<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/Screenshot_20240219-085153-2882437303.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3). Permohonan perkara bernomor 199/PUU-XXIII/2025 tersebut diajukan oleh lima warga negara yang meminta agar konstituen dapat memiliki kewenangan memberhentikan Anggota DPR. Mengutip pada laman MKRI, Pemohon awalnya menguji Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3, namun dialihkan menjadi Pasal 239 ayat (2) huruf d. Pasal tersebut mengatur bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR diusulkan oleh partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan. "Ketentuan ini menimbulkan monopoli partai dalam mekanisme recall sehingga kedaulatan rakyat tidak terakomodasi," kata Pemohon I, Ikhsan Fatkhul Azis, Kamis (20/11). Permohonan diajukan oleh lima warga negara, di antaranya Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menilai pemilih sebagai pihak yang memilih anggota DPR seharusnya juga dapat mengajukan pemberhentian apabila wakilnya di Parlemen, dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Menurutnya, pemilih kehilangan daya tawar setelah pemilu, karena tidak memiliki akses untuk memberi sanksi kepada wakil rakyat yang tidak menjalankan amanat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional warga negara juga ikut terlanggar, termasuk hak berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)), serta hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)). Mereka juga menyinggung sejumlah kasus pemberhentian sementara Anggota DPR oleh partai politik yang tidak sesuai mekanisme UU MD3, seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN), serta Adies Kadir (Golkar). Menurutnya, partai justru kerap bertindak tanpa dasar hukum yang jelas, baik dalam mempertahankan maupun memberhentikan anggotanya, sehingga menimbulkan kebingungan publik dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. &ldquo;Permohonan ini bukan lahir dari kebencian pada DPR atau partai, tetapi justru sebagai upaya perbaikan. Kami tidak ingin ada lagi rakyat menjadi korban akibat tidak adanya kontrol terhadap DPR,&rdquo; tegas Ikhsan. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai &ldquo;diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya&rdquo;.

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi UU MD3 dari lima warga negara, yang minta rakyat bisa berhentikan anggota DPR.

UU MD3 Digugat ke MK, Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi9-3823560331.jpg" alt="Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPD RI telah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk kecurangan Pemilu 2024. Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi mendorong Badan Kehormatan DPD RI untuk menindaklanjuti yang dinilai inkonstitusional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh pimpinan DPD dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus kecurangan pemilu harus dibawa ke Badan Kehormatan DPD karena terbukti melanggar kewajiban Anggota DPD sebagaimana diatur dalam UU MD3," kata Rullyandi kepada wartawan, Kamis (7/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rullyandi menyebut, UU MD3 yang dilanggar pimpinan dan anggota DPD RI adalah ketentuan Pasal 271 ayat 1 huruf a, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, khususnya pada huruf F yaitu menaati tata tertib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Peraturan Tata Tertib DPD, lanjut Rullyandi, tidak memberikan landasan hukum yang konstitusional terhadap&nbsp; kewenangan DPD dalam hal pengawasan kecurangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di dalam peraturan tata tertib DPD Nomor 1/2022, Hak Anggota DPD dalam pembentukan pansus hanya terbatas pada ketentuan Pasal 16 ayat 8 jo Pasal 16 ayat 1 Peraturan Tatib DPD No. 1/2022, yaitu kebijakan presiden yang berdampak luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaannya, apakah kecurangan pemilu masuk dalam kebijakan presiden atau tunduk pada rezim UU Pemilu yang seluruh pelanggaran pemilu telah diatur oleh lembaga yang diberikan wewenang," ucap Rullyandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat dari paripurna DPD yang menyetujui pembentukan pansus kecurangan pemilu, menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga Badan Kehormatan wajib memeriksa seluruh pimpinan DPD dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus tersebut," tegasnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">DPD RI sebelumnya menyepakati pembentukan panitia khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024. Pembentukan Pansus itu untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3). Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?" tanya La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota DPD RI yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurut Tamsil, tindak lanjut perihal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi, tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," pungkas Tamsil.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024.

Pembentukan Pansus DPD RI Dinilai Tak Sejalan dengan UU MD3

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/mantan-menteri-ini-gugat-walikota-dan-wakilnya_m_159582.jpeg" alt="Fadel Muhammad" width="100%">
<figcaption>Fadel Muhammad</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa hukum DPD RI dalam banding putusan PTUN gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI, Fahmi Bachmid, mengingatkan SK DPD tentang penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, didasarkan atas pendapat lisan dan tertulis anggota DPD yang dilindungi UU MD3. Sidang paripurna DPD didasarkan kepada pendapat secara lisan dan tertulis dari anggota DPD yang dilindungi oleh Undang-Undang MD3. "Catat, keputusan sidang paripurna itu dihasilkan dari adanya keputusan lisan dan tertulis dari anggota DPD," kata Fahmi, Selasa (16/5). Berdasar UU MD3, lanjut dia, pernyataan lisan dan tetulis anggota DPD di dalam menjalankan tugas dan kewenangan menjalankan tugasnya, termasuk sidang paripurna tidak bisa diadili dan diperiksa keputusannya oleh lembaga peradilan.&nbsp; "Itu UU MD3 yang bicara. Tidak perlu saya mengajari orang-orang yang mengaku mengerti hukum tata negara. Mungkin mereka lupa kalau ada UU MD3, lupa kalau ada UU Administrasi Pemerintah," ungkap Fahmi. PTUN telah mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK Pimpinan DPD RI terkait penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Atas putusan PTUN ini, DPD RI secara resmi telah mengajukan banding. Fahmi mengatakan putusan PTUN telah melampaui kewenangannya. Dijelaskannya, SK DPD tentang penggantian wakil ketua MPR adalah produk sidang paripurna. "Sedang sidang paripurna adalah sidang terkait dengan keputusan-keputusan politik. Jadi keputusan politik tidak bisa dbawa ke ranah hukum. Itu juga ada yurispudensinya," kata Fahmi. Salah satu contoh yurisprudensinya adalah PTUN menolak gugatan Ratu Hemas terhadap ketua DPD RI saat itu, yaitu Oeman Sapta Odang. &ldquo;PTUN tidak bisa mencampuri urusan politik DPD RI,&rdquo; ungkap Fahmi. Dengan melakukan banding atas putusan PTUN, menurut Fahmi, maka SK DPD tentang penggantian Fadel Muhammad masih berlaku. Artinya, secara administrasi penggantian Fadel tetap harus dilakukan oleh MPR.&nbsp; "MPR tidak boleh masuk dengan alasan karena ini masih ada sengketa, karena hal itu bukan urusan MPR. Ini adalah rumah tangga DPD terhadap anggotanya," kata Fahmi. Mengenai adanya pendapat bahwa PTUN bisa mengadili perkara gugatan Fadel Muhammad dengan alasan adanya perluasan kewenangan PTUN, Fahmi mengatakan hal itu keliru. "Berarti ahli itu tidak pernah membaca penjelasan dari UU Administrasi negara," sindir Fahmi. Dijelaskannya, tidak ada perluasan kewenangan PTUN, karena dalam penjelasan itu harus dimaknai dengan final yang luas.&nbsp; "Final yang luas itu kaitannya dengan atasan dan bawahan. DPD dan MPR adalah dua lembaga yang berbeda. Ahli itu (yang berpendapat demikian) tidak pernah membaca secara mendalam atas UU Administrasi Pemerintahan dan juga Yurisprudensi," paparnya.

Berdasar UU MD3, pernyataan lisan dan tetulis anggota DPD di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, termasuk rapur tidak bisa diadili.

Putusan PTUN Fadel, Pengacara DPD: Mereka Lupa Ada UU MD3 dan UU Administrasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PELANTIKAN-PRESIDEN-DAN-WAPRES-2019-2024-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat diambil sumpahnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat diambil sumpahnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nomenklatur pelantikan presiden menjadi sumpah atau janji jabatan presiden dan wakil presiden menuai kritikan dari pakar. Pasalnya dinilai kurang tepat dan tidak sejalan dengan konstitusi.  Salah satu yang ikut mendesak agar segera direvisi adalah, Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid. Ia mendorong DPR segera merevisi UU MD3 soal nomenklatur itu.  Sebab, menurut Fahri, penggunaan nomenklatur pelantikan presiden-wapres masa jabatan periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 oleh MPR, dianggap kurang tepat dan tidak sejalan dengan konstitusi.  Menurut Fahri, istilah pelantikan tidak dikenal dalam pranata ketentuan pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen pertama, khususnya ayat satu.  "Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut. Selanjutnya ayat dua, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung," ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (21/10).  Menurut Fahri, secara teknis, pembentuk undang-undang secara tidak cermat telah membuat konsep dan nomenklatur pelantikan presiden dan wakil presiden sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 33, 34 dan 35 UU RI No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. UU RI No. 42 Tahun 2014 Jo. UU RI No. 2 Tahun 2018 Jo. UU RI No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  Fahri menambahkan, secara teoretis, pascaamendemen UUD tahun 1945, mekanisme ketatanegaraan telah berubah, baik secara paradigmatik maupun konstitusional, kelembagaan MPR tidak lagi bersifat hierarkis.  Artinya, kata Fahri, kelembagaan MPR adalah setara atau sejajar dengan kelembagaan presiden. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraannya tidak tepat jika MPR melakukan tindakan melantik atau pelantikan presiden seperti waktu Indonesia masih menganut paham supremasi MPR sebelum amendemen konstitusi.  "Namun, yang sesungguhnya MPR hanyalah menyaksikan pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana telah ditentukan secara limitatif oleh konstitusi," tambah Fahri.  Artinya, lanjut Fahri, ke depan sudah menjadi tugas konstitusional DPR untuk meninjau dan meluruskan konsep sumpah jabatan presiden dengan melakukan revisi atas ketentuan pasal 33 UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  "Tujuannya agar sejalan dan sebangun dengan spirit rumusan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dan praktik ketatanegaraan kita menjadi linier dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini," papar Fahri.

Fahri Desak DPR Revisi UU MD3 soal Nomenklatur Pelantikan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cak-imin-klaim-banyak-yang-inginkan-dia-jadi-pengganti-edy-rahmayadi_m_.jpg" alt="Muhaimin Iskandar alias Cak Imin siap menduduki posisi Ketum PSSI yang ditinggalkan oleh Edy Rahmayadi." width="100%">
<figcaption>Muhaimin Iskandar alias Cak Imin siap menduduki posisi Ketum PSSI yang ditinggalkan oleh Edy Rahmayadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) telah menyiapapkan draf mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengenai penambahan pimpinan MPR. Dalam draf tersebut disebutkan akan ada sepuluh pimpian MPR.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, penambahan pimpinan menjadi sepuluh itu terlalu banyak. "Kalau itu solusi kebersamaan, why not? tapi kalau sepuluh kebanyakan ya,‎" ujar Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/8).  Sampai saat ini PKB juga belum melakukan pembahasan mengenai draf dari Baleg dengan sepuluh orang pimpinan MPR ini. Baginya perubahan UU MD3 belum menjadi prioritas.  Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, prinsip dari partai bernuansa hijau ini adalah kebersamaan. Karena bagi PKB, lanjutnya, yang paling penting adalah bisa lebih dulu duduk bersama guna membahas penambahan pimpinan MPR ini.  "Bagi PKB kita kedepankan kebersamaan sebagai ketua pimpinan tidak rebutan kursi-kursi," katanya.  Namun demikian, apabila itu sudah menjadi kesepakatan bersama mengenai penambahan sepuluh pimpinan MPR. Maka PKB akan mengikutinya. Namun senada dengan Cak Imin, sepuluh pimpinan MPR terlalu banyak.  "Kalau untuk sepuluh pimpinan, itu memberatkan keuangan negara. Tapi kalau demi kebersamaan untuk persatuan," pungkasnya.  Sebelumnya, Anggota Baleg Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan draf penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang. Itu terdiri dari satu menjadi ketua dan sembilan diposisikan sebagai wakil ketua MPR.  "Memang sudah dibuat suatu draf, draf ini adalah memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, itu hanya sembilan plus satu. Jadi total sepuluh pimpinan," ujar Firman kepada wartawan, Kamis (29/8).  Nantinya, pada Senin pekan depan 2 September 2019 akan dilakukan pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR ini. Firman mengatakan, penambahan draft penambahan MPR ini dibuat untuk berjaga-jaga jika nantinya diperlukan.  Politikus Partai Golkar ini menambahkan memang saat ini ada usulan mengenai penambahan posisi pimpinan MPR. Sehingga apabila adanya penambahan pimpinan MPR. Maka selanjutnya dilakukan revisi UU MD3.  Adapun awak media mendapatkan draf tentang revisi UU MD3 mengenai penambahan posisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.  Pada pasal 15 UU MD3 berbunyi, pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR.  Diketahui, usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan supaya ada penambahan sepuluh pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen.‎

Pimpinan MPR Bakal Jadi 10 Orang, Cak Imin Merasa Kebanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hendrawan-diskusi-MPR-RI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan adanya penambahan jumlah pimpinan MPR, jumlahnya sepuluh orang dari masing-masing fraksi di DPR. Tujuannya agar semua partai terakomodir.  Namun, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, apabila ada sepulih pimpinan MPR maka otomatis mengubah kembali UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).  Padahal UU MD3 sudah dua kali direvisi mengenai penambahan kursi. Karena itu ia menyarankan tidak perlu adanya penambahan kursi pimpinan MPR. Cukup memakai sistem yang terdahulu saja, satu ketua dan empat wakil ketua.  "Jadi dengan dua kali direvisi UU MD3 masa kita revisi lagi hanya untuk mengakomodasi naluri, libido politik dan seterusnya," ujar Hendrawan saat dihubungi, Selasa (13/8).  Menurut Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan UU MD3 saat ini sudah baik. Maka sejatinya dipertahankan saja jumlah lima kursi pimpinan MPR.  "Spiritnya, spirit proporsionalitas, spirit permusyawaratan, jangan sebentar-sebentar diubah hanya untuk mengakomodir libido politik, kalau orang bilang syahwat politik," katanya.  Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon tidak mempermasalahkan adanya usulan penambahkan sepuluh pimpinan MPR ini. Asalkan hal itu menjadi keputusan bersama dengan partai-partai lainnya.  "Kalau disepakati bersama, why not, kalau disepakati bersama," ujar Fadli.  Wakil Ketua DPR ini menilai, usulan PAN sangat wajar. Sebab sampai saat ini belum ada titik temu mengenai siapa yang mengisi posisi Ketua MPR. Namun baiknya usulan itu didiskusikan lebih dahulu dengan partai politik yang ada di parlemen.  "Jadi wacana itu sah-sah saja dilontarkan, tapi bila dengan UU yang sekarang, tapi bisa ada dialog politik yang baik," ucapnya.  Adapun usulan sepuluh pimpinan MPR itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay. Rinciannya adalah sembilan orang ewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Sedangkan soal siapa ketuanya, kata Saleh, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. ‎

Usulan PAN Soal 10 Kursi Pimpinan MPR Dianggap Hanya Libido Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OSO-dan-DPD-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Oesman Sapta Odang (OSO) menggelar acara buka puasa bersama (bukber) anggota DPD dan calon anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024. Ia mengatakan, acara tersebut diselenggarakan hanya untuk bersilaturahmi dan menyamakan pandangan soal perjuangan DPD ke depannya. "Kita ingin menyatukan pandangan yang sudah kita punya, dan akan kita lanjutkan ke depan. Terima kasih kepada kawan-kawan lama yang sudah berjuang selama ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru selamat berjuang," ujar OSO di kediamannya, jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5). OSO juga berpesan sekaligus mengingatkan, tantangan DPD RI periode selanjutnya akan lebih berat. Salah satunya soal tugas berat DPD dalam memperjuangkan Undang-undang MD3.  OSO juga berharap pimpinan DPD yang baru harus figur yang bersih, loyal dan tidak terciderai. Baik selama menjadi anggota DPD maupun yang baru terpilih. “Selain itu, anggota DPD RI yang baru juga harus cerdas. Dan bisa memilih pemimpin yang bersih, loyal seperti saya dan tidak tercederai,” kata OSO. Karena itu lanjut OSO, anggota DPD RI dalam memilih pemimpin jangan karena pintar dan apalagi karena uang. “Pilih orang yang cinta DPD RI dan cinta daerah, karena DPD RI mewakili daerah,” ujarnya. OSO juga berharap, pemilihan itu sesuai Tatib yang sudah disepakati DPD RI. Berdasarkan Tatib berdasarkan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Baik wilayah Timur, Tengah maupun Barat. Namun, yang terpenting DPD harus terus memperjuangkan UU MD3 dimana DPD RI memiliki kewenangan memgawasi dana desa, dana transfer keuangan daerah dan sebagainya. “Dana desa itu selama ini dalam pengawasan Kemendagri dan kini.menjadi kewenamgan DPD RI. Itulah yang harus diperjuangkan untuk kesejahteraan daerah,” ungkapnya. Sementara itu mengenai bukber antara anggota DPD RI yang lama dengan anggota DPD RI yang terpilih ini sebagai tradisi lama, agar saling mengenal dan memahami perjuangn DPD RI ke depan. “Pertemuan ini sudah menjadi tradisi yang harus dilanjutkan ke depan, demi eksistensi DPD RI untuk kesejaheraan masyarakat daerah,” pungkasnya.  Hadir Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ahmad Muqowam, Darmayanti Lubis, La Nyala, Jimly Asshiddiqie, dan lain-lain.

Kumpulkan Anggota DPD Terpilih, OSO: Selamat Berjuang Kawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/doa-cak-imin-sebagai-wapres-saat-pelantikan-wakil-ketua-mpr-sengaja_m_199149.jpeg" alt="Dalam doa yang dibacakannya di sidang Paripurna Pelantikan Tiga Wakil Ketua MPR baru, Jazilul menyebut ketua umumnya sebagai Wakil Presiden, yang seharusnya dilantik sebagai Wakil Ketua MPR." width="100%">
<figcaption>Dalam doa yang dibacakannya di sidang Paripurna Pelantikan Tiga Wakil Ketua MPR baru, Jazilul menyebut ketua umumnya sebagai Wakil Presiden, yang seharusnya dilantik sebagai Wakil Ketua MPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diwarnai oleh kejadian menarik. Pasalnya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang dimandatkan sebagai pembaca doa, sempat salah mengucap pelafalan doa dalam sidang paripurna pelantikan itu. Dalam doa tersebut, dirinya sempat salah menyebut jabatan baru, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Jazilul menyebut ketua umumnya sebagai Wakil Presiden, yang seharusnya dilantik sebagai Wakil Ketua MPR. Dirinya pun tersenyum setelah sempat salah sebut jabatan pimpinanya itu. Mengklarifikasi hal itu, Jazilul menuturkan, dirinya mengaku kejadian itu murni bentuk ketidaksengajaan. Menurutnya kesalahan itu disebabkan karena terlalu sering menyebut Cak Imin sebagai cawapres. "Karena keseringan ngomong soal wapres-wapres itu aja. Jadi saya salah sebut. Nggak mungkin saya mempermainkan forum yang sedemikian mulia ya," kata Jazilul setelah rapat paripurna MPR digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/3). Lebih lanjut, Jazilul menegaskan, dirinya pun mengaku merasa malu dengan kesalahan pengucapan yang menyebut Cak Imin dilantik sebagai Wakil Presiden. Meski begitu, katanya, dirinya pun merasa heran kesalahannya itu justru direspons positif oleh koleganya di parlemen. "Malu lah orang kita salah kan. Cuma kok sebagian teman-teman partai lain bilang &lsquo;bagus Pak, bagus Pak&rsquo;, mana yang bagus, saya kan salah tadi," tuturnya. "Kalau itu ada kesengajaan tentu saya bikin doanya lebih bagus dari itu. Makanya saya langsung buru-buru tutup dengan doa penutup tadi kan. Sampe nervous, nanti bisa gempar kan," lanjut. Sebagai informasi, pimpinan MPR telah resmi bertambah menjadi delapan orang, setelah tiga orang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah dilantik menjadi wakil ketua MPR. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, semoga tiga pimpinan MPR baru ini bisa memperkuat sosialisasi Pancasila dan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. "Saya percaya dengan Pancasila, kita semakin kokoh karena ada prinsip keadilan, prinsip ketuhanan, dan memperkokoh persatuan," katanya.

Doa Cak Imin Sebagai Wapres Saat Pelantikan Wakil Ketua MPR, Sengaja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpd-kuncinya-daerah-harus-dimakmurkan-dulu_m_198773.jpeg" alt="Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) usai berbicara dalam seminar pascasarjana di Universitas Moestopo (Beragama), Jakarta, (24/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) usai berbicara dalam seminar pascasarjana di Universitas Moestopo (Beragama), Jakarta, (24/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) didaulat menjadi pemateri utama dalam seminar nasional yang mengusung tema, Pentingnya Komunikasi Antar Lembaga dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah di Indonesia. Seminar Nasional yang dihadiri akademisi dan ratusan mahasiswa itu digelar di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), Jakarta Sabtu (24/3). Dalam seminar tersebut, OSO kembali mengingatkan agar daerah-daerah di Indonesia harus terus diperhatikan baik dari segi pembangunan infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya (SNM), jangan hanya berfokus di Ibu kota saja. &ldquo;Kuncinya adalah daerah harus dimakmurkan dulu, di pusat jangan hanya daerah saja. Apakah kalau Jakarta makmur maka daerah makmur juga? jawabanya Tidak,&rdquo; tegas OSO dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com di Jakarta, (24/3). OSO yang merupakan Wakil Ketua MPR ini juga menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo perlu diacungkan jempol. Saat ini, ia baru melihat presiden naik motor ke daerah yang rawan dan sulit dijangkau untuk meninjau proyek Trans Papua. &ldquo;Apakah itu salah? Saya sebagai orang daerah melihat yang dilakukan presiden itu benar. Tentu ini politik yang menguntungkan daerah. Jadi biarkan saja orang lain menilai apakah itu pencitraan atau bukan. Intinya yang penting daerah jadi dibangun,&rdquo; papar Senator asal Kalimantan Barat itu menerangkan. Selain itu, OSO mengingatkan, DPD telah memperjuangkan Undang-Undang MD3, dimana kewenangan DPD telah ditambah dari yang sebelumnya. &ldquo;Berkat Undang-Undang MD3 ini, DPD turut serta dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Ini langkah baik selama 13 tahun DPD,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut OSO berharap, para mahasiswa pascasarjana Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) perlu menghayati 5S jika ingin sukses. Pertama adalah strategi, sebagai kunci utama yang sangat berperan dalam sebuah organisasi. &ldquo;Apalagi setelah anda lulus. Kedua, strukturnya seperti apa? Ketiga, skill (kemampuan) di dalam organisasi seperti apa. Keempat adalah sistem, jika tidak ada sistem maka organisasi bisa salah arah, walaupun dampaknya kecil ini bisa berpengaruh kepada Universitas Moestopo. Terakhir speed (kecepatan, red) yang akan berujung pada target, kalau ada target harus ada speed dan ukurannya,&rdquo; ungkapnya. Ditambahkan penilaian pengalaman juga menjadi penting ketika seorang sarjana lulus dari bangku kuliah. Pengalamanlah yang mengajarkan. &ldquo;Jadi ada orang punya gelar, tapi dia bukan master (ahli, red). Maka pengalaman itulah yang akan menuntun anda,&rdquo; pungkas Ketua Umum DPP Partai Hanura itu.

Ketua DPD: Kuncinya Daerah Harus Dimakmurkan Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-uu-md3-pengamat-jokowi-sedang-cari-aman_m_198729.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) telah resmi berlaku,&nbsp;meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyetujuinya. Banyak pihak yang takut UU MD3 itu akan menjadikan DPR anti terhadap kritik. Pasalnya mereka akan bisa melakukan langkah hukum apabila dewan dan juga parlemen dihina. Sejumlah pihak juga menginginkan Jokowi mengeluarkan Perppu terhadap UU MD3 itu. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin mengatakan, kecil kemungkinan Jokowi akan menerbitkan Perppu. "Jadi sulit ya Jokowi mengeluarkan Perppu. Makanya dia tidak berbuat apa-apa," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Sabtu (24/3). Menurut Ujang, apabila mengeluarkan Perppu, Jokowi akan mendapatkan banyak kritikan. Karena tidak ada kondisi yang dianggap genting dan juga mendesak. Ujang juga melihat, tidak ada langkah yang dilakukan Jokowi. Karena dia sedang mencari posisi aman. Karena apabila Perppu diterbitkan. Maka kepentingan partai-partai pengusungnya di Pilpres 2019 akan hilang. Apalagi kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Jadi Jokowi ini saya lihat sedang cari aman juga. Karena dia tidak mau juga kehilangan dukungan dari partai pendukungnya," pungkasnya. Sekadar informasi, DPR telah mengesahkan UU MD3, dan UU itu juga telah resmi berlaku. Namun sejumlah pihak menilai ada tiga pasal yang dianggap kontroversi dan mengancam demokrasi di Indonesia. &lrm;Pasal itu diantaranya. Pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. Kemudian, Pasal 245 yang mengatur angota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden. Selanjutnya, Pasal 122 huruf (k) yang mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yang bisa menyeret siapa saja ke ranah hukum. Jika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota dewan.

Soal UU MD3, Pengamat: Jokowi Sedang Cari Aman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu md3

Berita Terkini