<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/2ysW9ApolEJiedo6MENygttmhLNGq0c7AExyBKD9-967114179.jpg" alt="Pelantikan pengurus PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pengurus PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agnes Warsiati kembali menjabat Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030, setelah dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Prosesi pelantikan kepengurusan PGRI Kota Surabaya, berlangsung penuh khidmat di Gedung Sawunggaling kawasan Balai Kota Surabaya, serta dihadiri oleh ratusan tenaga pendidik. Agnes menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Wali Kota Eri Cahyadi, atas komitmennya yang terus mendukung peran dan perjuangan hak tenaga pendidik di Kota Surabaya. &ldquo;Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Surabaya yang selalu memberikan dukungan, dan terima kasih kepada Ibu Rini yang menerima penganugerahan Ibunda Guru Surabaya,&rdquo; ujar Agnes, Sabtu (12/7). Dalam kesempatan ini, Agnes mengajak seluruh guru di Surabaya untuk terus menjaga integritas dan solidaritas. Pada periode keduanya ini, Agnes akan fokus memperjuangkan undang-undang perlindungan guru. Regulasi ini sudah dalam tahap usulan ke kementerian. &ldquo;Supaya seluruh guru terlindungi saat menjalankan tugas. Apalagi Surabaya ini kan Kota Ramah Anak. Kami akan berjuang untuk guru dan anak-anak,&rdquo; imbuhnya. Bagi Agnes, keberadaan undang-undang perlindungan guru sangat penting. Ia menilai aturan itu dibutuhkan mengingat belakangan, kasus kriminalisasi terhadap guru masih kerap terjadi. &ldquo;Supaya Ibu Bapak Guru kita, ketika dia mengajar, ketika menjalankan tugas itu tidak was-was. Sebab, peran guru dalam mencerdaskan generasi muda sangat vital,&rdquo; seru Agnes. Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi kerja keras Agnes selama periode pertama. Ia mengaku puas karena selama lima tahun ke belakang, guru-guru di Surabaya kompak untuk menjadikan pendidikan lebih baik. &ldquo;Matur nuwun dengan semangatnya PGRI Surabaya, para guru bisa bersatu dan menjadi luar luar biasa. Bu Agnes terpilih kembali, saya ucapkan selamat, berkah untuk Kota Surabaya," tutur Eri. Ia kemudian menginstruksikan Kepala Dispendik Yusuf Masruh untuk rutin mengadakan pertemuan guru-guru dua bulan sekali. Baik itu perwakilan guru di jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA di Surabaya. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi bersama antara guru dan Pemkot dalam membuat program pendidikan. "Yang saya harapkan pada 2026, guru-guru bisa semakin sejahtera, karena guru ini tanpa tanda jasa," tukas Eri. Berikut Kepengurusan PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030: - Ketua : Agnes Warsiati - Wakil Ketua I : Akhmat Suharto - Wakil Ketua II : Matrai Faridhin - Wakil Ketua III: Sutrisno - Sekretaris : Sutrisno - Wakil Sekretaris : Eko Julistiono - Bendahara : Sutiana - Wakil Bendahara : Denok Ribut. (*)

Agnes Warsiati dilantik kembali sebagai Ketua PGRI Kota Surabaya, berkomitmen untuk perlindungan dan kesejahteraan guru.

Agnes Warsiati Kembali Pimpin PGRI Surabaya, Fokus Perjuangkan UU Perlindungan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-102811-2511514592.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong agar Undang-Undang (UU) Perlindungan Guru segera direalisasikan. Menunjukkan keseriusannya, PB PGRI telah menyerahkan naskah akademik untuk rancangan UU tersebut. Langkah itu diambil karena kasus kriminalisasi terhadap guru dinilai kian mengkhawatirkan. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan naskah akademik dan draf batang tubuh RUU Perlindungan Guru. Naskah tersebut diserahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. &rdquo;Harapan dari semua guru yang ada di sini, guru pendidik, tenaga kependidikan, untuk saudara-saudara kami di perguruan tinggi di PGRI berharap bahwa pemerintah mendukung usulan PGRI untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru,&rdquo; paparnya dalam puncak HUT PGRI di Jakarta, Sabtu (14/12). Menurut dia, naskah akademik tersebut merupakan upaya PGRI melindungi guru dari kekerasan. Oleh sebab itu, dia berharap naskah akademik tersebut dapat dikaji dan diloloskan menjadi undang-undang. &rdquo;Kami sangat serius Pak, mohon perkenannya. Dukung kami Pak, para guru, kami ingin sekolah dan lembaga pendidikan terbebas dari kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun sekolah,&rdquo; ujarnya kepada Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti. (mia/c6/oni)

PGRI mendorong agar UU Perlindungan Guru segera direalisasikan. Sebagai bentuk keseriusannya, PGRI telah menyerahkan naskah akademik UU itu.

PGRI Serahkan Naskah Akademik Rancangan UU Perlindungan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/WhatsApp-Image-2024-11-25-at-135947-3035873016.jpg" alt="Ketua Umum Unifah Rosyidi bersama sejumlah pengurus PB PGRI bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta dukungan pembentukan UU Perlindungan Guru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Unifah Rosyidi bersama sejumlah pengurus PB PGRI bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta dukungan pembentukan UU Perlindungan Guru. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seiring zaman, apakah seharusnya ada pemaknaan baru terkait profesi guru menurut PGRI? Pemaknaan guru harus ditekankan dan ditegaskan sebagai sebuah profesi yang harus dijalankan secara profesional, disejahterakan, dimartabatkan, dan dimuliakan. &rdquo;Guru bukan pahlawan tanpa tanda jasa dan selalu dinormalisasi, tetapi sebuah profesi,&rdquo; ujar Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya. Lalu apa saja tantangan jadi guru masa kini, terutama karena ada risiko tuntutan hukum dari orang tua? Menurut Wijaya, tantangan guru masa kini di antaranya yakni dihadapkan dengan siswa generasi digital native dan strawberry generation. Karena itu perlu kesabaran yang kuat dari para guru. Tantangan selanjutnya menurut dia, merancang dan membuat tata tertib atau aturan yang disepakati guru, siswa, orang tua, dan sekolah, serta dijalankan dengan komitmen bersama. Perlu juga penguatan tripusat pendidikan dan pelibatan bersama akan tanggung jawab terkait pendidikan. Tarkait tanggapan PGRI terkait kasus-kasus guru dituntut orangtua siswa, dia menyatakan, kasus yang menimpa guru ketika menjalankan tugas keprofesian perlu diselesaikan melalui mekanisme dan regulasi yang ada. Melalui pendekatan litigasi dan non litigasi serta pelibatan organisasi profesi guru (PGRI) melalui Dewan Kehromatan Guru Indonesia. &rdquo;Apakah kasus tersebut terkait persoalan etika atau kategori pidana, karena seharusnya hal ini tidak terjadi jika semua pihak memahami tugas dan fungsinya masing-masing,&rdquo; papar Wijaya. Dia mengatakan, tugas seorang guru memang berat terlebih di tengah penghargaan dan perlindungan hukum yang kurang adil terhadap profesi guru. Orang tua juga tidak seharusnya mengandalkan sepenuhnya ke sekolah. Sebab, di sekolah anak-anak tidak lebih dari 8 jam, sisanya peran orang tua yang paling besar. &rdquo;PGRI selalu menjadi yang terdepan dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum profesi guru melalui LKBH PGRI. Hanya persoalannya, tidak semua penanganan bisa diekspos,&rdquo; tandas Wijaya. Dia mencontohkan pendampingan semisal kasus guru Zaharman di Rejang Lebong, Akbar Sarosa di Sumbawa Barat, Khusnul Khotimah di Jombang, Sumarsono di Wonosobo. Dan yang menyita perhatian publik, Supriyani di Baito Konawe Selatan. &rdquo;Alhamdulillah Supriyani, hari ini (25/11) diputus bebas ini seperti kado buat PGRI. Dan kasus-kasus yang menimpa guru lainnya. PGRI selalu hadir dan memberikan pendampingan langsung di lapangan baik oleh pengurus besar atau PGRI di tingkatan di mana kasus itu terjadi,&rdquo; terang Wijaya. Dia menjelaskan, tugas utama guru adalah mendidik. Dalam proses mendidik ada aturan atau tata tertib yang harus ditaati siswa tanpa terkecuali. Hanya saja dalam proses mendisiplinkan siswa ini ada hal yang sifatnya manusiawi menyertai. Karena itu, menurut dia, guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya wajib mendapatkan perlindungan. Hanya saja dalam implementasinya selalu menjadi pihak tertuduh ketika dihadapkan dengan UU Perlindungan Anak. Payung hukum perlindungan guru hanya ada secara parsial pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 74 Tahun 2008, Permendikbudristek No. 10 Tahun 2017, dan MoU No. 606/Um/PB/XXII/2022 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru. &rdquo;Oleh karena itu, sangat perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. PGRI telah membuat naskah akademis dan mendorong berbagai pihak terkait mewujudkan UU Perlindungan Guru,&rdquo; tandas Wijaya. Dia menambahkan, guru yang tersangkut persoalan hukum atau menjadi pihak terlapor, bisa meminta perlindungan hukum kepada organisasi profesi guru (PGRI) melalui pengurus di mana yang bersangkutan sebagai anggota. Atau melalui fitur lindungi guru di KTA Digital PGRI. Nanti kasusnya akan dikaji apakah persoalan etika atau pidana. &rdquo;Jika persoalan etika cukup diselesaikan melalui DKGI. Sedangkan jika menyangkut persoalan pidana dan sudah terpenuhi alat bukti baru diserahkan ke APH didampingi LKBH PGRI. Tentu setelah melalui proses bedah masalah yang ada, apakah masih bisa diselesaikan melalui justice restorative antara kedua pihak baik terlapor dan pelapor. Jadi penyelesaian bisa dilakukan melalui litigasi atau non litigasi,&rdquo; papar Wijaya. Menurut dia, ekosistem sekolah ramah anak dan sekolah ramah guru wajib terbangun dan hadir di satuan pendidikan. Semua pihak terkait harus memahami tugas dan fungsi masing-masing. &rdquo;Ini termasuk orang tua harus memberikan kepercayaan penuh ketika sudah mempercayakan anaknya menjadi siswa di sekolah serta menaati semua aturan yang berlaku. Terbangun komunikasi yang baik antar semua stakeholder di satuan pendidikan dan tidak mudah terprovokasi dan terpantik dengan informasi yang belum tervalidasi,&rdquo; tutur Wijaya. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya berharap seluruh guru di Indonesia tetap solid dalam semangat solidaritas, terus berproses dan adaptif menjadi guru bermutu, guru hebat dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Menjadi guru yang tidak lupa akan sejarah perjuangan guru Indonesia, guru yang tidak mudah dipecah-belah, yang menentang kastanisasi guru. &rdquo;Guru yang senantiasa menghadirkan layanan terbaik bagi siswanya di satuan pendidikan. Mari bersama-sama jadikan Guru sebagai sebuah profesi yang dijaga harkat, martabat, kesejahteraan, dan perlindungan hukum, jauhkan dari beragam normalisasi yang merendahkan guru sebagai sebuah profesi,&rdquo; kata Wijaya. &rdquo;Dukung penuh PGRI memperjuangkan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Guru sebagaimana yang sudah disampaikan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam setiap kesempatkan. Selamat HUT ke-79 PGRI dan HGN 2024, Guru bermutu Indonesia maju dan Guru hebat Indonesia kuat,&rdquo; imbuh Wijaya.

PGRI menyatakan telah membuat naskah akademis dan mendorong berbagai pihak terkait mewujudkan hadirnya UU Perlindungan Guru

Peringati Hari Guru Nasional, PGRI Mendukung dan Mendorong Lahirnya UU Perlindungan Guru