<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/images-65-1819562870.jpeg" alt="Ilustrasi: Di era digital, hacker bisa beraksi lebih leluasa mencuri data pengguna. (Kaspersky)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Di era digital, hacker bisa beraksi lebih leluasa mencuri data pengguna. (Kaspersky).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Awal 2023 lalu, Indonesia resmi memiliki Undang-undang (UU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang digadang-gadang bisa membentengi pertahanan keamanan siber (kamsiber) nasional. Pokoknya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Oleh karena itu, dalil kerugian dari Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UU ini juga mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014126539/reva-adi-utama-berpotensi-dapat-sanksi-tambahan-setelah-kartu-merah-menolak-keluar-lapangan-dan-duduk-di-bench">Reva Adi Utama Berpotensi Dapat Sanksi Tambahan Setelah Kartu Merah, Menolak Keluar Lapangan dan Duduk di Bench</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi juga diatur. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam implementasinya, ternyata UU PDP tak bisa berdiri sendiri supaya fungsinya bisa berjalan efektif. Diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor baik swasta dan pemerintah untuk sama-sama comply terhadap aturan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Delman Data Lab, perusahaan yang bergerak di bidang manajemen data, dan Synnex Metrodata Indonesia (SMI), distributor teknologi terkemuka di Indonesia, baru-baru ini mengumumkan kerja sama strategis untuk menjawab tuntutan kebutuhan data yang semakin kompleks dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bulutangkis/014126337/dicoret-pbsi-shesar-hiren-rhustavito-yang-jadi-juara-piala-thomas-2020-segera-pindah-ke-klub-as">Dicoret PBSI, Shesar Hiren Rhustavito yang Jadi Juara Piala Thomas 2020 Segera Pindah ke Klub AS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Delman dan SMI mengklaim berkolaborasi untuk menghadirkan solusi data yang lebih inovatif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai principal, Delman menyediakan lisensi kepada SMI untuk mendistribusikan solusi kepada mitra-mitra yang terdaftar di SMI. Dengan kerja sama ini, Delman menjadi pelengkap solusi, memungkinkan mitra bisnis SMI menawarkan lebih banyak inovasi dalam lingkup data analytics dan data management kepada klien mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Delman mengklaim unggul dibandingkan pesaingnya di sisi keamanan data, karena sudah mematuhi aturan Pelindungan Data Pribadi dan tersertifikasi ISO 27001. Selain itu, Delman juga berkomitmen dalam memberikan dukungan teknis yang hadir selama 24/7 dan pelatihan yang komprehensif kepada mitra bisnisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014126515/warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-sebagai-akses-ke-bandara-dhoho-menilai-kjpp-tidak-transparan-dan-tak-kooperatif">Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Sebagai Akses Ke Bandara Dhoho Menilai KJPP Tidak Transparan dan Tak Kooperatif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surya Sanjaya Halim, CEO Delman Data Lab, menyampaikan, pihaknya meyakini kalau kolaborasi ini akan memperkuat posisi di pasar dan membuka peluang untuk strategi Go-to-Market yang lebih efektif. Dia juga berkomitmen untuk terus memberikan solusi teknologi inovatif kepada pelanggan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penting bagi kami untuk menonjolkan kepatuhan kami terhadap UU Perlindungan Data Pribadi, yang kami anggap sebagai tanggung jawab sosial kami. Kami akan menjalankan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk melindungi data pribadi pelanggan, sebagai bagian integral dari integritas dan kepercayaan yang ingin kami bangun bersama mereka," terang Surya di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lie Heng, Director Synnex Metrodata Indonesia, menambahkan, dengan meningkatnya kebutuhan akan manajemen data, terutama dalam integrasi data untuk berbagai keperluan seperti Big Data Analytics dan Generative AI, solusi yang ditawarkan oleh Delman Data Lab, sebagai inovasi buatan anak bangsa, menjadi sangat strategis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014126519/unik-seekor-burung-merpati-ditahan-polisi-india-selama-8-bulan-gara-gara-dicurigai-mata-mata-tiongkok">Unik, Seekor Burung Merpati Ditahan Polisi India Selama 8 Bulan Gara-gara Dicurigai Mata-mata Tiongkok</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Solusi ini semakin diminati oleh para pelanggan dan mitra bisnis kami dalam menghadapi proses transformasi digital yang berlangsung cepat," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerja sama strategis ini diumumkan bertepatan dengan acara &ldquo;Insightful Analytics, Ironclad Privacy: The Future of Data Processing with Delman&rdquo; yang diadakan di kantor Synnex Metrodata Indonesia - APL Towers, Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini bukan hanya menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara Delman dan SMI dengan mitra distribusi, tetapi juga menjadi forum penting untuk mempererat posisi keduanya di pasar teknologi informasi Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan sinergi yang dihasilkan, diharapkan kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dalam menghadapi tantangan dan peluang di industri yang terus berkembang. Termasuk juga mempertajam peran dan fungsi UU PDP di era digital seperti sekarang ini.</div>

"Penting bagi kami untuk menonjolkan kepatuhan kami terhadap UU Perlindungan Data Pribadi, yang kami anggap sebagai tanggung jawab sosial,"

Sudah Disahkan, UU Pelindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat dengan Kolaborasi Lintas Sektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/0x0-1-3091759068.jpg" alt="TikTok Shop." width="100%">
<figcaption>TikTok Shop.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rencana Tiktok Shop kembali beroperasi ke Indonesia mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Pasalanya, aplikasi sosial media bikinan Tiongkok itu disebut-sebut bakal bermitra dengan e-Commerce Tanah Air perlu diamati dalam berbagai hal.&nbsp; Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hargo Utomo, mengatakan, rencana Tiktok Shop yang disebut-sebut bakal bermitra dengan e-Commerce Tanah Air perlu diamati dalam berbagai hal. Diantaranya mengenai kepemilikan data dan keamanan data pengguna atau konsumen.&nbsp; "Yang perlu diwaspadai adalah Data Ownership dan Data Security. UU perlindungan Data Pribadi akan berkurang maknanya jika kepemilikan data dan akses terhadap traffic transaksi data dikendalikan oleh pihak asing," kata Hargo kepada wartawan.&nbsp; Hargo juga mengaku, Tiktok Shop pasti akan kembali seperti dugannya. Pasar Indonesia yang begitu besar ditambah desas-desus meraka akan berkongsi dengan GoTo - Tokopedia khsusunya, bakal menggabungkan banyak lini bisnis di setip entitas dalam satu payung. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/012935025/lindungi-umkm-dari-project-s-tiktok-zulhas-revisi-permendag-ppmse-socmed-tak-bisa-langsung-jadi-e-commerce">Lindungi UMKM dari Project S TikTok, Zulhas Revisi Permendag PPMSE, Socmed Tak Bisa Langsung jadi E-commerce</a> Dalam hal ini, Hargo meminta, pemerintah mengawasi betul rencana bisnis tersebut. Sebab, keamanan data konsumen merupakan hal sangat penting dimiliki oleh negara.&nbsp; "Sebagai regulator, sudah saatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap arus uang dan barang via e-Commerce untuk kepentingan 'national interest &amp; sovereignty'," sambung Hargo.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011768030/project-s-tiktok-shop-dianggap-membahayakan-umkm-menkop-teten-jangan-bohongi-saya">Project S TikTok Shop Dianggap Membahayakan UMKM, Menkop Teten: Jangan Bohongi Saya</a> Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi juga mengingatkan soal adanya aplikasi yang menguasai 123 juta WNI. Hal itu pula bersamaan dalam hitungan bulan karena ada pembelian yang sangat masif.&nbsp; Ia memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing. &ldquo;Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,&rdquo; kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Hal ini juga diwanti-wanti oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Sebab menurutnya Project S TikTok mengancam produk UMKM dalam negeri karena barang yang dipasarkan diduga berasal dari luar negeri. Namun,&nbsp;TikTok Indonesia membantah menjalankan bisnis lintas batas (cross border) melalui Project S TikTok di Tanah Air. Sementara itu, Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras mengungkap bahaya Project S milik social commerce TikTok. Farras menyebut, Project S yang tengah dikembangkan TikTok di Inggris akan mematikan bisnis UMKM domestik jika diterapkan di Indonesia. Project S merupakan agenda yang dijalankan platform sosial commerce asal Tiongkok melalui Tiktok Shop untuk memperbesar bisnisnya ke berbagai negara, salah satunya di Inggris. Melalui Project S, Tiktok diduga akan menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di Tiongkok. "Bahaya dari Project S ketika data-data yang sudah didapat tiktok sebagai media sosial, diolah sedemikian rupa sehingga digunakan untuk memproduksi barang dari negara asal di China. Itu sangat berbahaya (bagi UMKM)," ungkap Farras. &nbsp;

Rencana Tiktok Shop kembali beroperasi ke Indonesia mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Hal ini terkait keamanan data pribadi

Waspada Kepemilikan Data dan Traffic Transaksi, Akademisi Soroti Rencana Bergabungnya Tiktok dan Goto 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-di-komisi-i-dpr-tolak-penutupan-facebook_m_205079.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Pasalnya, kejahatan siber makin merajalela di tengah era digital saat ini.&nbsp; "Selain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan data pribadi. Masyarakat juga harus mampu menjaga data pribadi. Seperti menjaga kerahasiaan dan selalu memproteksi data pribadi dengan pengamanan ganda," kata Bobby dalam rangka sosialisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi, informasi dan, komunikasi (TIK), Senin (24/7). Menurutnya, dengan adanya perlindungan data pribadi, setiap pengguna internet dapat memiliki kontrol atas informasi pribadi dan menjaga privasi dari penyalahgunaan atau pelecehan. Bobby juga berharap, melalui Pertunjukan Rakyat, masyarakat dapat selektif dalam memberikan data pribadi. &ldquo;Memberikan data pribadi boleh saja jika itu menyangkut pada kepentingan lembaga pemerintah, dan memang untuk hal-hal yang terpercaya," katanya. Karena itu, jangan sembarang memberikan data pribadi karena di iming-imingi hal tertentu. Apalagi sampai oversharing di media sosial karena dampaknya akan bahaya pada diri sendiri. Diketahui, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 menetapkan melalui Rapat Paripurna DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan didampingi Wakil Ketua Rachmat Gobel. Pengambilan keputusan di tingkat I itu dilakukan dalam rapat Komisi I DPR usai seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU terkait perlindungan data pribadi itu dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan itu dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. &nbsp;

Komisi I DPR juga berharap, melalui Pertunjukan Rakyat, masyarakat dapat selektif dalam memberikan data pribadi.

DPR Minta Masyarakat Lindungi Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/images-2022-12-28T133533.480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2022 terbukti menjadi tahun penuh disrupsi di seluruh dunia di berbagai lini. Akibatnya, banyak negara terpaksa dengan cepat memprioritaskan kembali terhadap keamanan siber dan data, termasuk Indonesia yang melahirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).  Dengan semakin dekatnya tahun 2023, pemerintah serta semua elemen masyarakat tanah air harus terus beradaptasi dengan perubahan kondisi kesehatan, politik, dan teknologi maupun tren kebocoran data yang mempengaruhi keamanan tiap individu.  Kepada JawaPos.com, pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan secara umum kondisi keamanan siber (kamsiber) di 2023 akan berkisar pada tiga hal, yaitu APT (Adavanced Persisten Threat), ransomware dan supply chain attack. Serangan APT seringkali adalah bentuk serangan state actor seperti serangan APT-29 dari Rusia seperti dituduhkan AS dan sekutunya.  “Perang siber masih berlangsung dan mungkin semakin besar dengan kesepakatan bantuan serta pembelian senjata antara Ukraina dan Amerika Serikat. Tentu perang konvensional saat ini selalu disertai dengan perang siber yang sebenarnya juga sudah dan sednag berlangsung saat ini,” jelas chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.  Ditambahkan Pratama, ransomware dan malware juga masih menjadi momok masyarakat global. Lebih dari 30 persen bentuk serangan siber adalah dengan malware dan ransomware. Indonesia bahkan sudah pernah menjadi korban dengan motif politik dalam kasus email diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke pejabat Australia.  Ternyata, email diplomat Kemenlu telah diretas hacker asal Tingkok. File email yang dikirim ke pajabat Australia mengandung malware Bodi Arya. Peristiwa tersebut menjadi bukti bagaimana kita masih jauh dari ideal soal pengamanan siber.  "Sistem cegah dini harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan mendeteksi dan mitigasi serangan bisa lebih baik lagi. Bahkan kita tahu ada serangan setelah Australia mendeteksi adanya email yang mengandung malware, artinya pengamanan Australia bisa dibilang lebih baik dari Indonesia,” tegas Pratama.  Ancaman lain di 2023 yang meningkat adalah supply chain attack. Ini telah menjadi tren global ditengah arus globalisasi dan digitalisasi yang terus membesar. Artinya, pengawasan terhadap keamanan para vendor ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, jangan sampai vendor membawa malware atau membuka celah keamanan baru tanpa mereka sadari.  Menurut Pratama, supply chain attack di negara maju sudah menjadi perhatian serius, bahkan di Amerika Serikat (AS), Pentagon membuat aturan ketat soal keamanan siber setiap vendor yang bekerja bersama lembaga pertahanan dan keamanan di AS. Di Indonesia ini belum menjadi perhatian serius, padahal tidak sedikit vendor yang menggunakan produk dan teknologi asing.  Selain itu, pencurian data masih akan menjadi tren di Indonesia pada 2023. Data dalam jumlah massif semakin dibutuhkan oleh banyak pihak, baik untuk kegiatan legal maupun ilegal. Memang ini terjadi secara global, namun dengan pemakai internet hingga tahun ini yang menembus lebih dari 210 juta penduduk, tentunya Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini.  Belum lagi masalah kegaduhan yang disebabkan oleh Bjorka yang merupakan sosok yang menghebohkan dunia internet Indonesia dari bulan Agustus dan membuat pemerintah Indonesia ketar ketir. Bjorka sendiri adalah hacker yang diduga yang membocorkan dan meretas berbagai institusi pemerintah dan swasta, mulai dari dugaan membocorkan data Indihome, data registrasi SIM Card, sampai dengan meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).  "Bahkan, Bjorka juga membocorkan data yang dia klaim sebagai data PeduliLindungi,” terang Pratama.  Khusus Indonesia, karena menjelang pemilu 2024 yang akan terjadi adalah saling retas antar akun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke website dan aplikasi milik pemerintah. Ini harus diantisipasi sejak awal.  Karena itu, Pratama menilai, berbagai kebocoran data masih akan banyak terjadi, akan bertambah parah jika itu juga terjadi karena adanya persaingan politik baik di internal lembaga atau diatasnya. Karena kebocoran data terjadi oleh tiga faktor, yaitu serangan siber, sistem yang eror dan faktor manusia sebagai operatornya.  Menurut Pratama, saat ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara umum dalam perbaikan siber, yang pertama dengan mengembangkan prinsip-prinsip inti, standar teknis untuk memastikan tingkat keamanan siber yang konsisten di semua perusahaan yang terlibat.  Lalu yang kedua membuat Strategi keamanan siber nasional yang dapat ditindaklanjuti. Ketiga dengan meningkatkan prosedur dan regulasi infrastruktur rantai pasokan. Terakhir ialah dengan melakukan kerjasama Pribadi maupun publik untuk memberikan timbal balik dan kapasitas infrastruktur keamanan siber.  “Kita memang sudah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi, namun masih belum berlaku efektif. Kita tunggu juga nanti lahirnya Komisi PDP sebagai lembaga yang menjalankan amanat UU PDP. Jadi di 2023 uu,” tegas Pratama.

UU PDP Belum Efektif, Iklim Siber di RI Tahun Depan Belum Pasti Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DATA-PRIVACY.jpg" alt="Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)</figcaption>
</figure>Tingkatkan Keamanan Siber, Kemenkominfo Butuh Rp 34,5 Miliar  JawaPos.com – Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur secara tegas sanksi untuk para pelanggar. Bagi perorangan, mereka bisa dipenjara dan dijatuhi denda miliaran rupiah. Sedangkan bagi korporasi yang menyalahgunakan data pribadi, bisa dirampas asetnya, bahkan usahanya bisa ditutup paksa.  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, ada dua jenis sanksi yang diatur. Yaitu, sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif tertuang dalam Pasal 57 UU PDP. Berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan pemprosesan data pribadi, pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif.  Denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Menurut Johnny, sanksi tersebut dikenakan bagi pengendali atau pemproses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP. ’’Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah,’’ katanya.  Sanksi pidana diatur dalam Pasal 67–73 UU PDP. Pertama, pidana denda maksimal Rp 4 miliar hingga Rp 6 miliar dan pidana penjara maksimal 4–6 tahun. ”Pidana akan dikenakan bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang. Antara lain, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain,’’ ucapnya. Pasal 69 UU PDP juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan ganti kerugian.  UU PDP juga mengatur sanksi pidana bagi korporasi. Ancaman pidana tersebut diatur dalam pasal 70. Namun, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda. Pasal itu menyebutkan bahwa pidana denda untuk korporasi paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diberikan. Jika korporasi melanggar pasal 67, mereka bisa dijatuhi denda maksimal Rp 50 miliar. Pasal 67 sendiri mengatur soal pengumpulan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi.  Kalau korporasi melanggar pasal 68, mereka bisa diancam denda maksimal Rp 60 miliar. Pasal 68 mengatur pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.  Selain dijatuhi pidana denda, korporasi yang melanggar juga diancam dengan pidana tambahan. Yaitu, perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pemenuhan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan pembubaran korporasi.  Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, sanksi bagi pelanggar UU PDP sangat jelas. Jual beli data pribadi secara ilegal juga diatur. Memang, kata dia, istilah yang digunakan bukan jual beli, tapi menggunakan istilah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. ”Jual beli data pribadi secara ilegal juga masuk di situ,” terang dia. Sebab, transaksi jual beli bisa menguntungkan pihak penjual dan pembeli. Jadi, kata Sekjen PPP itu, jangan ada lagi pihak yang melakukan jual beli data pribadi secara ilegal.  Setelah RUU PDP disahkan menjadi UU, pemerintah harus bergerak cepat menyusun peraturan turunan, baik peraturan presiden (perpres) maupun peraturan pemerintah (PP). Aturan turunan itu harus menjelaskan secara terperinci hal-hal yang belum jelas pada UU PDP. Ada waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menuntaskan penyusunan aturan turunan UU PDP.  Direktur Eksekutif Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan, masih ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah setelah aturan tersebut diresmikan. Salah satunya terkait dengan lembaga yang nanti diberi kewenangan untuk memastikan terciptanya perlindungan maksimal terhadap data pribadi masyarakat.  Menurut Wahyudi, pemerintah harus menjamin bahwa lembaga tersebut menjalankan tugas dengan baik. Tidak hanya ’’galak’’ kepada pihak swasta, lembaga itu juga wajib ’’galak’’ kepada pemerintah. Dia menilai, hal tersebut harus dipastikan lantaran lembaga itu turut berada di rumpun eksekutif. Karena itu, muncul kekhawatiran baru. ”Apakah mungkin satu institusi pemerintah memberikan sanksi pada institusi pemerintah yang lain,” ungkap dia.  ELSAM juga menyoroti beberapa pasal dalam UU PDP. Terutama pasal berisi rumusan sanksi. Menurut dia, ada ketidaksetaraan hukuman dalam rumusan itu. Wahyudi mencontohkan, bila PSE sektor privat melakukan pelanggaran, mereka bisa terkena hukuman administrasi hingga denda dan hukuman pidana. ”Sedangkan sektor publik hanya mungkin dikenakan sanksi administrasi,” imbuhnya. Dengan rumusan itu, dia menilai UU PDP akan lebih bertaji pada korporasi. ”Namun, tumpul terhadap badan publik,” tambah dia.  Di luar itu, pihaknya juga menyoroti kelenturan rumusan pasal 65 ayat (2) juncto pasal 67 ayat (2). Dalam pasal tersebut, Wahyudi menyampaikan, ada ancaman terhadap individu atau korporasi yang mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum. Menurut dia, ada ketidakjelasan dalam frasa melawan hukum di pasal tersebut. Ketidakjelasan itu berisiko memunculkan masalah baru. ”Akan berdampak karet dan multitafsir dalam penerapannya. Yang berisiko disalahgunakan untuk tujuan mengkriminalkan orang lain,” kata dia.  Dalam rapat pembahasan tambahan anggaran Kementerian Kominfo di kompleks DPR kemarin, disinggung soal anggaran terkait UU PDP. Menkominfo Plate mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk sejumlah kegiatan. ’’Di antaranya, anggaran untuk sosialisasi UU PDP yang baru disahkan,’’ katanya. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran Rp 20 miliar untuk sosialisasi UU PDP. Dia mengatakan, bagaimanapun caranya, harus dicarikan jalan supaya anggaran tersebut tersedia.  Plate mengatakan, pemerintah bersama Komisi I DPR diharapkan bisa mencari sumber pendanaan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi itu. Plate juga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo. ’’Anggaran peningkatan keamanan siber Rp 34,5 miliar. Ini adalah keamanan siber internal Kementerian Kominfo,’’ tuturnya. Dalam postur rancangan APBN 2023 Kementerian Kominfo, anggaran tersebut belum tersedia.  Dia menjelaskan, layanan keamanan siber tersebut penting. Sebab setelah keluar Peraturan Presiden 53/2017, seluruh Direktorat Keamanan Siber Kementerian Kominfo dipindahkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Plate mengatakan, yang dipindah bukan hanya pegawai atau SDM-nya. Tetapi, juga perangkat keamanan sibernya.  Secara keseluruhan, pagu anggaran Kementerian Kominfo tahun depan mencapai Rp 19,7 triliun. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 40,5 triliun. Jadi, masih ada kekurangan atau selisih Rp 20,8 triliun.

Sanksi untuk Korporasi yang Melanggar UU Perlindungan Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/perlindungan-data-IST.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) akhirnya disahkan oleh pemerintah. UU ini disahkan pemerintah ditengah banyaknya kasus kebocoran data belakangan ini oleh peretas anonim dengan nama samaran Bjorka.  Dengan berlakunya UU PDP, banyak pihak tentunya berharap data publik bisa dikelola Penyedia Sistem Elektronik (PSE) secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Kasus-kasus kebocoran data dan ancaman siber juga diharapkan bisa lebih ditekan.  Hal ini juga yang diharapkan para pakar yang selama ini mendorong agar UU PDP segera disahkan. Meski punya harapan agar UU PDP bisa membawa dampak positif bagi ekosistem digital di Tanah Air, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai bahwa hal ini tetap tidak akan bisa mengurangi aksi peretasan secara langsung.  Ini dikarenakan sebelum UU PDP pun sebenarnya peretas sudah melanggar hukum dan dapat di hukum berat sesuai kesalahannya tanpa UU PDP. "Peretas yang menjalankan aktivitasnya semuanya tahu tindakannya melanggar hukum dan jika tertangkap konsekuensi hukum menanti mereka," ujarnya melalui keterangannya.  Dengan adanya UU PDP, lanjut Alfons, ini diharapkan justru pengelola data bisa lebih peduli dan baik dalam mengelola datanya dan kunci dari hal ini ada di lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan data pribadi ini.  "Kalau bisa menjalankan perannya dan berkomunikasi baik dengan institusi pengelola data yang diawasinya dan bertaji selevel satgas pengendali kebocoran data yang dibentuk Menkopolhukam maka ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan pengelolaan data di Indonesia. Tetapi jika tidak, maka tidak akan memberikan dampak siginifikan pada perbaikan pengelolaan data di Indonesia," tegas Alfons.  Dia menambahkan, peran mengamankan ranah siber di Indonesia sebenarnya tidak berubah dan kuncinya masih ada di BSSN karena salah satu kunci utama pengamanan data adalah penerapan enkripsi yang baik dan kuat dalam lalu lintas data.  BSSN diharapkan dapat memposisikan dirinya dengan baik, meningkatkan kemampuan SDM dan menetapkan standar pengamanan data yang harus diikuti oleh semua institusi pengelola data.  "Diharapkan lembaga PDP, BSSN dan Kominfo dapat bahu membahu menjalankan perannya dengan baik sesuai tupoksinya guna menciptakan ranah siber yang aman, sehat dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia," tandas Alfons.  Hal senada sebelumnya juga diutarakan oleh pakar keamanan siber lainnya, Pratama Persadha. Sama, berharap tapi juga masih belum terlalu yakin bahwa UU PDP akan cukup bertaji, Pratama menyebut bahwa pemerintah dan DPR harus menempatkan orang yang tepat dan berkompeten untuk memimpin lembaga otoritas PDP atau komisi PDP  “Soal perlindungan data pribadi ini bila perlu dibuat pakta integritas untuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap data pribadi, siap mundur jika terjadi kebocoran data pribadi. Karena selama ini kebocoran data pribadi dari sisi penyelenggara negara sudah sangat memprihatinkan," jelas Chairman Communication &amp; Information System Security Research Center (CISSReC) ini.  Pratama menambahkan, perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup publik atau pemerintah. Ini akan mempertegas posisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap PSE yang mengalami kebocoran data.  “UU PDP memang tidak secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Komisi PDP. Dalam Pasal 64 disebutkan sengketa perlindungan data peribadi harus diselesaikan lewat lembaga yang diatur oleh UU. Karena di sinilah nanti Komisi PDP harus dibentuk dengan jalan tengah, lewat Peraturan Presiden, hal yang disepakati sebagai jalan tengah antara DPR dan Kemenkominfo,” pungkasnya.

Bisakah UU PDP Tekan Potensi Kebocoran Data?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DATA-PROTECTION.jpg" alt="Ilustrasi: Indonesia akhirnya memiliki payung hukum perlindungan data pribadi. (Lawpilots)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Indonesia akhirnya memiliki payung hukum perlindungan data pribadi. (Lawpilots).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) disahkan menjadi Undang-undang (UU) pada Selasa (20/9) pagi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate mengungkapkan bahwa pemerintah akan bergegas membentuk lembaga khusus untuk mengatur tata kelola perlindungan data pribadi.  Mengacu pada draft UU PDP, lembaga khusus dimaksud diamanatkan dalam Pasal 58 hingga pasal 60. Pasal 58 menyebutkan, lembaga ini akan menjadi perwakilan pemerintah untuk berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.  "Terkait lembaga yang atur tata kelola data pribadi dia berada di bawah presiden, tanggung jawab ke presiden, dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan presiden," kata Johnny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta.  Jika dilihat, Pasal 59 beleid itu menyebutkan, lembaga tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi.  Kemudian, lembaga ini juga akan menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  Lanjut di Pasal 60 dijabarkan, lembaga ini berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadii, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, hingga menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.  Selain itu, lembaga ini juga akan membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, serta bekerja sama dengan lembaga pelindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi lintas negara.  Lembaga ini juga berwenang melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, hingga memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.  Selanjutnya, berwenang juga melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.  Lembaga ini juga akan memeriksa atau menelusuri pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pelindungan data pribadi dan banyak lagi peran dan fungsinya.  Melihat hal tersebut, sebelumnya diberitakan, pakar keamanan siber Pratama Persadha yang juga cukup gencar mendorong agar UU PDP cepat disahkan menilai, penting bagi pemerintah agsr segera membentuk lembaga otoritas PDP yang kuat dan independen setelah DPR RI menyetujui pengesahan RUU PDP menjadi Undang-undang.  "Segera bentuk lembaga otoritas PDP yang independen dan powerfull. Jangan sampai Komisi PDP nanti tidak sekuat yang dicita-citakan," kata Pratama melalui pesan singkat kepada JawaPos.com.  Pratama menyebutkan naskah final RUU PDP terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan 16 bab serta 76 pasal. Bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.  Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini mengatakan bahwa keberadaan UU PDP ini sebagai titik keseriusan Indonesia dalam menghadapi persaingan dan pergeseran global yang makin terdigitalisasi.  "Undang-undang ini merupakan titik start kita bersama menghadapi tantangan globalisasi yang makin digital," tegasnya.  &nbsp;

UU PDP Terbit, Ada Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Bawah Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/LINA-MIFTAHUL-JANNAH.jpg" alt="LINA MIFTAHUL JANNAH." width="100%">
<figcaption>LINA MIFTAHUL JANNAH.</figcaption>
</figure>SETELAH menunggu sejak 2019, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disetujui untuk diundangkan kemarin (20/9). Pengesahan ini bertepatan dengan kian banyaknya kasus kebocoran data pribadi penduduk.  Seperti dimuat dalam pertimbangannya, UU ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.  Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.  Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.  Sejak Mei 2018, sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa (UE) menerapkan General Data Protection Regulation. Angka ini terus bertambah sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan perlindungan data warga negaranya.  Di Indonesia, sebelum UU ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.  Industri 4.0 telah mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia. Hingga saat ini, data Hootsuite (We are Social) 2022 menunjukkan 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dan 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial. Perkembangan dunia digital juga melahirkan beberapa budaya dan perilaku baru, mulai mengunggah apa pun hingga transaksi online.  Kondisi tersebut belum diikuti kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi. Padahal, pengungkapan data pribadi tanpa kendali terbukti menimbulkan banyak risiko beragam tindak kriminalitas.  Perundungan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi hal yang tidak terhindarkan. Yang paling baru adalah peretas Bjorka yang mengaku telah memiliki data pribadi milik warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik.  Tantangan Implementasi  Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan UU PDP ini. Meminimalkan risiko adalah tanggung jawab bersama, tetapi beban di pundak pemerintah jauh lebih berat. Data personal penduduk banyak dikelola pemerintah untuk kebutuhan pelayanan publik.  Ada yang karena paksaan, masyarakat menyerahkan identitas seperti nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Ada yang bersifat sukarela, misalnya untuk melamar sebagai aparatur sipil negara. Terhadap hal ini, ada dua hal penting yang harus digarisbawahi: bagaimana menjaga keamanannya dan bagaimana pemanfaatannya. Jangan sampai informasi yang ada kemudian menjadi komoditas ekonomi.  Tantangan kedua adalah kelembagaan. Dalam UU ini disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini.  Tantangan berikutnya yang paling dekat akan dihadapi adalah Pemilu 2024. Banyak politikus yang sudah siap-siap bertarung memperebutkan kursi, baik sebagai presiden, kepala daerah, maupun anggota dewan. Agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, beragam upaya dilakukan, termasuk mencari informasi seperti apakah latar belakang para kandidat.  Bagi masyarakat, informasi tersebut mungkin dapat menjadi dasar apakah kandidat itu pantas dipilih atau tidak. Terhadap situasi ini, para pengendali dan prosesor data pribadi harus hati-hati karena bisa jadi pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 6 miliar menanti. Bisa jadi informasi yang ada disalahgunakan, bahkan diperjualbelikan.  Terakhir, terkait dengan perilaku masyarakat yang dengan mudahnya berbagi data pribadi. Untuk itu, sosialisasi berupa literasi digital harus dilakukan secara masif agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Tata kelola kolaboratif (collaborative governance) perlu didorong untuk mempercepat tujuan perlindungan data diri.  UU PDP bukanlah akhir dari perjuangan melindungi data pribadi. Masih panjang pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya sesegera mungkin. Terutama dalam mendefinisikan beragam konsep pengejawantahannya yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar, serta sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (*)  *) LINA MIFTAHUL JANNAH, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia  &nbsp;

UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DATA-PRIBADI.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Aturan terkait Perlindungan Data Pribadi mutlak diperlukan di era digital seperti sekarang ini. (TheThe Council of Europe)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Aturan terkait Perlindungan Data Pribadi mutlak diperlukan di era digital seperti sekarang ini. (TheThe Council of Europe).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Paripurna pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9) pagi. Dengan disahkannya RUU PDP menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-pdp/">UU PDP</a>, praktis Indonesia kini memiliki payung hukum yang jelas dalam perlindungan data pribadi masyarakat yang kian krusial di era digital seperti sekarang ini.  Menteri Kominfo Johnny G.Plate mengatakan bahwa UU ini disiapkan untuk diterapkan pada seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat. Baik perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta sampai dengan berbagai institusi yang mengoperasikan layanan di Indonesia, dari luar atau dalam negeri.  "UU PDP terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual. Di antaranya hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemroses data pribadi, kewajiban para pengendali dan pemrosesan data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi," kata Johnny di Jakarta.  Terkait dengan UU PDP, dalam draft RUU PDP yang baru disahkan, Selasa (20/9), dalam UU ini dijelaskan terkait empat hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi. Ancamannya serius, ada sanksi penjara hingga denda milaran bagi yang melanggar.  Keempat hal tersebut tertuang dalam Pasal 65 ayat 1-3 dan Pasal 66 yang dirangkum dari dokumen yang diunggah laman resmi DPR, dpr.go.id:  Pasal 65 (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.  (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.  (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.  Pasal 66 Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.  Adapun mereka yang melanggar keempat hal ini bisa terkena sanksi pidana penjara paling lama lima tahun hingga denda Rp 5 miliar. Berikut ini rincian sanksinya.  Pasal 67 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  Pasal 68 Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ancaman Penjara Hingga Denda Miliaran, 4 Hal Yang Dilarang Pada UU PDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/segera_bentuk.jpg" alt="PENGESAHAN UU: Menkominfo Johnny G. Plate (kanan) dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulu dalam rapat paripurna di kompleks parlemen kemarin (20/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENGESAHAN UU: Menkominfo Johnny G. Plate (kanan) dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulu dalam rapat paripurna di kompleks parlemen kemarin (20/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Belum Ada Sanksi untuk Lembaga Pemerintah yang Melanggar  JawaPos.com – Satu langkah maju untuk melindungi data pribadi warga negara tercapai kemarin (20/9). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna DPR RI.  Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, UU baru tersebut menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi. ”UU PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya,” papar Kharis dalam laporannya saat rapat paripurna.  UU PDP terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Ke-16 bab antara lain adalah ketentuan umum, asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, serta kewajiban pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Kemudian, bab tentang transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, dan partisipasi masyarakat.  Selanjutnya, bab penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. ”Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP,” kata Kharis.  UU PDP mengatur banyak hal terkait perlindungan data pribadi. Pasal 19, misalnya, menyebutkan tiga pengendali dan prosesor data pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Kemudian, pasal 27 menyebutkan, pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.  Selanjutnya, pasal 35 menerangkan, pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. ”Lembaga pemerintah juga termasuk pengendali dan prosesor data pribadi,” ujar Kharis.  UU PDP juga mengatur lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan data pribadi. Tepatnya pada pasal 58 ayat (2) (selengkapnya lihat grafis).  Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyatakan, penetapan lembaga perlindungan data pribadi akan diatur dalam peraturan presiden. ”Lembaga perlindungan data pribadi tidak harus lembaga baru,” ucapnya.  Lembaga itu bisa memanfaatkan yang sudah ada sehingga tidak perlu membentuk lembaga baru. Misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, keputusan tersebut sepenuhnya ada pada presiden sebagaimana tercantum dalam UU PDP.  UU PDP juga mengatur terkait sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar (pasal 67 ayat 1).  Korporasi yang menyalahgunakan data pribadi juga tidak luput dari sanksi. Dalam pasal 70 ayat (1) diterangkan, jika pelanggaran dilakukan korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.  Namun, UU PDP tidak menyebutkan sanksi untuk lembaga pemerintah yang menyalahgunakan data pribadi. Padahal, lembaga pemerintah merupakan pengendali dan prosesor data pribadi.  Dave menjelaskan, sanksi bagi lembaga pemerintah yang melanggar akan diatur dalam aturan turunan. Dia menegaskan, tidak boleh ada pasal karet dalam UU PDP. Aturan turunan harus mengatur secara terperinci hal-hal yang belum jelas dalam UU PDP. ”Yang pasti jangan ada pasal karet,” tandasnya.  Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyambut baik disahkannya UU PDP. Menurut dia, UU tersebut ditunggu lembaga-lembaga negara, penegak hukum, sektor usaha, ekosistem digital, hingga platform media sosial. ”Disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP menandai era baru tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital,” tuturnya.  UU baru itu memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan seluruh pihak dalam memproses data pribadi. Baik itu oleh lembaga swasta maupun pemerintahan atau publik. UU PDP, kata Johnny, mengamanatkan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.  Dari sisi ekosistem ekonomi dan bisnis, Johnny berharap kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan data pribadi tidak dipandang sebagai beban. Sebaliknya, bisa dimaknai sebagai kesempatan meningkatkan standar industri. Sekaligus menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi.  Tidak ketinggalan, menurut Johnny, UU PDP memiliki sisi budaya, yaitu mendorong kebiasaan masyarakat untuk lebih menjaga data pribadinya. Juga menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain.  Johnny berharap implementasi UU PDP mendapatkan dukungan dan komitmen dari semua pihak. Termasuk dari lingkungan pemerintah sebagai pengawas dan aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat secara umum. Kasus-kasus kebocoran data pribadi diharapkan tidak terjadi lagi. ”Kebocoran data pribadi dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik. Berdampak pada pembangunan ekonomi digital yang sekarang bertumbuh pesat,” ucapnya.  Terpisah, pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan, pengesahan UU PDP harus cepat ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga otoritas PDP yang kuat, independen, dan powerful. ”Jangan sampai Komisi PDP nanti tidak sekuat yang kita cita-citakan,” tuturnya.  Meski tidak secara jelas dan tegas mengamanatkan pembentukan Komisi PDP, ada kesepakatan jalan tengah antara DPR dan pemerintah berkenaan dengan pasal 64. Dalam pasal itu disebutkan, sengketa PDP harus diselesaikan melalui lembaga yang diatur UU. ”Di situlah nanti Komisi PDP harus dibentuk dengan jalan tengah, lewat peraturan presiden. Itu hal yang disepakati sebagai jalan tengah antara DPR dan (Kementerian) Kominfo,” jelasnya.  Pratama mengingatkan, jangan sampai Komisi PDP atau lembaga otoritas PDP menjadi macan ompong. Mereka harus bisa memastikan dapat memberikan jaminan PDP secara total. Untuk itu, lembaga tersebut harus diberi wewenang maksimal. ”Itu akan menjadi legacy atau warisan yang sangat baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Segera Bentuk Komisi PDP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu perlindungan data pribadi

Berita Terkini