<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/20241031_135158-3483933909.jpg" alt="Ribuan buruh mengawal langsung pembacaan putusan MK tentang UU Cipta Kerja di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh mengawal langsung pembacaan putusan MK tentang UU Cipta Kerja di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 2.000 buruh menggelar aksi di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).</p> <p>Mereka berasal dari berbagai aliansi serikat pekerja dan datang untuk mengawal langsung pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 40 tentang Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>Pantauan <em>JawaPos.com</em>, terdapat sebuah mobil komando yang memperdengarkan secara langsung jalannya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengeras suara. Ribuan buruh pun duduk dengan tertib mendengarkan pembacaan putusan dengan serius. Ada pula yang sambil menyantap berbagai jajanan yang dijajakan para pedagang kaki lima.</p> <p>Tak sedikit mereka berteriak saat majelis hakim membacakan apa sejalan dengan apa yang diinginkan buruh. "Upah sektoral dihidupkan kembali. Hidup partai buruh," ujar salah seorang orator.</p> <p>Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan terdapat 2.000 buruh yang mengawal langsung pembacaan putusan MK di patung kuda Monas.</p> <p>"Pada hari ini, kami melakukan aksi pengawalan sekitar 2.000 orang dari Jabodetabek, memastikan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan Uji Materil atau Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di patung kuda Monas, Kamis (31/10).</p> <p>Said Iqbal menjelaskan, terdapat tujuh poin penting dalam gugatan buruh di MK. Yakni, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja ), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, dan kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid, dan cuti melahirkan. "Kami minta 7 pasal itu dinyatakan inkonstitusional, tidak berlaku," tegas Said Iqbal.</p> <p>Dia menegaskan, cita-cita Presiden Prabowo untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan tercapai jika buruh tetap mendapatkan upah murah. Karena, upah murah akan menurunkan daya beli masyarakat. "Justru Omnibus Law menghambat kebijakan Presiden Prabowo," ucap Said Iqbal.</p> <p>"Omnibus Law disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja," tambah Said Iqbal.</p>

Ribuan buruh hadir di Patung Kuda Monas untuk menonton pembacaan putusan mahkamah konstitusi (MK) soal UU Omnibus Law.

2.000 Buruh Gelar 'Nobar' Pembacaan Putusan MK di Patung Kuda Monas

<div id="m#msg-f:1797811672001334526" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/JKT-1-DEMO-BURUH-TOLAK-OMNIBUSLAW-FED-15JPG-2753375439.jpg" alt="Massa buruh melakukan aksi Demo Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Aksi yang di iikuti Ribuan buruh gabungan ini menuntut untuk mencabut UU Omnibuslaw." width="100%">
<figcaption>Massa buruh melakukan aksi Demo Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Aksi yang di iikuti Ribuan buruh gabungan ini menuntut untuk mencabut UU Omnibuslaw.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, May Day 2024 akan diselenggarakan di ratusan kota industri di seluruh Indonesia. Ia mengutarakan, terdapat dua tuntutan buruh yang akan disuarakan pada momentum hari buruh, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua tuntutan itu yakni meminta penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (Hostum). Menurutnya, terdapat sembilan alasan buruh menolak omnibus law dan upah murah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Kedua, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, pembatasannya harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu artinya, negara memosisikan diri sebagai agen outsourcing," kata Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, menyoroti tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Said Iqbal menuturkan, yang dimaksud kontrak seumur hidup, karena dikontrak berulang kali, meskipun ada pembatasan lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, pesangon yang murah. Dia membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya bisa mendapatkan 0,5 kali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Easy hiring easy firing ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Sehingga mudah untuk memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti. Hal ini menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan. Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan terkait dengan, HOSTUM, semenjak adanya UU Cipta Kerja, banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan tetap, yang kemudian diganti karyawan outsourcing dengan upah murah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dengan UU Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. Sebab, hampir 4 tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen," sesal Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mencontohkan, pada 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64 persen, Kabupaten Bekasi 1,59 persen, Kabupaten Karawang 1,57 persen, di mana kenaikan tersebut di adalah di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8 persen dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40 persen. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5 persen," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI dalam May Day 2024 menyuarakan HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Ulah Murah," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan PHK bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya 0,5 kali.

May Day 2024, Partai Buruh Suarakan Hapus Omnibus Law Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Anies-di-surabaya-antara.jpeg" alt="Anies Baswedan menyapa jamaah seusai menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya, Jumat (17/3/2023). (ANTARA/Ananto Pradana)" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan menyapa jamaah seusai menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya, Jumat (17/3/2023). (ANTARA/Ananto Pradana)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anies Baswedan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh yang digelar di kantor DPP PKS, Jakarta, pada Sabtu (6/5). Dia mengklaim PKS telah terbukti konsisten memperjuangkan keadilan bagi buruh, salah satunya dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKS terbukti secara konsisten menghadirkan dan memperjuangkan keadilan. Ini bukan semata memperjuangkan kepentingan kaum buruh, tapi ini menjalankan perintah konstitusi yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Anies.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies mengatakan, perlunya rekam jejak yang baik untuk membawa perubahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Predictor terbaik adalah perilaku masa lalu. Kita bicara rekam jejak apa yang digunakan sebagai predictor apa yang dilakukan di masa depan. Kita menyaksikan yang dibutuhkan Indonesia maju sejahtera adalah keputusan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan," ucap Anies.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengajak mari konsisten pilihlah yang memiliki rekam jejak memperjuangkan dan menghadirkan keadilan. Ini menjadi dasar bagi kita semua dan yang hadir disini," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian memberi apresiasi kepada kaum buruh yang terus memperjuangkan hak agar memperoleh kehidupan layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih mengambil rute yang tidak sederhana. Menjadi pimpinan buruh itu tidak sederhana, bertemu pengusaha memperjuangkan upah layak. Kepada PKS konsisten yang kemarin dilakukan semoga berbuah membesarnya dukungan makin kuat memperjuangkan keadilan," tutup Anies.</div>

"Saya mengajak mari konsisten pilihlah yang memiliki rekam jejak memperjuangkan dan menghadirkan keadilan," kata Anies Baswedan.

Tolak UU Cipta Kerja, Anies Baswedan Sebut Hanya PKS yang Konsisten Perjuangkan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GANAJR-PIDATO-2.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengikuti secara daring bersama Forkopimda Jateng di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengikuti secara daring bersama Forkopimda Jateng di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk menghadirkan layanan informasi publik yang interaktif ke masyarakat.<br /> <br /> Ganjar menjelaskan, berbagai media bisa digunakan untuk menghadirkan layanan tersebut, seperti aplikasi pesan singkat, telepon, hingga media sosial. Menurut Ganjar, hal itu akan menjangkau lebih banyak masyarakat dari berbagai kalangan.<br /> <br /> "Saya usulkan tadi satu, agar ada tempat untuk bertanya dari masyarakat. Apakah WA, apakah telfon, apakah medsos, dan itu dikelola dengan baik," katanya di Ballroom Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jateng, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (19/8).<br /> <br /> Ganjar mengatakan, sejumlah poin di UU Ciptaker yang masih menjadi perdebatan juga perlu disampaikan ke masyarakat. Menurut Ganjar, perdebatan itu bermaksud agar semua masyarakat membaca draft-nya. "Sehingga sosialisasinya bisa ke seluruh kelompok masyarakat di Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia di luar negeri," sambung Ganjar.<br /> <br /> Ganjar mendorong sosialisasi yang dilakukan Satgas Ciptaker ini bisa menyerap aspirasi masyarakat secara interaktif. Ganjar meminta adanya diskusi terbuka yang dinisiasi dari Satgas untuk masyarakat.<br /> <br /> "Maka kalau bisa perdebatannya dibuka agar orang bisa mengerti pada saat iru apa yang akan dicapai. Sehingga akan mengerti secara dalam," tuturnya.<br /> <br /> Ganjar pun mengapresiasi pemerintah yang telah membantuk Satgas khusus untuk mensosialisasikan UU Ciptaker. Ganjar berharap, Satgas dapat terus mendorong penyempurnaan UU ini.<br /> <br /> "Tapi apapun yang terjadi menurut saya ikhtiar pemerintah untuk mendesiminasi ini bagus banget, sehingga kemudian kalau ada beberapa revisi ini momentumnya," pungkasnya.

Sosialisasi UU Cipta Kerja Diminta Ada Informasi Publik Interaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Hukum-dan-HAM-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengklaim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian upaya pemerintah memberi kemudahan berusaha, terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Menurut Yasonna, salah satu bentuk kemudahan itu adalah dihadirkannya jenis badan hukum baru, yakni perseroan perorangan.<br /> <br /> "UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law diharapkan dapat menjadi terobosan dalam rangka penyederhanaan regulasi yang akan menarik investor melalui berbagai kemudahan berusaha. Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kurang lebih 9 juta angkatan kerja di Indonesia yang menganggur," kata Yasonna, Rabu (11/11).<br /> <br /> Melalui UU Cipta Kerja, klaim Yasonna, pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Serta juga memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK.<br /> <br /> "Kemudahan tersebut antara lain dituangkan melalui badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau <em>sole proprietorship with limited liability</em>. Dengan perseroan perorangan, pelaku usaha dapat membentuk PT yang pendirinya cukup satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja," ujar Yasonna.<br /> <br /> Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, perseroan perorangan itu memungkinkan pelaku UMK mengajukan pinjaman modal dari perbankan untuk mengembangkan usaha. Dia mengungkapkan, selama ini pelaku UMK kesulitan mengakses pinjaman modal dari bank, karena tidak ada badan hukum yang menaungi usahanya.<br /> <br /> "Dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman, kalangan perbankan lebih mengutamakan business sustainability dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman di mana hal tersebut dapat tergambar melalui laporan keuangan suatu badan usaha yang berbadan hukum," ucap Yasonna.<br /> <br /> UU Cipta Kerja, melalui pengaturan tentang badan hukum perseoran perorangan, sambung Yasonna, akan memberikan keyakinan kepada pelaku UMK untu mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dan memantau <em>business sustainability</em> suatu usaha melalui laporan keuangan. Dia menegaskan, Kemenkumham pun tengah menyiapkan konsep laporan keuangan sederhana yang dapat diisi secara elektronik melalui sistem AHU Online.<br /> <br /> Yasonna juga mengatakan, pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait modal dasar perseroan dan perseroan yang memenuhi kriteria UMK sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Dia berharap, materi muatan dalam RPP tersebut dapat mendongkrak semangat para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk mengembangkan atau memulai usahanya.<br /> <br /> "Terobosan yang memudahkan pelaku UMK ini tak lepas dari fakta bahwa UMK berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia berjumlah lebih dari 64 juta unit usaha yang didominasi oleh UMK. Jumlah tersebut menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi hingga mencapai 60 persen," pungkasnya.

Yasonna Laoly Klaim Omnibus Law Berikan Kemudahan bagi Pelaku UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Tolak-UU-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Elemen buruh rencananya akan kembali menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11). Mereka akan menuntut Omnibus Law dibatalkan melalui <em>legislative review</em>.<br /> <br /> Mengantisipasi kegiatan massa tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun, jalanan di sekitar Gedung DPR/MPR hanya akan dialihkan atau ditutup jika massa aksi semakin banyak.<br /> <br /> "Sifatnya situasional, kalau masih memungkinan terus dibuka," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.<br /> <br /> Berikut rencana pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI:<br /> <br /> 1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup dan dibelokan ke Jalan Gerbang Pemuda.<br /> <br /> 2. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto ditutup dan dibelokan kembali ke Jalan Gerbang Pemuda.<br /> <br /> 3. Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR ditutup.<br /> <br /> 4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora ditutup dan diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.<br /> <br /> 5. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika ke arah Jalan Gelora ditutup dan dibelokan ke Jalan Gerbang Pemuda.<br /> <br /> 6. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda ke arah Jalan Gelora ditutup dan dibelokan ke Jalan Asia Afrika.

Ada Demo Buruh, Berikut Rekayasa Lalu Lintas Di Sekitar Gedung DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200909-WA0077-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi kesalahan redaksional dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Mahfud, UU ini memiliki tujuan baik dan layak diperbaiki.<br /> <br /> "Kesalahan yang sifatnya klerikal itu nanti diselesaikan. Kita akan bicarakan dengan DPR kenapa yang dikirim seperti itu, dan mana dokumen yang benar. Nanti bisa diserahkan ke MK, untuk diputuskan," ujar Mahfud kepada wartawan, Kamis (5/11).<br /> <br /> Untuk kesalahan yang sifatnya substansial, pihak yang protes dipersilahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya jika MK nanti memutuskan bahwa memang ada kesalahan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan <em>legislative review</em>, yaitu mengubah UU untuk pasal-pasal tertentu sesudah keputusan MK.<br /> <br /> Jika itu yang terjadi, Mahfud mengatakan nantinya pihaknya akan membentuk tim kerja yang sifatnya netral. Bukan dari pemerintah, tapi dari akademisi, tokoh masyarakat.<br /> <br /> "Untuk mengolah, menampung masalah-masalah yang muncul dari UU itu, agar nanti dalam proses perbaikan, baik <em>judicial review</em> maupun <em>legislative review</em>. Juga penuangan di dalam peraturan-peraturan turunan, itu semua bisa terakomodasi," katanya.<br /> <br /> Ia tetap mendukung tujuan baik UU Cipta Kerja. "Yang jelas UU Cipta kerja itu tujuannya baik, nah sebuah tujuan yang baik, pasti tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki," ungkapnya.<br /> <br /> ‎Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku masih adanya kesalahan redaksional dari UU yang telah diteken oleh Presiden Jokowi ini. "Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Pratikno.

Soal Salah Ketik UU Ciptaker, Mahfud: Tujuannya Baik, Patut Diperbaiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Tolak-UU-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rupanya masih ada kesalahan cetak di UU itu bernomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.<br /> <br /> Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mempertanyakan ihwal masih adanya kesalahan redaksional dari UU Cipta Kerja tersebut.<br /> <br /> "Ini yang perlu dijelaskan ke publik, apalagi masih ada pasal rujukan yang tidak tepat, semisal pasal 6 pada pasal 5," katanya, Rabu (4/11).<br /> <br /> Adapun bunyi Pasal 6 adalah '<em>Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi; a. penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; c. penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan d. penyederhanaan persyaratan investasi</em>'.<br /> <br /> Kemudian, Pasal 5 tidak memiliki satu ayat pun. Bunyinya adalah '<em>Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait</em>'.<br /> <br /> ‎Selain itu, Herman juga menegaskan berubahnya jumlah halaman UU Cipta Kerja. Perubahan halaman bahkan terjadi sampai enam kali.<br /> <br /> "Saya juga mempertanyakan banyak versi yang terus berubah-ubah halaman," ungkapnya.<br /> <br /> Dalam UU Cipta Kerja tersebut setidaknya sudah enam kali berubah halaman. Pertama RUU setebal halaman 1.028 (Maret 2020). Kedua versi 905 halaman (5 Oktober). Ketiga versi 1.052 halaman (9 Oktober). Keempat ‎1.035 halaman (12 Oktober). Kelima versi 812 halaman pada (12 Oktober). Terakhir keenam versi 1.187 halaman (22 Oktober).<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan dengan menekennya UU tersebut. Maka sama saja Presiden Jokowi tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.<br /> <br /> "Presiden telah memilih mendatanganainya di tengah gelombang penolakan," ujar kepada JawaPos.com.

Masih Ada Kesalahan Redaksional di UU Cipta Kerja, Demokrat Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/HARU-BRI.jpg" alt="Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu. Berlakunya beleid tersebut diyakini akan mendongkrak bisnis perbankan yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.<br /> <br /> Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo memandang, hadirnya aturan tersebut akan mendorong sektor riil yang akan berdampak pada perbankan. Sebab, aspek yang paling esensial dari UU ini yakni adanya kemudahan berusaha bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun badan hukum.<br /> <br /> Nantinya, kata dia, jika aktivitas ekonomi kembali bergerak, maka akan mendorong pembukaan lapangan usaha dan lapangan kerja baru. Maka, secara otomatis akan memberikan potensi bisnis yang lebih besar bagi perbankan dalam rangka pemberian pinjaman.<br /> <br /> "Diantara beberapa manfaat yang dirasakan nanti oleh perbankan. Jadi membuka lapangan usaha, yang itu otomatis perbankan akan mendapatkan nasabah baru," ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Selasa (3/11).<br /> <br /> Selain itu, lanjutnya, dampak positif lainnya yaitu meningkatkan potensi bisnis dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Sebab, ada sinergi data antara pelaku UMKM, pemerintah, dan perbankan sehingga memudahkan akses pelaku UMKM terhadap berbagai layanan perbankan.<br /> <br /> Selanjutnya, kata dia, ada penyesuaian persyaratan kredit sesuai dengan perizinan berusaha yang baru dan perubahan BUMDes menjadi badan hukum. Ini akan memudahkan akses pembiayaan dari perbankan.<br /> <br /> Haru menambahkan, pihaknya akan meningkatkan sasaran segmen ultra mikro. Ia mengaku hingga saat ini baru separuh dari sekitar 50 juta pelaku usaha UMKM yang mendapatkan akses perbankan. Padahal, akses perbankan penting agar pelaku UMKM dapat naik kelas dan menjamin keberlanjutan usahanya.<br /> <br /> "Kami mendorong mereka (UMKM) segera masuk ke perbankan sehingga mendorong pertumbuhan lebih besar di masa yang akan datang," tutupnya.

UU Ciptaker Sah, Perbankan Industri Tunggu Angin Segar Geliat Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/misbakhun-mungkin-sri-mulyani-terlalu-lama-di-luar-negeri_m_.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun gencar menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani kurang bisa memahami kebijakan pajak Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun gencar menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani kurang bisa memahami kebijakan pajak Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kembali memanfaatkan masa reses untuk menyambangi daerah pemilihannya di Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu agendanya adalah sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu.<br /> <br /> Politikus Golkar itu mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasuruan, Misbakhun menggelar kegiatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di kota asalnya, (28/10).<br /> <br /> Menurutnya, substansi sebenarnya tentang regulasi yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu harus disampaikan ke seluruh kalangan masyarakat. "Masa reses adalah momentum terbaik bagi DPR untuk datang ke konstituen, ke seluruh masyarakat, (menyosialisasikan) tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.<br /> <ul><br />  	<li><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/26/10/2020/aliansi-serikat-buruh-siapkan-15-ribu-massa-demo-tolak-uu-cipta-kerja/">Aliansi Serikat Buruh Siapkan 15 Ribu Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja</a></strong><br /> <div class="single-meta"><br /> <div class="row gap-10 align-items-center"><br /> <div class="col-auto"><br /> <div class="category"></div><br /> </div><br /> </div><br /> </div></li><br /> </ul><br /> Wakil rakyat asal Pasuruan itu menambahkan, masyarakat harus tahu sebenarnya maksud dan tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengegolkan UU Cipta Kerja. Dengan demikian publik tidak memahami maksud baik itu dengan kesalahpahaman.<br /> <br /> "Maksud dan tujuan baik itu harus dijelaskan supaya tidak terjadi deviasi pemahaman. Masyarakat itu tahunya isi-isi yang tidak benar, tetapi kemudian itu yang terlebih dahulu dipercaya," sambungnya.<br /> <br /> Namun, Misbakhun menegaskan bahwa menyosialisasikan substansi dan tujuan UU Cipta Kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR. Dengan demikian masyarakat pun memperoleh informasi dari pihak pertama yang terlibat langsung pembahasan UU tersebut.<br /> <br /> "Supaya masyarakat klir memahami dari tangan pertama, tidak oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dengan kemudian menambahkan, mengurangi, tetapi substansinya menjadi kabur dan menjadi menyesatkan," tegas Misbakhun.<br /> <br /> Bagaimana dengan tudingan yang menyebut DPR dan pemerintah terburu-buru bahkan memaksakan persetujuan atas RUU Cipta Kerja? Politikus yang dikenal getol membela program pemerintahan Presiden Jokowi itu menepis anggapan tersebut.<br /> <br /> Misbakhun menegaskan, harus ada upaya cepat untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 yang sampai sekarang tak disketahusi secara pasti kapan akan berakhir. Sebab, Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial.<br /> <br /> "Memang pemerintah harus aktif melakukan upaya preventif dan antisipasi. Kalau kemudian diartikan terlau cepat dan terburu-buru, Covid ini tidak boleh menghambat aktivitas kita untuk menghasilkan peraturan dan perundang-undangan. Keputusan cepat dan sebagainya adalah urusan politiknya," pungkasnya.

Kunjungi Dapil, Misbakhun Jelaskan Maksud Jokowi di Balik Cipta Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Omnibus Law

Berita Terkini