<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210918-WA0006.jpg" alt="Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap FW alias Lala, 42, karena mempekerjakan anak di bawah umur menjadi lady companion (LC) atau pemandu lagu. Para korban dipekerjakan di rumah karaoke kawasan Melawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung mengatakan, kasus terungkap dari korban AF, 16, mendatangi rumah karaoke tersebut untuk mencari pekerjaan. Dia kemudian bertemu dengan Lala yang dikenal sebagai mami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korban ditawari bekerja sebagai pemandu karoke dengan upah Rp 70 ribu per jam. AF menerima uang secara tunai sekurang-kurangnya Rp 800.000 per 12 jam yang dibayarkan setiap tanggal 1 atau 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudari FW selaku Mami pada saat itu dijelaskan setiap calling cash mendapatkan Rp 70.000 per jam, setiap harinya mendapatkan minimal 3 jam. Kadang lebih dan kadang kurang," kata Gogo, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menjalani pekerjaan tersebut, AF mengajak rekannya NMWA alias M, 16. "Di hari itu juga Saudari NM langsung diterima kerja. Jadi, untuk modus operandinya yaitu mempekerjakan anak di bawah umur," jelas Gogo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka dijerat Pasal 88 juncto Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21&nbsp;Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 297 KUHP.</div>

AF menerima uang secara tunai sekurang-kurangnya Rp 800.000 per 12 jam yang dibayarkan setiap tanggal 1 atau 2.

Mami Karaoke di Jaksel Ditangkap Polisi Karena Pekerjakan Bocah jadi LC dengan Bayaran Rp 70 Ribu per Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-15-at-17.46.01.jpeg" alt="Saksi ORU saat bersaksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Saksi ORU saat bersaksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Muhammad Farhan Ja’izah mungkin tidak menyangka aksinya akan terendus kepolisian. Dia tertangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan menyediakan perempuan pekerja seks komersial (PSK). Karena perbuatannya tersebut, dia kini menjadi seorang terdakwa.  Modus yang digunakan terdakwa adalah menjaring para perempuan tersebut melalui grup Facebook bernama Cewek Include Sidoarjo dengan postingan Real harga mulai 400 sampai 950 umur 20 – 30 onok rego onok rupo. Minat langsung chat wae 081390134595. Dari grup tersebut, Priyono pada 18 Januari berinisiatif menghubungi nomor yang tertera.  Pria hidung belang itu minta dicarikan PSK kepada terdakwa. Terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan Priyono untuk mendapatkan pelayanan seksual seharga Rp 1.500.000 sekali main.  ”Terdakwa lalu menghubungi saksi PSK dengan inisial ORU melalui aplikasi Michat setelah sepakat mengenai tarif kencan dengan Priyono,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maryani Melindawati di PN Surabaya pada Selasa (15/6).  Menurut keterangan ORU, dia mendapatkan pesanan dari terdakwa untuk melayani pria hidung belang.  Terdakwa lalu menghubungi Priyono dan meminta datang ke salah satu hotel di Surabaya. Di lobi hotel tersebut, Priyono membayar Rp 400 ribu kepada terdakwa lalu dipertemukan dengan ORU. Priyono dan ORU kemudian masuk kamar untuk  berhubungan badan.  Namun, aksi mereka sudah diketahui tim dari Polrestabes Surabaya. Usai beranjak dari kamar, keduanya sudah ditunggu petugas Polrestabes Surabaya di tempat parkir hotel.  Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti uang tunai Rp 400 ribu, satu buah handphone, satu buah alat pengaman, dan bill pembayaran kamar.  Atas perbuatannya, Farhan terancam terjerat pidana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Jajakan Perempuan Pelayan Seksual, Seorang Pria Dijerat TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-di-4-destinasi-wisata_m_169527.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengharapkan, tersangka eksploitasi anak di bawah umur di Jakarta Utara (Jakut) bisa dijerat UU Perlindungan Anak (UUPA) sekaligus UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Inti dari kedua aturan tersebut adalah anak merupakan korban kekerasan seksual dan korban TPPO.  "LPSK berharap kasus (eksploitasi anak di bawah umur secara ekonomi dan seksual di Penjaringan, Jakarta Utara) tersebut dapat diproses berdasarkan UU Perlindungan Anak dan sekaligus UU Pemberantasan Tindak Pidana TPPO," kata Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo dalam keterangannya, Sabtu (25/1).  Antonius menyatakan, LPSK sepenuhnya mendukung aparat penegak hukum dalam memproses kasus ini. LPSK akan memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  "Inti dari kedua pasal tersebut adalah anak korban kekerasan seksual dan/atau TPPO berhak atas perlindungan dari LPSK serta dapat mengakses layanan yang disediakan negara melalui LPSK, mulai bantuan medis, rehabilitasi psikologis maupun rehabilitasi psikososial," ucap Antonius.  Antonius menyebut, jika kasus ini akan diproses berdasarkan UU TPPO, maka pihak kepolisian dapat langsung memintakan perlindungan bagi anak korban kepada LPSK. Namun, seandainya diproses menggunakan UUPA, LPSK berharap elemen masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak, semisal Lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun Lembaga bantuan hukum (LBH) bersedia menjadi pendamping dan memintakan perlindungan ke LPSK.  "Berdasarkan kewenangan yang dimandatkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK juga bisa melakukan tindakan proaktif untuk memberikan perlindungan bagi anak korban," tukas Antonius.  Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya membekuk enam tersangka sindikat perdagangan dan eksploitasi anak di bawah umur secara seksual dan ekonomi. Mereka diketahui memaksa dan mempekerjakan 10 anak perempuan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Cafe Khayangan, Jalan Rawa Bebek, RT 02/RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara.  Enam tersangka yang ditangkap masing-masing berperan sebagai pemilik kafe bersama dan mucikari. Saat ini keenam tersangka itu telah ditahan oleh jajaran Polda Metro Jaya.

LPSK Minta Tersangka Eksploitasi Anak di Jakut Dijerat UUPA dan TPPO

UU TPPO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU TPPO

Berita Terkini

Mami Karaoke di Jaksel Ditangkap Polisi Karena Pekerjakan Bocah jadi LC dengan Bayaran Rp 70 Ribu per Jam

Jajakan Perempuan Pelayan Seksual, Seorang Pria Dijerat TPPO

LPSK Minta Tersangka Eksploitasi Anak di Jakut Dijerat UUPA dan TPPO

Download Aplikasi JawaPos.com