<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/8ae311ea-2dc6-4591-af1b-ae104e404d48-4193229319.jpeg" alt="Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Halilul Khairi. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Halilul Khairi. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, termasuk juga UU Pemilu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi antara visi-misi Presiden dengan para kepala daerah. Kajian ini muncul setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menunjukkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian waktu pelantikan kepala daerah, yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Selain itu, masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada Ulang, serta gugatan hasil pilkada di beberapa daerah. &ldquo;Akibatnya terdapat kesenjangan soal waktu dan target yang ingin dicapai antara visi dan misi presiden terpilih dengan para kepala daerah terpilih. Apalagi pelaksanaan Pilpres jeda waktunya cukup lama dengan Pelaksanaan Pilkada 2024. Sehingga implementasi program pemerintah menjadi terdelay,&rdquo; ujar Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan IPDN, Halilul Khairi. Halilul menekankan bahwa revisi diperlukan tidak hanya untuk menyinkronkan jadwal politik, tetapi juga untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa APBN dan APBD biasanya disusun satu tahun sebelumnya, sehingga ketidaktepatan waktu pelantikan kepala daerah bisa berdampak pada eksekusi program pemerintah. Lebih lanjut, Halilul menyebut bahwa wacana pilkada tidak langsung juga ikut mengemuka dalam kajian revisi UU Pemda. Namun ia menilai bahwa ide tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam dari berbagai sisi, baik untung maupun ruginya. &ldquo;Tapi ide pilkada tidak langsung ini memang perlu kita diskusi lebih dalam untung ruginya. Inilah yang masih perlu pengkajian mendalam,&rdquo; pungkasnya. Dengan tantangan-tantangan tersebut, pemerintah dinilai perlu segera merumuskan format baru pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, agar lebih efektif, efisien, dan tidak menghambat kesinambungan program pembangunan nasional.

Kemendagri kaji revisi UU Pemda dan Pilkada akibat pelantikan kepala daerah tak serentak. Tujuannya selaraskan program pusat dan daerah.

Revisi UU Pemda dan Pilkada Dikaji, Pelantikan Kepala Daerah Tak Lagi Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG20230113141911_copy_800x6001.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 tentang IKN tidak mengacu kepada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Thomas dalam Forum Konsultasi Publik Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN menegaskan, UU IKN adalah UU yang bersifat khusus atau lex specialis. Dalam bahasa hukum secara lengkap disebut lex specialis derogat legi generalis. Sehingga bila ada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan undang-undang atau peraturan lain mengenai IKN, yang dipakai adalah ketentuan yang termuat dalam UU IKN.  ”Kalau UU IKN mengacu ke UU 23/2014, maka tidak akan jadi itu IKN,” tutur Thomas seperti dilansir dari Antara.  Pernyataan Thomas antara lain untuk menjawab status seorang kepala otorita IKN dan bagaimana nasib Kecamatan Sepaku dan Semoi. Menurut dia, UU IKN juga perwujudan dari hal yang kerap disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, yaitu tentang cara berpikir dan bertindak yang baru.  ”Jadi status sebagai menteri, misalnya, dan bersama jabatan menteri itu melekat standar layanan yang bisa diterimanya, semangat UU IKN ini tidak begitu. Saya, atau kami pejabat Otorita IKN tetap bekerja walaupun tidak ada ajudan ataupun harus melakukan banyak hal sendiri,” jelas Thomas Umbu Pati.  ”Jabatan Kepala Otorita IKN diketahui setara dengan jabatan menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tambah dia.  Dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, juga muncul sejumlah pertanyaan seperti bagaimana dengan nasib masyarakat asli setempat atau masyarakat adat yang mendiami Sepaku dan Semoi bahkan sebelum ada Republik Indonesia.  ”Kami sudah berkorban banyak untuk IKN, bahkan sebelum IKN-nya berwujud dan ada,” kata Sofyan yang mewakili masyarakat adat Paser.  Moderator Forum Sugito menyatakan, semua pendapat dan masukan sudah didengar dan dicatat. Selain penyampaian secara verbal dan langsung di forum tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan ide atau pemikirannya melalui laman ikn.go.id.

UU IKN Tidak Mengacu kepada UU 23/2014 tentang Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/komite-1-dpd.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap aspirasi pemekaran daerah. DPD RI meyakini, pemekaran daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan.  Hal tersebut mengemuka saat pembahasan pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/7). Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi mengatakan, Komite I sudah membahas ini berkali-kali dengan pemerintah.  "Komite juga sudah melakukan audiensi dengan Ketua DPOD yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan secara resmi sudah menyurati secara kelembagaan dari Pimpinan DPD RI bulan Februari lalu untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan 2 (dua) PP Pelaksanaan aturan penataan daerah agar usulan-usulan calon daerah baru, bisa segera dibahas," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com.  Dia menegaskan, komitmen DPD RI untuk memekarkan wilayah tak perlu diragukan. Pada 27 Februari lalu, Ketua DPD RI Oesman Sapta sudah menyurati secara resmi Presiden Jokowi mengenai rencana ini.  "Semangatnya adalah untuk pemerataan pembangunan. Namun, sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-undang Pemda tersebut," kata Anggota DPD RI Sumatera Utara Badikenita Sitepu.  Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman menuturkan bahwa perjuangan daerah dalam memperjuangkan DOB terkendala oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama terkait luas wilayah, jumlah penduduk sebagai persyaratan utama pemekaran daerah baru.  "Menurut kami UU Pemda tersebutlah yang menghambat pemekaran, kalau prasyarat hanya dihitung luas wilayah dan jumlah penduduk jelas itu tidak bisa diaplikasikan," katanya.  Bahkan, kata dia, rencana DOB bisa jadi tidak terwujud. Hanya wilayah Jawa saja yang bisa memenuhi prasayarat tersebut.  "(Masalahnya) ada daerah yang luasnya memenuhi persyaratan tetapi penduduknya tidak, begitu pula sebaliknya. Kami mendukung DPD RI untuk menyuarakan aspirasi pemekaran daerah ini kepada pemerintah," pungkas Wagirin Arman.

Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penjelasan-bawaslu-soal-ganjar-yang-ditetapkan-langgar-uu-pemda_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menetapkan bahwa deklarasi Ganjar Pranowo melanggar aturan. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap tidak netral dan berpihak pada salah satu kubu di Pilpres 2019. Laporan tetap diproses meski Bawaslu menjelaskan bahwa acara tersebut diadakan dengan dana pribadi. Permasalahan tersebut dimulai pada Minggu (26/1). Ganjar sebagai gubernur mengumpulkan bupati dan wali kota se-Jateng di Hotel Alila, Solo. Setidaknya ada 31 kepala daerah yang hadir dalam acara itu. Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiudin mengatakan, dari penelusurannya, acara tersebut sebenarnya kegiatan internal Pemprov Jateng. Namun, di sela acara itu, diadakan deklarasi dukungan terhadap capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam deklarasi tersebut, Ganjar menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. "Menurut laporan yang masuk memang seperti itu," ucap Rofiudin kemarin (24/2). Tim kampanye capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jateng melaporkan acara deklarasi tersebut ke Bawaslu. Pelapor juga menyertakan beberapa alat bukti dalam laporannya. Di antaranya, video yang menunjukkan bahwa Ganjar bersama seluruh kepala daerahnya melakukan deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf. Bawaslu pun menindaklanjuti pengaduan tersebut. Mereka sudah memeriksa 38 orang plus Ganjar sebagai pejabat yang dilaporkan. Perinciannya, 2 pelapor, 1 dari pihak hotel, dan 35 sisanya adalah para kepala daerah di Jateng. Bawaslu melakukan interogasi seputar keterkaitan mereka dengan deklarasi yang diadakan Ganjar. Rofiudin menjelaskan, Bawaslu mendapatkan fakta lain tentang acara deklarasi pada akhir Januari itu. Menurut penelusuran Bawaslu, seluruh dana acara tersebut ditanggung Ganjar. Artinya, negara memang tidak menanggung sedikit pun biaya acara deklarasi yang diadakan Ganjar. "Sebenarnya, karena ini terkait dengan acara pribadi Pak Ganjar, Bawaslu tidak menemukan pelanggaran. Tapi, karena ada penggunaan kata-kata kepala daerah di deklarasinya bersama dengan bupati dan wali kota, inilah yang menyalahi aturan," jelas Rofiudin. Ganjar dianggap telah melanggar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Sebagai kepala daerah, Ganjar dinilai tidak netral. Menunjukkan keberpihakannya bukan secara pribadi, melainkan sebagai gubernur Jateng. Padahal, jabatan tersebut semestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah saja. "Nama jabatan kepala daerah itu tidak untuk kepentingan politik, terutama ke salah satu golongan atau kelompok," lanjut Rofiudin. Dia menjelaskan, Bawaslu tetap memproses laporan tersebut. Mereka akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Nanti menjadi urusan Kemendagri, tindakan seperti apa yang akan mereka berikan kepada yang bersangkutan ini," ungkap Rofiudin. Secara terpisah, Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang menyatakan masih menunggu surat resmi dari Bawaslu Jateng soal rekomendasi pemberian teguran. Jika sudah diterima, Kemendagri akan menindaklanjuti surat tersebut. "Kita belum menerima suratnya. Kita tunggu ya," ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (24/2). Saat ditanya bentuk teguran apa yang akan diberikan, Akmal belum bisa memastikan. Sebab, pihaknya belum mendapat penjelasaSn resmi dari Bawaslu. "Kita tunggu ya. Nggak elok berandai-andai,'' imbuhnya. Jika merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan, ada dua jenis teguran yang biasa diberikan. Yakni, teguran lisan dan teguran tertulis. Akmal menjelaskan, selama ini Kemendagri sudah menjalankan peran pembinaan secara maksimal kepada kepala daerah dalam menghadapi Pemilu 2019. Mulai sosialisasi hingga mengeluarkan surat edaran untuk menaati peraturan. "Sudah ada surat edaran kepada kepala daerah untuk menaati peraturan perundangan terkait pemilu dan pileg. Karena pemerintah adalah pelaksana UU," tuturnya. Dia menambahkan, upaya pembinaan serupa akan terus dilakukan.&nbsp;

Penjelasan Bawaslu soal Ganjar yang Ditetapkan Langgar UU Pemda

uu pemda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu pemda

Berita Terkini

Revisi UU Pemda dan Pilkada Dikaji, Pelantikan Kepala Daerah Tak Lagi Serentak

UU IKN Tidak Mengacu kepada UU 23/2014 tentang Pemda

Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

Penjelasan Bawaslu soal Ganjar yang Ditetapkan Langgar UU Pemda

Download Aplikasi JawaPos.com