<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/20240913_130052-3888179170.jpg" alt="Ilustrasi Peretasan menimpa platform trading kripto, Indodax. (Cyvers Alerts)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Peretasan menimpa platform trading kripto, Indodax. (Cyvers Alerts)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Sudah setahun berlalu sejak masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berakhir, namun penerapannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Regulasi yang diharapkan menjadi tonggak kedaulatan data nasional justru tersendat tanpa langkah nyata dari pemerintah. Padahal, di tengah meningkatnya ancaman siber dan eksploitasi data digital, perlindungan terhadap privasi warga negara menjadi semakin mendesak. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai keterlambatan implementasi UU PDP merupakan bentuk kelalaian serius negara. Ia menegaskan bahwa tanpa eksekusi yang konkret, regulasi ini hanya menjadi simbol hukum tanpa kekuatan.&nbsp; &ldquo;Urgensi pelaksanaan UU PDP tidak bisa lagi ditunda. Tanpa langkah nyata, publik akan terus menjadi korban kebocoran data dan penipuan digital,&rdquo; ujar dia kepada JawaPos.com.&nbsp; Sepanjang satu tahun terakhir, kebocoran data terus berulang&mdash;mulai dari sektor publik, e-commerce, hingga lembaga keuangan. Modusnya beragam, dari phishing, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan data untuk akun judi online.&nbsp; Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi warga telah menjadi komoditas ilegal di ruang siber, sementara mekanisme perlindungan dan penegakan hukumnya masih lemah. Salah satu sumber utama keterlambatan adalah belum terbentuknya Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) yang diamanatkan langsung oleh Pasal 58 UU PDP kepada Presiden. Lembaga ini menurut Pratama seharusnya menjadi pengawas utama dalam memastikan kepatuhan lembaga publik dan swasta terhadap prinsip perlindungan data. Namun hingga kini, pembentukannya belum terealisasi, dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan teknis pun belum diterbitkan. Ketiadaan lembaga pelaksana dan dasar hukum teknis ini membuat mekanisme pengawasan, pelaporan, serta sanksi hukum atas pelanggaran data menjadi tidak jelas.&nbsp; Pratama menilai, penundaan ini bukan lagi soal administratif, tetapi bisa dipandang sebagai pengabaian terhadap amanat undang-undang dan hak konstitusional warga. &ldquo;Keterlambatan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi hak digital warganya,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Pratama menekankan bahwa Badan PDP harus dibangun dengan struktur independen dan dipimpin oleh sosok yang kompeten secara teknis, bukan sekadar hasil penunjukan politik. Pemimpinnya perlu memahami keamanan siber, tata kelola data lintas sektor, serta mitigasi risiko di era kecerdasan buatan. Tanpa kepemimpinan yang berintegritas dan berkapasitas, lembaga ini berisiko menjadi 'macan kertas&amp; tanpa daya eksekusi. Krisis perlindungan data juga mengancam fondasi ekonomi digital nasional yang tengah tumbuh pesat. Kepercayaan publik adalah modal utama ekonomi digital, dan kebocoran data yang terus terjadi bisa menggerusnya.&nbsp; Karena itu, percepatan implementasi UU PDP dan penerbitan PP PDP menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi digital Indonesia berjalan aman, beretika, dan berkelanjutan. Pratama menutup dengan peringatan keras: Indonesia tak boleh terus tertinggal dari negara lain seperti Uni Eropa dengan GDPR atau Singapura dengan PDPA.&nbsp; &ldquo;Perlindungan data pribadi bukan sekadar urusan regulasi, tapi wujud tanggung jawab negara dalam menjaga martabat dan keamanan warganya di dunia digital,&rdquo; tandasnya.

Keterlambatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan data warga.

Keterlambatan Badan PDP: Ancaman terhadap Keamanan Data Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-9-.jpg" alt="Menteri Kominfo Rudiantara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kominfo Rudiantara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9), menjadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.  Sebagai informasi, pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP lumayan panjang dan berliku. RUU ini juga telah melalui perjalanan panjang dan penuh kompromi politik antara legislatif dan eksekutif.  Sebagai pengingat, UU PDP merupakan salah satu hasil kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di era Menkominfo Rudiantara pada 2014-2019 lalu. Melihat RUU PDP kini telah disahkan menjadi UU PDP, Rudiantara mengapresiasi kinerja Kemenkominfo saat ini.  "Alhamdulillah, akhirnya UU PDP disahkan," ujar Rudiantara saat dihubungi JawaPos.com.  Meski senang salah satu hal yang paling diupayakannya saat itu kini telah berbuah menjadi Undang-undang, Rudiantara meminta pemerintahan saat ini untuk tidak berhenti bekerja. Pasalnya, tantangan kedepan yang lebih berat dikatakan telah menanti.  "Pastinya dinamika akibat perkembangan teknologi akan 'menggoda' kita untuk mengkinikan substansi UU PDP pada masa selanjutnya. Sekarang kita bersama untuk segera menurunkannya dalam regulasi-regulasi sebagai panduan operasional. Setidaknya kita bisa segera melakukan mitigasi risiko negatif sebelumnya karena ketiadaan UU PDP," tandas Rudiantara.  Senada dengan Rudiantara, Menkominfo saat ini Johnny G. Plate juga menyebut kalau UU PDP masih permulaan. Ke depan, akan dilakukan pemutakhiran lanjutan mengikuti UU PDP ini dengan sejumlah aturan turunan dan membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi.  "Terkait lembaga yang atur tata kelola data pribadi dia berada di bawah presiden, tanggung jawab ke presiden, dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan presiden," kata Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9).

Pengesahan UU PDP Panjang dan Berliku, Ini Respons Mantan Menkominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/UU-PDP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akhirnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR. Naskah final RUU PDP terdiri atas 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan 16 bab serta 76 pasal. Bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.  Menanggapi hal tersebut, dalam keterangannya Selasa (20/9), pakar keamanan siber Pratama Persadha melihat ini sebagai titik dimana Indonesia lebih serius dalam menghadapi persaingan dan pergeseran global yang semakin terdigitalisasi.  “UU PDP ini titik start kita bersama menghadapi tantangan globalisasi yang semakin digital. Pasca ini, segera bentuk Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang kuat, independen dan powerful. Jangan sampai Komisi PDP nanti tidak sekuat yang kita cita-citakan,” kata Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication &amp; Information System Security Research Center) ini melalui keterangannya.  Ditambahkan Pratama, pekerjaan pemerintah selanjutnya adalah perlu membuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup Publik /Pemerintah. Hal ini dikatakan bertujuan untuk mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE yang mengalami kebocoran data. Aturan terkait standar teknologi, SDM dan manajemen data seperti apa yang harus dipenuhi oleh para PSE.  “UU PDP memang tidak secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Komisi PDP. Dalam pasal 64 disebutkan sengketa perlindungan data peribadi harus diselesaikan lewat lembaga yang diatur oleh UU. Karena disinilah nanti Komisi PDP harus dibentuk dengan jalan tengah, lewat Peraturan Presiden, hal yang disepakati sebagai jalan tengah antara DPR dan Kominfo,” jelas Pratama.  Ditambahkan Pratama, sangat krusial posisi Komisi PDP. Karena itu wajib nantinya baik pemerintah dan DPR menempatkan orang yang tepat serta memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Otoritas PDP atau Komisi PDP ini.  “Soal perlindungan data pribadi ini bila perlu dibuat Pakta Integritas untuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap data pribadi, siap mundur jika terjadi kebocoran data pribadi. Karena selama ini kebocoran data pribadi dari sisi penyelenggara negara sudah sangat memprihatinkan”, tegasnya.  Pratama menambahkan perlunya memberikan wewenang yang cukup untuk Lembaga Otoritas PDP dalam menegakkan UU PDP, jangan sampai menjadi macan ompong dan nanti dituduh menghabiskan anggaran negara saja.  “Ini akan menjadi legacy atau warisan yang sangat baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo bila bisa mendorong lahirnya Lembaga Otoritas PDP yang kuat, kredibel dan bisa menjadi pelindung serta tempat terakhir meminta keadilan bagi masyarakat terkait sengketa perlindungan data pribadi,” terang Pratama.  Pengesahan UU PDP ini menurutnya harus juga direspon dengan segera melakukan audit keamanan informasi di semua PSE, baik lingkup Private atau Publik. Apalagi kasus kebocoran data masih menjadi perhatian masyarakat luas dengan kasus Bjorka.  “Nantinya Lembaga Otoritas PDP bisa bersama BSSN membuat aturan standar tentang pengaman data pribadi di lingkup Private dan lingkup Publik. Sehingga nantinya penegakan UU PDP bisa lebih detail dan jelas,” tandas Pratama.

UU PDP Disahkan, Pakar Ungkap PR Pemerintah Selanjutnya

UU PDP Disahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU PDP Disahkan

Berita Terkini

Keterlambatan Badan PDP: Ancaman terhadap Keamanan Data Warga

Pengesahan UU PDP Panjang dan Berliku, Ini Respons Mantan Menkominfo

UU PDP Disahkan, Pakar Ungkap PR Pemerintah Selanjutnya

Download Aplikasi JawaPos.com