<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-06-50-18-132_comgoogleandroidgm-edit-537803982.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung penuh Kementerian Agama (Kemenag) RI membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis). "Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu. Pesantren mulai tahun 2019 yang lalu sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Dirjen," kata Cak Imin di Jakarta, Jumat (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menyatakan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Sebab begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28 ribu lebih, tapi faktanya Pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, saat ini Kementerian Agama tengah memperjuangkan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Komitmen ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri perayaan Harlah ke-42, Pondok Pesantren Islam lslam Miftachussunnah ll, lstighosah Kebangsaan, dan Peringatan Hari Pahlawan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus untuk mengayomi pondok pesantren," kata Nasaruddin, Kamis (14/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasaruddin mengatakan, pesantren adalah lembaga yang murni lahir dari rahim Nusantara. Fakta menunjukkan perintis dunia kependidikan yang sistematis dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Hal ini terjadi bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasaruddin menjelaskan, terbitnya undang-undang tentang pesantren adalah bentuk dari kehadiran Kementerian Agama memberikan eksistensi dan legitimasi terhadap pondok pesantren. "Tugas kami selanjutnya adalah bagaimana melanjutkan keberadaan pondok pesantren,&rdquo; ujarnya.</div> </div>

"Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu. Pesantren mulai tahun 2019 yang lalu sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren".

Sudah Ada UU Pesantren, Ketum PKB Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-05-at-183401-2951911465.jpeg" alt="Majelis Masyayikh sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Majelis Masyayikh sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Lahirnya UU Pesantren bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang holistik di pesantren, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Majelis Masyayikh menginisiasi pengembangan standar pengasuhan, yang merupakan aspek unik dan tidak dimiliki sistem pendidikan formal lainnya.</p> <p>Standar itu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang santri secara holistik, menjawab berbagai isu yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Itu untuk menepis isu-isu yang datang belakangan dan sedikit banyak berpengaruh terhadap turunnya kepercayaan masyarakat, yaitu isu kekerasan, baik verbal, fisik, dan lebih lagi kekerasan seksual.</p> <p>Pengasuh Ponpes KH Afifudin Al-Hasani mengungkapkan dengan sosialisasi UU Pesantren dapat memberikan pemahaman soal terjaganya mutu pesantren.</p> <p>&rdquo;Dulu pesantren di Kebumen ada sekitar 175, tetapi sekarang hanya ada sekitar 70-80 pesantren. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih,&rdquo; ucap Kiai Afifudin.</p> <p>KH Abdul Ghaffar Rozin menjelaskan, Majelis Masyayikh dengan independensi dan kemandirian sangat mengupayakan perkembangan pendidikan di pesantren salah satunya melalui UU Pesantren. Majelis Masyayikh bukan organ pemerintah.</p> <p>&rdquo;Majelis Masyayikh menjembatani antara pemerintah dan pesantren yang mungkin memiliki jalan pikiran dan bahasa yang berbeda. Titik temunya adalah pesantren mau diukur oleh orang pesantren sendiri (yang paham pesantren) bukan lainnya,&rdquo; ungkap Gus Rozin.</p> <p>&rdquo;Kami ingin memastikan bahwa administrasi pesantren diperhatikan untuk kepentingan santri secara menyeluruh. Perhatian ini tidak hanya untuk kiai dan pesantren, tetapi yang terpenting adalah bagi santri itu sendiri,&rdquo; imbuh dia.</p> <p>Menurut dia, pentingnya standar pendidikan yang minimal bagi seluruh pesantren. Meskipun terdapat keragaman dalam pembelajaran, harus menetapkan standar minimal.</p> <p>&rdquo;Seperti contoh untuk Nahwu Shorof dan Fiqih Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum,&rdquo; tegas Gus Rozin.</p> <p>&rdquo;Bahwa bagaimana tata kelola di dalam pesantren itu dapat menciptakan pengalaman dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang santri secara holistik. Jadi kita tidak perlu denial terhadap isu kekerasan di dalam pesantren, justru harus disikapi,&rdquo; ucap Gus Rozin.</p> <p class="class-paragraph">Sedmentara itu, Nyai Amrah mengungkapkan, UU No. 18 Tahun 2019 lahir sebagai respons terhadap berbagai opini di masyarakat terkait posisi dan peran pesantren. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan pusat transmisi ilmu keislaman serta basis kebudayaan dan peradaban Indonesia. Pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.</p> <p>&rdquo;Pesantren memiliki peran signifikan dalam melawan kolonialisme. Pesantren telah menyuntikkan semangat juang kepada para mujahidin pada masa itu melalui argumen Al-Qur&rsquo;an dan hadis,&rdquo; tutur Nyai Amrah.</p> <p>Dengan adanya undang-undang itu, dia berharap pesantren bisa lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren diharapkan mendapatkan perhatian dan kontribusi dari negara. Melalui pengakuan dalam UU, Majelis Masyayikh berupaya mendukung kualitas pendidikan di pesantren agar bisa berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat saat ini.</p> <p>&rdquo;UU ini hadir bukan untuk menyeragamkan, tetapi justru untuk menjaga kekhasan pesantren dengan upaya-upaya oleh Majelis Masyayikh selama 3 tahun terakhir ini untuk terus mengembangkan pesantren, dengan merumuskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi perangkat penjaminam mutu pendidikan di pesantren,&rdquo; ucap Nyai Amrah.</p> <p>Dia menambahkan, isu pengakuan ijazah lulusan pesantren juga menjadi sorotan. Lulusan pesantren diharapkan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, baik di pemerintahan maupun instansi lainnya.</p>

Majelis Masyayikh menginisiasi pengembangan standar pengasuhan, yang merupakan aspek unik dan tak dimiliki sistem pendidikan formal lainnya

UU Pesantren Tegaskan Independensi dan Standar Mutu Pendidikan Pesantren

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/WhatsApp-Image-2024-10-18-at-194056_42aea9de-3364831796.jpg" alt="Peresmian logo Hari Santri 2024 yang digelar di Jakarta. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Peresmian logo Hari Santri 2024 yang digelar di Jakarta. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Tidak menghitung hari, Prabowo Subianto bakal dilantik jadi Presiden menggantikan Joko Widodo. Lantas, agenda akbar apa yang bakal dihadiri Prabowo setelah resmi jadi Presiden nanti? Berikut ini bocorannya.</p> <p style="font-weight: 400;">Informasi dari Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, pada 22 Oktober nanti bakal digelar upacara atau Apel Hari Santri. Bertepatan dengan Hari Santri yang selalu diperingati setiap 22 Oktober.</p> <p style="font-weight: 400;">Rencananya Apel Hari Santri digelar di Tugu Proklamasi di Jl Proklamasi No.10 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. &rsquo;&rsquo;Menurut rencana, akan hadir sebagai pembina upacara Presiden Prabowo Subianto,&rsquo;&rsquo; jelas keterangan resmi Kementerian Agama pada Jumat (18/10) malam.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelum dilaksanakan Apel Hari Santri, Kemenag terlebih dahulu menggelar Malam Puncak Peringatan hari Santri 2024. Acara ini bakal digelar adi Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (21/10) malam. Sejumlah seniman papan atas akan ikut meramaikan upacara. Diantaranya adalah Sam Bimbo, Fadly (Padi), Wafiq Azizah, dan lainnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan, peringatan Hari Santri bukan sekedar seremoni belaka. Tetapi penegasan bahwa pesantren telah memasuki era baru yang lebih rekognitif dan diafirmasi penuh oleh pemerintah.</p> <p style="font-weight: 400;">"UU Pesantren telah membawa perubahan besar pada pendidikan di Indonesia, di mana pesantren mendapat pengakuan sebagai lembaga pendidikan yang sah dalam sistem pendidikan nasional. Ini menjadi kekayaan bagi negara, karena pesantren memiliki sumber daya manusia yang berkualitas," katanya di Jakarta (19/10/2024).</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelum UU Pesantren disahkan tahun 2019, pendidikan pesantren dianggap diakui dalam Sistem Pendidikan Nasional, dan dianggap tidak setara dengan sekolah berijazah pemerintah. Setelah diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren memiliki status yang sama dengan pendidikan formal lainnya. "UU tersebut telah mengakui secara sah keberadaan pendidikan pesantren, sehingga ijazah pesantren memiliki legalitas yang jelas," imbuh Basnang Said.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebagai implementasi dari UU Pesantren, pemerintah terus menaikkan anggaran untuk mengafirmasi pesantren. Setidaknya pemerintah telah berkomitmen memberikan dana Abadi Pesantren yang telah disiapkan sejumlah Rp 56 triliun dari Rp 139 triliun komitmen presiden, ditambah Dana Kemandirian Pesantren sebesar Rp 250 miliar, serta berbagai bentuk bantuan lainnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad meminta pihak pesantren menyikapi era baru pesantren ini secara positif. "Peringatan ini wujud penghargaan pemerintah atas kontribusi pesantren dalam pendidikan bangsa selama ini. Tetapi juga menjadi tanggung jawab pesantren menciptakan generasi bangsa yang makin berkualitas, setelah afirmasi yang diberikan pemerintah," katanya.</p> <p style="font-weight: 400;">Hari santri, lanjut Abu Rokhmad, adalah peneguhan bersama agar negara senantiasa mengayomi seluruh entitas masyarakat, terutama yang berjasa besar dalam proses pencerdasan bangsa. "Di negara yang heterogen seperti Indonesia, peran pesantren yang tenang dan inklusif sangat berkontribusi pada kemajuan bangsa.</p>

Said mengatakan, peringatan Hari Santri bukan sekedar seremoni belaka. Tetapi penegasan bahwa pesantren telah memasuki era baru.

Penasaran Agenda Akbar Perdana yang Dihadiri Prabowo saat Resmi jadi Presiden? Berikut Bocorannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/ganjar-okays-3577024489.jpg" alt="Ganjar Pranowo Pastikan Jalankan Amanah Undang-Undang Pesantren untuk Pengembangan Pendidikan" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo Pastikan Jalankan Amanah Undang-Undang Pesantren untuk Pengembangan Pendidikan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya berkomitmen menjalankan UU No 18 Tahun 2019 tentang pendidikan pesantren. Hal itu diutarakan Ganjar saat berkunjung ke Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Jatimulya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedatangan Ganjar disambut meriah para santri dan didoakan pimpinan pesantren untuk menjadi presiden 2024. Ia mengaku telah lama mengagendakan untuk sowan ke Ponpes Ma'hadut Tholabah. Ganjar juga disambut KH Nasihun Isa Mufti (pengasuh Ponpes putri) dan KH Muhammad Syafii Baidowi (pengasuh Ponpes putra).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal menjalankan karena sudah ada UU Pesantren. Semoga UU itu bisa membangun dan mengembangkan pendidikan pesantren," kata Ganjar, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah masukan diterimanya saat berkunjung ke Ponpes tersebut. Salah satu masukan diberikan kepada Ganjar mengenai kebijakan lima hari sekolah (full day school) yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari dapat dikaji ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ganjar mengatakan, dirinya akan mencatat masukan-masukan dari Ponpes termasuk pengkajian sekolah lima hari. Apalagi, tidak semua wilayah kebijakan tersebut bisa diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Boleh kok kalau mereka memang belum bisa melaksanakan itu, memang kalo di kota rata rata memungkinkan,&rdquo; ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, kegiatan keagamaan biasanya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum. Karena itulah, wajar saja ada masukan untuk kebijakan lima hari sekolah dikaji terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau di desa ada sih persoalan terkait transportasi. Kalau sisi lain tradisi di Pondok itu kan ngaji, itu aja waktu yang dibagi, boleh saja sih,&rdquo; urai Ganjar.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, KH Nasihun Isa Mufti mengaku bahagia mendapat tamu seorang calon presiden, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita kedatangan tamu seorang Capres, yakni Pak Ganjar. Insya Allah beliau terpilih menjadi presiden 2024," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Ganjar sangat peduli dengan nasionalisme. Itu dibuktikan saat menjabat Gubernur sangat tegas dalam memerangi radikalisme.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tahu selama menjadi Gubernur beliau tegas memberantas radikalisme. Bahkan ada kepala sekolah yang terindikasi radikalisme diancam dipecat, waktu itu," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KH Nasihun berpesan kepada Ganjar beberapa hal. Pertama untuk bisa memperhatikan pendidikan pesantren, mengevaluasi berlakunya sekolah lima hari. Selain itu, nantinya memperhatikan pupuk buat petani karena saat ini langka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekolah lima hari itu kasihan orang tua. Karena sekolahnya sampai sore. Anak-anak butuh waktu untuk mengaji. Dan soal kelangkaan pupuk untuk bisa diperhatikan," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Ganjar mengatakan, dirinya akan mencatat masukan- dari Ponpes termasuk pengkajian sekolah lima hari.  Karena harus dikaji lagi dengan baik.

Ganjar Pranowo Siap Jalankan Amanah Undang-Undang Pesantren untuk Pengembangan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/IMG-20231217-WA0054-3762557982.jpg" alt="Kedatangan Ganjar langsung diterima oleh Nurul Hidayat selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol." width="100%">
<figcaption>Kedatangan Ganjar langsung diterima oleh Nurul Hidayat selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Tengah yakni Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang, Jawa Tengah. Lokasi ini didatangi Ganjar karena dianggap sebagai basis pemilih kuat.</p> <p>Kedatangan Ganjar langsung diterima oleh Nurul Hidayat selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Menurut Ganjar, kedatangannya ke Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang dalam rangka silahturahmi. Apalagi, usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar belum menyempatkan diri untuk mampir ke daerah Jateng.</p> <p>&ldquo;Kami bersilahturahmi kembali, bisa bertemu, bisa bercerita dan tentu sekarang ceritanya sedikit melebar karena dulu bicara Jawa Tengah, sekarang bicara Indonesia,&rdquo; kata Ganjar, Senin (18/12).</p> <p>Ganjar mengaku bahagia karena bisa bersilahturahmi kembali ke Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Ia pun berdikusi dengan Kiai, Ulama, Nyai, dan Santri yang saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode selalu memberikan dukungan.</p> <p>Capres berambut putih ini tidak menampik banyak aspirasi dan masukan yang didapatkannya usai menyambangi Pondok Pesantren Darussalam. Salah satunya, jika terpilih menjadi Presiden agar dapat menjalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren.</p> <p>&ldquo;Maka sebenarnya lebih banyak &lsquo;Pak laksanakan segera UU Pesantren&rsquo;, kalau dari mereka paling banyak itu,&rdquo; imbuh Ganjar.</p> <p>Ganjar menekankan, ketika menjadi Gubernur Jawa ia sudah mempunyai pengalaman sudah menerapkan turunan UU Pesantren ini. Salah satu halnya membuat peraturan daerah (Perda) tentang Pesantren.</p> <p>&ldquo;Kalau pengalaman di Jawa Tengah dulu pasti perhatian ke Ponpes itu sudah biasa melaksanakan lah, ada bangunan fisik, ruang kelas baru membuat tempat wudhu kadang-kadang fasilitas seperti peralatan pendidikan ada juga perhatian kepada guru madrasah di ponpes dan sudah kita kerjakan itulah,&rdquo; tegas Ganjar.</p> <p>Tidak hanya sekadar Perda, kata Ganjar, dirinya bersama pasangannya yaitu Calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai tujuan agar ponpes untuk terus berperan memajukan negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya generasi muda.</p> <p>&ldquo;Kemarin akan kita nasionalkan, sehingga Pak Mahfud melaunching di Sabang, sebenarnya itu pengalaman yang ada,&rdquo; tutup Ganjar.</p>

Kedatangan Ganjar langsung diterima oleh Nurul Hidayat selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol.

Di Ponpes Darussalam Watucongol, Ganjar Diminta Jalankan UU Pesantren Bila jadi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/JKT_BANTUAN-UNTUK-ANAK-DI-PANTI-ASUHAN_MIFTAHUL-HAYAT-4-645339666.jpg" alt="ILUSTRASI Kegiatan di pesantren." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kegiatan di pesantren.</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sejak era orde baru, pesantren tidak diakui dan dikeluarkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Akibatnya ijazah yang dikeluarkan pesantren juga tidak diakui. Untuk mengatasinya pesantren mendirikan lembaga formal di dalamnya. Ada yang sekolah, juga banyak yang madrasah.</p> <p dir="ltr">Namun setelah keluarnya Undang-Undang&nbsp;18 Tahun 2019&nbsp;tentang Pesantren, saat ini pesantren kbali diakui sebagai lembaga pendidikan. Sehingga pesantren tidak harus memiliki lembaga pendidikan formal. Pesantren bisa lebih fleksibel memilih bentuk pendidkkannya. Apakah bercampur dengan lembaga pendidikan formal, atau khusus mengajarkan kitab kuning.</p> <p dir="ltr">Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Masyayikh A. Muhyiddin Khotib dalam Sosialisasi UU&nbsp;Pesantren secara virtual dari Pesantren Lirboyo, Kediri pada Minggu (19/11). Dia menjelaskan pesantren kini tidak harus menyelenggarakan pendidikan formal secara penuh.</p> <p dir="ltr">"Namun dapat dilakukan dengan pendekatan pengajaran kitab," katanya.</p> <p dir="ltr">Selain itu, secara legalitas ijazah saat ini sudah tidak ada masalah. Pasalnya apapun bentuk pendidikan di sebuah pesantren, tetap direkognisi atau diakui pemerintah. Sehingga ijazahnya setara dengan pendidikan formal.</p> <p dir="ltr">Muhyiddin menjelaskan pesantren telah berkontribusi mencerdaskan bangsa mulai zaman penjajahan hingga masa reformasi dan berlanjut sampai saat ini. Dia menceritakan pada era orde baru pesantren tidak diakui dan dikeluarkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).</p> <p dir="ltr">Oleh karena itu lulusan pesantren tidak diakui ijazahnya. Sehingga harus menempuh ujian persamaan, apabila ingin kuliah atau melanjutkan ke jenjang formal. Kondisi ini membuat banyak pesantren harus berkompromi dengan pemerintah.</p> <p dir="ltr">Caranya dengan mengubah pendidikannya menjadi formal berbentuk SD-SMA atau Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah.</p> <p dir="ltr">Risikonya metode pendidikan klasik yang menjadi andalan pesantren, seperti bandongan dan sorogan menjadi tidak terpakai. Pesantren beralih ke lembaga pendidikan formal dan mengikuti kurikulum pemerintah, sehingga kualitasnya turun.</p> <p dir="ltr">Tetapi pada saat ini era penyeragaman iti sudah berakhir. Pesantren diberi kebebasan mengatur pendidikannya sendiri tanpa harus mengikuti kurikulum Kemendikbudristek maupun Kemenag. Sekarang pesantren didorong menunjukkan kembali kualitas pendidikan pesantren yang dari dulu dikenal unggul dalam ilmu-ilmu agama.</p> <p dir="ltr">"Kami merekomendasikan kurikulum pesantren tetap berbasis kitab," kata Muhyiddin.</p> <p dir="ltr">Baginya, era pemaksaan kurikulum nasional di pesantren sekarang sudah selesai. Menurut Kiyai Muhyiddin, isu utamanya saat ini adalah kualitas, bukan lagi pengakuan.</p> <p dir="ltr">Saat ini, lulusan pesantren bisa melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan di mana saja dengan menggunakan ijazah dari pesantren.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, kini saatnya pesantren meningkatkan kualitas semaksimal mungkin. Tanpa menoleh ke sekolah formal. Kualitas pesantren akan mengacu pada Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pesantren yang baru pekan lalu diluncurkan.</p> <p dir="ltr">Pada dasarnya Majelis Masyayikh berusaha menerapkan tiga kata kunci dari UU Pesantren. Yaitu rekognisi, fasilitasi, dan afirmasi.</p> <p dir="ltr">Rekognisi berarti pengakuan dari negara terhadap pesantren. Mulai dari kurikulum hingga ijazah lulusannya. Agar tidak ada lagi penolakan dari satu pihak kepada alumni pesantren.</p> <p dir="ltr">Soal fasilitasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pesantren dalam hal-hal teknis. Sementara itu tentang aspek afirmasi, ia meminta pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan yang menguntungkan pesantren secara politis.</p> <p dir="ltr">"Maka kami Majelis Masyayikh sedang mengupayakan agar setiap daerah memiliki Perda Pesantren," katanya. Dengan demikian ada alasan bagi pemda untuk memberikan perhatian dan juga APBD kepada pesantren.</p>

Legalitas ijazah saat ini sudah tidak ada masalah. Pasalnya apapun bentuk pendidikan di sebuah pesantren, tetap direkognisi pemerintah.

Sudah Diakui Pemerintah, Pesantren Tak Lagi Dipaksa Punya Lembaga Pendidikan Formal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-135802-3138550326.jpeg" alt="Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustaz, habib hingga pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustaz, habib hingga pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres)&nbsp;Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan ulama dari Jawa Barat untuk membahas implementasi Undang-Undang Pesantren di Ponpes Al Muhajirin Purwakarta pada 17 November 2023. Meskipun UU Pesantren sudah diundangkan, penerapannya belum merata di seluruh daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar Pranowo menegaskan, UU Pesantren sudah sah dan pemerintah wajib menjalankan mandat undang-undang tersebut. Meski sudah diundangkan, masih banyak daerah yang belum menjalankan UU Pesantren dan membuat peraturan turunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar pun menekankan, pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan undang-undang tersebut, dan membuat peraturan daerah yang memberikan kepastian kepada ulama, santri, dan insan pesantren.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya hari ini bersilaturahmi dengan para ulama se-Jabar, topiknya masih seputar UU Pesantren. Saya ditanya bagaimana komitmen saya. Saya jawab jelas, undang-undangnya sudah ada, tinggal dijalankan. Tugas pemerintah mulai dari bupati/wali kota sampai gubernur wajib menjalankan karena sudah bersumpah,&rdquo; kata Ganjar di Ponpes Al Muhajirin Purwakarta, Jumat (17/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/01418773/lewat-uu-pesantren-diharapkan-cetak-santri-yang-unggul">Lewat UU Pesantren Diharapkan Cetak Santri yang Unggul</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan tersebut, Ganjar juga berdiskusi tentang pengembangan keagamaan dan membagikan pengalaman dalam memajukan keagamaan dan pondok pesantren di Jawa Tengah. Ganjar menceritakan bagaimana dirinya selalu melibatkan ulama dalam setiap keputusan politiknya dan mendapatkan masukan yang berharga dari mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013297166/tpn-bentuk-deputi-inklusi-ganjar-pranowo-tekankan-pelibatan-perempuan-dan-disabilitas-penting-di-politik">TPN Bentuk Deputi Inklusi, Ganjar Pranowo Tekankan Pelibatan Perempuan dan Disabilitas Penting di Politik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar berharap, mendapatkan masukan dari ulama untuk pengembangan sektor keagamaan ke depan yang lebih baik. Ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan hukum yang berjalan baik, pemerintahan yang baik, dan tidak korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan Ganjar mendapat respon positif dari para ulama, yang optimis bahwa Ganjar mampu membangun Indonesia lebih baik, terutama di sektor keagamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menyatakan, UU Pesantren tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum UU Sisdiknas diterbitkan, wacana mengenai perlunya regulasi yang mengatur pesantren sudah ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UU Sisdiknas dan PP Nomor 55 Tahun 2007 menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Meskipun pengakuan ini belum sepenuhnya mengakui praktik pendidikan pesantren yang terstruktur dan berjenjang serta memiliki beban belajar setara dengan pendidikan formal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesantren selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, juga memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini memerlukan regulasi yang memberikan pengakuan secara utuh dan komprehensif terhadap pesantren.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober, melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 menjadi tonggak bersejarah pengakuan pesantren dalam perjuangan untuk bangsa dan negara Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini membuka jalan bagi pengakuan menyeluruh terhadap pesantren, lembaga yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, sebagai lembaga dengan kekhasan, keaslian, dan keindonesiaan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Meski sudah diundangkan, masih banyak daerah yang belum menjalankan UU Pesantren dan membuat peraturan turunannya. Padahal itu wajib.

Ganjar Tekankan Pemerintah Pusat Harus Koordonasikan UU Pesantren ke Setiap Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-135802-3138550326.jpeg" alt="Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustaz, habib hingga pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustaz, habib hingga pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustaz, habib hingga pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Barat. Hadir juga para pimpinan pondok pesantren dari Prov. DKI Jakarta dan Banten. Silaturahmi digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin, Desa Nagri Kaler, Kec/Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, Jumat (17/11).</p> <p>Dalam silaturahmi itu, Ganjar menegaskan komitmenya untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Hal itu sebagai salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hingga anggaran untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia.</p> <p>"Undang-Undangnya sudah ada, maka tugasnya peraturan pelaksanaan atau turunan dari Undang-Undang itu. Dan itulah yang kemudian bisa meyakinkan pada seluruh pengasuh pondok pesantren, santri dan kiai," kata Ganjar lewat keterangan tertulisnya.</p> <p>Pada saat menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah membuat peraturan daerah (Perda) tentang pesantren. Ganjar mengajak sejumlah kepala daerah juga untuk membuat perda tentang pesantren.</p> <p>"Jabar sudah, Jateng sudah, dan saya kira yang punya komitmen pasti melaksanakan, apalagi itu perintah Undang-Undang," ucapnya.</p> <p>Ganjar juga berkomitmen tentang anggaran untuk pesantren. Ia pun menceritakan adanya anggaran yang di hibahkan pada saat menjadi gubernur Jawa Tengah yang mencapai ratusan miliar untuk para guru agama di lintas agama.</p> <p>"Apakah Pak Ganjar punya perhatian kepada guru agama lainnya?" kata Ganjar ketika ditanya komitmen pada kalangan pesantren.</p> <p>"Dan saya ceritakan, setiap tahun kami menghibahkan kurang lebih Rp 270 miliar setiap tahun ke kemenag untuk dibagikan kepada guru agama. Guru ngaji, Hindu, Kristen dan sebagainya, untuk memberikan penghormatan saja," tutur Ganjar.</p> <p>Ganjar juga membahas tentang program Jateng Bersalawat. Sejumlah ulama pun mengusulkan agar adanya 'Istana Bersalawat'.</p> <p>Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Muhajirin Purwakarta, Dr. KH. Abun Bunyamin MA, mengaku optimis Ganjar mampu melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam UU tentang Pesantren sesaui dengan kebutuhan kalangan pondok pesantren.</p> <p>KH. Abun juga menyakini Ganjar mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia menjadi lebih berkualitas, berilmu hingga beriman. Dalam pertemuan itu, Ganjar disambut antusias dan meriah oleh ribuan santri. Ganjar juga menyapa dan menyemangati mereka agar tetap terus belajar dengan baik.</p> <p class="class-paragraph">Adapun pengasuh ponpes, kiai, ustaz, ulama yang hadir diantaranya dari Ponpes Al Riyadl Cianjur, KH. Pipin S. Aripin, Ponpes Al-Fatmah Kec. Cilaku, KH. Romli Nurdin dari Ponpes Nurul Falah Karawang, Dr. H. Ramdan F. dari Ponpes Robitoh Kab. Bandung Barat.</p> <p>Lalu, KH. Anwar Mharus dari Kab Garut, KH. Sulaiman dari Kab Sukabumi, KH Amiruddin Ridwan dari Kab. Cirebon, KH. Ibnu Basry dari Kab. Bogor . Kemudian KH. Amir Hamzah dari Rais Syuriyah PCNU Ciamis, KH. Ahmad Baidlowi Hilal dari Rais Syuriyah PCNU Indramayu, KH. Ubaidillah dari Rais Syuriyah PCNU Kuningan hingga KH. Yusuf Kariem Rais Syuriyah PCNU Majalengka.</p>

Dalam silaturahmi itu, Ganjar menegaskan komitmenya untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Ganjar Bahas UU Pesantren dan Kesejahteraan Guru Agama saat Silaturahmi dengan Ulama se-Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/28_dorong-500915372.jpg" alt="SAFARI POLITIK: Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al Rahman, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (6/11)." width="100%">
<figcaption>SAFARI POLITIK: Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al Rahman, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (6/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk segera merancang peraturan daerah (perda) terkait dengan pondok pesantren (ponpes). Hal itu merupakan langkah penting dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.</p> <p>&rdquo;Undang-undang sudah ada, maka tinggal pelaksanaannya. Kita dorong tiap daerah buat perda agar undang-undang itu bisa segera dilaksanakan,&rdquo; ujar Ganjar saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hidayatul Fadhola&rsquo; Walisongo, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Senin (6/11).</p> <p>Ganjar meyakini dengan sahnya undang-undang tersebut, ponpes dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Karena itu, pemerintah diharapkan segera menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan UU tersebut. &rdquo;Sudah diundangkan, maka segera dibuat petunjuk teknisnya. Ini pasti sudah ditunggu,&rdquo; katanya.</p> <p>Selain itu, Ganjar mendorong Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada ponpes di seluruh Indonesia. &rdquo;Kemenag pasti ada pembinaan administrasi dan standardisasi legalisasi dan sebagainya agar menjadi tempat pendidikan,&rdquo; sebutnya.</p> <p>Menurut Ganjar, minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari kualitas dan fasilitas ponpes di Indonesia yang semakin bagus. &rdquo;Ponpes itu punya ciri khas khusus dan bisa menampung lebih banyak anak-anak kita sehingga bisa belajar sekolah umum dan mondok,&rdquo; paparnya.</p> <p>Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu berharap ponpes terus berperan memajukan negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya generasi muda. &rdquo;Pondok pesantren harus berfokus pada fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan visi undang-undang tersebut,&rdquo; terangnya.</p> <p>Sementara itu, Ganjar menilai masa depan seorang santri tidak hanya terpaku menjadi seorang pendakwah atau pengajar, tapi bisa menjadi tenaga profesional lainnya. &rdquo;Maka, harapannya pak kiai, ya nggak usah semua jadi kiai. Santri juga bisa jadi pengusaha, jadi TNI, jadi Polri, jadi eksekutif. Saya kira semuanya punya peluang yang sama,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Bahkan, dia meyakini antusiasme santri untuk berwirausaha juga semakin meningkat. Pasalnya, sejumlah pondok pesantren juga mengelola usaha. &rdquo;Ke depan, gairah berwirausaha mungkin bertambah, kemandirian pesantren juga semakin baik sehingga berdampak positif bagi ekonomi nasional. Kita harus berdaya di ilmu pengetahuan, keagamaan, maupun ekonomi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Karena itu, Ganjar setuju jika santri juga diajari tentang manajemen penjualan dan pembukuan. &rdquo;Harapan kami, mereka tidak hanya bisa memproduksi, tapi juga menjual dan bisa membukukan sehingga para santri punya bekal keterampilan,&rdquo; jelasnya. <strong>(als/c19/wir)</strong></p>

capres Ganjar Pranowo mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk segera merancang perda terkait dengan pondok pesantren.

Ganjar Dorong UU Ponpes Segera Dilaksanakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pondok-Pesantren-Tazkia-Jawa-Pos-Photo-2.jpg" alt="Pondok Pesantren Tazkia." width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Tazkia.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peluncuran dokumen pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren dijadwalkan di Majelis Masyayikh, Jakarta pada Selasa (14/11). Terdapat empat poin penjaminan mutu pesantren, salah satunya mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jadi guru di pesantren tidak diwajibkan berpendidikan minimal sarjana (S-1) atau magister (S-2).</p> <p>Rencana penerbitan dokumen pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren itu disampaikan dalam Sosialisasi UU No 18/2019 tentang Pesantren yang ditayangkan virtual dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban pada Minggu (12/11). Nantinya, otoritas penjaminan mutu untuk pesantren menjadi kewenangan Majelis Masyayikh. Yaitu, lembaga induk penjaminan mutu pesantren yang independen dan dibentuk berdasarkan UU 18/2019 tentang pesantren.</p> <p>Ada empat aspek utama yang akan dijadikan dasar penjaminan mutu bagi pesantren. Yaitu, standar kompetensi lulusan, serta kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Kemudian standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta standar mutu lembaga pendidikan itu sendiri.</p> <p>Terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pesantren diminta menetapkan standar kompetensi bagi pendidik masing-masing. Termasuk juga dengan tenaga kependidikan dan tenaga pengasuhan dalam pendidikan pesantren.</p> <p>KH Abdul Ghofur Maemoen, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh tidak akan menetapkan standar mutu secara sepihak bagi pesantren. Akan tetapi merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren. Serta, merumuskan kompetensi profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>"Tidak akan ada persyaratan bahwa pengajar harus memiliki gelar sarjana (S-1) atau magister (S-2)," tegasnya. Selama para pengajar itu telah mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari kiai bahwa mereka memiliki pengetahuan setara dengan gelar yang diminta. Selama zudah ditandatangani oleh Dewan Masyayikh, disampaikan kepada Majelis Masyayikh, dan terbukti memang mempunyai keahlian tertentu, maka seorang guru sah dianggap sebagai pengajar di pesantren.</p> <p>Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abd A&rsquo;la Basyir mengatakan, tugas Majelis Masyayikh berkomitmen melindungi lulusan pesantren dengan cara menyetarakan ijazah mereka dengan pendidikan formal lainnya. Dengan demikian, lulusan pesantren dapat dihargai dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren.</p> <p>Sehingga para alumni pesantren tidak lagi mengalami diskriminasi dalam melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. "Kita tidak berbicara lulusan Aliyah atau Tsanawiyah yang memang sudah jelas rumahnya," tuturnya. Tetapi berbicara tentang lulusan pesantren dengan pendidikan Muadalah, Diniyyah formal, dan kitab kuning. <strong>(*)</strong></p>

Terdapat 4 poin penjaminan mutu pesantren, salah satunya guru di pesantren tidak wajib berpendidikan sarjana (S-1) atau magister (S-2).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu pesantren

Berita Terkini