<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Simulasi-Pemungutan-Suara-Pilkada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-3JPG-1420894511.jpg" alt="Warga mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024 di Gelanggang Remaja Johar Baru, Jakarta, Kamis (24/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024 di Gelanggang Remaja Johar Baru, Jakarta, Kamis (24/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas larangan pelanggaran netralitas bagi TNI/Polri dalam Pilkada. Dalam norma baru, TNI/Polri akan terancam pidana penjara dan denda jika menguntungkan pasangan calon.</p> <p>Norma itu diputus MK dalam perkara 136/PUU-XXII/2024 yang dibacakan kemarin (14/11). Perkara terhadap Pasal 188 UU Pilkada itu diajukan oleh warga Nias Barat, Sumatera Utara.</p> <p>Pada mulanya, Pasal 188 hanya mencantumkan sanksi pidana netralitas bagi pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa <br />atau sebutan lain/Lurah. Pasal itu dianggap memberi celah bagi TNI/Polri tidak ditindak secara pidana.</p> <p>Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan tersebut. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Suhartoyo.</p> <p>Dalam tafsir yang baru, MK memasukkan TNI/Polri dan pejabat daerah sebagai objek yang bisa dikenakan sanksi pidana selain pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.</p> <p>Adapun sanksi pidana yang dikenakan tetap sesuai ketentuan Pasal 188 UU Pilkada. Yakni sanksi pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.</p>

Dalam tafsir yang baru, MK memasukkan TNI/Polri dan pejabat daerah sebagai objek yang bisa dikenakan sanksi pidana selain pejabat negara.

MK Putuskan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Bisa di Penjara, Paling Lama Enam Bulan

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/20240903_113329-2968252328.jpg" alt="Kuasa hukum warga Kendal Harseto, Viktor Santoso Tandiasa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konsitusi (MK), Selasa (3/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum warga Kendal Harseto, Viktor Santoso Tandiasa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konsitusi (MK), Selasa (3/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Seorang warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bernama Harseto Setyadi Rajah, mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konsitusi (MK). Uji materi itu untuk menguji Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentang masa cuti kepala daerah pada masa kampanye Pilkada Serentaj 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Harseto, Viktor Santoso Tandiasa menjelaskan, kliennya merasa dirugikan dengan ketentuan UU Pilkada. Sebab, kepala daerah petahana yang kembali mencalonkan diri di daerah tersebut harus menjalani cuti penuh selama masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari pada kalender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015048462/lingkungan-kerja-bisa-pengaruhi-kesehatan-mental-begini-4-strategi-menghadapi-rekan-kerja-yang-toksik">Lingkungan Kerja Bisa Pengaruhi Kesehatan Mental, Begini 4 Strategi Menghadapi Rekan Kerja yang Toksik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya jika mengikuti ketentuan norma a quo, calon Kepala Daerah petahana harus menjalani cuti selama 60 hari, dan untuk menutupi kekosongan jabatan Kepala Daerah selama ditinggalkan cuti akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah," kata Viktor di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor mengutarakan, aturan dalam UU Pilkada itu membuat banyak calon kepala daerah petahana harus cuti selama kurang lebih dua bulan. Sehingga, selama 60 hari masa cuti, posisi kepala daerah tersebut akan diduduki oleh pelaksana tugas (Plt) maupun penjabat sementara (Pjs).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memandang, penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk menggantikan sementara dinilai tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal lantaran harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu juga senada dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015048448/perjalanan-terjal-berhasil-dilalui-6-weton-yang-mampu-mengubah-nasib-secara-drastis-dan-mendapat-rezeki-yang-setimpal-menurut-primbon-jawa">Perjalanan Terjal Berhasil Dilalui: 6 Weton yang Mampu Mengubah Nasib Secara Drastis dan Mendapat Rezeki yang Setimpal Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, lagi-lagi yang akan dirugikan adalah masyarakat di daerah yang dipimpin oleh Plt/Pjs, dan tentunya berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari," ujar Viktor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara konstitusi itu menyebut, kondisi ini berbeda dengan mekanisme cuti bagi petahana yang diatur dalam UU Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pasal 281 Ayat (2) UU Pemilu disebutkan bahwa pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, dalam masa kampanye pada UU Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak harus menjalani masa cuti selama masa kampanye. Presiden dan atau Wakil Presiden petahana dapat kembali melaksanakan tugas setelah kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015048431/tes-kepribadian-apa-kata-angka-favorit-anda">Tes Kepribadian: Apa Kata Angka Favorit Anda?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai, ada perlakuan berbeda antara pengaturan cuti di masa kampanye terhadap Kepala Daerah petahana dengan Presiden dan Wakil Presiden petahana soal kewajiban cuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dapat dilihat pada Pasal 281 Ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden petahana yang mengikuti kampanye Pemilu tidak harus menjalani cuti penuh waktu selama masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini tentunya menimbulkan diskriminasi hukum yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat. Padahal MK dalam sejumlah putusannya sudah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan dalam tata kelola Pemilu dan Pilkada, tapi kenyataannya aturan mengenai cuti kampanye justru masih diatur berbeda," papar Viktor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan perbedaan ini, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 70 Ayat (3) UU 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015048434/ajak-masyarakat-balikpapan-gaungkan-pola-hidup-sehat-lewat-acara-fun-run">Ajak Masyarakat Balikpapan Gaungkan Pola Hidup Sehat Lewat Acara Fun Run</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, menjalani cuti di luar tanggungan negara; pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor menambahkan, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas dari lembaga yang berwenang dapat dilakukan jika kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Viktor meminta MK dapat menyelenggarakan persidangan secara cepat, mengingat tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap tidak ada perlakuan berbeda dari Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini dengan perkara-perkara pilkada terkait dengan batas usia calon kepala daerah yang dapat diperiksa secara cepat dan diputus sebelum masa pencalonan," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Harseto Setyadi Rajah, mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Persoalkan Cuti Calon Kepala Daerah Tak Sama dengan Capres, Warga Kendal Gugat UU Pilkada ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/rezaaaa2-2755699451.jpg" alt="Reza Rahadian ikut aksi dan bersuara di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Reza Rahadian ikut aksi dan bersuara di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). (Royyan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi sejumlah selebriti yang ikut dalam demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dengan lantang menolak revisi Revisi UU Pilkada, menuai sorotan publik luas. Orasi dari sejumlah selebriti di depan Gedung DPR pun viral di media sosial diunggah oleh banyak akun medsos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya adalah orasi yang disampaikan aktor Reza Rahadian. Video orasinya diunggah oleh Ummi Pipik di akun Instagram pribadinya yang sudah centang biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ummi Pipik mengaku <em>respect</em> sekali dengan tindakan Reza Rahadian yang akhirnya turun gunung untuk menolak konstitusi dijadikan ajang mainan guna melanggengkan kekuasaan. "Respek Reza Rahardian. Salut! Ini tentang demokrasi !!" tulis Ummi Pipik di akun Instagram pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibunda Khanza itu mengutip sebuah pepatah tentang pentingnya diam apabila tidak diperlukan. Namun kali ini, diam justru akan melahirkan masalah besar bagi bangsa Indonesia ketika aturan bisa diubah sesuai dengan kepentingan yang akhirnya bisa melahirkan ketidakpastian hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kali ini rakyat sudah tidak akan diam untuk mendapatkan emas demokrasi, keadilan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ummi Pipik meminta hal ini tidak diframing seperti hendak tujuan membela calon atau tokoh tertentu. Bagi Umi Pipik, ini terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reza Rahadian termasuk artis yang jarang sekali terlibat dalam kegiatan politik karena fokus ke dunia hiburan yang membesarkan namanya. Namun, kali ini dia tidak lagi bisa berdiam diri melihat ada upaya dari pihak pihak hendak menghancurkan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya merasa ini waktu yang tepat untuk saya turun bersama teman-teman semua," ujar Reza Rahadian dalam video diunggah Ummi Pipik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reza sempat mengungkit bagaimana MK sempat porak poranda hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan ketika MK berusaha berada di jalan yang benar dengan mengeluarkan putusan yang sangat bagus dan pantas dihormati, malah ada upaya pembegalan lewat DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lantas Anda-Anda di dalam ini wakil siapa?" ujar Reza Rahadian mempertanyakan para anggota DPR benar-benar mewakili rakyat.</div>

Ummi Pipik mengutip pepatah tentang pentingnya diam apabila tidak diperlukan. Namun kali ini, diam justru akan melahirkan masalah besar.

Ummi Pipik Respect dengan Reza Rahadian yang Ikut Demo Suarakan Kegelisahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-DPR-Dery-Ridwansah-1JPG-1283505735.jpg" alt="Massa aksi saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengajak semua pihak untuk menaati konstitusi di tengah revisi Undang-Undang Pilkada yang mendapatkan penolakan keras publik. Ia menilai wajar, RUU Pilkada menuai protes publik, karena dibahas dalam waktu singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, publik khawatir bahwa RUU Pilkada didorong untuk memuluskan kepentingan politik, jelang perhelatan Pilkada Serentak 2024. "RUU Pilkada dibahas di Baleg dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa melibatkan partisipasi publik, wajarlah jika menuai penolakan mulai dari para akademisi, civil society, mahasiswa hingga masyarakat luas. Ada kekhawatiran bahwa RUU ini didorong oleh kepentingan politik pihak tertentu," kata Didi kepada wartawan, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Partai Demokrat itu menilai, proses pembahasan kilat di Baleg DPR yang tidak mengakomodasi semua putusan MK dalam RUU Pilkada telah melukai hati rakyat. Ia pun merasa heran, Badan Legislasi (Baleg) tidak transparan membahas RUU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"RUU yang dibahas di Baleg dianggap tidak melibatkan partisipasi publik secara cukup. Juga proses legislasi yang tidak transparan atau terlalu cepat dapat mengabaikan masukan dari berbagai stakeholder, seperti pemilih, calon kepala daerah, dan LSM, yang mungkin memiliki pandangan penting mengenai aturan pemilihan," terang mantan Anggota Baleg DPR itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR dilakukan hanya kurang dari 7 jam. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024, tepat pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.55 WIB dengan keputusan yang tidak sejalan sebagaimana amanat MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada dan menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lewat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengubah aturan pada Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan di Pilkada. MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan putusan MK, ambang batas pengajuan paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak berubah dari 20 persen perolehan kursi DPRD atau 25 persen suara sah Pileg menjadi mulai dari 6,5 persen sampai paling tinggi 10 persen yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya soal aturan ambang batas pencalonan, MK juga memutuskan gugatan soal syarat usia calon kepala daerah. MK menolak gugatan mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari putusan itu, MK menegaskan syarat batas usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU, bukan saat pelantikan calon terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Baleg justru menafsirkan hal yang berbeda dari putusan MK itu. Pada RUU Pilkada, Baleg memutuskan ambang batas 6,5 persen sampai paling tinggi 10 persen hanya untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baleg lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Didi tak heran publik protes dan marah. Sebab, keputusan Baleg dianggap mencederai demokrasi karena bertentangan dengan konstitusi, di mana putusan MK bersifat final dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini (putusan Baleg) merupakan penurunan kualitas demokrasi. Beberapa pihak khawatir bahwa perubahan dalam RUU bisa berdampak negatif pada kualitas demokrasi lokal, dengan membuat pemilihan kurang representatif atau lebih rentan terhadap manipulasi politik," pungkas Didi.</div>

"RUU Pilkada dibahas di Baleg dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa melibatkan partisipasi publik, wajarlah jika menuai penolakan".

Legislator Demokrat Tak Heran Publik Marah, RUU Pilkada Turunkan Kualitas Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-DPR-Dery-Ridwansah-1JPG-1283505735.jpg" alt="Massa aksi saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan pengamanan di gedung DPR/MPR RI Senayan dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Menteng. Pengamanan dilakukan mengingat masih akan ada aksi unjuk rasa dari mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ribuan personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk proses pengamanan. Unjuk rasa ini menyikapi penolakan DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal mencalonkan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengamana DPR 3.719 personel, pengamanan KPU 1.293 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Unjuk rasa diperkirakan akan diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan elemen buruh. Namun, belum bisa dipastikan jumlah massa yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. Gugatan nomor 70/PUU-XXII/2024 itu diajukan oleh dua orang mahasiswa Fahrur Rozi, dan Anthony Lee. Mereka menggugat syarat minimal usi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa calon gubernu berusia paling rendah 30 tahun dan wakil Gubernur. Kemudian berusia minimal 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan ini digugat karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan bahwa seseorang maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan, bukan ditetapkan sebagai calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA). Yakni minimal 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan ini diambil setelah disetujui oleh mayoritas fraksi, kecuali fraksi PDIP dalam rapat Panja RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan itu kembali membuka peluang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk berlaga pada Pilkada Serentak 2024 di level provinsi alias pilgub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, peluang Kaesang tertutup untuk Pilkada 2024 level provinsi, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan usia cagub-cawagub minimal 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon.</div>

Unjuk rasa ini menyikapi penolakan DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal mencalonkan kepala daerah.

Mahasiswa dan Buruh akan Gerudug Lagi Gedung DPR/MPR RI, Polisi Kerahkan 3.719 Personel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_20240822_123237-342949367.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aksi demonstrasi di Jogja berlangsung tertib. (ANTARA/Luqman Hakim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aksi demonstrasi di Jogja berlangsung tertib. (ANTARA/Luqman Hakim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di Jogjakrta berlangsung tertib. Sultan meminta aksi demonstrasi tidak menimbulkan dampak kerugian bagi publik.</p> <p>"Saya kira demonstrasi itu kan dimungkinkan, yang penting bagaimana harapannya, materinya itu jelas, dengan tertib, tidak menumbuhkan kerugian bagi publik. Karena itu di jalan umum dan sebagainya," kata Sultan saat ditemui di Jogjakarta, Kamis (22/8).</p> <p>Sultan menyadari bahwa aksi demonstrasi merupakan salah satu sarana menyampaikan aspirasi masyarakat yang perlu didengar pula oleh pemerintah.</p> <p>"Mungkin juga aspirasinya kan mungkin baik yang perlu kita dengar juga," ungkap Sultan.</p> <p>Karena itu, Sultan mempersilakan aksi demonstrasi digelar sepanjang dilaksanakan dengan sopan serta tidak melanggar hukum. "Dengan sopan, dengan berbaris yang baik, aspirasinya jelas disampaikan. Tidak ada hal-hal tindakan yang nanti melanggar hukum. Itu saja, silakan saja," ucap Sultan.</p> <p>Gubernur DIJ juga berpesan kepada aparat keamanan yang mengawal aksi demonstrasi mampu memastikan tidak ada peristiwa yang melanggar hukum. "Ya otomatis sudah tahu sendiri bagaimana ikut menjaga untuk tidak terjadi sesuatu yang tidak semestinya apalagi melanggar hukum," sebut Sultan.</p> <p>Sementara itu Kasat Lantas Polresta Jogjakarta Kompol Maryanto mengatakan telah menerjunkan sebanyak 40 personel lalu lintas yang bergabung bersama jajaran Dalmas dan Unit Reasksi Cepat (URC) Polda DIJ serta Polresta Jogjakarta untuk mengawal aksi demonstrasi yang berlangsung di pusat Kota Jogjakarta.</p> <p>Menurut Maryanto, rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk memastikan arus kendaraan tidak terganggu aksi demonstrasi. Dia mengatakan rekayasa terbatas diterapkan mulai dari titik awal pergerakan massa aksi di Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Gedung DPRD DIJ dan Jalan Malioboro.</p> <p>Sementara untuk arus kendaraan dari Jalan Mataram diarahkan ke timur menuju Stadion Kridosono. "Kemudian dari arah Abu Bakar Ali kita stop sementara untuk menunggu lintasan, berikutnya dari arah Teteg Malioboro semua kendaraan nanti kita arahkan ke Jalan Pasar kembang sehingga aksi yang berada di seputaran DPRD tidak terganggu," beber Maryanto.</p>

Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di Jogjakrta berlangsung tertib.

Gubernur DIJ Sri Sultan HB X Minta Aksi Demonstrasi Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada Tak Timbulkan Kerugian Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengkritik sikap baleg. &rdquo;Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan,&rdquo; tegasnya. Perilaku baleg, lanjut Palguna, akan dihadapkan dengan rakyat, civil society, serta kalangan kampus.</p> <p>Forum Pembelajar Hukum Tata Negara atau Constitutional and Administrative Law Society (CALS) juga mengkritik langkah DPR yang mengabaikan putusan MK. Ketua Presidium CALS Bivitri Susanti menyatakan, upaya revisi UU Pilkada menunjukkan Presiden Joko Widodo beserta partai politik pendukungnya tengah mempertontonkan pembangkangan konstitusi.</p> <p>Langkah itu juga bentuk pamer kekuasaan yang eksesif tanpa kontrol. &rdquo;Seolah ia merupakan hukum, bahkan melebihi hukum dan sendi-sendi konstitusionalisme,&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Upaya demikian dinilai telah mendelegitimasi Pilkada 2024. &rdquo;Sebab, aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif,&rdquo; katanya.</p> <p>Karena itu, pembangkangan konstitusi oleh presiden dan partai politik pendukungnya harus dilawan.</p> <p>Pakar kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengingatkan bahwa putusan MK final dan mengikat. Jika putusan MK tidak dilaksanakan, akibatnya adalah kecacatan pelaksanaan pilkada. &rdquo;Bila terus dibiarkan berlanjut, Pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan,&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam sistem hukum Indonesia, MK adalah satu-satunya penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan menguji UU. Pemerintah, DPR, dan semua elemen bangsa harus menghormati dan tunduk pada putusan MK dengan tanpa kecuali. &rdquo;Ketika MK sudah memberi tafsir, itulah yang harus diikuti semua pihak. Senang atau tidak senang,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (Unair) Radian Salman meminta DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. &rdquo;Jika pembahasan ini dilanjutkan, apalagi bertentangan dengan MK, mereka akan mewariskan keburukan demokrasi,&rdquo; tegasnya kepada Jawa Pos kemarin.</p> <p>Revisi UU Pilkada di masa akhir jabatan hanya akan membuat DPR makin ditinggalkan rakyat. Apalagi, revisi terkesan mendadak dengan pikiran yang sangat pragmatis jangka pendek. Bukan kepentingan jangka panjang sebagaimana niat peraturan perundangan dibuat.</p> <p>Radian mengingatkan bahwa MK pernah mengeluarkan Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018. Bahwa segala UU yang dibuat dan bertentangan dengan putusan MK bisa disebut ilegal. Sebab, setiap putusan MK muncul akibat dispute atau sengketa dari UU yang dibuat. Sementara, UU dibuat atas dasar konsensus. &rdquo;Karena putusan tersebut tercipta akibat dispute, segala putusan MK harus diikuti,&rdquo; katanya.</p> <p>Di bagian lain, melalui siaran pers, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menghormati kewenangan dan keputusan setiap lembaga negara terkait dengan perubahan aturan pilkada. &rdquo;Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari setiap lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki,&rdquo; ujarnya. <strong>(far/idr/elo/lyn/c14/fal)</strong></p>

"Aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif.”

Lawan Putusan MK dan Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Panen Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi3-1168347959.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.</p> <p>Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.</p> <p>Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.</p> <p>Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.</p> <p>Rapat sempat memperdebatkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyebut calon gubernur dan wakilnya minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Beberapa fraksi sepakat merujuk pada putusan MA. Achmad Baidowi sebagai pimpinan rapat langsung mengakomodasinya.</p> <p>Namun, Fraksi PDIP mengajukan protes. Putra Nababan, anggota baleg Fraksi PDIP, mempertanyakan keputusan mengakomodasi putusan MA. Sebab, keputusan diambil secara terburu-buru dan tidak menghitung setiap fraksi yang menyetujui.</p> <p>Baidowi menepis protes Fraksi PDIP. Menurut dia, PDIP telah diberi kesempatan untuk berbicara. &rdquo;Kan PDIP sudah diberi kesempatan berpendapat. Saya kira fair saja,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Rapat pun dilanjutkan, mengabaikan protes dari PDIP tersebut. Perubahan batas usia calon itu membuat jalan Kaesang Pangarep untuk ikut dalam kontestasi pilkada kembali terbuka.</p> <p>Pembahasan panja juga menyentuh putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Baleg mengakalinya dengan melonggarkan ambang batas menjadi hanya untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 revisi UU Pilkada. Ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan kepada partai-partai yang memiliki kursi di parlemen.</p> <p>Dengan perubahan itu, Anies Baswedan bisa kembali terjegal karena ketiadaan parpol pengusung.</p> <p>Dalam rapat tersebut, tidak tampak perlawanan berarti. &rdquo;Panja menyetujui usulan DPR,&rdquo; kata Baidowi. Pembahasan revisi UU Pilkada pun tuntas pada pukul 16.55.</p> <p class="class-paragraph">Kilatnya pembahasan revisi UU Pilkada disambut dengan rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini (22/8). Sudah beredar surat undangan rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada pada pukul 09.30 di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara. Surat ditandatangani Kepala Biro Persidangan I Arini Wijayanti.</p> <p>Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah hanya merespons perkembangan dan fakta dalam persidangan. Kemudian, ada daftar inventarisasi masalah (DIM) baru.</p> <p>Pemerintah, lanjut dia, masih menunggu perkembangan di DPR. Meski, sudah ada jadwal rapat paripurna hari ini. &rdquo;(Pembahasan) ini masih di DPR. Dinamika politik masih bisa berkembang,&rdquo; katanya. <strong>(far/idr/elo/lyn/c14/fal)</strong></p>

Panja baleg DPR mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pilkada rampung.

Abaikan Putusan MK, Baleg DPR Revisi Kilat UU, Pilkada 2024 Terancam Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Screenshot_2024-08-21-16-27-11-323_comandroidchrome-edit-4047245318.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait dengan spekulasi yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015001917/rasa-tenang-dan-senang-menjadi-dua-patokan-kebahagiaan-seseorang-manakah-yang-harus-didahulukan">Rasa Tenang dan Senang Menjadi Dua Patokan Kebahagiaan Seseorang, Manakah yang Harus Didahulukan?</a></strong><br /><br />Hasan Nasbi di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai penerbitan perpu tersebut.<br /><br />"Sampai sekarang yang bisa saya kasih keterangan adalah bahwa Pemerintah dalam hal ini menghormati semuanya, menghormati putusan Mahkamah Agung (MA), menghormati Mahkamah Konstitusi (MK), dan menghormati kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang," katanya.<br /><br />Menurut Hasan, pihaknya masih mengikuti pembahasan undang-undang di DPR terkait dengan persyaratan calon kepala daerah yang akan tampil pada&nbsp;kontestasi Pilkada 2024.<br /><br />Hasan mengatakan bahwa 'bola'-nya kini berada di tangan DPR, dan segala hal teknis terkait dengan kemungkinan perubahan undang-undang atau penerbitan perpu lebih baik ditanyakan langsung kepada lembaga legislatif tersebut.<br /><br />"Kami ikuti saja sekarang, yang ada adalah pembahasan undang-undang di DPR. Saya rasa bolanya dan hal-hal teknisnya lebih banyak bisa ditanyakan ke DPR," katanya.<br /><br />Meskipun ada pembahasan dan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai perpu, kata Hasan, Pemerintah belum mengambil langkah untuk menerbitkannya.<br /><br />Dengan pernyataan ini, Hasan berharap agar masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan yang ada tanpa perlu khawatir mengenai langkah-langkah pemerintahan yang belum diputuskan. (*)</p>

Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait dengan spekulasi yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Pemer

Istana Klarifikasi Spekulasi Perpu Pilkada dari Presiden Jokowi

<div id="m#msg-f:1807984172443324609" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/JKT_-Anis-Hadiri-Silaturahmi-Idul-Adha_MIFTAHUL-HAYAT-05-3566445029.jpeg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat menghadiri acara Silaturahmi Idul Adha bersama sejumlah elemen warga di Jakarta, Rabu (19/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat menghadiri acara Silaturahmi Idul Adha bersama sejumlah elemen warga di Jakarta, Rabu (19/6/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anies Baswedan menyampaikan pesan pada para partai dan Anggota DPR RI yang hari ini tengah melaksanakan Baleg membahas Undang-undang Pilkada yang baru diputus oleh Mahkamah Kontitusi (MK) kemarin.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015001677/pratama-arhan-unggah-foto-pernikahan-di-tengah-panasnya-azizah-salsha-selingkuh-netizen-nyapu-yang-bersih-han">Pratama Arhan Unggah Foto Pernikahan di Tengah Panasnya Azizah Salsha Selingkuh, Netizen: Nyapu yang Bersih, Han!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa pembahasan yang ditengarai untuk melawan putusan MK itu merupakan tanda bahwa demokrasi Indonesia tengah berada di persimpangan yang krusial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh Ibu/Bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia," ujar Anies dalam cuitannya dalam akun X, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ibu/Bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Anies meminta agar para anggota DPR berpikir jernih dalam memutuskan perkara putusan MK yang sudah dianggap sebagai angin segar di Pilkada Jakarta itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya sesuai cita-cita reformasi," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa," ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anies Baswedan menyampaikan pesan pada para partai dan Anggota DPR RI yang hari ini tengah melaksanakan Baleg membahas Undang-undang Pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu pilkada

Berita Terkini