<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/QmwKAXZcsMDIHMhWcEe1OkhO1VQxCTS6pjhfJ4r3-3535977707.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB) kenakan rompi tahanan Kejagung, Selasa (22/4) dini hari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB) kenakan rompi tahanan Kejagung, Selasa (22/4) dini hari. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
<figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas Terdakwa mantan Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi, pada Selasa (3/3). Putusan tersebut dinilai sebagai bebas murni oleh tim kuasa hukum, karena didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan.</figure>
Kuasa hukum Tian, Didi Supriyanto, menyatakan majelis hakim menilai tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam dakwaan jaksa.
&ldquo;Majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan (bebas murni) berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,&rdquo; kata Didi kepada wartawan, Rabu (4/3).
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kuliner/2603040115/5-tempat-buka-puasa-di-kuningan-paling-recommended-cocok-untuk-bukber-keluarga-dan-teman">5 Tempat Buka Puasa di Kuningan Paling Recommended, Cocok untuk Bukber Keluarga dan Teman</a>
Ia menjelaskan, perbuatan yang dilakukan Tian Bahtiar merupakan aktivitas jurnalistik yang tunduk pada Undang-Undang Pers. Karena itu, mendakwa Tian dengan pasal obstruction of justice dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pekerjaan jurnalistik.
&ldquo;Yang dilakukan TB adalah perbuatan jurnalistik yang tunduk pada UU Pers. Sehingga mendakwa TB melakukan OJ adalah bentuk kriminalisasi pekerjaan jurnalisme,&rdquo; paparnya.
Didi berharap, putusan ini menjadi preseden penting agar aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan pasal perintangan penyidikan untuk menjerat wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya.
Ia juga menegaskan, sesuai ketentuan KUHAP baru, terhadap putusan bebas murni Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat mengajukan upaya hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi terdakwa.
&ldquo;Sesuai KUHAP baru, putusan bebas murni tidak bisa diajukan upaya hukum oleh JPU karena itu bagian dari hak asasi terdakwa,&rdquo; tegas Didi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603040114/indonesia-tak-ucapkan-dukacita-atas-meninggalnya-ali-khamenei-dino-patti-djalal-kelupaan-atau-sengaja">Indonesia Tak Ucapkan Dukacita atas Meninggalnya Ali Khamenei, Dino Patti Djalal: Kelupaan atau Sengaja?</a>
Dalam kesempatan yang sama, Tian Bahtiar menyampaikan terima kasih kepada Koalisi Insan Pers dan masyarakat sipil yang telah mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan), serta memberikan dukungan selama proses persidangan berlangsung.
Ia juga menyatakan akan kembali aktif sebagai wartawan, profesi yang telah digelutinya lebih dari 30 tahun. Dengan putusan tersebut, Tian menegaskan bahwa ruang kebebasan pers harus tetap dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Efendi menyatakan Tian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603040112/mudik-lebaran-2026-makin-mahal-ini-panduan-daftar-mudik-gratis-telkomgroup-dan-rutenya">Mudik Lebaran 2026 Makin Mahal? Ini Panduan Daftar Mudik Gratis TelkomGroup dan Rutenya</a>
&ldquo;Mengadili, menyatakan Terdakwa Tian Bahtiar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal,&rdquo; ujar Hakim Efendi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/3) malam.
Majelis hakim juga memerintahkan agar Tian segera dibebaskan dari tahanan serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
&ldquo;Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,&rdquo; pungkasnya.

 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas Terdakwa mantan Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi, pada Selasa (3/3). 

Direktur JakTV Divonis Bebas, Pengacara Sebut Sejak Awal Harusnya Diselesaikan Lewat UU Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/mensesneg2-266209560.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Kamis (18/9). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Kamis (18/9). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons soal kabar pencabutan ID Peliputan Istana Kepresidenan terhadap Jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Ia memastikan, pihaknya akan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Sebab, diduga Diana Valencia menanyakan maraknya isu keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesaat Presiden Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). "Ya, kita cari jalan keluar terbaiklah," kata Prasetyo Hadi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). Prasetyo menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Biro Pers Istana untuk mencari jalan keluar terbaik, dari dugaan pencabutan ID Peliputan Istana Kepresidenan dari Jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. "Jadi, besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah," ujarnya. Lebih lanjut, Prasetyo memastikan tidak ada atensi khusus dari Presiden Prabowo soal dugaan pencabutan ID Peliputan Istana tersebut. "Tidak cukup saya saja, cukup," tegasnya. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan pesan pamit jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia dari grup pesan aplikasi WhatsApp Istana Kepresidenan. Pesan berantai itu diduga tersebar dari grup wartawan Istana Kepresidenan. Diana diduga tidak boleh melakukan kegiatan peliputan usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan itu dilontarkan Diana saat Presiden Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (28/9). "Selamat malam, kakak-kakak. Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara," ucap Diana dalam pesan yang tersebar di media sosial. "Oleh karena itu, saya izin leave group ini. Terimakasih banyak, sampai bertemu di liputan lain," imbuhnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan ID peliputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, setelah pertanyaan tentang MBG.

Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia Dicabut usai Tanyakan soal MBG ke Presiden, Mensesneg: Kita Cari Jalan Keluar Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/mbg-cnn-1095832883.jpg" alt="Doorstop Presiden Prabowo Subianto di Jakarta setiba lawatan dari empat negara. (YouTube BPMI Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Doorstop Presiden Prabowo Subianto di Jakarta setiba lawatan dari empat negara. (YouTube BPMI Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menyatakan negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja pers merespons pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto. "Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan istana kepresidenan," demikian pernyataan sikap Forum Pemred yang diteken Ketua Retno Pinasti dan Sekretaris Irfan Junaedi di Jakarta, Minggu (28/9). Forum Pemred menyesalkan kejadian pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia, sekaligus mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk menjelaskan alasan langkah itu diambil. Forum Pemred&nbsp;mengingatkan bahwa menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 Ayat (1) UU Pers menyatakan, setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. "​​Pasal-pasal yang dilindungi tersebut mengamanatkan kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi," tegas Forum Pemred. Forum Pemred menyatakan selalu mendukung upaya perbaikan kualitas jurnalistik, termasuk keberlanjutan media dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan seraya memastikan kemerdekaan pers terus terjaga. Di samping itu, Forum Pemred mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memedomani Undang-Undang Pers demi kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan pers di tanah air. Lebih lanjut Forum Pemred mengapresiasi langkah redaksi CNN Indonesia, sekaligus mendorong upaya dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengutamakan profesional kompetensi dan etis. &ldquo;Forum Pemred berharap apa yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, tidak terulang dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam komitmen menjaga kemerdekaan pers,&rdquo; demikian pernyataan sikap Forum Pemred. Diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari. "Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia (pada) 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 (WIB). Seorang petugas BPMI mengambil Id Pers Diana di Kantor CNN Indonesia," ucap Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9). Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Dia pun menyebut pihaknya telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempertanyakan tindakan tersebut. Menurut Titin, pertanyaan Diana&nbsp;kepada Presiden Prabowo saat jumpa pers seusai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), merupakan pertanyaan penting dan kontekstual. "⁠Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG (Makan Bergizi Gratis)," tuturnya.

Forum Pemred mengingatkan bahwa menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Forum Pemred Tagih Penjelasan Biro Pers Istana soal Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketua-pwi-jatim-uu-pers-sudah-jelas-jangan-main-hakim-sendiri_m_.jpg" alt="Logo Dewan Pers" width="100%">
<figcaption>Logo Dewan Pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana untuk merevisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kembali mengemuka. Salah satu substansinya, memastikan keberpihakan negara pada media yang saat ini menghadapi tantangan transformasi digital dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Anggota Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan, UU Pers memang beberapa kali dicoba untuk direvisi. Namun, hingga sekarang upaya itu belum bisa dilakukan lantaran dikhawatirkan mengurangi bobot kemerdekaan pers yang diatur dalam UU tersebut. &rdquo;Kita memang harus ekstrahati-hati, tapi saya bukan anti, nggak boleh (UU Pers) direvisi,&rdquo; ujar Totok dalam diskusi virtual kemarin (30/10). Totok menegaskan, pihaknya tetap memikirkan sisi ekonomi media di tengah tantangan yang kompleks saat ini. Namun, dia meyakini, masih ada ruang-ruang lain yang bisa digunakan untuk menjaga komersialisasi media. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Prabunindya R. Revolusi mengatakan, negara bisa hadir untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap keberadaan media. Perpres 32/2024 tentang Publisher Rights merupakan salah satu wujud keberpihakan tersebut. Namun, perpres itu belum bisa dijalankan karena belum ada petunjuk teknisnya (juknis). (tyo/c7/oni) &nbsp;

Industri pers menghadapi tantangan berat di tengah perkembangan digitalitasi. Ancaman PHK terus menghantui. Ada wacana revisi UU Pers.

Dampak Transformasi Digital dan Gelombang PHK, Wacana Revisi UU Pers Kembali Mencuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/04/WhatsApp-Image-2024-05-03-at-230111-2696485344.jpeg" alt="Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam sambutannya." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam sambutannya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyoroti pasal larangan berita investigasi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyiaran. Ninik menyebut, larangan berita investigasi bertentangan dengan mandat Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ninik menekqnkan, produk jurnalistik investigasi merupakan ciri khas karya jurnalis profesional. Sebab, UU Pers tidak mengenal sensor, apalagi pemberedelan karya jurnalistik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pembredelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional," kata Ninik di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ninik juga menyinggung penyelesaian sengketa jurnalistik dalam RUU Penyiaran. Ia memandang, penyelesaian sengketa etik jika dilakukan di luar Dewan Pers, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan bertentangan dengan UU Pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, penyelesaian karya jurnalistik melalui KPI justru akan bertentangan dengan mandat UU. Seharusnya, segala permasalahan karya jurnalistik diselesaikan di Dewan Pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada," tegas Ninik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Dewan Pers menilai RUU penyiaran itu akan melunturkan independensi perusahaan media. Sehingga, perusahaan media tak akan lagi memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika independensi perusahaan media terus diintervensi, produk jurnalistik akan semakin memburuk hingga memengaruhi para jurnalisnya. Bahkan, ia menilai RUU penyiaran sejatinya menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 yang tidak melibatkan peran masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan. Bahkan, para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan," pungkas Ninik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penyelesaian sengketa etik jika dilakukan di luar Dewan Pers, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan bertentangan dengan UU Pers.

Singgung Larangan Liputan Investigasi di RUU Penyiaran, Dewan Pers Sebut Bertentangan dengan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketua-pwi-jatim-uu-pers-sudah-jelas-jangan-main-hakim-sendiri_m_.jpg" alt="Logo Dewan Pers" width="100%">
<figcaption>Logo Dewan Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugatan terkait aturan Undang-Undang Pers ditolak MK. Uji materi tersebut dilayangkan oleh tiga wartawan. Mereka mempersoalkan kewenangan Dewan Pers dalam UU tersebut.  Sebagaimana diketahui, tiga wartawan, yakni Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso, menggugat UU 40/1999 itu. Mereka menguji Pasal 15 ayat (2) huruf f yang memberi wewenang Dewan Pers untuk memfasilitasi penyusunan peraturan dan Pasal 15 ayat (5) terkait penetapan anggota Dewan Pers melalui keputusan presiden.  Dua pasal itu dinilai sebagai bentuk monopoli aturan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Sebab, dipandang menghalangi terbentuknya lembaga serupa yang independen.  MK menolak dalil tersebut. MK mengatakan, berdasar fakta persidangan, Dewan Pers tidak bertindak sebagai penyusun regulasi, melainkan sebatas memfasilitasi penyusunan peraturan yang pesertanya dari berbagai organisasi. "Artinya, Dewan Pers bertindak sebagai fasilitator," ujar hakim MK Arief Hidayat kemarin (31/8).  Dalil pemohon yang menyebut Dewan Pers kurang independen juga tidak tepat. Sebab, UU Pers menerangkan pemilihan anggota bukan dilakukan presiden, namun dipilih oleh berbagai insan pers. Mulai wartawan, pemimpin perusahaan pers, tokoh masyarakat, hingga ahli.  Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya mengapresiasi putusan MK. Putusan itu menuntaskan perdebatan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mempertanyakan kiprah Dewan Pers. "(Ini menegaskan) apa yang dilakukan Dewan Pers bersama konstituen dalam membuat peraturan dan melaksanakan sudah betul," ucapnya di kantor Dewan Pers.

MK Tolak Gugatan Terkait Posisi Dewan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK membantah bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers.  Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021.  “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Usman Anwar membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (31/8).  Dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini, tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers.  Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Terkait Pasal 15 ayat 2 UU Pers, membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.  “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.  Terkait gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.  Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengaku bersyukur. Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.  “Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ungkap dia.  Sementara anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu mengutarakan, secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan.  Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut. “Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” pungkas Ninik.

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers sehingga para jurnalis dapat menjalankan kerja-kerja jurnalistik dengan baik dan tetap mengutamakan prinsip kode etik jurnalistik.  "Kalangan pers tidak perlu takut dengan RKUHP. Dengan harmonisasi dan sinkronisasi (antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan RKUHP), tidak perlu ada kekhawatiran yang disampaikan teman-teman jurnalis," kata Benny K. Harman dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU KUHP dan Ancaman Kebebasan Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (19/7).  Politikus Demokrat itu menjelaskan, UU Pers sebagai lex specialis sehingga aturan yang ada di dalamnya berlaku lebih tinggi daripada UU yang lex generalis. Karena, RKUHP ketika sudah menjadi undang-undang, menurut dia, tidak bisa menganulir aturan yang sudah ada dalam UU Pers yang bersifat khusus (lex specialis).  "Oleh karena itu, dalam proses harmonisasi, aturan yang ada di UU Pers bisa dimasukkan dalam RKUHP agar tidak timbulkan kecurigaan," ujarnya.  Benny menjelaskan, RKUHP justru melindungi kebebasan pers. Namun, penyalahgunaan kebebasan itu akan diatur hukumannya untuk beri efek jera. Oleh sebab itu, kata dia, kalangan pers harus menyampaikan informasi yang sumber beritanya adalah pihak yang berwenang.  "Jadi, informasi yang dituntut kepada teman-teman pers adalah informasi harus dipastikan sumber berita dari pihak berwenang. Kalau bukan dari pihak berwenang, masuk kategori berita bohong," katanya.  Selain itu, Komisi III DPR RI membutuhkan masukan konkret terkait dengan RKUHP yang saat ini draf resminya sudah disampaikan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi Pendataan, Kajian, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ninik Rahayu menyebutkan ada sembilan pasal dalam RKUHP yang berpotensi memberangus kebebasan pers.  "Ada sembilan pasal yang memang akan berpotensi mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan pers sebagaimana yang dimandatkan dalam UU Pers dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945," kata Ninik.  Pertama, Pasal 188 terkait dengan tidak pidana terhadap ideologi negara; kedua, pasal 218 - 220 terkait dengan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan serta martabat presiden dan wakil presiden, yang sebenarnya sudah dicabut melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.  Ketiga, pasal 240 - 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan Pasal 248 penghasutan untuk melawan penguasa umum.  Keempat, pasal 263 - 264 tentang tidak pidana penyiaran dan penyebarluasan berita dan pemberitahuan bohong; kelima, Pasal 280 terkait dengan tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan.  Keenam, pasal 302 - 304 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan; ketujuh, pasal 351 - 352 tentang tidak pidana terhadap penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.  Kedelapan, Pasal 440 tentang tidak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik; kesembilan, Pasal 437 dan Pasal 443 tentang tindak pidana pencemaran.  Ninik berharap kesembilan pasal tersebut dapat didiskusikan kembali, bahkan kalau perlu dihapuskan karena salah satu misi besar dalam pembaharuan KUHP adalah dengan tujuan bahwa sistem pemidanaan harus dikontekskan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, konsolidasi demokrasi, serta dekolonisasi dan aktualisasi UU lex specialis.

Legislator Demokrat Garansi RKUHP Tak Akan Ancam Kebebasan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/salawati-taher.jpg" alt="PEREMPUAN GIGIH: Salawati Taher (kiri) saat diskusi refleksi kekerasa terhadap jurnalis bertepatan dengan setahun perjalanan advokasi kasus Nurhadi di Pastoran Youth Center Keuskupan Surabaya beberapa waktu lalu. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEREMPUAN GIGIH: Salawati Taher (kiri) saat diskusi refleksi kekerasa terhadap jurnalis bertepatan dengan setahun perjalanan advokasi kasus Nurhadi di Pastoran Youth Center Keuskupan Surabaya beberapa waktu lalu. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Dua polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi dijatuhi hukuman oleh majelis hakim PN Surabaya. Mereka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pers. Meskipun keduanya belum menjalani hukuman, keberhasilan itu tidak terlepas dari perjuangan tim advokasi Nurhadi.  LUGAS WICAKSONO, Surabaya  TELEPON seluler Salawati Taher berdering pada Minggu, 28 Maret 2021 pukul 06.00. Pagi itu, seorang pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya yang meneleponnya mengabarkan bahwa Nurhadi, jurnalis Tempo, mengalami kekerasan malam harinya saat ingin mewawancarai mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji yang menjadi tersangka korupsi pajak. Sebagian pelakunya diduga oknum polisi.  ’’Kepala Nurhadi dikresek dan segala macam. Saya kaget pagi-pagi dibangunin dengar kabar sudah 2021 masih ada bentuk kekerasan seperti itu,’’ ujar Salawati.  Salawati yang merupakan advokat dari LBH Lentera segera berkoordinasi dengan organisasi bantuan hukum lain serta pers. Di antaranya, Kontras, LBH Surabaya, dan AJI Surabaya. Mereka membentuk tim advokasi Nurhadi.  Pada hari yang sama setelah bertemu Nurhadi yang menceritakan kronologi peristiwanya, mereka sepakat melaporkan kasus itu ke Polda Jatim.  ’’Atensi polda luar biasa pada saat itu. Dalam waktu sepekan sudah prarekonstruksi,’’ katanya.  Sementara itu, Nurhadi bersama temannya yang juga menjadi korban kekerasan serta keluarganya sempat mendapat teror dari orang tidak dikenal. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun untuk melindungi mereka. Hingga kini, Nurhadi masih berada di bawah perlindungan LPSK.  Perjuangan tim advokasi membuahkan hasil. Purwanto dan Firman Subkhi, anggota Polrestabes Surabaya yang menjadi pelaku kekerasan terhadap Nurhadi, ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diseret ke meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai M. Basir menyatakan, dua polisi itu bersalah melakukan tindak pidana pers secara bersama-sama. Keduanya dihukum pidana 10 bulan penjara dan membayar restitusi Rp 35,4 juta.  Salawati mengapresiasi hukuman tersebut. Menurut dia, sejak diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baru tiga kasus kekerasan pers yang diusut, termasuk perkara Nurhadi. ’’Sepanjang 23 tahun ini baru perkara Nurhadi yang ada putusannya pelaku bersalah,’’ tuturnya.  Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari soliditas aliansi. Bukan hanya tim advokasi. Solidaritas dari sesama jurnalis lintas organisasi pers juga cukup membantu. ’’Sehingga perkara benar-benar menjadi atensi dan dikawal yang akhirnya menjadi on the track,’’ tuturnya.  Sepanjang 23 tahun sejak diterbitkannya UU Pers, sebenarnya cukup banyak perkara kekerasan terhadap jurnalis. Namun, hanya sedikit yang diusut dengan menggunakan delik pers. Kalaupun ada kasusnya yang diusut, rata-rata menggunakan delik umum.  ’’Padahal, kalau korbannya jurnalis, delik pers dan delik umum bisa bersamaan menjadi pasal berlapis. Selama 23 tahun UU Pers karena jarang digunakan, penegak hukum pun akhirnya tidak terlalu akrab dengan delik pers,’’ ungkapnya.  Kini setelah setahun berlalu, tim advokasi Nurhadi masih berkonsolidasi secara internal. Mereka tidak ingin ada lagi kekerasan terhadap jurnalis.

Cerita Salawati Setahun Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220112121004.jpg" alt="Ketua Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Putusan hakim yang menjerat terdakwa penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi, dinilai Ketua Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya tak sesuai. Dalam sidang putusan yang dilakukan pada Rabu (12/1), hakim M. Bashir memutuskan bahwa kedua terdakwa, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi dipidana penjara 10 bulan.  Selain itu, atas penganiayaan yang dilakukan kepada jurnalis Nurhadi, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi diwajibkan membayar restitusi kepada korban Nurhadi sebesar Rp 13.813.000 dan kepada Muhammad Fahmi sebesar Rp 21.850.000.  Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 18 ayat (1) UU Pers. Pasal itu menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.  Terkait dengan putusan itu, Agung menyatakan, keputusan majelis hakim di bawah aturan pasal UU pers. ”Iya (jauh). Tapi kami menghormati. Pasti majelis ada pertimbangan lain. Kami nggak mendebat,” jelas dia.  Agung mengatakan, pihaknya memiliki dalil penjelasan. Nanti diputuskan apakah harus naik banding atau tidak. ”Misal contoh nanti ada keterangan ahli. Nanti disampaikan ahli. Walau tanpa sidang lagi, tapi ada penjelasannya,” kata Agung.  Agung mengatakan, tidak ingin menjadi melankolis, namun merujuk pada keadilan. ”Kami hormati apa kata hakim,” ucap Agung.  Sementara itu, pengacara terdakwa Joko Cahyono mengaku kaget. Sebab menurut dia, tindakan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti.  ”Kami kaget ya karena itu bukan perbuatannya (terdakwa) untuk menghalang-halangi. Fakta sidang dengan saksi ini sebenarnya sudah menyatakan secara materiil tidak ada perbuatan menghalangi,” terang Joko.  Jurnalis Nurhadi mengalami penganiayaan ketika akan mewawancarai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016–2019 Angin Prayitno Aji. Pada 27 Maret 2021, Nurhadi bermaksud menemui Angin pada acara pesta pernikahan di Graha Samudera, Bumimoro, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL. Saat itu, Nurhadi bermaksud menginvestigasi kasus suap pajak yang diduga menyeret nama Angin.

Dewan Pers Sebut Vonis Pelaku Penganiayaan Jurnalis Tak Sesuai UU Pers

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu pers

Berita Terkini