<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/eks-wagub-jabar-uu-3678868094.jpg" alt="Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terpilih sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. (dok. PPP)" width="100%">
<figcaption>Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terpilih sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. (dok. PPP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat periode 2018&ndash;2023, Uu Ruzhanul Ulum, resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono di Jakarta dan mulai berlaku sejak Senin (26/1). Uu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berharap, amanah tersebut dapat menjadi momentum kebangkitan PPP di Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi agenda-agenda politik kedepan. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PPP. Mudah-mudahan PPP di Jawa Barat ke depan mampu bangkit kembali dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pengurus hari ini, terutama menjelang agenda politik terdekat," kata Uu dalam keterangan tertulis, Senin (26/1). Menurut Uu, agenda terdekat yang akan segera dilaksanakan adalah Musyawarah Wilayah (Muswil). Ia menegaskan, Muswil merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang wajib digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar. "Agendanya sudah jelas dan tidak boleh melewati batas waktu sesuai aturan, karena ini akan berlanjut ke Mukernas dan agenda partai lainnya. Insyaallah Muswil akan kami laksanakan dengan baik dan lancar, serta membawa keberkahan," ucapnya. Uu menegaskan, komitmennya untuk bekerja mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PPP di Jawa Barat. Upaya tersebut akan diawali dengan penguatan struktur partai dan konsolidasi internal antarkader. "Langkah awal kami adalah membangun komunikasi yang baik dengan seluruh kader, baik yang berada di struktur maupun non-struktur. Setelah itu, kami akan mulai melakukan kerja-kerja elektoral lainnya," pungkas Uu. Adapun, susunan kepengurusan baru DPW PPP Jawa Barat menetapkan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Cecep Supriyanto sebagai Plt Sekretaris, serta Adang Suyatna sebagai Plt Bendahara DPW PPP Jawa Barat.

Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum resmi jadi Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. Ia siap bangkitkan PPP dan hadapi agenda politik penting.

Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terpilih sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG20221008091511.jpg" alt="Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum berpose di mobil tua Daihatsu Fellow Max. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum berpose di mobil tua Daihatsu Fellow Max. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hobi dan kesukaan pada dunia otomotif memang bisa melanda siapapun. Tak peduli tua, muda, pria, wanita, bidang ini tergolong punya basis penggemar yang besar.  Kategorinya pun luas. Ada yang senang mobil atau motor terkini, sport, adventure, custom dan aliran klasik. Seperti yang diakui oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.  Melalui sebuah acara di kawasan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, dirinya menceritakan kegemarannya mengendarai kendaraan klasik, tua atau jadul. Dikatakan Uu, kebanyakan koleksinya adalah mobil Daihatsu lawas dari berbagai model sejak usia muda hingga saat ini.  "Jangan salah loh, saya ini suka dengan dunia otomotif. Kalo soal mobil, Daihatsu melelat di diri saya. Ini pengalaman sendiri," ujar Uu dalam sambutannya di acara "Daihatsu Kumpul Sahabat Jabar 2022, Sabtu (8/10).  Uu menuturkan, Hijet 1000 adalah kendaraan Daihatsu-nya yang pertama ia gunakan. Salah satu mobil legend bikinan Daihatsu itu Uu pakai di masa awal-awal kuliah.  Bukan tanpa sebah Hijet 1000 jadi pilihan Uu. Dia menjatuhkan pilihan kepada kendaraan bertipe kei car itu lantaran dikenal irit, gesit namun mampu memuat banyak penumpang.  Setelah Hijet 1000, dirinya beralih mengendarai Daihatsu Charade 1987 bermesin tiga silinder. Menurut dia, Charade memiliki desain yang mewah namun tetap ramah kantong karena keiritannya.  "Tidak cukup di situ, saat saya kampanye untuk menjadi calon anggota dewan tahun 1997, saya pakai Daihatsu Espass tahun 1995 warna merah," kata dia.  Kendaraan Daihatsu masih mewarnai hari-hari pria kelahiran Tasikmalaya, 10 Mei 1969 itu kala dia menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya hingga maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.  Di masa-masa tersebut, Uu mengaku kerap mengendarai Daihatsu Charade, Daihatsu Taft GT, hingga Daihatsu Taft Rocky. Hingga saat ini, Uu mengatakan tetap memilih Daihatsu sebagai kendaraan operasional.  "Saya masih tetap pakai Daihatsu, yang saya pakai Daihatsu Gran Max, bisa dilihat (terparkir) di depan. Yang jelas kalo soal otomotif, saya suka," tandas Uu.

Wagub Jabar Cerita Koleksi Mobilnya, Rata-rata Daihatsu Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/raker-sekda-jabar.jpg" alt="Raker sekretaris daerah se-Jabar dilaksanakan di Sumedang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Raker sekretaris daerah se-Jabar dilaksanakan di Sumedang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para Sekretaris Daerah yang tergabung dalam Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat berkumpul di Kabupaten Sumedang. Tepatnya di Bandung Giri Gahana (BGG) Golf and Resort Jatinangor untuk Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forsedasi Provinsi Jawa Barat.  Bupati Dony Ahmad Munir selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sumedang kepada seluruh Sekretaris Daerah yang hadir seraya berharap semua mendapatkan manfaat bagi masing-masing daerah melalui pertemuan tersebut. "Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk sharing berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di kab/kota di wilayah masing-masing menuju Jabar Juara," tutur Bupati.  Menurut Bupati, seorang Sekretaris Daerah sebagai ]pemegang kebijakan dan pelaksana kebijakan punya banyak tantangan. Sebab, tantangan di pemerintahan semakin kompleks. Dia berharap agar Sekda harus menjadi role model dalam penataan pemerintahan. Berbagai penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Sumedang juga tidak lepas dari peran Sekretaris Daerah yang mampu menggerakkan seluruh potensi ASN.  “Ini tentunya berkat semua pihak, termasuk unsur ASN yang bekerja keras digerakkan oleh Sekda sehingga Sumedang meraih banyak prestasi,” kata Bupati  Menurutnya, raihan penghargaan tersebut hendaknya menjadi pemicu dan pemacu yang akhirnya bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat. "Dengan adanya peran Sekda diharapkan  mampu nemobilisasi dan mengorkestrasi semua Perangkat Daerah agar terus menerapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.  Terakhir, Bupati meminta seluruh Sekda se-Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kabupaten kota yang maju untuk terwujudnya Jabar Juara. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat membuka acara meminta agar Sekda mampu menjadi panutan ASN di Pemkab dan Pemkot masing-masing.  "Sekda harus memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas menjadi persyaratan yang mutlak," tuturnya.  Dikatakan Wakil Gubernur, Sekda harus dapat bekerja sesuai arah kebijakan yang dibuat oleh para pejabat publik, dimulai dari Undang Undang, Perda, dan peraturan-peraturan lainnya.  "Sekretaris Daerah sangat strategis dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi," ujarnya.  Melalui forum tersebut, Wagub mengharapkan semua peserta dapat menginventarisir berbagai permasalahan mengenai peraturan maupun penerapannya di daerah agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat.  "Dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah diharapkan menghasilkan kebijakan yang akan bermuara kepada kesejahteraan rakyat, " ujar Wagub.

Wagub Jabar Uu Minta Sekda Harus Bisa Jadi Panutan ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20210804_175933-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, alokasi anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Rp 600 juta dinilai wajar. Hal itu dilihat dari sisi kebutuhan.  ”Jabar itu sangat luas, menjangkau wilayah tidak bisa semuanya dijangkau jalan darat. Bisa delapan sampai sembilan jam. Wajar saja dari sisi kebutuhan,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Menurut dia, selama ini, Pemprov Jabar sering meminjam ke TNI AU atau BNPB jika membutuhkan helikopter saat kepala daerahnya melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil yang sulit oleh diakses kendaraan bermotor. ”Itu kan tetap juga ada ongkos yang harus dibayar. Kita mengurangi potensi menggunakan yang namanya heli swasta, memang mahal,” terang Ridwan Kamil.  Dia mengaku pernah difasilitasi Polda Jawa Barat danTNI untuk naik helikopter saat melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil. ”Ini juga masuk dalam refocussing, diangka yang disebutkan sudah terefocusing 70 persen untuk penanganan pandemi. Tidak terkecuali disisir satu-satu,” ujar Ridwan Kamil.  Dia mengatakan anggaran tersebut disediakan dan hanya digunakan jika benar benar dibutuhkan. ”Harus dipahami bahwa penggunaan alat transportasi jenis helikopter ini biasanya digunakan kalau ada kondisi darurat,” ucap Ridwan Kamil.  Sebelumnya laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) menampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mencapai Rp 600 juta. Nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter itu senilai Rp 75 juta dengan total delapan paket perencanaan yang dimulai pada Februari hingga September. Sehingga, total pagu anggaran Rp600 juta.  Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan alasan menggunakan layanan transportasi udara saat beraktivitas di lapangan untuk memudahkan menjangkau masyarakat. ”Kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas,” kata Wagub Uu.  Menurut dia, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan. , Hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter. ”Jika tidak dipakai nanti jadi Silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain,” kata Wagub Uu.

Ridwan Kamil Bilang Dana Sewa Helikopter untuk Wagub Jabar Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20210803_144354.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) menampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Guburnur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum. Jumlahnya  mencapai Rp 600 juta.  Berdasar penelusuran di laman SiRUP LKPP pada Selasa (3/8), nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter bagi mobilitas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum senilai Rp 75 juta dan total delapan paket perencanaannya yang dimulai pada Februari hingga September sehingga total pagu anggaran Rp 600 juta.  Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan penjelasan terkait anggaran sewa helikopter Rp 600 juta untuk operasionalnya. Menurut wagub, alasan pihaknya menggunakan layanan transportasi udara saat beraktivitas di lapangan untuk memudahkan menjangkau masyarakat.  ”Jadi khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas,” kata Wagub Uu seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/8).  Wagub Uu menjelaskan, Provinsi Jawa Barat meliputi 27 kota/kabupaten, 5.312 desa, dan ribuan kelurahan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan saat harus datang ke daerah. Sebab, ada beberapa daerah yang belum terkoneksi dengan baik.  Menurut dia, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter.  ”Dan jika tidak dipakai nanti jadi Silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain,” ujar Wagub Uu.  Dia mengatakan, menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp 80 miliar. Harga tersebut juga belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi, dan lainnya.  ”Sehingga ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter. Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi pada masa yang akan datang,” ucap Wagub Uu.

Anggaran Operasional Sewa Helikopter Wagub Jabar Rp 600 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-04-at-22.56.11.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat  Uu Ruzhanul Ulum menyatakan dirinya terpapar Covid-19. Saat ini, dia sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan Rancabentang, Kota Bandung.  ”Assalamualaikum, baraya warga Jawa Barat semua. Hari ini saya kena juga Covid-19. Sudah hampir lima hari menjelang enam hari,” kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir dari Antara dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun youtube miliknya, Selasa (8/6).  Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik tersebut, Wagub Uu mengakui, telah teledor atau abai akan penerapan protokol kesehatan. Sebab, dia merasa telah menjalani vaksinasi Covid-19 sebanyak dua kali.  ”Saya memang mengakui bahwa karena merasa sudah divaksin jadi saya agak teledor. Sehingga protokol kesehatan terkadang diabaikan. Maka terjadi lah hal semacam ini,” kata Wagub Uu.  Oleh karena itu, Wagub Uu meminta maaf kepada sejumlah pihak yang telah membuat janji dengan pihaknya harus dibatalkan karena dirinya terpapar Covid-19.  ”Yang pertama kami mohon maaf kepada masyarakat seandainya ada jadwal yang sudah dijadwalkan sebelumnya saya tidak bisa hadir,” ujar Uu.  ”Kedua juga saya mohon maaf kepada masyarakat atas keteledoran sehingga saya bisa kena Covid-19 seperti ini. Dan juga mohon doa restu mudah-mudahan saya cepat sembuh supaya saya berkegiatan seperti biasa lagi,” tambah Uu.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20210316_100538.jpg" alt="Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menemui remaja kecanduan game di gawai yang menjalani perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Selasa (16/3). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menemui remaja kecanduan game di gawai yang menjalani perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Selasa (16/3). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menemui remaja kecanduan game di gawai pada Selasa (16/3). Remaja itu saat ini, menjalani perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.  Dalam kunjungan tersebut Wagub Uu menemui empat orang remaja putra di salah satu ruangan konsultasi RSJ Provinsi Jawa Barat. Wagub berdialog dengan keempat remaja putra tersebut.  Dia bertanya alasan keempat remaja putra itu menjalani rawat jalan di RSJ Provinsi Jabar.  ”Kenapa dirawat di sini? Sudah berapa lama menjalani perawatan di sini?” tanya Wagub Uu kepada salah seorang remaja putra yang kecanduan game seperti dilansir dari Antara.  ”Suka ngebanting HP (handphone). Sudah dua minggu,” ujar remaja putra tersebut.  Wagub Uu mendoakan agar para remaja putra tersebut bisa lepas dari kecanduan game di gawai.  ”Jadi saya datang ke sini untuk meyakinkan. Memang dampak handphone ini sangat luar biasa,” terang Uu.  Menurut dia, saat ini, banyak anak yang ketergantungan atau kecanduan (adiksi) terhadap gawai. Faktor penyebab kecanduannya beragam.  ”Penyebabnya bisa karena awalnya gangguan stres mengurung diri dan punya teman kemudian pegang telepon seluler karena enggak ada kegiatan. Bisa juga mereka enggak punya komorbid atau penyakit penyerta kemudian pegang handphone,” ujar Uu.  Melihat fenomena kasus anak kecanduan games di gawai, Wagub Uu meminta para orang tua untuk bisa mengawasi anak dengan berbagai situasi dan kondisi dan berikan pendidikan spiritual kepada anak.  "Jangan biarkan anak mengurung diri sendiri di kamar, anak harus ceria, harus bergaul dengan temannya tapi jangan asal bergaul. Anak harus diberikan pendidikan ukhrowi dengan memanggil ustaz atau yang non muslim tokoh agama untuk menjaga keseimbangan,” ucap Uu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-G_KJbZHMf8

Wagub Jabar Temui Remaja Kecanduan Game di Rumah Sakit Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/uu-kembali-mangkir-sidang-sunat-dana-bansos-tasikmalaya-tetap-digelar_m_.jpg" alt="Sidang kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi dana bansos di Tasikmalaya, Senin (18/3). Wakil Gubernur Jawa Barat&nbsp;Uu Ruzhanul Ulum yang dijadwalkan menjadi saksi pun kembali mangkir. Kali ini, Uu beralasan tengah berada di Sukabumi sehingga tidak bisa hadir&nbsp;ke persidangan perkara sunat dana bansos di Tasikmalaya untuk ketiga kalinya. Hal itu disampaikan&nbsp;&nbsp;jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Andi Andika. &ldquo;Yang bersangkutan tidak dapat hadir karena mempunyai tugas kedinasan ke Sukabumi untuk menghadiri acara pendidikan dari Kementerian Perindustrian, sehingga tidak bisa hadir,&rdquo; ucapnya seperti dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Senin (18/3) Hakim lantas mengembalikan keputusan kepada para terdakwa sebab waktu pemanggilan sudah habis ditambah waktu penahanan yang juga mepet.&nbsp;Para terdakwa sepakat untuk melanjutkan proses sidang tanpa menunggu Uu datang ke sidang. Agenda selanjutnya pemeriksaan terdakwa. &ldquo;Lanjut yang mulia,&rdquo; kata Abdul Kodir. Kehadiran Uu sebagai saksi, untuk dimintai keterangan terkait instruksinya terhadap Abdul Kodir tentang kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pembagian hewan kurban. Kedua kegiatan tersebut diduga menggunakan biaya dari hasil sunat bansos.

Uu Kembali Mangkir, Sidang Sunat Dana Bansos Tasikmalaya Tetap Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sempat-mangkir-uu-kembali-dipanggil-jadi-saksi-di-pn-bandung_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dijadwalkan akan menjalani persidangan, pada Senin (18/3). Sidang akan dihelat di Pengadilan Negeri Bandung. Seperti dilansit dari Kantor Berita RMOLJabar, Uu dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial Kabupaten Tasikmalaya. Di jadwalkan, mantan Bupati Tasikmalaya periode 2011-2018 itu menjalani persidangan tepat pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya, Uu mangkir untuk bersaksi pada persidangan kasus korupsi dana hibah Pemkab Tasikmalaya. Ketidakhadiran Uu ini, untuk kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu sempat diminta hadir oleh pengacara salah seorang terdakwa, mantan Sekda Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir. Sedianya, Uu hadir pada sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, &lrm;Senin (11/3). Pemanggilan Uu sebagai saksi merupakan penetapan dari Majelis Hakim yang yang memeriksa dan mengadili kasus itu.

Sempat Mangkir, Uu Kembali Dipanggil Jadi Saksi di PN Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dua-kali-dipanggil-jadi-saksi-dugaan-korupsi-uu-kembali-mangkir_m_.jpg" alt="Sidang kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat panggilan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk menjadi saksi. Dia dipanggil sebagai saksi sidang lanjutan kasus sunat dana bantuan sosial (Bansos) Tasikmalaya, Jawa Barat. Mantan Bupati Tasikmalaya itu sudah dua kali mangkir dalam sidang lanjutan yang menyeret mantan bawahan Uu saat itu. Mangkirnya pada sidang kali ini karena Uu tengah menghadiri kegiatan dinas di Jakarta. "Dia mengikuti kegiatan rapat terbatas sekaligus peresmian terkait National Plastik Action Partnership Indonesia di Jakarta," kata Jaksa Penuntut Umum(JPU), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Andi Andikawira di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (11/3). Karena telah dua kali mangkir, Hakim ketua M Razad mengatakan keputusan melakukan pemanggilan ulang atau melanjutkan persidangan dengan agenda lain merupakan kewenangan para terdakwa. "Majelis hakim mengembalikan lagi kepada para terdakwa, sidangnya mau seperti apa, apakah sekarang lanjut saja atau menunggu kehadiran saudara Uu atau bagaimana, karena pekan kemarin kan para terdakwa sediri yang ingin Uu dihadirkan," ujarnya. Para terdakwa melakukan konsultasi dengan pengacaranya masing-masing. Kemudian sepakat untuk melakukan pemanggilan satu kali lagi terhadap wakil dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami ini. "Ya kami sepakat melakukan pemanggilan satu kali kepada Pak Uu, kalau masih tidak bisa hadir maka persidangan di lanjut saja," ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tasikmalaya non aktif Maman Jamaludin, yang juga jadi terdakwa. Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Uu dan akan menggelar persidangan dalam pekan depan. Sidang pun berakhir secara singkat. Perlu diketahui, nama Uu Ruzhanul Ulum disebut oleh tiga terdakwa yakni asisten daerah satu Kabupaten Tasikmalaya non aktif, Budi Utarma; Sekda Tasikmalaya non aktif Abdul Kodir; dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tasikmalaya Maman Jamaludin. Ketiganya menyampaikan bahwa Uu diduga memilki peran dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan perlombaan baca kitab. Serta pembagian hewan kurban dan Uu memiliki peran berbeda-beda, salah satunya mengetahui dugaan pemotongan dana bansos karena menandatangani keputusan.

Dua Kali Dipanggil Jadi Saksi Dugaan Korupsi, Uu Kembali Mangkir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu ruzhanul ulum

Berita Terkini