<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri yang menyinggung soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Penyiaran ketika berpidato pada pembukaan Rakernas V PDIP. Puan yang ditemui di lokasi Rakernas&nbsp;PDIP&nbsp;di&nbsp;Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa semua hal yang terjadi di DPR telah sepengetahuan dirinya, termasuk perihal revisi undang-undang tersebut. "Jadi, memang semua hal yang terjadi di DPR tentu saja sudah sepengetahuan saya untuk bisa dilakukan di DPR. Jadi, hal-hal tersebut memang sudah dibicarakan melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR. Itu salah satu tugas untuk saling mengawal, saling mengoordinasikan dan dibicarakan bersama di DPR," kata Puan. Menurut Puan, kendati revisi Undang-Undang MK dan&nbsp;Undang-Undang Penyiaran telah sepengetahuan dirinya, proses saling mengawal dan koordinasi tetap berlangsung. Dia juga menegaskan bahwa Fraksi PDIP DPR RI akan mengawal pembahasan revisi undang-undang itu. "Ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut," ujar Ketua DPP PDIP itu. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP&nbsp;Megawati&nbsp;Soekarnoputri menyinggung soal revisi Undang-Undang MK dan Undang-Undang Penyiaran dalam pidatonya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5). Menurut Megawati, prosedur revisi Undang-Undang MK tidak benar karena terkesan tiba-tiba. "Lah bayangkan, dong, pakai revisi Undang-Undang MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba, (saat) masa reses," katanya. Dia mengaku bingung dengan revisi Undang-Undang MK yang tiba-tiba tersebut, sampai bertanya kepada Ketua Fraksi PDIP DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. "Saya sendiri sampai bertanya kepada Pak Utut. Nah, saya tanya beliau, 'Ini apaan, sih?' Mbak Puan lagi pergi, yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat, ya?" ucap Megawati. Selain itu, Presiden Ke-5 RI itu juga menyinggung revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai melanggar esensi produk jurnalisme investigasi. "Loh, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, 'Hei, kamu itu ada Dewan Pers, loh. Lalu, harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik.' Lah, kok enggak boleh, ya, kalau ada investigasinya? Loh, itu kan artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah loh," ujarnya.

"Saya sampai bertanya kepada Pak Utut. Nah, saya tanya beliau, 'Ini apaan, sih?' Terus Mbak Puan lagi pergi ke Meksiko. kok enak amat,"

Megawati Pertanyakan UU MK dan UU Penyiaran, Puan Bilang Begini  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-102901-1513895533.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar bersama jurnalis." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar bersama jurnalis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar berharap revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media. UU Penyiaran harus mampu mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi. Gus Imin (sapaan Muhaimin Iskandar) paham betul pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers. Dia pernah bekerja sebagai jurnalis ketika menjabat kepala litbang salah satu tabloid pada 1993 dan tempatnya bekerja tersebut mengalami pemberedelan di zaman Orde Baru. &rdquo;Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi. Maka dari itu, saya titipkan 8 agenda perubahan kepada presiden terpilih Pak Prabowo. Yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat sekaligus menjamin kebebasan pers. Kebebasan pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik,&rdquo; kata Gus Imin. &rdquo;Sejauh ini revisi UU Penyiaran masih berupa draf. Artinya, masih ada waktu untuk menyerap dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan teman-teman media,&rdquo; lanjut dia. Melarang penyiaran program investigasi, misalnya, sama saja dengan membunuh jurnalisme. Mengingat kabar-kabar pendek seperti breaking news atau info viral relatif sudah diambil alih media sosial, jurnalisme sangat diandalkan dalam melahirkan informasi yang panjang, lengkap, dan mendalam. &rdquo;Mosok jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release? Ketika breaking news, live report, bahkan berita viral bisa diambil alih media sosial, investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini,&rdquo; tegas Muhaimin Iskandar. Gus Imin pun menjelaskan, pelarangan penyiaran program investigasi dalam draf RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers. Sebab, tidak semua bisa melakukan investigasi. Gus Imin mengambil contoh program Buka Mata dari Narasi TV, program Bocor Alus dari Tempo, atau film dokumenter Dirty Vote yang tayang di kanal YouTube Watchdoc. Ketika dirilis, Dirty Vote mampu memberikan perspektif dan informasi penting yang dibutuhkan publik dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. &rdquo;Dirty Vote, Buka Mata, dan Bocor Alus, adalah salah satu produk jurnalisme investigasi yang mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang kredibel. Karya-karya seperti itu justru perlu kita dukung karena akan membawa kebaikan bagi bangsa. Sama halnya dengan karya-karya kreatif lain yang hanya dapat muncul jika diberi ruang kebebasan,&rdquo; tutur Gus Imin. Di sisi lain, sosok yang berhasil memimpin PKB meraih peningkatan kursi legislatif di Pemilihan Umum 2024 tersebut memahami pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah berita yang kredibel di tengah gempuran banjir informasi melalui media sosial dan berbagai platform penyiaran. &rdquo;Revisi UU Penyiaran harus mampu melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi yang semakin merajalela tanpa mengamputasi kebebasan pers. Masyarakat juga berhak untuk (memiliki) akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Tidak boleh ada sensor atas jurnalisme dan ekspresi publik,&rdquo; ucap Gus Imin. (c9/xav)

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap revisi UU Penyiaran mampu atasi tantangan jurnalisme tanpa mengancam kebebasan berekspresi

Dorong Pemerintah Jamin Kebebasan Pers, Gus Imin Sebut Revisi UU Penyiaran Harus Serap Aspirasi Masyarakat dan Insan Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dorong.jpg" alt="ZAMAN BERUBAH: Komisioner KPI Irsal Ambia (kiri) dalam diskusi tentang RUU Penyiaran di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ZAMAN BERUBAH: Komisioner KPI Irsal Ambia (kiri) dalam diskusi tentang RUU Penyiaran di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran hingga kini tak kunjung dibahas DPR RI. Usia UU Penyiaran yang ada sekarang ini sudah 20 tahun. Karena itu, perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman.  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, RUU Penyiaran sudah diusulkan pada periode DPR RI sebelumnya. Namun, sampai sekarang memang pembahasannya belum selesai. Bahkan, masih banyak tahapan yang harus dilalui.  Kharis menambahkan, saat ini RUU Penyiaran baru masuk tahap persiapan akhir draf RUU yang ada di komisi I. Setelah draf selesai, komisi menyerahkannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. "Posisinya masih di komisi I,” kata Kharis dalam sebuah diskusi bertema RUU Penyiaran untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara di Media Center DPR RI kemarin (7/3).  Setelah selesai dibahas di baleg, draf RUU Penyiaran itu dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Berikutnya, DPR mengirim surat ke presiden untuk membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Jadi, proses yang harus dilalui masih cukup panjang.  Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Irsal Ambia mengatakan, UU 32/2022 tentang Penyiaran sudah berusia 20 tahun. UU bersangkutan merupakan salah satu produk reformasi di bidang pers dan penyiaran. "Sudah saatnya dilakukan perubahan,” papar Irsal yang hadir dalam diskusi kemarin.  Menurut dia, banyak faktor yang menjadi alasan utama untuk memperbarui UU tersebut. Di antaranya, perkembangan teknologi yang berjalan sangat luar biasa. Teknologi penyiaran, teknologi komunikasi, teknologi telekomunikasi, dan teknologi lainnya berkembang pesat.  Irsal menyatakan, perkembangan teknologi telah mendisrupsi ruang penyiaran dan model-model penyelenggaraan penyiaran yang selama ini berjalan konvensional. "Semuanya berubah sangat drastis dengan keberadaan model dan sistem penyiaran berbasis internet, digital, dan sebagainya,” ungkapnya.

KPI Dorong Penuntasan Revisi Undang-Undang Penyiaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/1640761750879.jpg" alt="Ilustrasi penyiaran siswa SMAN 7 Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyiaran siswa SMAN 7 Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur atau KPID Jatim mencatat, tahun ini, terdapat 5.300 pelanggaran penyiaran. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada 2020 sejumlah 4.855.  Ketua KPID Jatim A. Afif Amrullah mengatakan, temuan pelanggaran itu didominasi tayangan yang berkaitan dengan kata-kata kotor, tayangan seksual, tayangan kekerasan, hingga pengaduan tentang tayangan politik saat pilkada berlangsung. Kemudian, sebanyak 5.145 pelanggaran klasifikasi isi siaran berdasar usia.  ”Penanganan pelanggaran itu sebenarnya juga sudah diatur undang-undang maupun P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran),” kata Afif Amrullah pada Rabu (29/12).  Atas pelanggaran itu, KPID Jatim telah melakukan pemanggilan sebanyak 21 kali. Kemudian memberikan 16 sanksi dan 5 imbauan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran baik televisi maupun radio.  ”Selama ini, kami dari KPI biasanya berhenti di level teguran, karena teman-teman itu sudah sadar dan punya pemahaman yang sama untuk menjaga siaran. Sehingga, tidak sampai pada rekomendasi pencabutan izin. Artinya ketika ditegur, mereka sudah langsung melakukan evaluasi sehingga tidak terulang lagi,” beber Afif Amrullah.  Pemanggilan dan pemberian sanksi itu telah sesuai dengan UU dan P3SPS. Sebab ketika ada pelanggaran penyiaran, yang dilakukan KPID  adalah mengundang atau memanggil lembaga penyiaran untuk dimintai keterangan. Jika terbukti melanggar, lembaga penyiaran akan diberikan sanksi.  ”Punishment sudah ditentukan dalam undang-undang maupun P3SPS. Yang pertama itu adalah teguran tertulis, kamudian penghentian acara siaran, ketiga pembatasan durasi siaran, dan yang terakhir rekomendasi pencabutan izin,” papar Afif Amrullah.

Selama 2021, Pelanggaran Penyiaran di Jatim Naik 445 Jadi 5.300 Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210420-WA0026.jpg" alt="Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam berbincang dengan ketua dan anggota KPID Sulawesi Selatan. Ridwansyah Muchsin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam berbincang dengan ketua dan anggota KPID Sulawesi Selatan. Ridwansyah Muchsin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan televisi kabel yang beroperasi tanpa adanya sejumlah perizinan. KPID melaporkan itu langsung kepada Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam.  Ketua KPID Sulawesi Selatan Hasrul Hasan seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, mereka melaporkan hal itu saat bersilaturahmi dengan Kapolda Merdisyam. ”Kunjungan silaturahmi ini kami lakukan untuk memperkuat sinergitas sekaligus membahas beberapa program penyiaran sehat di Sulawesi Selatan,” ujar Hasrul.  Dia menjelaskan, salah satu fungsi KPID yakni tentang pengawasan lembaga penyiaran juga termasuk pengawasan terhadap konten siaran sesuai yang diatur dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. ”Komisi Penyiaran Indonesia, lahir atas amanat UU Nomor 32/2002. Salah satu tugas kami menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar,” terang Hasrul.  Menurut dia, di Sulawesi Selatan hanya 29 televisi kabel yang memiliki izin. Namun masih banyak yang melakukan siaran tanpa memiliki izin siaran. KPID fokus mengawasi penyiaran agar tidak terpapar berita-berita hoaks dan paham radikalisme.  Sementara itu, Kapolda Merdisyam menyambut positif kunjungan ketua dan anggota-anggota KPID Sulawesi Selatan. ”Kami sambut positif dan kami siap bersinergi dengan KPID Sulawesi Selatan. Kendati penyiaran khususnya televisi kabel, adalah hiburan masyarakat, namun harus tetap mematuhi regulasi sesuai perundang-undangan,” ujar Merddisyam.  ”Kalau KPID ada rencana penertiban TV kabel tak berizin, silakan dikoordinasikan dengan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Kami juga akan turun bersama dengan KPID,” kata Merdisyam.  Selain itu, Polda Sulawesi Selatan juga akan menindaklanjuti audiensi KPID dengan melakukan kerja sama melalui MoU. Khususnya terkait dugaan pidana dalam Undang-Undang Penyiaran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S5qLY05waJ8

KPID Sulawesi Selatan Adukan Televisi Kabel Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Anggota-Komisi-I-DPR-RI-Willy-Aditya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, migrasi dari frekuensi analog ke digital saat ini adalah sebuah keniscayaan. Indonesia tentu harus bersiap dan tidak boleh ketinggalan.  “Digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan dan ini juga merupakan komitmen Presiden Joko Widodo di dalam visi dan misinya selama masa kampanye lalu. Ini juga memonetum kita untuk memulai proes transformasi proses analog switch off (ASO) ke digital," ujar Willy dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Apalagi, lanjut Willy, Indonesia sudah sangat tertinggal dari sisi Penyiaran digital dibandingkan negara lain. Karena itu butuh payung hukum yang bisa membuat bangsa ini mendapat banyak keuntungan dari era digital.  "Pada situasi seperti ini, negara akan lebih bisa mengedepankan pembanganan nasional lewat digital. Ini kita inginkan selesai dalam dua tahun ini, sejak RUU Cipta Kerja nanti diundangkan,” ujar Willy. <ul> 	<li>Baca Juga:<a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/02/2018/soal-ruu-penyiaran-bamsoet-pertemukan-komisi-i-dan-menkominfo/"> Soal RUU Penyiaran, Bamsoet Pertemukan Komisi I dan Menkominfo</a></li> </ul> Willy menjelaskan, manfaat Penyiaran digital diantaranya, Diversity of Content dan Diversity of Ownership, yaitu Keberagaman isi dan ragam siaran dan keberagaman kepemilikan. Ujungnya siaran yang berkualitas, tayangan yang jernih, akses siaran yang merata, saat ini siaran tv di beberapa daerah masih susah ditangkap.  Masalah program USO (universe service obligation), tetap seperti halnya dengan PT yang masih eksis seperti saat ini. “Hanya saja harus mempertimbangkan kepadatan wilayah,” tambah Willy.  “Intinya hampir semua sepakat dengan proses ini, analog switch off. Yang menjadi permasalahan dan ada pembahasan sedikit hanya masalah over the top," ungkap Willy.  Menurut Willy masalah tersebut nanti akan dibahas khusus dan dimasukkan ke dalam pasal penjelasan dan Menkominfo akan membuat aturan tentang ini. “Selama ini, aturannya belum ada, maka Panja meminta Kominfo membuat aturan tentang ini, karena ini sudah menjadi kebutuhan bersama,” tutur Willy.

Baleg DPR: Indonesia Kini Memasuki Era Penyiaran Digital

UU Penyiaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Penyiaran