<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/uDm0w9GoeIl04Sv3uYKCbeljLnrJdWgq1QDl3Ze2-1-221621930.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengungkapkan data kasus perceraian di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Sepanjang 2024 lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Jumlah ini dia sebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.&nbsp; Data tersebut disampaikan Abu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta pada Selasa (22/4) malam. Dia menjelaskan pada periode yang sama, jumlah perkawinan yang dicatat oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag ada 1.478.424 pencatatan nikah. "Kesimpulannya angka pernikahan turun, angka perceraian naik," katanya. Angka perceraian yang mencapai 32 persen lebih dari angka perkawinan itu harus ditangani.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan yang sama. Dia mengatakan bahwa perceraian yang hampir setengah juta kasus itu harus segera ditangani. Negara, termasuk BP4 harus berperan aktif dalam mencegah perceraian. Khususnya terlibat dalam proses mediasi.&nbsp; Nasaruddin lantas mengusulkan wacana revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dia menilai, selama ini UU Perkawinan itu lebih banyak mengulas soal perkawinannya saja. Kemudian juga sedikit menyinggung tentang perceraian. Sedangkan soal bagaimana membina keluarga supaya terwujud keluarga yang kuat, belum tercantum.&nbsp; Untuk itu Nasaruddin mengusulkan ada bab tambahan dalam UU Perkawinan itu. Yaitu bab soal pelestarian perkawinan. "DPR sekarang kan membahas undang-undang apa saja. Ini ada yang penting juga," jelasnya.&nbsp; Imam besar Masjid Istiqlal itu menekankan dampak sosial perceraian yang signifikan. Terutama terhadap perempuan dan anak. &ldquo;Secara sosiologis, perceraian menciptakan orang miskin baru, yang menjadi korban pertama istri dan kedua adalah anak. Karena itu, mediasi menjadi langkah penting dan strategis,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Menag Nasaruddin Umar usulkan revisi UU Perkawinan untuk tangani lonjakan kasus perceraian yang mencapai 446.359 pada 2024.

Sepanjang 2024 Ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia, Menag Nasaruddin Umar Usulkan Revisi UU Perkawinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/tina-toon-menikah-1520009050.jpg" alt="JANJI SUCI: Tina Toon dan sang suami, Daniel, saat pemberkatan nikah bulan." width="100%">
<figcaption>JANJI SUCI: Tina Toon dan sang suami, Daniel, saat pemberkatan nikah bulan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai kantor pencatatan pernikahan untuk semua agama tampaknya masih panjang. Sebab, rencana itu harus didahului revisi undang-undang dan semua peraturan teknisnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan, regulasi yang tepat harus disiapkan lebih dulu. Dia setuju bahwa tugas Kemenag adalah melayani semua agama, bukan hanya Islam. Meski begitu, jika KUA akan melayani pernikahan semua agama, regulasi harus mendukung. Selain itu, ketersediaan SDM yang memadai harus dipikirkan. Di sisi lain, hampir semua kepala KUA yang dikonfirmasi Jawa Pos belum mendapat informasi yang detail terkait rencana Kemenag. Kepala KUA Kecamatan Gambir Nahrowi bahkan menyebut rencana itu malah akan memperpanjang proses administrasi. Sebab, nanti para pengantin harus tetap mengurus administrasi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). &rsquo;&rsquo;Kemarin saya lihat lagi rakernas yang bimas itu. Alurnya itu pendaftaran ke KUA, masuk SIMKAH, tetap mereka (calon pengantin beragama Kristen, Red) di gereja, setelah itu mereka ke dukcapil. Kalau saya lihat alurnya malah agak ribet, ya. Mendingan biasanya dia daftar ke gereja untuk nikah, setelah itu langsung ke dukcapil, selesai,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Nahrowi mengatakan, jika nanti KUA ikut memproses pernikahan di luar agama Islam, diperlukan penambahan SDM dan sarana-prasarana. Saat ini SDM di KUA sangat minim. Juga, dibutuhkan balai nikah yang lebih luas agar bisa melayani seluruh calon pengantin. Pembangunan sarana itulah yang sulit. Sebab, di Jakarta, 90 persen KUA merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. &rsquo;&rsquo;Di KUA Gambir nggak ada musala. Gimana mau buat gereja mini, ya kan,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Reaksi senada disampaikan para kepala KUA di Jawa Timur. Mereka menganggap rencana itu baru sebatas wacana. Kepala KUA Gubeng Abdul Wahid Boedin menilai wacana tersebut perlu melewati proses yang panjang. &rsquo;&rsquo;Ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang perlu diubah, dan prosesnya panjang,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Perubahan UU dan PP itu perlu melibatkan banyak pihak. Sebab, menyangkut peraturan yang ditandatangani langsung oleh presiden. Sejauh ini, KUA berjalan sesuai PP Nomor 9 Tahun 1975, Bab II Pasal 2 ayat 2. Berbunyi, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Untuk mencapai hal itu, masih perlu waktu yang cukup lama. Lantaran juga perlu menambahkan tenaga kerja lainnya. &rsquo;&rsquo;Wait and see dulu, karena masih panjang perjalanannya,&rsquo;&rsquo; pungkas Wahid. (yog/ann/eza/dya/idr/wan/dom/mim/c18/oni)

Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai kantor pencatatan pernikahan untuk semua agama tampaknya masih panjang.

Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA Berpotensi Makin Ribet, Harus Ubah UU Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengakhiri sengkarut perkawinan lintas agama di Indonesia, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie, tidak cukup melalui SEMA 2/2023. Meski surat edaran itu sejatinya cukup positif. Khususnya untuk supremasi UU 1/1974 tentang Perkawinan. UU menyatakan, perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Hanya, Tholabi menyebutkan, surat edaran itu tidak berarti mengakhiri praktik pernikahan beda agama. Menurut dia, ruang perkawinan beda agama masih tetap tersedia dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) di UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif. &rdquo;Realitas ini harus diselesaikan melalui harmonisasi antarnorma di sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi, SEMA saja tidak cukup,&rdquo; kata wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Pertentangan antarnorma di UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi keduanya. Langkah tersebut diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama. Tholabi menjelaskan, dalam kenyataannya terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan dan hukum administrasi, termasuk putusan hakim terdahulu. &rdquo;Ambiguitas ini harus dituntaskan dengan tetap berpegang pada konstitusi yang mengatur soal agama dan HAM yang khas Indonesia,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten M. Ishom el-Saha mengatakan, ada sejumlah alasan penolakan kawin atau nikah beda agama. &rdquo;Di antaranya, terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia,&rdquo; jelasnya. Bukan hanya Islam, semua agama melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan. Karena itu, ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan, langsung menjadi sorotan masyarakat luas. Ishom menambahkan, di tengah-tengah masyarakat masih terdapat hukum perkawinan yang hidup seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan, di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistis selain UU Perkawinan. Di antaranya UU 23/2006 tentang Adminduk. Salah satu pasalnya, yaitu pasal 34, mengatur juga hukum pencatatan perkawinan dan bahkan memberikan jalan keluar secara eksplisit perkawinan antarumat yang berbeda agama. (wan/c9/fal)

Mengakhiri sengkarut perkawinan lintas agama di Indonesia, tidak cukup melalui SEMA 2/2023. Meski surat edaran itu sejatinya cukup positif.

Soal Larangan Pernikahan Beda Agama, Harus Ada Harmonisasi UU Perkawinan dan UU Adminduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006199319.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2022, Pengadilan Agama Kota Surabaya mencatat ada 150 pasangan yang menikah di bawah umur. Mereka mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur.  Rata-rata diajukan remaja berusia 18 tahun. Angka itu mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu.  ”Rincian pada Januari sebanyak 35 perkara, Februari 25 perkara, Maret 29 perkara, April 16 perkara, Mei 16 perkara, dan Juni 39 perkara,” ujar Panitera Pengadilan Agama (PA) Surabaya Abdus Syakur, Kamis (28/7).  Angka itu turun bila dibandingkan pada 2020 dan 2021. Pada 2020, ada 187 pengajuan pernikahan di bawah umur. Rata-rata diajukan anak-anak berusia 19 tahun.  ”Pada 2021 sampai dengan Juni sebanyak 214 perkara, tahun ini sampai dengan Juni sebanyak 150 perkara,” papar Abdus Syakur.  Menurut dia, angka peningkatan pada 2020 lalu terkait dengan perubahan undang-undang. Sebab usia pengantin di bawah umur adalah di bawah 19 tahun.  ”Peningkatan pada 2020 karena perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mewajibkan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun,” jelas Syakur.  Dia memastikan, tidak semua pengajuan bisa dikabulkan. Selama 2022, sebanyak 2 pengajuan belum dikabulkan. Kemudian 1 pengajuan dicoret dari register dan 14 perkara masih belum diputus.  ”Rincian pada 2022 yaitu Januari 35 perkara, dikabulkan 34 perkara, ditolak 1 perkara. Februari 25 perkara, dikabulkan 25 perkara. Maret 29 perkara, dikabulkan 28 perkara dan ditolak 1 perkara. April 16 perkara, dikabulkan 15 perkara, dicoret dari register 1 perkara. Mei 16 perkara, dikabulkan 16 perkara. Juni 39 perkara, dikabulkan 25 perkara sisa 14 perkara masih proses belum diputus,” papar Abdus Syakur.  Rata-rata, menurut dia, pihak perempuan yang mengajukan pernikahan di bawah umur. Mereka berusia 18 tahun, paling banyak mengajukan.  ”Yang jelas (pengajuan pernikahan rata-rata) di bawah 19 tahun. Tapi kalau dirata-rata kebanyakan 18 tahun dan paling dominan pihak perempuan di bawah 19 tahun. Artinya yang mengajukan sebagai pemohon kebanyakan orang tua pihak perempuan,” terang Abdus Syakur.

Selama 2022, Ada 150 Pernikahan Anak di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desain-batik-jawa-di-cincin-kawin-the-palace-x-anne-avantie_m_.jpg" alt="Berkolaborasi dengan desainer kenamaan Anne Avantie, The Palace kembali merilis koleksi cincin pernikahan bertajuk" width="100%">
<figcaption>Berkolaborasi dengan desainer kenamaan Anne Avantie, The Palace kembali merilis koleksi cincin pernikahan bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah menerbitkan akta perkawinan untuk ZA dan EDS, pasangan suami istri (pasutri) yang menikah beda agama.  Akta perkawinan mereka diterbitkan pada 9 Juni lalu. Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyampaikan bahwa dokumen itu diterbitkan setelah keluar putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Sebagai elemen pemerintah, kami bertindak berdasar undang-undang," kata Agus kemarin (22/6).  Agus menceritakan, ZA, pengantin laki-laki beragama Islam, dan EDS, pengantin perempuan beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Permohonan pertama diajukan pada 25 Maret 2022.  Setelah melakukan kajian, dispendukcapil pun mengembalikan permohonan itu pada 29 Maret. ’’Akta perkawinan tidak bisa diterbitkan karena tidak cukup persyaratan. Yaitu, berupa putusan pengadilan,’’ jelas Agus.  Pada hari yang sama atau 29 Maret, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan. Tapi, pada hari itu juga permohonan dikembalikan lagi. Lalu, pada 26 Mei, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan pencatatan akta perkawinan. Kali ini disertai amar putusan pengadilan dari PN Surabaya.  Dispendukcapil pun mengabulkan permohonan dengan menerbitkan akta perkawinan. ’’Jadi, kami menerbitkan (akta perkawinan, Red) berdasar perintah pengadilan,’’ jelasnya.  Agus menegaskan, kebijakan itu didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Tercantum pada pasal 35 huruf A bahwa pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan.  Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan. ’’Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, permohonan diproses dengan menerbitkan akta kelahiran,’’ katanya.  Terpisah, pakar hukum perdata Unair Faizal Kurniawan menyatakan, perkawinan beda agama sebenarnya tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama masing-masing.  Meski begitu, putusan pengadilan untuk menetapkan permohonan nikah beda agama sebenarnya justru dikeluarkan untuk mengamankan UU Perkawinan yang merupakan undang-undang pertama pasca masa kolonial yang bernuansa agamais tersebut. Pengadilan bisa menjembatani pasangan yang akan menikah beda agama karena mereka tidak bisa menikah di tempat lain.

Dispendukcapil Keluarkan Akta Perkawinan Berdasar Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655792880638.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada akhirnya, tidak ada yang menghalangi lagi tekad RA dan EDS meresmikan pernikahan meski keduanya berbeda keyakinan. Permohonan penetapan pernikahan mereka telah dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  PN Surabaya melalui kewenangan dalam putusan hakim memerintah dispendukcapil mencatatkan pernikahan RA dan EDS secara resmi. Humas PN Surabaya Suparno menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan bagian dari tugas PN Surabaya dalam memberikan kepastian hukum.  ’’Tidak ada yang secara limitatif mengatur perkawinan agama. Karena itu, kami melakukan terobosan hukum,’’ ungkap Suparno.  Permohonan penetapan pernikahan beda agama yang diajukan pasangan suami istri RA dan EDS memang baru kali ini terjadi di PN Surabaya. Namun, perkara serupa sebenarnya sudah sering terjadi di pengadilan negeri daerah lain. Humas PN Surabaya lainnya, A.A. Gede Agung Parnata, menyatakan, berdasar register perkara Mahkamah Agung (MA) tercatat bahwa permohonan seperti itu kali pertama diajukan pada 1986.  Pasangan suami istri Jamal Mirdad dan Lydia Kandou yang kali pertama mendapatkan penetapan dari PN Jakarta Selatan untuk mencatatkan pernikahan beda agama mereka di catatan sipil pada saat itu. ’’Iya, yang bintang film itu (Lydia Kandou dan Jamal Mirdad) dulu kan juga beda agama,’’ tambah Suparno, humas lain PN Surabaya.  Meski begitu, Agung tidak menjamin semua permohonan pernikahan beda agama akan dikabulkan hakim.  Dispendukcapil Surabaya sebenarnya bisa saja langsung mencatat perkawinan beda agama. Namun, mereka tidak berani karena belum ada aturan yang jelas mengatur hal itu. ’’Undang-undang tidak mengatur secara limitatif. Akhirnya (dispendukcapil) meminta pengadilan negeri untuk mencatat perkawinan,’’ kata Suparno.  RA dan EDS, kini, sudah resmi sebagai pasangan suami istri meski keduanya berbeda agama. Sang suami, RA, beragama Islam. Sedangkan istrinya, EDS, beragama Kristen. Pernikahan keduanya sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. ’’Sekarang sudah jadi (akta perkawinannya, Red),’’ ungkap RA kepada Jawa Pos.  Hakim tunggal Imam Supriyadi mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan RA dan EDS. Tidak rumit bagi kedua pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Hanya dua kali persidangan pada April lalu, hakim Imam dalam penetapannya memberikan izin kepada kedua pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Dispendukcapil Surabaya.  Terkait penetapan tersebut, MUI Surabaya berpendapat berbeda. Keputusan itu dinilai telah mencederai aturan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Sekretaris MUI Kota Surabaya Muhaimin Ali menyatakan, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan disebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Lebih lanjut, bagi orang Islam, aturannya juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PN Surabaya: Lydia Kandou Kali Pertama Nikah Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/r10_2x_hero-image-minimalist-cred-marisa.jpg" alt="Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)</figcaption>
</figure>Kemendagri Diminta Kaji Ulang dengan Melibatkan Lembaga Terkait  JawaPos.com – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan perkawinan siri ke dalam kartu keluarga (KK) menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai menabrak norma dan keberadaan lembaga terkait lainnya.  Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah A. Tholabi Kharlie mengakui pernikahan siri yang ditulis di KK menimbulkan polemik di masyarakat. Secara substansi, dia bisa menangkap kebijakan itu sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara.  Khususnya perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri.  "Hanya, semangat itu justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya," kata Tholabi di Jakarta kemarin (11/10). Karena itu, dia meminta Kemendagri mengkaji ulang kebijakan tersebut. Dia juga berharap Kemendagri melibatkan seluruh pemangku kebijakan untuk menyelesaikan polemik nikah siri masuk KK.  Tholabi mengatakan, dampak kebijakan tersebut secara logis bakal menumbuhsuburkan praktik nikah siri di masyarakat. Padahal, prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan. Seperti tertuang dalam pasal 2 ayat 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, dia mengatakan bahwa penulisan kawin belum tercatat di dalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif dengan undang-undang tersebut.  Selain itu, lanjut Tholabi, penulisan pernikahan siri di dalam KK justru merepotkan bagi pasangan saat mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama (KUA). Sebab, di dalam administrasi pencatatan di KUA, yang ada hanya kawin, tidak kawin, cerai hidup, dan cerai mati. "Tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini tentu merepotkan pelaku nikah siri dan petugas KUA," terangnya.  Dia juga beda pendapat terhadap klaim Kemendagri bahwa kebijakan tersebut melindungi pihak perempuan. Menurut Tholabi, pencantuman keterangan nikah belum tercatat justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perempuan. Misalnya, ketika terjadi tindak kekerasan terhadap istri, sangat mungkin tidak bisa dijerat dengan UU 24/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus seperti itu hanya bisa dijerat tindak pidana umum.  Tholabi menambahkan, semangat yang baik dari Kemendagri tersebut seharusnya dibahas bersama atau diharmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, harus melibatkan lembaga lain seperti Kementerian Agama (Kemenag). ’’Jangan sampai spirit yang baik justru menabrak aturan lainnya dan menjadikan disharmoni antarlembaga,’’ tuturnya.  Terkait dengan hak-hak anak yang lahir dari keluarga nikah siri, Tholabi setuju harus mendapatkan perlindungan dari keluarga. Ketentuan itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Hanya, solusinya bukan dengan pemberian keterangan nikah belum tercatat kepada pasangan nikah siri di dalam KK.  Sementara itu, Dirjen Bimbingan Islam Kemenag Kamaruddin Amin belum bisa berkomentar banyak soal polemik nikah siri masuk KK. ’’Kemendagri, Kemenag, dan Badilag (Badan Peradilan Agama, Red) Mahkamah Agung masih perlu duduk bersama mencari solusi terbaik,’’ katanya. Apa solusi yang ditawarkan Kemenag, Kamaruddin belum bisa menjelaskannya.

Nikah Siri Masuk KK Dinilai Menabrak Norma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-dua-malam-jadi-pasutri-pernikahan-bocah-di-binuang-dibatalkan_c_228661.jpg" alt="Pernikahan dini: Pasangan IB (kiri) dan ZA saat resepsi pernikahan." width="100%">
<figcaption>Pernikahan dini: Pasangan IB (kiri) dan ZA saat resepsi pernikahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jogjakarta mencatat terdapat 29 permohonan dispensasi pernikahan usia anak sepanjang 2020. Angka tersebut hampir sama seperti jumlah dispensasi pada tahun sebelumnya.  ”Jumlah tersebut hampir sama seperti tahun sebelumnya meskipun ada perbedaan untuk permohonan jumlah dispensasi bagi anak perempuan dan laki-laki,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jogjakarta Edy Muhammad seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (3/4).  Pada 2019, permohonan dispensasi untuk anak perempuan berusia 16 tahun ke bawah berjumlah sembilan anak dan pada 2020 naik menjadi 13 anak. Sedangkan permohonan dispensasi pernikahan untuk anak laki-laki berusia kurang dari 19 tahun pada 2019 tercatat 23 anak dan pada 2020 turun menjadi 16 anak.  Pencatatan tersebut, menurut Edy, disesuaikan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi lak-laki.  ”Tentu saja, angka-angka tersebut tetap harus menjadi bagian dari evaluasi kami. Sebagian besar penyebab terjadinya pernikahan usia anak memang masih pada faktor kehamilan yang tidak diinginkan,” tutur Edy.  Jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Edy mengatakan, faktor tersebut bukan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan usia anak terutama pada aspek kekerasan seksual.  ”Jumlah laporan kekerasan dalam rumah tangga memang naik dari 139 menjadi 145 kasus. Tetapi justru terjadi pergeseran faktor penyebab dari kekerasan menjadi kekerasan karakter, ekonomi, dan faktor orang lain, seperti pria idaman lain atau wanita idaman lain,” terang Edy.  Selain dispensasi, jika pernikahan anak tersebut tetap harus digelar, perlu pendapat psikolog atau konselor dari puskesmas atau melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan masyarakat pun bisa melapor jika mengetahui terjadinya pernikahan usia anak.  Pemerintah Kota Jogjakarta sudah memiliki Peraturan Wali Kota Jogjakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menurut Edy, seluruh pihak memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dia berharap agar anak-anak usia sekolah menjalankan kewajiban utamanya yaitu belajar sehingga pernikahan anak dapat ditekan. Selain memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, aturan pencegahan pernikahan anak juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mencegah tidak kekerasan pada anak dan potensi perdagangan anak, mencegah anak putus sekolah, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.  Sedangkan di Jogjakarta, berdasar data Pengadilan Agama, putusan dispensasi perkawinan pada 2019 sebanyak 583 naik menjadi 959 pada 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fD2gp7EQVSM

Pemkot Jogja Catat 29 Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak pada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahanan-korupsi-menikah-di-kantor-polisi_m_.jpg" alt="Tahanan korupsi menikah di Masjid Al Iksan, Kantor Polrestabes Makassar, Sabtu (5/1)." width="100%">
<figcaption>Tahanan korupsi menikah di Masjid Al Iksan, Kantor Polrestabes Makassar, Sabtu (5/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi polemik. Karena banyaknya pertentangan yang dari para aktivis perempuan supaya RUU itu tidak disahkan menjadi UU.  Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan sebenarnya Indonesia sudah punya UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan RUU Penghapusan Kekersan Seksual.  Sehingga bagi Fuad, tidak perlu lagi ada RUU Ketahanan Keluarga. Fuad menakutkan apabila RUU tersebut dipaksakan akan tumpang tindih dengan yang lain. "Kalau RUU ini disahkan akan tumpang tindah. Jadi sebenarnya sudah ada UU yang sudah ada. Tinggal diimplemntasikan saja," ujar Bahrul saat dihubungi, Jumat (21/2).  Mengenai istri yang diatur dalam EUU Ketahanan Keluarga, Bahrul mengatakan itu bertolak belakang dengan kesetaraan gender yang selama ini digaungkan oleh banyak pihak. Sehingga tidak perlu adanya pasal tersebut. "Ini bertentangan dengan spirit dari perjuangan Komnas Perempuan untuk mendorong peran-peran perempuan untuk bisa setara," katanya.  Bahrul menakutkan adanya RUU Ketahanan Keluarga nantinya bisa membuat takut perempuan untuk membina keluarga. Karena perempuan terlalu diatur. Ibaratnya perempuan akan dijadikan seperti jaman kolonial Belanda. Hanya mengurusi rumah tangga dan dapur saja.  "Maka saya bisa bayangkan betapa anak-anak perempuan tidak mau menikah karena terbebani peran-peran domestik pernikahan. Karena perempuan seperti zaman dulu lagi," ungkapnya.  Bahrul berujar RUU Ketahanan Keluarga ini sudah masuk ke arah privat warga negara. Sebenarnya negara tidak boleh mengatur hal-hal yang ranahnya privat warga negara. "Itu istilahnya telah intervensi dan ini sebenarnya bukan ranah negara. Negara harus menyelesaikan pekerjaan rumah soal pelayanan publik," tegasnya.  Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara. Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).  RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

RUU Ketahanan Keluarga Bisa Sebabkan Perempuan Takut Menikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/reaksi-dpr-saat-mui-wacanakan-bentuk-fraksi_m_126216.jpeg" alt="Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2020.  Dalam draf RUU tersebut disebutkan melarang aktivitas seks sadisme‎, masokhisme atau biasa dikenal dengan Bondage and Discipline, Sadism and Masochism (BSDM). Kemudian juga istri diwajibkan mengurusi rumah tangga.  Anggota Komisi VIII DPR yang juga pengusul RUU, Ali Taher Parasong mengetahui bahwa RUU yang ia usulkan menjadi perdebatan di publik. Oleh sebab itu dia pasrah apabila nantinya RUU tersebut tidak menjadi UU. "Jangan lihat seolah-olah UU ini hukum Islam atau UU yang memiliki kepentingan tertentu. Enggak jadi juga enggak apa-apa," ujar Ali Taher di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2).  Namun demikian bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa hubungan seksual adalah persoalan cinta dan kasih sayang. Sehingga tidak sepatutnya adanya kekerasan dalam melakukan hubungan intim tersebut. "Seks digunakan sebagai kebahagian bersama antara kedua belah pihak. Dan itulah tujuan esensi utama. Seks adalah persoalan cinta dan kasih sayang," katanya.  Menurutnya, semangat DPR adalah menjamin tidak ada kekerasan rumah tangga. Karena tidak ada yang bisa menjamin jika nantinya ada pasangan yang dibunuh akibat kekerasan seksual. "Kesepakatannya adalah saling mencintai. Menyayangi. Kalau ada saling cinta tidak boleh ada penganiayaan. Kalau ada penganiayaan negara harus hadir," katanya.  Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara. Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).  RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Ali Taher Pasrah RUU Ketahanan Keluarga Tidak Jadi UU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu perkawinan

Berita Terkini