tinggi,” ungkapnya.  Budi membeberkan, pilihan vaksin Covid-19 yang akan tersedia untuk masyarakat Indonesia di antaranya adalah Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm. Jika memang nantinya harus membayar, berapa harga masing-masing vaksin? Dilansir dari <a href="https://www.theguardian.com/world/2021/aug/11/covid-19-vaccines-the-contracts-prices-and-profits">The Guardian</a> dan beberapa sumber, Kamis (18/11) dapat dibuat rentang harga-harga vaksin di dunia jika dirupiahkan.  1. Pfizer-BioNTech Harga vaksin Pfizer beragam. Di Eropa pun beragam. Yaitu EUR 19,50 atau Rp 304 ribu per suntikan sebelumnya. Kini harganya naik dari EUR 15,50 atau Rp 240 ribu per suntikan dalam kesepakatan pengadaan pertama seperti laporan Financial Times. Inggris juga dilaporkan membayar lebih dari sebelumnya, sekitar GBP 22 atau Rp 418 ribu per suntikan.  2. Moderna Moderna di AS harganya USD 16,50 per dosis atau Rp 224 ribu. Dan telah menjualnya seharga USD 22 atau setara Rp 308 ribu hingga USD 37 atau setara Rp 518 ribu di luar AS.  Pekan lalu perusahaan juga mengatakan bahwa penjualan di bawah inisiatif vaksin Covax ke negara-negara berpenghasilan rendah jauh lebih rendah daripada harga yang diberikan pemerintah AS. Perusahaan tersebut dilaporkan telah menaikkan harga yang dikenakannya kepada UE menjadi USD 25,50 atau Rp 350 ribu per dosis dari sekitar USD 19 atau setara Rp 266 ribu dalam kesepakatan pertamanya.  3. AstraZeneca AstraZeneca adalah yang termurah dari vaksin Covid-19 dengan harga hanya USD 2,15 per dosis atau Rp 30 ribu dalam kontrak perusahaan dengan UE. Naik menjadi lebih dari USD 5 atau Rp 70 ribu per suntikan di tempat lain.  4. Novavax Harganya sekitar USD 20,90 atau setara Rp 280 ribu per dosis sebagai bagian dari kesepakatan UE dengan perusahaan AS.  5. Sinovac UNICEF melaporkan harga untuk Sinovac di Indonesia USD 13,6 atau Rp 193 ribu. Harga beragam di setiap negara antara USD 10 hingga USD 18 atau Rp 142 ribu hingga Rp 255 ribu.  6. Sinopharm Harganya bervariasi di sejumlah negara. UNICEF melaporkan di Argentina USD 9 atau Rp 127 ribu. Sementara di Indonesia masuk Vaksin Gotong Royong yakni Rp 321.660 per suntikan.

Vaksin Covid-19 Booster Berbayar pada 2022, Ini Perkiraan Harganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Airlangga-Diganjar-India.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah membuat skema untuk mengantisipasi jika terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu diantaranya adalah vaksin berbayar.  Airlangga menjelaskan, vaksinasi berbayar tersebut adalah vaksin booster, yang mana anggarannya akan berbasis Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun dosis vaksin juga disiapkan hingga untuk anak usia 12 tahun.  "Bapak Presiden juga memberikan arahan untuk vaksinasi booster diharapkan diselesaikan dalam minggu depan,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/9).  Airlangga merincikan, untuk vaksin booster berbasis PBI ataupun APBN tersebut menjangkau sebanyak 87,4 juta jiwa dimana kebutuhannya sebesar 97,1 dosis. Sedangkan untuk usia 12 tahun yang sebanyak 4,4 juta kebutuhannya vaksin sebanyak 9,9 juta dosis.  Airlangga mengungkapkan, adapun vaksinasi booster berbayar tersebut dibuat untuk menahan apabila terjadi adanya gelombang ketiga Covid-19. “Ini akan diperhitungkan sesuai masyarakat yang divaksin. Apakah 50-60 persen, ini akan terus didorong," ucapnya.  Tidak hanya vaksinasi booster, Airlangga menambahkan, vaksinasi berbayar juga akan masuk skema menahan adanya gelombang ketiga. Terkait harganya pun belum dijelaskan, hanya disebutkan vaksinasi berbayar untuk 93,7 juta jiwa.  "Sisanya didorong melalui vaksin berbayar. Dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali,” pungkasnya.

Jika Ada Gelombang Ketiga, Disiapkan Skema Vaksin Booster Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Vaksin-Door-To-Door-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Petugas medis saat mendatangi rumah warga untuk menyuntikkan vaksin Covid secara door to door di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021). Metode vaksinasi Covid-19 secara door to door yang digunakan beberapa negara ini mampu meningkatkan partisipasi" width="100%">
<figcaption>Petugas medis saat mendatangi rumah warga untuk menyuntikkan vaksin Covid secara door to door di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021). Metode vaksinasi Covid-19 secara door to door yang digunakan beberapa negara ini mampu meningkatkan partisipasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembatalan program vaksinasi berbayar atau vaksin Gotong Royong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.  "Keputusan presiden adalah yang terbaik. KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," kata Firli dalam keterangannya, Minggu (18/7).  Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung vaksin Gotong Royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah. Sementara, tata kelolanya sangat berisiko terjadi korupsi.  Hal ini disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan Gotong Royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.  "KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana. Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait. Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," tegas Firli.  Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung memutuskan, untuk vaksin berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.  "Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut. Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," ucap Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).  Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi gotong royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Dia menuturkan, perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.  "Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," ujar Pramono menandaskan.

KPK Sambut Baik Sikap Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/radian-syam-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik masih hangat membicarakan tentang vaksin Gotong Royong (VGR) berbayar yang rencananya bisa dibeli secara individu di Kimia Farma. Meski pihak Kimia Farma sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, banyak kalangan masyarakat yang masih mendesak agar rencana tersebut dibatalkan total.  Kekecewaan masyarakat tentunya sangat bisa dimengerti, karena ada kesan negara, dalam hal ini BUMN, berusaha memancing di air keruh alias mencari keuntungan di situasi yang tidak mengenakkan, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 yang terus melonjak jumlah kasusnya.  Apalagi, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa pungutan biaya apapun. Konsep vaksin Gotong Royong sendiri pada awalnya adalah vaksin yang dibeli oleh sejumlah perusahaan untuk memvaksinasi para karyawan mereka.  Mengomentari rencana VGR berbayar, pengamat hukum Indigo Network Radian Syam menegaskan bahwa kesehatan adalah hak warga negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, wajib memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan, dalam hal ini adalah menyediakan vaksinasi gratis yang notabene sudah dilakukan.  "Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya," ujar Radian, Kamis (15/7).  Karenanya, ketika ada VGR berbayar, kata Radian, hal ini menjadi bertolak belakang. Adanya praduga negara mencari untung pun akhirnya tidak bisa terelakkan.  "Negara bukan tempat pemerintah mencari untung dari rakyat. Harus diingat, negara ada karena ada rakyat. Maka, negara harus memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar keselamatan rakyat menjadi tercapai," katanya.  Menurut Radian, ada banyak landasan hukum yang menguatkan fakta bahwa vaksinasi adalah hal yang harus diberikan tanpa tendensi mencari keuntungan.  "Misalnya Undang-Undang Nomor 36 Pahun 2009 tentang Kesehatan di Pasal 4 tentang setiap orang berhak atas kesehatan; Pasal 5 tentang setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; Pasal 15 tentang pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan lainnya," ujarnya.

VGR Berbayar, Pengamat: Hak Kesehatan Adalah HAM, Jangan Cari Untung!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Layanan-mobil-vaksin-COVID-19-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung setiap langkah percepatan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi menjadi penting sebagai bagian untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.  Sekretaris Jenderal ABJ Ilmar Ilyas memandang vaksinasi gotong-royong individu atau dikenal juga dengan vaksinasi mandiri, bisa saja dilakukan. Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyampaikan bahwa vaksinasi berbayar bersifat opsional.  Sebab, tujuannya dalam rangka memperluas dan mempercepat sekaligus mendekatkan akses untuk pelayanan vaksinasi. Tidak ada alasan untuk menolak sepanjang pelaksanaan vaksinasi berbayar mengacu pada ketentuan perundang-undangan.  "Sudah terang benderang disampaikan pemerintah bahwa vaksinasi gotong royong tidak wajib, dan tidak menghilangkan hak vaksinasi gratis bagi rakyat yang selama ini masih  berjalan. ABJ dukung penuh setiap upaya percepatan vaksinasi agar kita mencapai herd immunity," kata Ilmar dalam keterangannya, Rabu (14/7).  Ilmar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak berprasangka buruk, sehingga menimbulkan ekses negatif bagi upaya penanganan Covid-19. Apalagi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menekankan vaksinasi gotong royong oleh perusahaan juga gratis.  Artinya para karyawan sama sekali tidak dipungut biaya. Karena itu, vaksinasi gotong royong harus dibedakan dengan vaksinasi mandiri. Sebab, perusahaan pun bisa saja membayar vaksinasi mandiri untuk pekerja. Hal ini yang belum dipahami segelintir kelompok yang menolak vaksinasi mandiri. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Intinya, semakin banyak warga yang divaksinasi, maka akan segera  terbentuk herd immunity. Relawan ABJ berharap kita tidak perlu ribut-ribut, gaduh-gaduh soal vaksinasi ini gratis atau berbayar. Karena yang terpenting kita divaksinasi. Hilangkan prasangka buruk," tegas Ilmar.  Ilmar juga mencontohkan proses PCR berbayar yang menjadi pilihan selama ini tetap dilakukan dan  tidak pernah dipolemikkan meski biayanya mahal.  "Ada yang sanggup bayar kan gak masalah. Ini sekarang begitu soal vaksinasi jadi ribut. Kan aneh. Kecuali vaksin gratis dihentikan, atau vaksin berbayar yang dijadikan prioritas oleh pemerintah," tandasnya.

ABJ Anggap Semua Langkah Vaksinasi Baik Untuk Menuju Herd Immunity

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/faisal-basri-sayangkan-pp-pembentukan-holding-bumn-migas-diteken_m_196656.jpeg" alt="Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan pelat merah PT Kimia Farma Tbk berencana akan menyelenggarakan vaksin Gotong Royong individu atau vaksin berbayar sebagai opsi untuk masyarakat. Hal itu mendapat kritikan pedas dari ekonom senior Faisal Basri yang berpendapat bahwa BUMN mencari keuntungan ditengah situasi yang masih genting.  “Akui sajalah dengan jujur. Stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis. Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret. Jadi harus ada langkah penyelamatan stok vaksin,” ungkapnya mengutip akun sosial media Twitter, Rabu (14/7).  Faisal mengatakan, jika Kimia Farma benar-benar tidak mencari keuntungan, maka mereka sebaiknya menjadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat pemerataan sistem kekebalan komunal (herd immunity).  “Jika tak cari untung, jadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat herd immunity. Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis,” ucapnya.  Faisal menyayangkan usulnya agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN ditolak. “Menteri Kesehatan menolak karena kemahalan. Pemerintah bisa beli lebih murah,” katanya.  Selain itu, Faisal juga mengkritisi vaksin yang dikuasai oleh BUMN berdasarkan aspek bisnis. Hal itu menjadi tidak tepat untuk barang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini.  “Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berbasarkan business to business murni. Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnisoleh BUMN,” ungkapnya.  Menurutnya, adalah hal yang wajar ketika produsen vaksin memasang harga yang lebih mahal jika diperuntukkan untuk berbisnis. Sehingga, pengadaan harus terpusat oleh pemerintah supaya daya tawarnya tinggi.  “Ini yang kerap saya katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah,” pungkasnya.  Sebagai informasi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra menepis anggapan bahwa pihaknya mencari keuntungan. Sebab, harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan oleh pemerintah.  Selain itu, lanjut dia, jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksin gratis pemerintah juga berbeda dengan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong. Vaksin program pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Sementara Vaksin Gotong Royong dari Kimia Farma menggunakan vaksin Sinopharm.  Menurut dia, vaksinasi gotong royong individu berbayar dilakukan sebagai respons melonjaknya kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021. Untuk harga vaksin Covid-19 di Kimia Farma (harga vaksin Kimia Farma), bisa merujuk pada ketetapan Kementerian Kesehatan soal harga vaksin gotong royong alias vaksin yang tidak ditanggung pemerintah.  Aturan mengenai harga vaksin gotong royong sendiri, tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukkan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.  Dalam regulasi tersebut, harga vaksin Kimia Farma (biaya vaksin Kimia Farma) ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosisnya. Sementara untuk penyuntikan vaksin dilakukan dua kali, sehingga membutuhkan dua dosis vaksin. Penerima vaksin gotong royong juga harus membayar biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per penyuntikan.  Dengan demikian, total biaya vaksin Covid-19 yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan ini adalah sebesar Rp 879.140 (biaya vaksin Kimia Farma).  Sebelumnya, program Vaksin Gotong Royong diperuntukan bagi karyawan perusahaan. Penerima vaksin tidak dipungut biaya karena vaksin dibayar oleh perusahaan.  Namun pemerintah mengubah aturan Vaksin Gotong Royong lewat Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang terbit pada 5 Juli 2021.  Berdasarkan Permenkes itu kegiatan vaksinasi dilakukan melalui dua metode, yaitu vaksinasi program pemerintah tidak berbayar dan Vaksin Gotong Royong.

Sebut VGR Ajang Cari Untung BUMN, Faisal Basri: Aku Saja Dengan Jujur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Layanan-mobil-vaksin-COVID-19-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) merupakan inisiatif dan partisipasi komponen bangsa. Program ini, katanya, tidak akan mengganggu vaksinasi gratis yang sudah bergulir.  "Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (14/7).  Moeldoko mengatakan, pemerintah jelas tidak punya tujuan lain dalam pengadaan vaksin berbayar ini selain supaya negara segera keluar dari pandemi Covid-19. Salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program VGR. Mereka berinisiatif dan ingin berpartisipasi membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi yang dicanangkan.  "Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat," katanya.  Pada dasarnya, kata Moeldoko, vaksin Gotong Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis.  "Tidak ada unsur paksaan. Yang mampu silahkan. Ini bisa mengurangi beban anggaran negara," ungkapnya.  Rencananya vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk individu, di mana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.  "Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka Covid-19," tuturnya.  Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 di mana pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Polemik Vaksin Berbayar, Moeldoko: Bisa Mengurangi Beban Negara!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-Vaksinasi-mandiri-Kimia-Farma-ditunda-haritsah-almudatsir-6-1708.jpg" alt="Sejumlha warga yang saudah terdaftar vaksin mandiri berkonsultasi dengan tenaga medis di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksinasi individu atau vaksin COVID-19 berbayar" width="100%">
<figcaption>Sejumlha warga yang saudah terdaftar vaksin mandiri berkonsultasi dengan tenaga medis di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksinasi individu atau vaksin COVID-19 berbayar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program vaksinasi berbayar yang dikemas dengan nama vaksinasi gotong royong dipastikan terus berjalan. Namun, implementasinya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) yang kini disusun Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  ’’Ini (vaksinasi berbayar, Red) untuk mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19, tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program pemerintah,’’ kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi kemarin (13/7). Nadia menekankan bahwa vaksinasi gotong royong untuk individu itu tidak mengganggu program pemerintah. Sebab, vaksin yang digunakan berbeda. Begitu juga fasilitas kesehatan yang melayani.  Nadia menegaskan, Kemenkes saat ini menggodok petunjuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Karena itu, Nadia meminta dinas kesehatan pemda menunda pemberian izin kepada fasilitas kesehatan yang akan menyelenggarakan vaksinasi gotong royong individu. Jika payung hukumnya sudah siap, Nadia berpesan agar pelaksanaan vaksinasi mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai memicu terjadinya kerumunan.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR mengatakan, vaksinasi gotong royong awalnya merespons anggapan vaksinasi pemerintah yang tidak cepat. Dia juga menegaskan bahwa vaksinasi itu termasuk business-to-business. ’’Kami tidak terlibat,’’ katanya.  Sementara itu, kalangan pengusaha memastikan kesiapannya untuk mendukung vaksinasi gotong royong. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, kedatangan vaksin gotong royong menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi. ’’Prinsipnya, Kadin senantiasa mendukung upaya dan program pemerintah yang bertujuan agar kita semua dapat segera lepas dari pandemi ini,’’ ujarnya.  Seperti diketahui, pada vaksinasi gotong royong, Kadin mendapat kesempatan bekerja sama dengan Kemenkes, Kementerian BUMN, Bio Farma, dan Kimia Farma. Hal itu diharapkan bisa mendorong percepatan vaksinasi melalui perusahaan dan badan usaha. ’’Tujuannya, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, khususnya di lingkungan kerja, dan merata di seluruh Indonesia dengan membiayai pembelian vaksin bagi para karyawan dan keluarga karyawan,’’ jelas Shinta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/07/2021/vaksin-gotong-royong-hanya-untuk-karyawan-dibayar-perusahaan/">Vaksin Gotong Royong Hanya untuk Karyawan, Dibayar Perusahaan</a>  Pada bagian lain, Wakil Direktur Utama PT Samator Group Rachmat Harsono mengatakan, pihaknya sedang melakukan vaksinasi kepada karyawan secara bertahap. Saat ini sekitar 30 persen dari total karyawan sudah mendapatkan vaksin Covid-19. ’’Memang belum semua karena perusahaan tersebar di 28 provinsi,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin.  Dia menambahkan, perusahaan memang sudah mendaftar program vaksinasi gotong royong. Sembari menunggu vaksinasi, pihaknya terus menerapkan protokol kesehatan di lingkup perusahaan untuk mencegah klaster baru.

Vaksin Berbayar Tunggu Juklak dari Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Vaksinasi-Covid-19-Dery-Ridwannsah-3.jpg" alt="Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe" width="100%">
<figcaption>Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyambut baik pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin Gotong Royong individual berbayar. Menurut Saleh, penundaan yang dilakukan itu artinya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik.  "Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (13/7).  Lebih jauh dari itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini. Tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.  "Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," tegasnya.  Namun demikian, Saleh mengaku tetap menyetujui vaksin Gotong Royong untuk para pekerja yang dibebankan kepada badan hukum, badan usaha, atau pengusaha.  "Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud Gotong Royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," ungkapnya.  Saleh juga mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk. Itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis.  "Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," pungkasnya.

Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan, PAN: Vaksin Gratis Lebih Populis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Vaksin Berbayar

Berita Terkini