<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/IMG_20240802_142507-4053476736.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PKB jazilul Fawaid di kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB jazilul Fawaid di kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid Angkat bicara soal konflik yang terjadi antara partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Dia menyatakan bahwa PKB dan PBNU tidak punya hubungan sama sekali. "Sebenarnya bukan pertikaian, hanya ingin mendudukkan masalah saja bahwa PKB dan PBNU itu tidak ada hubungan sama sekali," kata Gus Jazil, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut dia, PKB berdaulat dengan menjalankan Undang-Undang Partai Politik. Sementara, PBNU menjalankan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Karena itu, ketika Ormas membentuk tim yang menurut dia mengintervensi kewenangan suatu partai politik, artinya adalah upaya penyerobotan. "Itu artinya tindakan melawan hukum, itu artinya tindakan melawan konstitusi gitu. Dan itu yang memang harus dijelaskan kepada publik supaya masing-masing saling menghormati," terangnya. Sebelumnya, Rais Syuriah PBNU sekaligus Anggota Tim Panel Pansus PBNU, Cholil Nafis, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengumumkan hasil sementara dari pansus yang mengurusi hubungan antara PBNU dengan PKB. &ldquo;Ya kami baru mengumpulkan. Kan yang bercerita seperti Lukman Edy, cuma satu orang kan. Saya pikir tidak pas untuk menjadi temuan ya,&rdquo; katanya di Kantor PBNU, Jakarta, senin (5/8). Dia memastikan &nbsp;bahwa Pansus PBNU baru akan mengumumkan hasil rekomendasi untuk mengharmoniskan hubungan dengan PKB setelah berdiskusi dengan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa antara PKB dan PBNU tidak ada hubungan sama sekali.

Soal Konflik PKB vs PBNU, Jazilul Fawaid: PKB dan PBNU Tidak Ada Hubungan Sama Sekali   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS.jpg" alt="ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Ormas yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). MK menilai gugatan yang diajukan tidak berlandasan hukum.  "Mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).   Permohonan uji materi UU No 16/2017 tentang ormas ini diajukan GNPF MUI diajukan pada Desember 2018 lalu. Pasal yang digugat GNPF MUI adalah Pasal 1 angka 6 sampai 21, Pasal 59 ayat 4 huruf C, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80 A dan Pasal 82 ayat 1 dan 2.  GNPF menilai pasal 1 angka 6 sampai 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UU 1945. Yaitu berkaitan dengan prosedural sanksi bagi ormas.   Terkait Pasal 62 Ayat 3 dan Pasal 80 A. GNPF menganggap pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan dapat mengakibatkan potensi adanya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Pasal 82 A ayat 1 dan 2 terkait sanksi pidana juga menjadi poin ajuan dalam uji materi.   "Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan, dalil para pemohon perihal inkonstitusionalitas pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap Ketua MK ini.

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-lebih-tepat-ke-ptun_m_186771.jpeg" alt="Mahkamah Konstitusi" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Hukum Tata Negara Harjono menyatakan, penguasaan materi pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) akan lebih baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kurang tepat jika di Pengadilan Negeri (PN). Itu karena pembubaran ormas merupakan urusan tata usaha negara. Menurut <a href="https://www.jawapos.com/tag/69813/uu-ormas" target="_blank">Harjono</a>, ormas dapat dikatakan bubar begitu status badan hukumnya dicabut. Pencabutan status badan hukum tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Ormas yang&nbsp; termasuk ke dalam hukum administrasi negara. UU Ormas yang baru menyederhanakan proses pencabutan status badan hukum suatu ormas. Kini, tanpa lewat pengadilan terlebih dahulu, suatu ormas dapat dicabut status badan hukumnya. Namun, pihak yang dibubarkan dapat menggugatnya di PTUN. "(Ada pengadilan terlebih dahulu) itu sebelumnya, yang kemudian diubah dengan ini. Ini pun betul, tidak kemudian karena bertentangan dengan yang dulu, yang dulu yang betul," ungkap Harjono usai menjadi saksi ahli dari pihak pemerintah di Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/2). Harjono menyebut, penguasaan materi terkait pencabutan status badan hukum suatu ormas pasti menjadi bagian dari PTUN. Apabila gugatan terhadap pencabutan status badan hukum itu dilakukan di pengadilan negeri, hal itu dirasa kurang tepat. Karena itu, Harjono mengungkapkan, jika ingin mempermasalahkan soal pencabutan status badan hukum, maka seharusnya melalui PTUN. "Kenapa di PN? PN mau memeriksanya dengan cara apa? Itu kasus pidana atau perdata? Bukan dua-duanya. Itu di tata usaha negara," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Pengamat: Lebih Tepat ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pemerintah-diminta-bentuk-panel-definisikan-ormas-anti-pancasila_m_166635.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengusulkan pemerintah membentuk panel. Itu guna menindaklanjuti rencana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Pria yang akrab disapa Romi itu mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta mendefinisikan suatu organisasi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Jika pemerintah saja yang menilai, akan terjadi penilaian sepihak dan menjadi tidak adil. "Kalau penerjemahannya oleh pemerintah saja maka bisa membahayakan demokrasi ke depan," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Minggu (5/11). Karena itu, untuk mendefinisikan orang atau Ormas tidak sesuai Pancasila dan NKRI harus dilakukan lembaga independen atau panel. Mereka harus terdiri dari orang yang memiliki jiwa kenegarawanan dan berintegritas. "Kami masih mendalami namun prinsipnya panel ahli yang punya integritas dan kredibilitas dan memiliki jiwa kenegarawanan sehingga tidak terkooptasi kepentingan sesaat," tegas Romi. Untuk membentuknya, pemerintah kiranya perlu membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring orang-orang yang akan duduk dalam panel tersebut dan prinsipnya harus diisi oleh orang-orang yang kredibel. Selain soal panel, PPP juga mengusulkan adanya mekanisme pembelaan yang dimungkinkan dalam UU Ormas tersebut. Ormas yang disangka bertentangan dengan UU Ormas diberikan ruang pembelaan secara formal apakah melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melalui pengadilan perdata. Begitu pula mekanisme pembelaan Ormas pasca dijatuhkan hukuman. Sebab, pada dasarnya konstitusi Indonesia menjamin warga negara mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Kalau hak-hak itu direnggut tanpa proses pembelaan, menurut Romi, pemerintah terjerumus dalam otoritarianisme. "Ketiga poin itu yang akan kami ajukan dalam revisi UU Ormas, akan diajukan setelah masa reses pada masa sidang ini," pungkas legislator asal Sleman itu.

Pemerintah Diminta Bentuk Panel Definisikan Ormas Anti-Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jk-sindir-sikap-pan-yang-tolak-uu-ormas_m_165819.jpeg" alt="Wapres Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>Jawapos.com&nbsp;- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik partai pendukung pemerintah yang tidak sejalan lagi dengan kebijakan pemerintah. Seperti halnya dalam pembahasan Peraturan Pengganti Undang-undang Organisasi masyarakat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/130431/perppu-ormas" target="_blank">Perppu ormas</a>) menjadi undang-undang. Dalam pembahasan UU ini Partai Amanat Nasional (<a href="https://www.jawapos.com/tag/355/pan" target="_blank">PAN</a>) yang merupakan anggota<a href="https://www.jawapos.com/tag/82443/parpol-pendukung-pemerintah" target="_blank"> parpol pendukung pemerinta</a>h memiliki sikap yang berbeda dengan menolak Perppu tersebut. &rdquo;Tentu kurang etis lah ya. Tetapi itu hak demokrasi masing-masing,&rdquo; ujar JK di kantor <a href="https://www.jawapos.com/tag/27949/wapres-jk" target="_blank">Wakil Presiden</a>, Selasa (31/10). Dia mengungkapkan, terkadang menteri dari partai yang sama dan kader yang ada di fraksi di DPR itu bisa berbeda pendapat. &rdquo;Semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja,&rdquo; ungkap JK. Tapi, saat ditanya apakah akan berdampak pada menteri dari PAN? JK enggan menjawabnya. &rdquo;Ya saya belum tahu,&rdquo; ujar dia. Saat ini, kader PAN yang duduk di kabinet adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Asman Abnur. Dalam pembahasan Perppu Ormas, ada tiga partai yang tidak setuju pemberlakuan perppu itu. Selain PAN yang memang berkoalisi dengan pemerintah ada dua partai lain yang selama ini sering mengkritik kebijakan pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PKS. Sedangkan, fraksi pendukung UU Ormas adalah PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Golkar. Sementara Partai Demokrat, PKB, dan PPP mendukung tapi dengan syarat harus direvisi.

JK Sindir Sikap PAN yang Tolak UU Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/uu-ormas-disahkan-polri-tidak-berwenang-bubarkan-ormas_m_165784.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto." width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meskipun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sudah disahkan menjadi Undang-Undang, namun polri tetap tidak memiliki kewenangan khusus untuk menindak ormas yang melanggar. Sebab, tidak terdapat pasal pidana didalamnya. &ldquo;Polri itu menjalankan undang-undang kalau ada pasal pidananya. Kalau tidak ada, Polri tidak ada,&rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10) Setyo menuturkan, Polri bekerja dalam kapasitasnya untuk memonitor ormas-ormas yang berseberangan dengan Pancasila. Namun, untuk urusan pembubaran, Polri menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kemendagri.&nbsp; "Baru,&nbsp;jika terdapat unsur pidana, maka Polri pun siap melakukan penindakan.&nbsp;Jadi sifatnya koordinatif, karena Polri juga melakukan pengawasan terhadap sosial budaya termasuk kegiatan masyarakat, jadi kita sampaikan ke yang berwenang," ujar Setyo. Sebelumnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 telah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang pada Rabu (25/10) lalu.&nbsp; Hal ini membuat dasar pemerintah semakin kuat untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sehingga Undang-Undang tersebut masih menimbulkan perdebatan oleh sejumlah pihak.

UU Ormas Disahkan, Polri Tidak Berwenang Bubarkan Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/soal-uu-ormas-sby-beri-tiga-catatan-ini-pada-jokowi_m_165531.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai Perppu Ormas." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai Perppu Ormas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat memberikan tiga poin catatan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165516/mantan-anak-buah-sindir-sby-soal-perppu-ormas-nyelekit-banget" target="_blank">Perppu Ormas</a> yang sudah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, poin pertama dalam mentukan suatu ormas itu pancasialis atau anti-Pancasila, tidak boleh ditentukan oleh pemerintah, melainkan lewat pengadilan. "Demokrat mengingatkan tidak boleh menentukan ormas A dan B itu anti-Pancasila secara subjektif dan sepihak. Perlu merujuk pada persoalan hukum atau ilegal," ujar SBY dalam konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10). Poin kedua, lanjut SBY, Partai Demokrat tidak ingin ormas yang terbukti anti terhadap Pancasila apabila diberikan sanksi yang sampai menjerat seluruh anggotanya. Terlebih adanya pasal yang mengancam hukuman seumur hidup. "Kalau ancaman seumur hidup. Bayangkan jika ada anggotanya yang tidak tahu. Padahal yang melakukan kesalahan pengurusnya. Jadi Bahwa ini tidak adil," katanya. Sementara poin Ketiga, kata pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur ini menegaskan perlu ada alasan kuat yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas.&nbsp; Terlebih soal pembubaran ormas tersebut haruslah lewat pengadilan, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. "Kalau misalnya (lewat pen&lrm;gadilan terlalu lama) bisa disederhanakan. Tetapi tidak boleh menghapus akuntabilitas yang berkaitan dengan akuntabilitas," pungkasnya. Sebelumnya, Perppu Ormas resmi menjadi UU, hal itu setelah dalam rapat paripurna DPR dilakukan voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, keputusan voting dilakukan karena, tidak ditemui keputusan musyawarah dan mufakat. Fadli pun melihat absensi anggota DPR yang datang sebanyak 445 dari total keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 anggota. Setidaknya, sebanyak tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP sepakat Perppu disahkan menjadi UU. Jadi didapat 314 anggota yang menerima Perppu tersebut. Sementara ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu itu untuk disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jadi total 131 anggota yang menolak.

Soal UU Ormas, SBY Beri Tiga Catatan Ini pada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/banyak-kekurangan-ppp-usul-uu-ormas-direvisi_m_165527.jpeg" alt="Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidhowi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidhowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang Organisasi Kemasyarakat (UU Ormas) masih menjadi sorotan. Kendati telah disahkan DPR beberapa waktu lalu, undang-undang tersebut dinilai memiliki banyak kekurangan. Karenanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang disahkan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 itu. "PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas," ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidhowi dalam keterangannya melalui pesan singkat, Senin (30/10). Menurutnya, ada sejumlah hal yang masih bisa diperdebatkan dalam UU Ormas. Antara lain peran pengadilan. Sebab menurutnya, jangan sampai peran pengadilan sama sekali dihapuskan dari undang-undang tersebut. Hal itu lanjut dia, dikarenakan seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. "Walaupun azas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma undang-undang, akan menjadi pasal karet," khawatirnya. Di dalam UU Ormas yang baru, kata pria yang akrab disapa Awiek itu, ada sejumlah pasal yang hilang. Sebagai contoh, lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan. Sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal lain adalah terkait dengan hukuman. Apakah pelanggar akan mendapat hukuman seberat yang diatur dalam UU Ormas atau tidak. Alasan lain mengapa PPP berniat untuk mengajukan usulan revisi UU Ormas adalah terkait Lembaga Penafsir Pancasila. Sebab, siapakah yang berhak memvonis seseorang atau lembaga bertentangan dengan Pancasila. "Saat ini mandat diberikan secara penuh kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Bagaimana jika mendagrinya tiba-tiba berganti. Apakah tidak menimbulkan masalah?" ucapnya balik bertanya. Oleh karena itu, PPP ingin ada penegasan terhadap paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Apalagi, pemerintah juga siap bila undang-undang itu direvisi. Sementara nantinya Awiek berharap agar revisi itu menjadi usul inisiatif DPR. "Dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama," pungkas legislator asal Madura itu.

Banyak Kekurangan, PPP Usul UU Ormas Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/temui-jokowi-sby-dapat-garansi-uu-ormas-begini-katanya_m_165506.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana negara, Jakarta, Jumat (30/10) lalu. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Jokowi berjanji akan merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang sudah disetujui dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. "Alhamdulillah dalam pertemuan saya dengan Presiden Jokowi, ketika saya sampaikan ke beliau perlu Perppu Ormas direvisi karena memiliki prioritas dan urgensi tinggi. Presiden Jokowi menjawah dengan jelas bersedia untuk dilakukan revisi," ujar SBY dalam konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10). Sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, SBY mengungkapkan telah memerintahkan kepada Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk melakukan lobi dengan pemerintah, khusunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Artinya dalam lobi yang dilakukan &lrm;kepada pemerintah, Partai Demokrat setuju Perppu Ormas dijadikan UU asalkan ada revisi. "Dalam lobi&lrm; itu Partai Demokrat mendapat garansi bahwa pemerintah akan melakukan revisi," katanya. Sebelumnya, Perppu Ormas resmi menjadi UU. Hal itu setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR melalui voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, keputusan voting dilakukan karena tidak ditemui keputusan musyawarah dan mufakat. Fadli pun melihat absensi anggota DPR yang datang sebanyak 445 dari total keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 anggota. Setidaknya, sebanyak tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP sepakat Perppu disahkan menjadi UU. Jadi, didapat 314 anggota yang menerima Perppu tersebut. Sementara ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu itu untuk disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga total 131 anggota yang menolak.

Temui Jokowi, SBY Dapat Garansi UU Ormas, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jangan-terbelah-karena-uu-ormas_m_164696.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>DPR akhirnya mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna DPR kemarin. Unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR tak mampu menghambat pengesahan perppu yang menjadi dasar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut. Yang menarik, pengesahan perppu itu ditandai ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Inilah demokrasi. Meski Fraksi Partai Gerindra menolak perppu tersebut, sebagai pimpinan sidang, Fadli Zon tidak punya pilihan. Dia harus mengesahkan perppu itu. Sebab, berdasar hasil voting, mayoritas anggota DPR menyetujui. Pihak yang masih menolak UU tersebut sebaiknya menggunakan jalur hukum. Seperti yang dilakukan HTI yang membawa perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. Kita juga harus berterima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum HTI. Begitu Perppu Ormas disahkan DPR, dia menyatakan bahwa gugatan ke MK gugur. Sebab, perppu-nya sudah berubah menjadi UU. Selanjutnya, dia menunggu UU itu menjadi lembaran negara dan ada nomornya lebih dahulu. Baru kemudian mengajukan lagi judicial review UU Ormas ke MK. Karena taat hukum, Yusril memilih untuk restart. Setelah UU Ormas benar-benar dibawa ke MK, mari kita serahkan sepenuhnya nasib UU tersebut kepada sembilan hakim konstitusi. Apa pun keputusan MK harus diterima. Sebab, putusan MK nantinya adalah final dan mengikat. Jangan sampai polemik soal UU Ormas itu membuat kita terbelah. Tidak perlu ada tudingan bahwa yang setuju dengan UU Ormas adalah kelompok anti-Islam. Sebaliknya, juga tidak perlu mengatakan bahwa yang menolak UU Ormas adalah kelompok anti-Pancasila. Jangan sampai situasi pada zaman asas tunggal Pancasila pada 1985 terulang. Saat itu aktivis ormas yang tidak mencantumkan Pancasila secara formal sebagai asas organisasi dikejar-kejar. Salah satu korbannya saat itu adalah HMI. Gara-gara itu, HMI terbelah hingga saat ini. Ada HMI MPO (majelis penyelamat organisasi) dan HMI Dipo (karena berkantor di Jalan Diponegoro). Bahkan setelah reformasi, setelah dua HMI sama-sama berasas Islam, tetap tidak bisa disatukan. Betapa besar kerugian bangsa kita akibat perpecahan di tubuh organisasi ekstrakampus tersebut. Biarlah kasus perpecahan organisasi akibat intervensi pemerintah menjadi cerita masa lalu Orde Baru.

Jangan Terbelah karena UU Ormas

uu ormas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu ormas

Berita Terkini