<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/kerusuhan-papua2.jpg" alt="Ilustrasi TNI/Polri ajamin keamanan warga. Ardika/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TNI/Polri ajamin keamanan warga. Ardika/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perlu banyak pertimbangan sebelum pemerintah bersama DPR dan TNI membentuk Angkatan Siber. Matra keempat TNI yang disebut sudah dibutuhkan itu tidak bisa serta-merta dibuat. Butuh banyak pertimbangan dan persiapan. Termasuk aturan, regulasi, dan payung hukum. Membentuk matra atau angkatan baru, berarti harus mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU) TNI.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. &rdquo;Untuk mewujudkan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru, perubahan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang TNI diperlukan,&rdquo; ungkap dia saat diwawancarai pada Rabu (4/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015053255/pelan-tapi-pasti-deretan-shio-ini-akan-merajai-dunia-dan-memiliki-kekayaan-finansial-berlimpah">Pelan Tapi Pasti: Deretan Shio Ini Akan Merajai Dunia dan Memiliki Kekayaan Finansial Berlimpah</a> Sebab, dalam UUD dan UU TNI, hanya disebut tiga angkatan. Tidak ada angkatan lain selain TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.&nbsp; Fahmi mengungkapkan bahwa struktur dan fungsi TNI sudah diatur secara jelas dalam konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Maka penambahan matra dan angkatan baru di TNI harus mengubah UUD dan UU TNI. &rdquo;Jika perubahan ini melibatkan penambahan atau modifikasi substansi yang berkaitan dengan struktur dan fungsi TNI, perubahan dalam UUD tentu diperlukan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Proses tersebut, lanjut Fahmi, butuh amandemen konstitusi yang harus melalui mekanisme ketat, termasuk persetujuan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). &rdquo;Selain itu, revisi UU TNI diperlukan untuk mengatur detail mengenai Matra Siber, termasuk tugas, wewenang, serta integrasi dengan matra lain dalam TNI,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karena itu, Fahmi menyatakan bahwa ide dan usulan membentuk Angkatan Siber butuh pertimbangan dan persiapan. Sebab, prosesnya akan panjang. Selain aturan, juga diperlukan biaya besar jika Angkatan Siber benar-benar dibentuk. &rdquo;Proses revisi (UU TNI) memerlukan pembahasan dan persetujuan oleh DPR serta dukungan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi dan sosialisasi mengenai perubahan ini juga sangat penting,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Membentuk matra atau angkatan baru, berarti harus mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU) TNI.

Pembentukan Angkatan Siber Harus Amandemen UUD dan Ubah UU TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1JPG-818998767.jpg" alt="Yusril Ihza Mahendra. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Yusril Ihza Mahendra. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada persoalan dan kendala hukum atas perubahan nama dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). &rdquo;Menurut hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tata negara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain,&rdquo; ujar Yusril merespons langkah DPR yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres, Selasa (16/7). Menurut Yusril, penafsiran yang bakal dilakukan DPR justru lebih mendekati maksud dari UUD 1945 dibandingkan penafsiran yang tertuang dalam UU Wantimpres saat ini. DPA sebagaimana dimaksud UUD 1945 sebelum amendemen, termasuk golongan lembaga tinggi negara dan susunan DPA ditetapkan undang-undang. &rdquo;Tugas dewan itu (DPA) adalah berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Sementara itu, penjelasan UUD 45 ketika itu menyebut DPA sebagai council of state yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Terkait hal itu, dalam pelajaran hukum tata negara sebelum amandemen UUD 1945, DPA digolongkan sebagai lembaga tinggi negara,&rdquo; jelas Yusril Ihza Mahendra. Hanya saja, kata Yusril, pasca amandemen UUD 1945, ketentuan yang mengatur DPA dihapus. Yang tetap ada, pasal 16 UUD 1945, tetapi sudah diubah dan bunyinya. &rdquo;Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Apa nama dewan pertimbangan yang dibentuk presiden itu, tidak ada nomenklatur dalam UUD 1945 hasil amandemen. Lalu, UU Nomor 19 Tahun 2006 menamakan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan menempatkan lembaga itu di bawah presiden. Itulah tafsir yang berkembang saat itu,&rdquo; papar Yusril Ihza Mahendra. Terkait hal itu, kata Yusril, tidak masalah jika DPR kembali menempatkan DPA sebagai lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Alasannya, tidak ada lembaga lain dalam UUD 1945 yang diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden selain Dewan Pertimbangan Agung atau nama lainnya. &rdquo;Penafsiran sekarang ini lebih mendekati maksud UUD 1945 dibandingkan dengan penafsiran pada 2006 ketika UU Wantimpres dirumuskan para pembentuknya, termasuk saya juga. Tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, atau tafsir apa pun terkait dengan UUD selalu bersifat dinamis. Segalanya pada akhirnya dapat diterima setelah tafsir itu dituangkan ke dalam norma undang-undang,&rdquo; ucap Yusril. Rapat paripurna DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) disahkan menjadi revisi UU inisiatif usul DPR. &rdquo;Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR?&rdquo; ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus saat memimpin rapat paripurna di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7). &rdquo;Setuju,&rdquo; jawab peserta rapat paripurna tersebut. Revisi UU Wantimpres telah dibahas dan disetujui sembilan fraksi di Baleg DPR. Sembilan fraksi mengusulkan agar nomenklatur dewan pertimbangan kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam rangka penguatan lembaga tersebut. DPA bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Yusril Ihza Mahendra sebut, tak ada persoalan dan kendala hukum atas perubahan nama dan kedudukan Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung

Yusril Ihza Mahendra Pastikan Tak Ada Persoalan DPR Ganti Wantimpres Menjadi DPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/himawan-estu-2573935810.jpg" alt="HIMAWAN ESTU BAGIJO" width="100%">
<figcaption>HIMAWAN ESTU BAGIJO</figcaption>
</figure> PERUBAHAN&nbsp;Undang-Undang Kementerian Negara (UUKN) sedang jadi pembahasan di DPR dan pemerintah. Ada rencana untuk mengubah jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi maksimal 34 kementerian menjadi diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Hubungan antara lembaga kepresidenan dan parlemen dalam urusan kementerian itu bisa dirunut jauh untuk mendudukkan persoalan jadi lebih gamblang. Dalam perubahan UUD 1945 hasil amandemen, kekuasaan membentuk UU dipindahkan dari presiden ke DPR. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, &rdquo;Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.&rdquo; Pergeseran kekuasaan membentuk UU ini telah membawa perubahan politik hukum yang sangat mendasar dalam sistem legislasi di Indonesia. Semua produk UU setelah 1999, pemegang kekuasaannya adalah DPR. Sebelumnya presiden. Harapannya, DPR sebagai wakil rakyat bertanggung jawab (accountability) menggunakan kewenangan membentuk UU untuk melindungi kepentingan rakyat yang diwakili. Mandat pembentukan UUKN yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 kepada DPR baru terwujud tahun 2008. Latar belakang pembentukan UU itu pun tidak terlepas dari keputusan presiden membubarkan Kementerian Penerangan (2003). Keputusan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian, ke mana tugas penerangan dialihkan, nasib ASN dan pegawai lainnya, serta keberlanjutan urusan kementerian dimaksud. Sehubungan dengan persoalan itu, usulan pembentukan UUKN berhasil dirampungkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, disampaikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Mei 2004. Belum sempat RUU diusulkan oleh Presiden Megawati ke DPR, ternyata DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU juga menyampaikan usulan yang sama. Yaitu RUUKN kepada presiden untuk dibahas (4 Agustus 2004). Aturannya, jika terdapat dua draf usulan, yang menjadi bahan pembahasan adalah draf yang diajukan oleh DPR. Draf dari pemerintah menjadi bahan sandingan pembahasan. Peristiwa di atas menggambarkan bahwa DPR tidak rela kehilangan kesempatan menggunakan kewenangan legislasinya dalam pembentukan UUKN. Namun, perjalanan berliku dan proses panjang pun terjadi. Pemilu 2004 menghasilkan pemerintahan baru, pembahasan usulan DPR pun tertunda, hingga RUU ini baru diundang-undangkan pada 6 November 2008. UUKN, yaitu UU Nomor 39 Tahun 2008, adalah UU yang diinisiasi oleh DPR, wujud dari bergesernya politik dan kekuasaan pembentukan UU dari presiden ke DPR. Dari Pembatasan Menjadi Pembebasan Jumlah Maksud DPR melalui usulan pembentukan UUKN tentu tidak tanpa tujuan. DPR hendak turut serta, istilah kekinian &rdquo;cawe-cawe&rdquo;, terhadap kewenangan presiden pada pembentukan kementerian negara yang banyak diistilahkan hak prerogatif presiden (wujud sistem presidensial). Ketentuan yang diatur dalam UUKN berpokok pada pembentukan lembaga kementerian, pengisian jabatan menteri, pemisahan atau penggabungan kementerian, dan pembubaran kementerian. Usulan perubahan UUKN kali ini, DPR membuka (selama ini tertutup) penggunaan kekuasaan presiden menambah jumlah kementerian yang dapat dibentuk. Pasal 15 UUKN: &rdquo;Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).&rdquo; Diubah menjadi: &rdquo;Kementerian negara tidak lagi diatur jumlahnya secara rigid, untuk disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.&rdquo; Usulan ini sangat kontradiktif dengan spirit awal perubahan UUD 1945 dan pembentukan UUKN yang politik hukum perundang-undangannya adalah pembatasan (limitation) terhadap kekuasaan presiden dalam hal jumlah kementerian negara. Jika dibaca saksama, ketentuan UUKN telah mengatur pembatasanpembatasan, yaitu: pertama, menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; isi urusan dimaksud adalah: a. nomenklatur kementerian tegas disebutkan dalam UUD 1945; b. urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945; c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi pemerintah (Pasal 4 ayat (2). Kedua, ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyebutkan secara tegas nomenklatur urusan dimaksud dalam Pasal 4, yang jika dihitung jumlah urusan tersebut hingga 47 urusan pemerintahan. Ketiga, ketentuan Pasal 13 UUKN, pembentukan kementerian, dengan mempertimbangkan: efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global. Untuk memastikan hal-hal tersebut dipatuhi dan tujuan pembentukan kementerian negara dapat efektif dan efisien, DPR melalui ketentuan Pasal 15 UUKN mempertegas pembatasan (pembatasan formil) dengan menetapkan jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat) kementerian (meskipun urusan pemerintahannya tercantum hingga 47). Usulan sudah digulirkan. Apa pun sikap pemerintah, publik berprasangka &rdquo;bahwa usulan ini membuka peluang DPR (partai politik) menikmati penambahan kementerian negara untuk menempatkan kader-kadernya sebagai menteri. Ini juga menjadi peluang bagi presiden terpilih memperkuat posisi pemerintahnya melalui jatah menteri yang dibagikan kepada DPR (partai politik/ormas). Esensinya adalah terjadi simbiosis mutualisme (relasi yang saling menguntungkan) antara presiden dan DPR atas perubahan Pasal 15 UUKN. Catatan akhirnya, jika terjadi penambahan kementerian negara, patut diingatkan agar kriteria efektivitas dan efisiensi harus menjadi bahan pertimbangan. Hadirnya kementerian baru yang berkonsekuensi pada keuangan negara tentu menjadi beban tambahan APBN sementara sumber pendapatannya mengalami penurunan. Analisis beban tugas/beban kerja yang terukur serta keterkaitan/kesinambungan dengan kementerian yang ada akan menjadikan kinerja kementerian terorganisasi dan sinergis.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;HIMAWAN ESTU BAGIJO,&nbsp;Peneliti Hukum dan Konstitusi Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur

Harapannya, DPR sebagai wakil rakyat bertanggung jawab menggunakan kewenangan membentuk UU untuk melindungi kepentingan rakyat.

Arah Politik DPR di UU Kementerian Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UUD

Berita Terkini

Pembentukan Angkatan Siber Harus Amandemen UUD dan Ubah UU TNI

Yusril Ihza Mahendra Pastikan Tak Ada Persoalan DPR Ganti Wantimpres Menjadi DPA

Arah Politik DPR di UU Kementerian Negara

Download Aplikasi JawaPos.com