<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Indonesia Food Security Review (IFSR), Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-siswi Indonesia (MAKSI), dan Forum OSIS (FOS) ajukan gugatan judicial review pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas gugatan disampaikan ke Gedung MK, Jakarta, Senin (12/2), sekitar pukul 10.00 WIB. &rdquo;Pengajuan ini merupakan bagian dari upaya koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yang terjamin, termasuk hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi setiap hari,&rdquo; ucap Program Manager I Handy Muharam Nataprawira, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (12/2). Koalisi menekankan, hak anak-anak Indonesia untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, seperti dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945, tidak boleh terabaikan. Menurut Handy, pihaknya mengajukan gugatan dengan dasar bahwa pada Pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan tujuan utama yang mencerminkan cita-cita dan misi negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. &rdquo;Amanat tersebut seharusnya menjadi arah kemajuan bangsa dan penting untuk diwujudkan melalui kebijakan dan program pemerintah. Aksi hari ini didorong keinginan koalisi masyarakat sipil untuk memastikan tujuan negara Indonesia tersebut dapat benar-benar terimplementasikan dengan dukungan regulasi dan teknis yang kuat,&rdquo; imbuh Handy Muharam Nataprawira. Menurut Handy, keinginan koalisi masyarakat sipil mendorong tujuan luhur dan mulia negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa muncul setelah melihat data dan fakta di Indonesia saat ini jauh dari cita-cita para founding fathers. Dari kajian yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, ditemukan sembilan fakta memprihatinkan. Berikut faktanya: 1. Sebanyak 41 persen anak sekolah Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar. 2. Sebanyak 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan tidak sehat. 3. Sebanyak 55 persen anak usia sekolah Indonesia tidak mengerti yang dibaca. 4. Angka prevalensi stunting di Indonesia pada tingkat nasional masih ada di kisaran 21,6 persen dan gizi buruk di kisaran 3,8 persen. 5. Delapan dari setiap seratus penduduk Indonesia terkategori kurang gizi (asupan kalori tidak mencukupi). Sementara itu, sekitar 14 persen balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi akut. 6. Penderita anemia berumur 5-14 tahun sebesar 26,4 persen. Sementara itu, pada kelompok usia 15-24 tahun, prevalensi anemia sebesar 32 persen 7. Tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18, tertinggi ketiga di Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos. Diperkirakan terdapat 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. 8. Konsumsi buah dan sayuran orang Indonesia rata-rata di angka 180 gram, jauh di bawah standar WHO 400 gram per hari. 9. Angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38 persen, angka putus sekolah di jenjang SMP sebesar 1,06 persen. &rdquo;Data dan fakta tersebut menjadi bukti sahih bahwa dibutuhkan terobosan berupa program dan komitmen implementasi kebijakan bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah pendidikan dan kesehatan generasi masa depan Indonesia,&rdquo; ucap Handy Muharam Nataprawira.

Koalisi masyarakat sipil ajukan gugatan judicial review pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU Sisdiknas ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ketua-Komisi-X-DPR-Syaiful-Huda.jpg" alt="Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan pihaknya belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dari pemerintah.  “DPR belum terima draf revisi RUU Sisdiknas yang baru. Komisi X DPR hanya mengetahui polemik di masyarakat terkait tunjangan guru," katanya dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (7/9).  Syaiful menegaskan, Komisi X juga belum dapat memastikan apakah RUU Sisdiknas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023 atau tahun 2024.  Terkait polemik tunjangan dan RUU Sisdiknas, dia mengatakan ketentuan tunjangan profesi guru memang dihapus dalam RUU Sisdiknas. Ia menyebut kemungkinan aturan tunjangan akan mengikuti RUU ASN dan Ketenagakerjaan.  Dia juga mengaku tak setuju jika tunjangan profesi dihapus dari RUU Sisdiknas. Sebab, kata dia, profesi guru berbeda dengan ASN yang harus diatur secara khusus.  “Saya termasuk yang tidak setuju. Bayangannya tidak usah ada tunjangan profesi, karena dalam RUU ASN tidak ada tunjangan profesi,” ujarnya.  Menurut dia, posisi guru merupakan entitas tertentu dan harus dapat perlakuan tertentu. Sehingga guru tidak bisa disamakan dengan ASN yang lain.  Syaiful juga meminta Kemendikbud melibatkan publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU Sisdiknas tersebut.  “Jangan hanya membuka website untuk RUU Sisdiknas itu, lalu dianggap sudah melibatkan publik. Saya harap terjadi diskusi, perdebatan dan gagasan dalam satu forum. Utamanya stakeholder pendidikan sehingga pelibatan partisipasi publik itu maksimal,” jelasnya.  Selain itu, RUU Sisdiknas menurut Syaiful Huda, didahului dengan roadmap, peta jalan pendidikan nasional. Padahal, sebelumnya kalau peta jalan itu diteruskan oleh Kemendikbud RI, maka semua masalah yang menjadi polemik saat ini pasti dibahas.  “Tidak terkaget-kaget seperti sekarang ini, karena pasti akan ada perdebatan atau prakondisi terkait pasal-pasal tersebut. Inilah yang belum dilakukan,” katanya menegaskan.  Sebelumnya, Forum Guru untuk Indonesia Cerdas mendukung agar RUU Sisdiknas masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2022.  "Selama ini, nasib kami para guru terbelenggu dan tidak pernah membaik,” ujar salah seorang perwakilan Forum Guru untuk Indonesia Cerdas, Sri Lusiyati, di Jakarta, Senin.  Dia menjelaskan tidak ada alasan lagi bagi DPR dan pemerintah untuk menunda revisi UU Sisdiknas. Apalagi selama ini nasib guru, terbelenggu dan tidak pernah membaik. Para guru tersebut menggelar aksi simpatik mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan beleid tersebut.  Forum yang terdiri dari sejumlah guru honorer dan guru pendidikan usia dini (PAUD) ini menyatakan RUU Sisdiknas yang selama ini menjadi polemik memberikan angin segar bagi para guru di level bawah.  Sebab, rancangan peraturan baru membuat negara akan mengakui pendidik PAUD sebagai guru, sebuah pengakuan yang sudah lebih dari 20 tahun mereka tunggu.  Menurut Lusiyati, Revisi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menjadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan usia dini.  Selain Syaiful, dalam forum legislasi dengan tema "RUU Sisdiknas dan Peta Jalan Pendidikan Nasional" tersebut hadir pula narasumber lainnya yakni pengamat pendidikan Asep Sapaat dan Kadep Litbang PB PGRI Sumardiansyah.

DPR Tolak Tunjangan Profesi Guru Dihapus dari RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PTM-Surabaya3.jpg" alt="DI DALAM KELAS: Siswa SDN Kaliasin 1 Surabaya saat proses pembelajaran tatap muka (PTM). minggu lalu. Pemerintah Kota Surabaya akan memberlakukan pembatasan PTM dengan satu sesi. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DI DALAM KELAS: Siswa SDN Kaliasin 1 Surabaya saat proses pembelajaran tatap muka (PTM). minggu lalu. Pemerintah Kota Surabaya akan memberlakukan pembatasan PTM dengan satu sesi. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) wadul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Yang cukup menggelitik, Jokowi mengaku tak tahu-menahu rencana perubahan tersebut.  APPI diterima beraudiensi dengan Jokowi di Istana Merdeka kemarin (30/5). Hadir dalam pertemuan itu Sekjen Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman, pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema A., Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu) Z. Arifin Junaidi, Ketua Umum Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (BP-MPK) David J. Tjandra, serta Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) Romo Darmin Mbula OFM.  Dalam pertemuan tersebut, APPI menekankan karut-marutnya perubahan UU Sisdiknas yang berjalan saat ini. ”Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan itu presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada perubahan UU Sisdiknas,” ujar Ketua Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema kemarin.  Karena itu, lanjut dia, pihaknya bakal meminta penjelasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. ”Presiden akan memanggil Mendikbudristek dan meminta penjelasan terkait hal ini,” katanya.  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, pihaknya sangat mendukung visi dan misi presiden untuk membentuk SDM Indonesia unggul demi transformasi bangsa. Namun, Jokowi dinilai perlu tahu bahwa perubahan UU Sisdiknas jauh dari spirit gotong royong. Bila dilanjutkan, akan merugikan. ”Dan malah merusak legasi presiden dan ke depan menyulitkan para guru,” ungkapnya.  Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman menuturkan, pertemuan berlangsung dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sepakat bahwa seharusnya ada peta jalan atau road map sebelum perubahan UU Sisdiknas dibahas.  Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyayangkan jika memang presiden tidak mengetahui ada revisi UU Sisdiknas. Dia lantas mempertanyakan komitmen presiden yang berfokus kepada SDM unggul pada periode kedua ini. "Saya memandangnya, tampaknya pembangunan SDM unggul itu tidak serius," ujarnya.  Perlakuannya berbeda dengan pembangunan infrastruktur. Indra menjelaskan, untuk infrastruktur, presiden rajin mengecek langsung ke lapangan. Namun, presiden malah tidak tahu pembahasan UU Sisdiknas yang sangat penting. Padahal, menurut dia, UU Sisdiknas adalah landasan dasar untuk pembangunan SDM melalui dunia pendidikan.

APPI: Presiden Tak Tahu Perubahan UU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/UNESA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Undang-Undang Nomor (UU) 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah menginjak usia 19 tahun. Kini, pemerintah bakal mervisi UU tersebut. Tujuannya, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pendidikan kekinian.  Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas yang baru sudah memasuki tahap perumusan. Pembahasannya melibatkan stakeholder termasuk dari kalangan perguruan tinggi.  Kemarin (25/3), tergelar pertemuan antara Tim Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan sejumlah pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pertemuan tersebut bagian dari upaya melakukan uji konsep naskah akademik.  Dalam pertemuan itu, Tim Kerja Pengumpulan Data RUU Badan Keahlian DPR RI Ricko Wahyudi menyampaikan, pihaknya ingin mengumpulkan data dan menerima masukan dari pakar Unesa. Menurut dia, sebetulnya UU Sisdiknas 20/2003 masih relevan dan banyak aspek yang masih dipertahankan. Tapi, ada beberapa substansi yang membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan.  ”Misalnya, definisi operator dan tenaga kependidikan, terkait usia wajib belajar, lalu dikonstruksi lagi soal standar nasional pendidikan hingga soal pendanaan pendidikan yang dirancang dari APBD dan APBN,” papar Ricko.  Selain penyempurnaan substansi dalam UU Sisdiknas yang lama, draf rumusan RUU tersebut juga memasukkan subtansi tambahan. Di antaranya, rencana induk atau peta jalan pendidikan. Harapannya, pendidikan nasional memiliki pakem yang kokoh dan kuat ke depannya. ”Jadi dalam kurun waktu tertentu tidak mudah berubah,” tambahnya.  Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unesa Suprapto menyatakan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sebuah bangsa. Sumber daya manusia (SDM) jelas sangat memengaruhi kemajuan bangsa dan negara. SDM unggul dan maju bisa dicetak hanya lewat pendidikan yang tepat. ”Nah bagaimana mencetak generasi emas Indonesia? Kita butuh rancangan sistem pendidikan yang tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga jauh ke depan,” ungkapnya.  Pada kesempatan itu, beberapa pakar Unesa juga mengajukan beberapa poin untuk penyempurnaan RUU Sisdiknas. Guru besar pendidikan Prof Budiyanto menyarankan agar aspek kurikulum dalam RUU itu tidak sekadar melihat apa yang terjadi belakangan ini atau sebatas menjawab persoalan. Namun, lebih jauh, harus futuristik atau memandang jauh ke depan.  ‘’Kemudian juga perlu memberikan apresiasi dan mengakomodasi aspek aturan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas,’’ tambahnya.  Sementara itu, pakar kurikulum Unesa Dr Bachtiar S Bachri menegaskan pentingnya perhatian UU Sisdiknas terhadap tenaga pendidik. Guru memiliki peran penting sebagai perancang pendidikan masa depan. Karena itu, pendidikan guru perlu diberikan porsi yang cukup di dalamnya.  ”Pendidikan guru perlu diperkuat, tidak hanya akademik tetapi juga profesi,” tegasnya.  Pendidikan profesi, lanjut dia, sudah bagus karena diselenggarakan perguruan tinggi yang memiliki sistem pengembangan pendidikan. ‘’Aspek pendidikan profesi sebaiknya dilaksanakan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang terkait, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),’’ ungkapnya.  Usulan juga datang dari Direktur Vokasi Unesa Dr Martadi. Dia mengatakan, bahwa terkait profil pelajaran Pancasila yang memuat enam nilai harus diselaraskan dengan pembahasan RUU. Dengan demikian, implementasi kebijakannya akan memiliki payung besar dan mencirikan Indonesia.  Selain itu, perlu penegasan perihal penyelenggaraan pendidikan melalui tatap muka yang tidak lagi sebagai interaksi antara murid dengan guru. Namun, juga bagaimana memfasilitasi siswa atau mahasiswa dengan kehadiran berbagai sumber pembelajaran baru.  ”Ini akan relevan dengan pendidikan vokasi bukan hanya di pendidikan tinggi, melainkan juga SMK karena penyiapan peserta didik untuk kompetensi tertentu di berbagai jenjang agar siap masuk di dunia kerja dan industri,” tegasnya.

Sejumlah Pakar Pendidikan Unesa Ikut Terlibat Pembahasan RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/INDRA-CHARISMIADJI.jpg" alt="INDRA CHARISMIADJI" width="100%">
<figcaption>INDRA CHARISMIADJI</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementrian-pendidikan/">Kementerian Pendidikan</a>, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a>) sedang menuntaskan tahapan penyiapan rancangan undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mereka berharap pengganti UU 20/2003 tentang Sisdiknas itu bisa disahkan tahun depan.  Sorotan dari sejumlah pihak tertuju dalam proses pembuatan usulan RUU Sisdiknas itu. Diantaranya disampaikan pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Dia mengatakan pembuatan RUU Sisdiknas jangan berjalan kilat dan tidak melibatkan publik secara maksimal untuk memberikan masukan-masukan.  ’’Pembuatan RUU Sisdiknas ini jangan kilat. Jangan seperti kisah <a href="https://www.jawapos.com/tag/bandung/">Bandung</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/bondowoso/">Bondowoso</a>,’’ katanya kepada wartawan Sabtu (12/3). Seperti diketahui Bandung Bondowoso adalah seorang sakti dan memiliki pasukan jin. Dia mencintai Roro Jonggrang. Untuk membuktikannya, Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso membuat 1.000 candi secara kilat dalam semalam. Tetapi dia hanya bisa menyelesaikan 999 unit candi saja.  Indra mengingatkan pelibatan publik dalam penyusunan naskah akademik RUU Sisdiknas sangat penting. Jangan sampai muncul anggapan dengan pelibatan publik yang maksimal, dinilai menghambat pembuatan RUU Sisdiknas tersebut.  ’’Menurut saya, sebaiknya malah ramainya itu sekarang. Dari pada ramainya nanti ketika RUU Sisdiknas sudah disahkan,’’ tutur Indra. Dia bahkan berencana keliling Indonesia untuk menggali aspirasi pemangku kebijakan di bidang <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan/">pendidikan</a>, terkait urgensi diterbitkannya RUU Sisdiknas.  Indra mengatakan publik beberapa waktu terakhir disuguhkan pembuatan UU yang berlangsung kilat. Kemudian tanpa melibatkan masyarakat secara maksimal. Contohnya adalah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).  ’’Jangan sampai nanti pemerintah bilangnya selalu, jika keberatan dengan UU ini silahkan gugat di MK (Mahkamah Konstitusi),’’ tuturnya. Indra mengatakan sebuah undang-undang yang baik, ketika diterbitkan bisa diterima masyarakat secara umum. Tidak lagi menimbulkan gejolak seperti penerbitan sejumlah UU yang dibahas secara kilat tadi.  Dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan perkembangan RUU Sisdiknas. RUU ini nantinya akan menggabungkan tiga UU. Yaitu <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-sisdiknas/">UU Sisdiknas</a>, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti).  Pejabat yang akrab disapa Nino itu mengatakan pembentukan RUU saat ini masih tahap pertama. ’’Tahap pertama saja belum selesai,’’ katanya. Hasil dari tahap pertama ini nantinya keluar usulan draft RUU Sisdiknas dari pemerintah untuk dibawa ke DPR. Dia menegaskan jalan pembahasan RUU Sisdiknas hingga pengesahannya masih panjang. Dia menegaskan Kemendikbud tetap melibatkan partisipasi publik dalam pembahasannya.

Revisi UU Sisdiknas Jangan Kilat, Seperti Kisah Bandung Bondowoso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-Salman-Toyibi-12-1.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam perevisian itu diharapkan UU Sisdiknas ke depan memiliki visi jangka panjang.  Pengamat Pendidikan Doni Koesoema meminta UU Sisdiknas nantinya memiliki visi jangka panjang, terutama dalam kriteria satuan pendidikan. "RUU Sisdiknas harus memiliki visi jangka jauh. Menurut saya visi jangka jauh terkait jalur," terang dia dalam siaran Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (22/2).  Jalur serta kriteria dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah adanya persekolahan mandiri. Di dalam RUU Sisdiknas ini terdapat bias antara satuan pendidikan formal dan nonformal.  Menurut dia, mestinya ada penegasan agar tidak ada lagi pembedaan di dalam dua satuan pendidikan tersebut. Persekolahan mandiri yang memayungi satuan pendidikan formal dan informal perlu memiliki kriteria yang sama.  "Sekolah yang siap untuk kemudian dapat mendesain standar input, proses secara mandiri dan kreatif. Pemerintah hanya mengunci di bagian capaian pembelajarannya saja. Saya ini lebih fair dan fleksibel," jelasnya.  Dengan demikian, sekolah formal maupun nonformal bisa menentukan proses pendidikannya masing-masing, dengan tujuan pendidikan yang sama. "Ke depan masing-masing persekolahan harus menuju persekolahan mandiri. Dan ini dapat diatur dalam normanya," tandas Doni.

UU Sisdiknas Diminta Tidak Lakukan Pembedaan Untuk Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se" width="100%">
<figcaption>Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membantah telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal ini terkait dengan pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menuturkan bahwa penggabungan badan standarisasi pendidikan yang kini berada dibawah Kemendikbudristek tidak menyalahi aturan.  Amanat kemandirian yang tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3, kata dia, bukan dimaksudkan untuk badan standarisasi pendidikan, namun lebih kepada badan akreditasi pendidikan.  "Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana di maksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi," tutur dia, Rabu (1/9).  Saat ini, terdapat tiga badan akreditasi yang membantu pengembangan standar nasional pendidikan serta memantau dan melaporkan pencapaiannya secara nasional melalui akreditasi, yakni Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  Terkait BSNP, sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan pakar. Maka Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan guna memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan.  Ia menyampaikan bahwa dewan tersebut akan bertugas memberi pertimbangan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenai standar nasional pendidikan.  "Kemendikbudristek mengundang seluruh anggota BSNP untuk menjadi anggota dewan tersebut untuk bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.  Sebelumnya, Pengamat Pendidikan dan mantan Anggota BNSP Doni Koesoema menyampaikan pandangannya terkait hal ini. Dalam UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3, dikatakan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.  "Pengaturan ini (Permendikbudristek) bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas (badan standarisasi diatur PP, PP 57/2021 tidak mengaturnya)," ucap dia dalam keterangannya, Rabu (1/9).

BSNP Bubar, Kemendikbudristek Bantah Langgar UU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/keniscayaan.jpg" alt="GIAT: Seorang guru sedang memberikan penjelasan pada saat uji coba sekolah tatap muka di SMAN 2 Sidoarjo. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>GIAT: Seorang guru sedang memberikan penjelasan pada saat uji coba sekolah tatap muka di SMAN 2 Sidoarjo. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan bahwa guru bukan lah sebuah profesi, melainkan pengabdian. Sebab, mereka mendidikasikan hidupnya untuk peningkatan kualitas manusia di Indonesia.  Kapasitasnya sama seperti TNI dan Polri. Jika TNI yang mengurus pertahanan negara, lalu polisi yang mengurus keamanan masyarakat, sementara guru bertugas khusus untuk menyiapkan generasi muda penerus bangsa.  "Kami menganggap guru ini bukan profesi, tetapi adalah sebagai sebuah pengabdian, sehingga negara seharusnya menempatkan guru sama dengan tentara atau polisi. Seluruh tanggung jawab negara ada di generasi muda," ujar dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar: Rekrutmen Guru ASN PPPK, Kamis (19/8).  Tidak hanya menjadi pendidik anak-anak di Tanah Air, mereka juga dibebankan tugas administrasi meskipun itu bukan kewajibannya. Terlebih kesejahteraan guru yang masih sangat minim di dalam negeri.  Untuk mencapai kesetaraan itu, tentu membutuhkan perjuangan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  "Mudah-mudahan dengan revisi Sisdiknas, kita bisa menempatkan guru yang lebih mulia, generasi muda dikawal supaya siap mengambil alih pengelolaan negara, guru tidak lagi dibebani laporan administrasi karena tidak berkaitan dengan pendidikan anak," tutur dia.  Selain itu, untuk mengurangi beban guru tersebut agar fokus dalam peningkatan kualitas generasi muda, ia meminta agar tenaga kependidikan mendapatkan formasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).  "Jadi saya usulkan supaya tenaga kependidikan diberikan formasi untuk meringaknkan tugas-tugas guru dalam penugasannya," pungkasnya.

Lewat Revisi UU Sisdiknas, Guru Akan Disetarakan dengan TNI dan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ujian-sekolah.jpg" alt="BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengingat kembali Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal ini disinggung karena tidak adanya keterlibatan lembaga mandiri dalam evaluasi pendidikan melalui Asesmen Nasional (AN).  "Kami sebenarnya juga mengingatkan terus kepada Mas Menteri (Nadiem Makarim) agar balik kepada UU Sisdiknas, berbicara guru yang ngomongnya UU guru (GTK) dong, berbicara pendidikan sebagai rujukan utamanya UU sisdiknas," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia, Senin (29/3).  "UU Sisdiknas yang menjadi patokan kita bersama dalam berbicara pendidikan, semoga Mas Menteri dan tim di Kemendikbud termasuk Kemenag ingat lagi bab 16, khususnya pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 tentang evaluasi, akreditasi dan sertifikasi," sambung dia.  Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang berwenang memberikan evaluasi terhadap pendidikan dan proses pembelajaran kepada peserta didik di adalah dilakukan oleh lembaga independen.  "Makanya Ujian Nasional (UN) diselenggarakan hostnya adalah BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)," tambahnya.  Namun, saat ini BSNP tidak diikutsertakan dalam evaluasi pendidikan melalui AN itu. Padahal dalam UN waktu itu, BSNP bertugas sebagai evaluator dan kini tugasnya dialihkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.  "Dikatakan disini bahwa pasal 58 ayat 2 evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, ya BSNP jelas, sekarang BSNP mungkin kita mesti dorong biar ada kegiatannya banyak, supaya nggak gabut," pungkas Satriwan.

P2G Ingatkan Kemendikbud UU Sisdiknas Soal Evaluator Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Pelaksanaan-Vaksinasi-Untuk-Guru-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Sejumlah Guru menunjukan bukti vaksinasi di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk mencegah Covid-19 dilingku" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Guru menunjukan bukti vaksinasi di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk mencegah Covid-19 dilingku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi X DPR RI mendesak agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) segera dilakukan revisi. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam revisi tersebut.  "Esensi dari merubah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini diantaranya yang fundamental pada tataran pengelolaan guru," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam siaran YouTube TVUPI, Rabu (9/3).  Kata dia, dalam pengelolaan sumber daya guru atau pendidik merupakan salah satu instrumen penting. Sebab, keberhasilan proses mendidik para pelajar berada pada guru.  "Ini perlu dikedepankan, untuk peningkatan kompetensi profesionalisme dan eksistensinya," jelas dia.  Lalu, poin kedua yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana cara mengatur anggaran agar benar-benar dapat berpihak pada pendidikan. Menurutnya, selama ini anggaran pendidikan belum dialokasikan dengan optimal.  "Angka 20 persen itu berlum terkalkulasi secara optimal," tutur Ferdiansyah.  Terakhir, dia meminta agar pasal terkait UU Sisdiknas dapat diperhatikan lebih teliti lagi. Hal ini ia ungkapkan karena terdapat beberapa undang-undang (UU) yang tumpang tindih.  UU yang ia maksud adalah UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kemudian, ada pula UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan masih ada lagi yang perlu disinkronisasi dengan UU Sisdiknas.  "Jadi ada 23 undang terkait itu perlu disinkronkan kembali terkait di khusus bidang pendidikan itu sendri, terkait pendidikan, kebudayaan, terkait juga keuangan negara," tutupnya.

Komisi X Sampaikan Tiga Perbaikan Inti Dalam Revisi UU Sisdiknas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Sisdiknas

Berita Terkini