<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220928-WA0023_1.jpg" alt="Tersangka perdagangan anak, SH, 32, saat pengungkapan kasus di Markas Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (28/9). Humas Polres Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka perdagangan anak, SH, 32, saat pengungkapan kasus di Markas Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (28/9). Humas Polres Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi Resor Bogor menangkap pria berinisial SH, 32, yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak sejak awal 2022.  ”Dia mengumpulkan ibu hamil yang tidak bersuami, dengan iming-iming dibantu proses persalinannya, kemudian setelah anaknya lahir, diberikan kepada orang tua adopsi, dengan membayar Rp 15 juta,” ungkap Kepala Polres Bogor AKPB Iman Imanuddin seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, SH dalam menjalankan aksinya menggunakan kedok yayasan bernama Ayah Sejuta Anak, dengan menampung para ibu hamil yang tak bersuami. Kemudian, bayi yang ditampung di yayasan tersebut diberikan kepada orang tua yang mengadopsi dengan imbalan uang Rp 15 juta.  ”Nah, adanya tebusan Rp 15 juta itu tidak diketahui ibu kandung bayi,” ujar Iman Imanuddin.  Dia menerangkan, SH beralasan kepada ibu kandung bayi, uang itu untuk mengganti biaya persalinan di rumah sakit. ”Selama proses persalinan, ditanggung BPJS dan tidak dipungut biaya. Pelaku itu, mengumpulkan ibu hamil yang rata-rata di luar nikah menggunakan media sosial,” tutur Iman Imanuddin.  Menurut dia, berdasar keterangan dari tersangka, bayi-bayi yang sempat ditampung telah dijual ke berbagai daerah. Saat penangkapan, polisi mendapati lima orang ibu hamil sedang menanti proses melahirkan di kediaman pelaku, Perumahan Grand Viona, Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.  Para ibu hamil dan anak yang sempat diadopsi, kini ditangani Dinas Sosial Kabupaten Bogor, untuk diberikan perlindungan serta penanganan sampai selesai melahirkan. Sementara sang bayi akan dijamin hidupnya oleh negara.  Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 83 jo 76F UU Nomor 35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau pasal 2 UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  ”Hukuman penjara paling sebentar tiga tahun dan denda Rp 60 juta. Hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta,” terang Iman Imanuddin.

Polres Bogor Tangkap Tersangka Perdagangan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220726_150706_2.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jabar Kombespol Ibrahim Tompo." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jabar Kombespol Ibrahim Tompo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) menyatakan, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan. Kasus tersebut disertai tindakan asusila terhadap bocah usia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar.  Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, tiga tersangka itu merupakan anak-anak. Mereka diduga terlibat dalam perundungan itu.  ”Sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga anak yang ada dalam video itu,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jabar, Kota Bandung, Selasa (26/7).  Ibrahim mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah melakukan gelar perkara tim gabungan dari Polres Tasikmalaya dan PPA Polda Jabar. Dalam penanganan itu, polisi turut melibatkan KPAID Tasikmalaya dan Balai Pemasyarakatan setempat.  Dia memastikan penanganan kasus itu bakal sesuai dengan aturan peradilan anak. ”Mekanismenya menggunakan sesuai dengan sistem peradilan anak yang sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012,” terang Ibrahim.  Ketiga orang anak tersebut diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 80 juncto pasal 76 C UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.  Peristiwa perundungan yang menimpa bocah kelas V SD itu terjadi di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Selain dirundung, bocah itu pun diduga dipaksa untuk melakukan tindakan asusila terhadap hewan pada 14 Juli.  Kemudian aksi perundungan itu diketahui dari rekaman video menggunakan ponsel. Korban itu telah meninggal dunia setelah depresi tak mau makan dan minum diduga akibat mendapat perundungan tersebut.

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Perundungan Anak Tasikmalaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220726-WA0048_copy_650x488.jpg" alt="ZT pelaku pencabulan anak diamankan Polres Sumenep. Istimewa" width="100%">
<figcaption>ZT pelaku pencabulan anak diamankan Polres Sumenep. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mawar (bukan nama sebenarnya), 11, sedang menyeberang jalan. Langkahnya terhenti ketika seorang pria menghentikan mobil tepat di depannya.  Sopir itu memaksanya masuk mobil. Mawar tidak mengenal pria itu. Dia tak bisa keluar mobil. Tiba-tiba pria itu memaksa berhubungan badan.  Sopir mobil itu telah diamankan Polres Sumenep pada Senin (25/7). Pelaku adalah ZT, 46. Dia diamankan dalam kasus perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.  Dalam ungkap kasus terungkap, Satreskrim Polres Sumenep mengamankan ZT di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dia terbukti melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan pada Mawar.  Kasihumas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan, pelaku berprofesi sebagai wiraswasta. Saat itu, Mawar sedang menyeberang di Jalan Raya Pakandangan Barat.  ”Kemudian ZT menghentikan kendaraannya,” kata Widi pada Selasa (26/7).  ZT lalu kemudian langsung membawa Mawar naik mobilnya menuju ke rumahnya di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. ”Korban dan terlapor tidak saling kenal. Korban Mawar dikasih uang Rp 50.000 dan kalau mau akan ditambah Rp 1.000.000,” papar Widiarti.  Kemudian korban disetubuhi di rumahnya. Mawar lalu disekap selama beberapa hari.  ”Begitu punya kesempatan, korban melarikan diri dan menangis duduk di dekat warung milik saksi S,” lanjut Widiarti.  Mawar lalu menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Saksi S lalu membawa korban ke Kades Daramista. ”Kades Daramista lalu menghubungi petugas kepolisian lapor tentang kejadian yang menimpa korban,” ungkap Widiarti.  Dari kejadian tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa baju milik korban. Baju tersebut sobek bagian depan.  ”Kerudung putih, celana dalam, dua buah cincin, satu lembar uang pecahan Rp 50.000, lima bungkus obat kuat, satu unit mobil nopol M 1545 TA,” papar Widiarti.  Atas kejahatan itu, ZT dijerat pasal 81 ayat 1, 2, dan/atau pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 huruf e UU No 17 Tahun 2016 atas perubahan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Sedang Menyeberang, Remaja Ini Disekap dan Dicabuli Pria Tak Dikenal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/tersangka-asusila.jpg" alt="Mantan anggota DPRD NTB berinisial AA tersangka pelanggar UUPA. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan anggota DPRD NTB berinisial AA tersangka pelanggar UUPA. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Satreskrim Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat, masih mengkaji penerapan unsur pidana kebiri kimia terhadap mantan anggota DPRD Provinsi NTB berinisial AA, 65. Mantan anggota dewan itu menjadi tersangka pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.  ”Kalau hukuman kebiri kimia itu masih kami kaji lebih dalam,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa seperti dilansir dari Antara di Mataram.  Penyidik masih mencari petunjuk yang mengarah ke penerapan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.  ”Kalau ada petunjuk yang mengarah ke sana (penerapan unsur pidana kebiri kimia), kami akan tindak lanjuti,” ujar Kadek Adi Budi Astawa.  Terkait dengan hal tersebut, kuasa hukum korban asusila, Asmuni, mengatakan, pihaknya akan mendukung kepolisian mengumpulkan alat bukti terkait dengan penerapan unsur pidana kebiri kimia tersebut.  ”Kan sedikitnya ada dua alat bukti yang bisa menguatkan tersangka terancam dikebiri kimia,” tutur Asmuni.  Untuk mendukung hal itu, Asmuni mengklaim telah menyiapkan alat bukti yang dapat membuka peluang penyidik dalam menerapkan unsur pidana kebiri kimia.  ”Jadi, kami punya saksi yang bisa menguatkan bahwa memang sebelumnya pelaku diduga sudah melakukan perbuatan seperti ini (asusila). Nanti akan kami buka dan sampaikan ke penyidik dan juga di persidangan,” ujar Asmuni.  Terkait dengan identitas saksi tersebut, Asmuni enggan sampaikan. Namun, dia memastikan bahwa saksi tersebut masih ada ikatan keluarga dengan tersangka.  ”Rekamannya juga ada. Akan tetapi, sekarang belum bisa kami sampaikan. Yang jelas ada dugaan rentetan kejadian, dan itu bisa jadi alat bukti,” ucap Asmuni.  Dalam aturannya, penerapan unsur pidana kebiri kimia dapat diberlakukan apabila pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana serupa, yakni pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, perbuatan pelaku dilakukan kepada lebih dari satu orang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.  Saat ini, AA yang pernah 5 periode menjabat sebagai anggota legislatif tersebut, ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 82 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juncto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Sangkaannya mengancam AA dengan pidana kurungan paling lama 15 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar ditambah sepertiga ancaman hukuman dari pidana pokoknya. Dalam kasus itu, korban adalah anak kandung dari istri kedua AA. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu melapor ke Polresta Mataram pada Selasa (19/1), sehari setelah mendapat perlakuan bejat dari ayah kandungnya yang berusia 65 tahun tersebut.  Dalam laporannya, korban turut melampirkan hasil visum luka pada kelaminnya. Dalam catatan medis korban, terdapat luka baru dengan bentuk yang tidak beraturan di kelamin dan juga payudara korban.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_8K-WL6gXc8

Polisi Kaji Penerapan Unsur Pidana Kebiri Mantan Anggota DPRD NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/persetubuhan.jpg" alt="Terduga pelaku persetubuhan, FR, 16, menjalani pemeriksaan di Kantor Satreskrim Polresta Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satreskrim Polresta Banyumas/Antara" width="100%">
<figcaption>Terduga pelaku persetubuhan, FR, 16, menjalani pemeriksaan di Kantor Satreskrim Polresta Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satreskrim Polresta Banyumas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang remaja berinisial FR, 16, di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terancam hukuman penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun karena diduga melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan berinisial NK, 14, yang masih berstatus pelajar.  ”Kasus dugaan persetubuhan ini terungkap berkat laporan keluarga korban, Isro, 26, warga Kedungbanteng, Banyumas, pada 12 Juni,” Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas Ajun Komisaris Polisi Berry seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Kamis (18/6).  Dia mengatakan, kasus dugaan persetubuhan tersebut berawal dari perkenalan pelaku FR dengan korban NK melalui media sosial Facebook. Selanjutnya pada Selasa (9/6), sekitar pukul 12.00 WIB, korban berpamitan kepada Isro akan pergi ke rumah teman. Namun, hingga sore korban tidak kunjung pulang.  ”Isro lalu bertanya kepada RZ, yang diketahui mengantarkan korban dan mendapatkan informasi jika NK dijemput FR,” terang Berry.  Ditunggu hingga malam NK tidak kunjung pulang, sehingga Isro mencari ke rumah FR di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Banyumas, namun tidak bertemu. Hingga akhirnya, pada hari Kamis (11/6), sekitar pukul 21.00 WIB, Isro berhasil menemukan korban NK bersama terduga pelaku FR.  Saat ditanya Isro tentang apa saja yang dilakukan FR terhadap korban, NK mengatakan dia telah disetubuhi. Setelah mendengar jawaban tersebut, Isro langsung membawa FR ke Markas Kepolisian Sektor Patikraja dan selanjutnya diserahkan ke Polresta Banyumas pada Jumat (12/6) pukul 00.30 WIB.  ”Pelaku FR telah kami amankan di Mapolresta Banyumas bersama sejumlah barang bukti,” kata Kasatreskrim AKP Berry.  Dia mengatakan, FR bakal dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, FR terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

Setubuhi Pelajar 14 Tahun, Remaja 16 Tahun Terancam Hukuman 15 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/menunggu-dua-kado-aturan-pertanahan_m_159150.jpeg" alt="Jarot Widya Muliawan" width="100%">
<figcaption>Jarot Widya Muliawan</figcaption>
</figure>PADA Minggu (24/9), tepat 57 tahun usia Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada hari itu 57 tahun yang lalu, penyusun UUPA yang bermula dari Panitia Agraria Yogya, Panitia Agraria Jakarta, dan Panitia Soewahjo hingga Soenarjo dan Sadjarwo berhasil menyusun dasar hukum agraria/pertanahan Indonesia yang begitu prorakyat kecil dan kaum petani. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai tanah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUPA dapat disebut masterpiece bangsa Indonesia dalam bidang agraria/pertanahan. Selama lebih dari setengah abad tersebut, UUPA cukup berhasil untuk menyelesaikan sebagian besar masalah keagrariaan/pertanahan. Hal itu terbukti dari dipertahankannya UUPA sampai sekarang jika dibandingkan dengan undang-undang lain yang baru dibentuk, tetapi harus ada pengkajian ulang. UUPA mengandung nilai-nilai luhur yang sangat sesuai dengan kondisi agraria di Indonesia. Sebab, UUPA dibentuk dengan landasan hukum adat Indonesia sehingga sangat cocok dan sesuai dengan kebutuhan, kebudayaan, serta kebiasaan rakyat Indonesia. Selain berlandasan hukum adat, UUPA mengindahkan kaidah hukum agama. Karena itu, tidak mengherankan jika UUPA masih sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia bahkan hingga saat ini. UUPA sebagai Sistem UUPA sebagai manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia, menurut A.P. Parlindungan, berkedudukan sebagai suatu sistem. Sebab, UUPA memosisikan dirinya sebagai genus yang mengatur pokok-pokok hukum agraria nasional. Misalnya, pengaturan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas tanah yang lain, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penguasaan atas benda-benda tetap milik asing, pendaftaran tanah, serta perwakafan dan hak tanggungan. UUPA sebagai genus tentu harus didukung species yang berperan sebagai subsistem. Pengaturan mengenai hal-hal pokok dalam UUPA perlu didukung peraturan pelaksana, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berfungsi sebagai subsistem UUPA itu (peraturan organik). Dengan demikian, UUPA dan peraturan organiknya menjadi seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu totalitas yang menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Upaya Penyempurnaan Pepatah menyatakan tidak ada gading yang tak retak. UUPA tentu masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya dari segi pelaksanaannya yang wajib dikritisi untuk lebih disempurnakan. Acuan untuk menyempurnakan UUPA bisa diambil dari tujuan dibentuknya UUPA itu. Ada tiga tujuan pembentukan UUPA (lihat Penjelasan Umum I UUPA). Pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Berkaitan dengan tujuan UUPA tersebut, pada hari yang spesial ini, disampaikan dua kado spesial. Pertama, menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Prp 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang selama ini tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengaturan penguasaan atas benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda adalah (1) tersebarnya objek P3MB di seluruh Indonesia, (2) permohonan tanah objek P3MB yang sentralistis mengakibatkan lamanya proses memperoleh tanah objek P3MB sehingga standar pelayanan pertanahan (penyelesaian permohonan P3MB) menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 yang memberikan batasan jangka waktu penyelesaian selama 145 hari tidak terpenuhi. Hal itu tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mengamanatkan to bring government closes to the citizen. Kado kedua adalah mendorong lahirnya undang-undang hak milik. Pasal 50 ayat (1) UUPA memerintahkan dibentuknya undang-undang yang mengatur hak milik. Kenyataannya, sudah 57 tahun belum ada undang-undang tentang hak milik sebagai amanat pasal 50 ayat (1) UUPA tersebut. Keberadaan undang-undang hak milik dalam hukum positif Indonesia sangat diperlukan karena permasalahan hak milik belum bisa terakomodasi oleh UUPA maupun aturan pelaksananya yang sekadar berupa peraturan menteri. Sebab, pada dasarnya, UUPA hanyalah undang-undang yang bersifat pokok. Harus ada undang-undang hak milik untuk melengkapi aturan hak milik yang sering menjadi permasalahan keagrariaan/pertanahan di Indonesia. Selamat ulang tahun, UUPA! Jayalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia!

Menunggu Dua Kado Aturan Pertanahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/evaluasi-kebijakan-pertanahan_m_159131.jpeg" alt="Agus Sekarmadji" width="100%">
<figcaption>Agus Sekarmadji</figcaption>
</figure>TANGGAL 24 September adalah tepat 57 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundang-undangkan. Salah satu tujuan UUPA adalah menjadi alat untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan landasan konstitusional politik hukum agraria nasional sebagaimana terdapat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Permasalahannya, apakah kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan sudah sejalan dengan tujuan politik hukum agraria? Saya mengamati ada beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan politik hukum agraria. Pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Salah satu pertimbangan lahirnya PP 103/2015 tersebut adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka PP 41/1996 perlu diganti. Artinya, PP 41/1996 yang sebelumnya mengatur pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dinilai kurang memberikan kepastian hukum. Kalau kita cermati substansi PP 103/2015, pengertian orang asing yang berkedudukan di Indonesia itu diperluas, yakni orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, &rdquo;bekerja&rdquo;, atau berinvestasi di Indonesia. Artinya, dengan adanya batasan semacam itu, orang asing yang &rdquo;bekerja&rdquo; mencari penghasilan di Indonesia dimungkinkan memiliki rumah tinggal di Indonesia. Hal itu berbeda dengan ketentuan PP 41/1996 dan peraturan pelaksananya, Peraturan Menteri Agraria (Permen Agraria)/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 yang mensyaratkan bahwa orang asing yang boleh memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Artinya, orang asing tersebut tidak boleh dilihat semata-mata dari kepentingan orang asing yang bersangkutan, tetapi lebih dari itu kehadirannya di Indonesia &rdquo;harus memberikan manfaat atau kontribusi terhadap pembangunan nasional&rdquo;. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 1 ayat (2) Permen Agraria 7/1996 yang menyebutkan bahwa orang asing tersebut adalah yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia &rdquo;dengan melaksanakan investasi&rdquo;. Dari peraturan tersebut jelaslah, PP 41/1996 mensyaratkan &rdquo;hanya orang asing yang berinvestasi di Indonesia&rdquo; yang boleh memiliki rumah untuk tempat tinggal. Dengan syarat tersebut, keberadaan orang asing itu jelas akan menguntungkan negara dalam penerimaan pajak dan dapat membuka lapangan kerja. Sehingga penerimaan pajak meningkat dan bisa mengurangi penganggur. Itu pun hanya satu buah rumah yang dapat dimiliki orang asing tersebut. Hal itu berbeda dengan PP 103/2015 yang membuka kesempatan bagi orang asing untuk punya rumah tinggal di Indonesia. Bahkan, orang asing yang bekerja di Indonesia sudah dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia. Dengan keadaan tersebut, dapat dipastikan kita akan bersaing dengan orang asing dalam hal mendapatkan pekerjaan dan bersaing untuk mendapatkan tanah untuk rumah tempat tinggal di negara kita sendiri. Selain itu, ketentuan yang saya lihat tidak tepat adalah rumah tinggal bagi orang asing tersebut berdiri di atas tanah hak pakai untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Padahal, ketentuan umum tentang pemberian hak pakai bagi perorangan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) PP 40/1996 (tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai), hak pakai diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Jadi, dari ketentuan tersebut, total pemberian dan perpanjangan hak pakai bagi orang Indonesia hanya 45 tahun, sedangkan orang asing 50 tahun. Jika kita lihat dari tujuan politik hukum pertanahan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam untuk mencapai kemakmuran rakyat, keberadaan PP 103/2015 tidak lebih baik daripada PP 41/1996. Kedua, terbitnya kebijakan terkait pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2016 sebagai perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 21/2015. Dalam peraturan tersebut dimungkinkan diterbitkannya HGB untuk PKL dengan luas bidang yang sangat kecil karena diberikan maksimal 100 meter persegi. Kalau kita lihat, kebijakan tersebut seakan-akan sangat populer. Akan tetapi, perlu diketahui, pemegang HGB itu memiliki kewajiban untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah tersebut. Selain itu, jika jangka waktu HGB habis, ada kewajiban untuk melakukan perpanjangan dan pembaruan hak jika ingin tetap memperpanjang menguasai tanah tersebut dan tentunya diperlukan biaya untuk perpanjangan dan pembaruan. Jika tidak dilakukan pembangunan di atas tanah itu, berarti bertentangan dengan tujuan diberikannya HGB sehingga tidak dapat dilakukan perpanjangan atau pembaruan hak. Karena itu, persyaratan untuk perpanjangan dan pembaruan hak harus menunjukkan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah dibangun. Jika tidak mendirikan dan mempunyai bangunan, secara yuridis tidak melakukan kewajiban diberikannya HGB. Selain itu, dalam peraturan tersebut dimungkinkan pemberian HGB untuk PKL maksimal lima tahun, khususnya untuk lokasi sementara. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip pengaturan HGB. Kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemberian hak milik untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana (RS dan RSS) sebagaimana diatur dalam Permen Agraria 9/1997 yang selanjutnya diganti dengan kebijakan pemberian hak milik untuk rumah tinggal sebagaimana diatur dalam Permen Agraria 6/1998. Dalam peraturan tersebut HGB untuk rumah tinggal dapat diajukan permohonan untuk diubah menjadi hak milik. Pemberian HGB itu dirasa sangat memberatkan, khususnya bagi mereka yang tinggal di RS maupun RSS. Karena itu, sepanjang rumah tersebut diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan luasnya tidak lebih dari 600 meter persegi, dapat diubah menjadi hak milik. Peraturan tersebut ditujukan agar tidak membebani mereka yang mempunyai rumah sepanjang rumah itu untuk rumah tinggal. Sehingga pemberian HGB untuk PKL menurut saya sangat tidak tepat. Selain itu, hal yang menurut saya tidak tepat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 2/2016 adalah adanya HGB di atas tanah kas desa. Padahal, HGB hanya dapat diterbitkan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik orang lain dengan perjanjian (PP 40/1996). Sehingga peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, pemerintah seharusnya segera melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pertanahan. Selain itu, setiap kebijakan di bidang pertanahan harus dibuat dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Evaluasi Kebijakan Pertanahan

uupa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uupa

Berita Terkini