<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/MK-Gelar-Sidang-uji-materi-UU-tentang-Hak-Cipta-Dery-Ridwansah-4JPG-752276243.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo.  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Permohonan Nomor 13/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (2/3).</p>
<p>&ldquo;Permohonan 13/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,&rdquo; kata Ketua MK, Suhartoyo sebagaimana dalam keterangan tertulis MKRI, Rabu (4/3).</p>
<p>Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Wakil Ketua MK, Saldi Isra, Mahkamah menyatakan bahwa hingga tahap pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, pemohon tidak melengkapi permohonan dengan alat bukti yang dipersyaratkan.</p>
<p>Permohonan tersebut diajukan oleh Syah Wardi yang menguji konstitusionalitas Pasal 106 ayat (1), khususnya frasa &ldquo;penuh konsentrasi&rdquo;, serta Pasal 283 UU LLAJ. Namun, dalam sidang pemeriksaan perbaikan yang dipimpin Ketua MK, pemohon juga tidak hadir.</p>
<p>Dalam permohonannya, Syah Wardi menyatakan bahwa sebagai warga negara dan pengguna jalan aktif, ia menilai ketentuan mengenai kewajiban &ldquo;penuh konsentrasi&rdquo; dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tidak memiliki batasan yang jelas.&nbsp;</p>
<p>Menurutnya, norma tersebut bersifat abstrak dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penegakan hukum yang tidak konsisten.</p>
<p>Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, Pasal 283 mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang berkendara secara tidak wajar atau melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi, dengan ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000.</p>
<p>Pada pokok permohonannya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 106 ayat (1) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai secara tegas bahwa kewajiban mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi melarang secara mutlak setiap perbuatan yang mengganggu keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna jalan lain, termasuk merokok saat mengemudikan kendaraan.</p>
<p>Pemohon menilai ketiadaan larangan eksplisit terhadap tindakan merokok saat berkendara merupakan contoh kekosongan norma. Ia berpendapat, merokok saat mengemudi berpotensi membahayakan karena mengharuskan pengemudi melepaskan salah satu tangan dari kemudi, serta menimbulkan risiko gangguan akibat abu, bara api, atau puntung rokok yang jatuh.</p>
<p>Namun demikian, Mahkamah tidak memasuki pokok perkara karena permohonan dinilai tidak memenuhi syarat formil. Ketiadaan alat bukti serta ketidakhadiran pemohon dalam sidang perbaikan menjadi pertimbangan utama sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan putusan ini, ketentuan Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ tetap berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.</p>

MK menolak permohonan larangan merokok saat berkendara. Putusan ini tegaskan Pasal 106 dan 283 UU LLAJ tetap berlaku tanpa perubahan.

MK Tolak Permohonan Larangan Merokok saat Berkendara, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/aturan-ojol-4125122575.jpg" alt="Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy (kiri) dan Executive Director Next Policy Fithra Faisal Hastiadi (kanan) dalam diskusi industri platform on-demand. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy (kiri) dan Executive Director Next Policy Fithra Faisal Hastiadi (kanan) dalam diskusi industri platform on-demand. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mengubah status kemitraan pengemudi ojek online menjadi karyawan tetap akan mengakibatkan berbagai konsekuensi. Industri platform <em>on-demand</em> sebagai <em>buffer</em> bagi sistem ketenagakerjaan yang semakin fluktuatif.&nbsp;</p> <p>Executive Director Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menuturkan, dalam kurun waktu Januari 2024 hingga April 2025, tercatat 96 ribu pekerja sektor formal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejalan dengan industri yang mengalami tekanan ongkos produksi.</p> <p>Platform on-demand memberikan alternatif pendapatan bagi yang terdampak. Menurut dia, platform on-demand telah membentuk ekosistem micro-enterprise berbasis teknologi yang fleksibel.</p> <p>"Masyarakat yang mencari peluang pendapatan di platform tersebut dan berstatus mitra ini tidak dapat disederhanakan dalam kerangka hubungan kerja pada umumnya. Mereka bekerja mandiri dan punya peran penting di ekonomi digital. Karena itu, aturan harus disesuaikan dengan perlindungan, pelatihan, dan kebijakan yang adil agar ekonomi digital bisa terus berkembang dengan baik," ucap Fithra dalam diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Senin (19/5).&nbsp;</p> <p>Terpisah, Direktur Program dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mendorong pemerintah&nbsp;untuk merumuskan regulasi yang adaptif. Tidak membebani inovasi, namun juga melindungi pelaku model bisnis baru di era gig economy saat ini. Sehingga tetap berkembang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tanah air.&nbsp;</p> <p>"Jangan sampai kebijakan justru menjadikan demotivasi untuk inovasi. Menurut saya yang paling penting adalah pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang bekerja di sektor formal maupun informal untuk mendapatkan jaminan sosial yang baik," terang Eisha, Rabu (21/5).</p> <p>Dari pelaku bisnis, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menuturkan, pihaknya memiliki ekosistem bisnis yang unik dan model usaha yang berbeda dari industri konvensional. Dengan model kemitraan menjadi pendekatan utama. Pola kemitraan dapat memberikan fleksibilitas waktu, penghasilan, dan kebebasan dalam memilih platform.&nbsp;</p> <p>"Lewat skema ini, Grab memastikan agar para mitra tetap memiliki pilihan dan kendali dalam menjalankan aktivitasnya," ujarnya.&nbsp;</p> <p>Tirza menegaskan, Grab tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.</p> <p>Dia menyayangkan adanya kesalahpahaman dalam perhitungan biaya komisi yang terjadi saat ini. Perhitungan komisi seharusnya dihitung atas tarif dasar. Bukan total keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen.&nbsp;</p> <p>"Yang mana mencakup biaya jasa aplikasi (platform fee) dan biaya tambahan lainnya seperti emisi karbon. Dari komisi ini kami kembalikan ke dalam ekosistem untuk kebutuhan inovasi dan sejumlah manfaat lainnya untuk mitra pengemudi," jelas Tirza.</p>

Ekonom Indef Eisha Maghfiruha Rachbini mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang adaptif bagi ekosistem ride hailing.

Aturan Ojol Harus Adaptif, Industri On-Demand jadi Buffer Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol5-2522314783.jpg" alt="Pengemudi ojol berdemonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah dan operator. (Syahrul Y/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojol berdemonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah dan operator. (Syahrul Y/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritisi lambatnya pemerintah dalam memberikan payung hukum berupa Undang-Undang untuk transportasi ojek online (ojol).&nbsp;</p> <p>Menurutnya, akar persoalan justru ada pada belum diakuinya ojek online secara hukum dalam sistem transportasi nasional.&nbsp;"Belum adanya pengakuan hukum bisnis transportasi (ojek) online sebagai bisnis transportasi umum adalah masalah utamanya," ujarnya, Selasa (20/5).</p> <p>Ia mengatakan, selama 15 tahun eksistensi ojek online di Indonesia, belum ada regulasi setingkat Undang-undang yang mengatur sektor ini. Pemerintah hanya bergantung pada Permenhub yang tidak memiliki dasar kuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).</p> <p>Saat ini, proses revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sedang berjalan. Momentum inilah yang menurut Tigor harus dimanfaatkan pemerintah dan DPR RI untuk membereskan kekacauan yang terjadi.</p> <p>"Jika ingin melindungi ojek online maka mari atur dan akui ojek online dalam Undang-undang Transportasi," katanya.</p> <p>Ketiadaan kepastian hukum membuat seluruh pihak, baik pengemudi, pengguna, dan bahkan aplikator berjalan dalam ruang abu-abu.&nbsp;Tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah tidak punya taring menghadapi aplikator.</p> <p>"Negara belum hadir jika hanya omong-omong di publik tentang THR tapi jadinya hanya BHR ojek online," ucapnya.</p>

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritisi lambatnya pemerintah dalam memberikan payung hukum untuk ojek online.

15 Tahun Tanpa UU, Penyebab Ojol Masih Dianggap 'Mitra' Bukan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/IMG-20240520-WA0023-740808300.jpg" alt="PT Jasa Marga (Persero) melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Jalan Tol Cipularang kembali menggelar Operasi Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalan Tol Cipularang." width="100%">
<figcaption>PT Jasa Marga (Persero) melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Jalan Tol Cipularang kembali menggelar Operasi Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalan Tol Cipularang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kegiatan razia truk-truk Over Dimension Overload (ODOL) dianggap tidak terlalu efektif selesaikan masalah tersebut. Pasalnya, masalah ODOL ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum semata, tapi harus komprehensif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kebijakan penegakan hukum dengan merazia truk-truk ODOL ini sudah ada dari dulu, sejak saya bekerja di kemenhub tahun 1979 lalu dan hasilnya tidak efektif. Tetapi sekarang diulang lagi, hasilnya pasti sama, tidak akan efektif,&rdquo; ujar Pakar Transportasi dari Institut Transportasi &amp; Logistik Trisakti, Suripno, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, truk ODOL adalah masalah mendasar. Dia mengibaratkan razia yang dilakukan terhadap truk-truk ODOL ini dengan orang yang berpenyakit kanker diberikan obat demam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti kan yang harus diobati adalah penyakitnya. Pertanyaannya, sudahkah diselidiki penyakitnya? Begitu juga dengan masalah ODOL ini, tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum saja," tukas mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suripno menilai, razia yang selama ini dilakukan terhadap truk-truk ODOL sejak dulu tidak memecahkan masalah. Menurutnya, akar masalah sejak dulu adalah sistemnya tidak efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masing-masing pemangku kepentingan itu jalan sendiri," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, untuk menyelesaikan masalah ODOL ini tidak bisa dilakukan secara instan seperti langsung melakukan penegakan hukum. "Tidak bisa <em>ujug-ujug</em> truknya harus dipotong seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Padahal dari segi peraturannya saja, tindakan memotong truk itu sudah salah," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kata Suripno, ada aturan modifikasi. Modifikasi tetap harus dilakukan uji tipe dan tidak bisa langsung dipakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi diuji lagi, bisa lulus nggak? Kalau tidak diuji, dia terkena pelanggaran uji tipe yang sanksinya itu Rp 24 juta atau hukuman 24 bulan penjara. Artinya, sanksinya kan lebih berat, tapi nggak disadari sama orang-orang Kemenhub hal seperti ini," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengutarakan penyelesaian masalah ODOL ini harus dilihat secara komprehensif karena tidak hanya terkait dengan masalah keselamatan. Menurutnya, penyelesaian masalah ODOL ini juga terkait dengan dampaknya terhadap perekonomian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Coba sekarang disimulasikan, seandainya bisa dicapai nol pelanggaran dengan penegakan hukum. Tapi, perekonomian kita akan hancur kalau dilakukan dadakan seperti itu," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lanjutnya, harga-harga pasti akan naik sangat tinggi dan masyarakat yang akan menderita. "Pertanyaannya, Kementerian Perhubungan dan Kapolri mau tanggung jawab nggak? Pasti nggak berani kan. Nah, mereka tidak paham dengan hal-hal seperti ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun menyarankan agar pemerintah membuat cetak biru transportasi dalam penyelesaian masalah ODOL ini. Di mana, langkah yang harus dilakukan terlebih dulu adalah membuat sketsa dari penyelesaian ODOL yang akan dilakukan supaya efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah efisien, yang dilakukan itu juga harus rasional dengan upaya pencegahan. Menurutnya, rencana umum nasional keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sudah ada. Yang belum ada itu upaya pencegahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua hal ini bisa masuk ke dalam rencana umum pencegahan dan penindakan ODOL. Rencana yang sudah jadi, ditambah pencegahan, jadilah rencana umum pencegahan dan penindakan ODOL. Itu juga kalau mau mikir," tukasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengumumkan akan melakukan razia terhadap truk-truk ODOL mulai 19 Agustus hingga 25 Agustus. Disebutkan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap truk-truk ODOL ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penindakan bakal dilakukan kepada angkutan barang yang melanggar operasional, administratif maupun teknis. Pelanggaran seperti ini dikatakan menjadi penyebab awal kecelakaan lalu lintas di jalan sehingga perlu dibasmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahun 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Harapannya, dengan ada kegiatan pengawasan dan gakkum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Risyapudin Nursin, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.</div>

Suripno pun menyarankan agar pemerintah membuat cetak biru transportasi dalam penyelesaian masalah ODOL ini.

Pengamat Transportasi Sebut Razia Tak Efektif Selesaikan Masalah Truk ODOL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/66_bus_1-794019742.jpg" alt="AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam." width="100%">
<figcaption>AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum PO bus tersebut jika terbukti tidak memiliki izin.</p> <p>Hendro menuturkan, PO bus tanpa izin yang nekat mengoperasikan kendaraannya bisa dikenai sanksi pidana. &rdquo;Sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dapat disanksi penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta,&rdquo; tegasnya. Kemenhub menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk segera diproses hukum.</p> <p>Ditjen Perhubungan Darat melalui balai pengelola transportasi darat bersama dinas perhubungan provinsi segera melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor se-Indonesia. Menurut dia, pengujian berkala juga bisa dilakukan pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota. Bahkan, sifatnya sebenarnya wajib.</p> <p>&rdquo;Kami minta setiap PO bus rutin uji berkala kendaraannya. Ini sifatnya juga wajib sesuai Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,&rdquo; terangnya.</p> <p>Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyebutkan, kejadian kecelakaan bus pariwisata di Ciater harus menjadi trigger bagi semua pihak, termasuk otoritas terkait, untuk menggalakkan pengawasan sistem keamanan armada transportasi darat.</p> <p>Ateng menyayangkan pengawasan yang relatif kendur. Menurut dia, banyak pengusaha angkutan yang lalai dalam perawatan atau uji berkala kendaraan. Namun, tidak ada penindakan apa pun dari petugas. &rdquo;Setelah ada kejadian seperti ini baru kelihatan apa-apa yang kurang,&rdquo; ujar Ateng saat dihubungi <em>Jawa Pos</em> kemarin (13/5).</p> <p>Di pihak lain, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) Kyatmaja Lookman ikut mempertanyakan pelaku usaha transportasi yang lalai. &rdquo;Kalau uji berkala saja tidak dilakukan, perawatan kendaraan tersebut juga perlu dipertanyakan,&rdquo; ujar Kyatmaja.</p> <p>Kyatmaja mengakui bahwa pengawasan bus pariwisata cukup sulit. Sebab, bus-bus tersebut tidak masuk ke terminal. &rdquo;Karena itu, biasanya baru ketahuan kalau ada kejadian. Kalau tidak, ya tetap lalu-lalang tanpa atau dengan uji berkala yang sudah expired,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pada bagian lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengungkapkan, pihaknya sudah mendatangi para korban luka yang dirawat di RS Bhayangkara Depok dan RS Universitas Indonesia (UI). Selain memantau kondisi fisik para korban, pihaknya meminta ada pendampingan psikis bagi korban selamat.</p> <p>&rdquo;Saya kira anak-anak yang selamat juga mengalami trauma yang mendalam dan itu perlu dipulihkan. Tentu ini perlu melibatkan DPPKB, UPTD PPA, dan layanan sosial lainnya,&rdquo; ungkapnya kemarin. <strong>(idr/agf/mia/bry/c19/oni)</strong></p>

Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum.

Diduga Tidak Punya Izin, PO Bus Putera Fajar Berpotensi Diseret Sanksi Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/lampu-mobil-3552993643.jpg" alt="Sorot lampu mobil memastikan sebaran cahayanya efektif dan tidak menyilaukan." width="100%">
<figcaption>Sorot lampu mobil memastikan sebaran cahayanya efektif dan tidak menyilaukan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Lampu mobil merupakan salah satu komponen mobil yang memiliki peran penting saat berkendara, terutama pada malam hari dan saat berkendara dalam keadaan hujan deras. Guna menunjang visibilitas yang baik pada malam hari, mengatur ketinggian lampu mobil perlu Anda lakukan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, penggunaan lampu mobil tidak hanya tentang seberapa terangnya cahaya, tetapi arah cahaya lampu juga perlu diperhatikan. Tujuannya adalah untuk memastikan sebaran cahaya lampu mobil bisa efektif dan tidak membuat pengendara dari lawan arah menjadi silau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peran utama lampu mobil saat berkendara yaitu sebagai penerangan. Namun, penggunaan lampu mobil saat ini tidak hanya dinyalakan pada malam hari saja, tetapi saat siang hari juga. Tujuannya untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kewajiban menyalakan lampu kendaraan pada siang hari tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut, Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan peraturan tersebut, kewajiban menyalakan lampu mobil tidak hanya malam hari saja sebagai penerangan. Kita juga perlu memahami aturan jarak ideal lampu mobil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk lampu utama dekat, jarak ideal sorotan lampu adalah sekitar 40 meter ke depan. Sementara jarak ideal sorot lampu utama jauh adalah setidaknya 100 meter ke depan. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kendaraan, lampu mobil perlu dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) millimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 (empat ratus) millimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengatur ketinggian sorot lampu mobil dilakukan untuk mendapatkan jarak pandang yang cukup ketika berkendara pada malam hari. Posisi lampu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mengganggu pandangan Anda dan pengendara lain saat berkendara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab itu, Anda perlu mengatur ketinggian lampu mobil dengan tepat. Caranya gampang, berikut tiga cara mengatur ketinggian lampu mobil sebagaimana dikutip dari laman <em>Auto2000</em>, Jumat (26/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Parkirkan Mobil di Tempat yang Rata dan Arahkah Mobil Menghadap Tembok</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melakukan pengaturan arah cahaya lampu ini disarankan dilakukan pada malam hari atau di tempat yang minim cahaya. Langkah pertama, parkirkan mobil di tempat yang rata. Kemudian, pastikan posisi mobil menghadap ke arah tembok yang rata juga. Atur jarak antara mobil dan tembok sekitar 7 hingga 7,5 meter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Nyalakan Lampu Mobil</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah selanjutnya yaitu menyalakan lampu mobil ke arah tembok. Lakukan pengukuran antara titik fokus lampu sebelah kanan dan sebelah kiri, apakah memiliki ketinggian yang sama atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kondisinya berbeda apabila arah cahaya lampu terlalu tinggi atau terlalu rendah dan mengganggu kenyamanan Anda saat berkendara. Untuk itu, Anda dapat mengatur ulang ketinggian lampu tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Atur Ketinggian Lampu</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengaturan ketinggian lampu mobil yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat dilakukan secara manual. Mengatur ketinggian lampu ini sebaiknya dilakukan oleh mekanik profesional guna menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan.</div> </div>

Kewajiban menyalakan lampu kendaraan pada siang hari tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Cara Mengatur Sorot Lampu Mobil, Tinggi-Rendahnya Harus Pas Biar Nggak Silau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/truk-ODOL-ist.jpg" alt="Sejumlah kendaraan muatan berlebih terjaring petugas di jembatan timbang di Karawang, Jawa Barat. Foto : Dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan muatan berlebih terjaring petugas di jembatan timbang di Karawang, Jawa Barat. Foto : Dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos</strong>.<strong>com</strong>-Sosialisasi kebijakan zero kendaraan muatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) belum berjalan efektif di lapangan. Bahkan sebaliknya, sopir truk "obesitas" itu memilih kucing-kucingan untuk menghindari jembatan timbang. Beragam modus dilakukan para sopir untuk menghindari jembatan timbang.<br /> <br /> Upaya mereka menghindari jembatan timbang di antaranya terpantau di sekitar jembatan timbang di wilayah Karawang, Jawa Barat. Ada puluhan truk ODOL berhenti di sepanjang sisi jalan yang akan melintasi jalan nasional. Sejumlah petugas dari Kemenhub berdiri tidak jauh dari lokasi jembatan timbang. Namun, saat hujan tiba-tiba turun, para sopir truk tiba-tiba melajukan truk mereka.<br /> <br /> Mereka memanfaatkan kondisi hujan itu untuk menghindari pemeriksaan petugas. Trik lainnya yang juga dilakukan oleh para sopir truk adalah jalan pada saat pagi hari sebelum jembatan timbang buka dan malam hari saat tutup.<br /> <br /> Seorang supir truk bernama Edi kebetulan saja melewati jembatan timbang pas saat dibuka. Dia sudah hampir seminggu berada di jembatan timbang itu karena bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap muatan berlebih yang dia bawa. Dia bilang baru kali ini ditangkap di jembatan timbang. Dia mengaku sangat kebingungan untuk memindahkan muatan tanah dari truknya itu ke truk lainnya.<br /> <br /> Melihat kondisi yang dialami para sopir truk itu, membuat pengamat transportasi Djoko Setijowarno prihatin. ’’Salah satu solusinya adalah segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang memang memberatkan para sopir,’’ kepada wartawan Selasa (14/2).<br /> <br /> Sementara itu,  anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama, juga berpendapat serupa. Dia mengatakan kondisi yang dialami para sopir di jembatan timbang itu salah satu penyebabnya adalah payung hukum pelarangan ODOL masih belum diatur dengan baik. Dia pun menyarankan agar UU LLAJ segera direvisi.<br /> <br /> "Sampai saat ini belum ada keseriusan pemerintah untuk merevisinya," katanya. Padahal banyak masalah yang harus dibuat aturannya sehingga kebijakan pelarangan ODOL itu bisa dijalankan dengan baik tanpa merugikan semua pihak, termasuk para sopir truk.<br /> <br /> Para sopir truk seluruh Indonesia juga menyuarakan ketidakadilan yang selalu dialami mereka di lapangan terkait kebijakan pelarangan ODOL ini. Mereka meminta agar pemerintah segera merevisi UU LLAJ yang menjadi payung hukum untuk menindas mereka.<br /> <br /> "Kami meminta agar Undang-Undang ini direvisi terlebih dulu sebelum membuat kebijakan Zero ODOL. Karena, jika tidak, kami akan selalu menjadi pihak yang tertindas dalam penerapan Zero ODOL. Kesalahan akan selalu ditujukan kepada kami para sopir," ujar Koordinator Pengemudi Indonesia dan juga wilayah Sumatera Sun Naryo. Seperti diketahui, dalam pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu menyebutkan bahwa seorang pengemudi yang menggunakan kendaraan yang melebihi muatan atau ODOL itu dikenakan sanksi pelanggaran. <strong>(*)</strong>

Sopir Truk Kucing-Kucingan dengan Petugas Hindari Jembatan Timbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/bocah-nyopir-tronton.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang bocah 12 tahun mengendarai truk tronton. Aksi bocah tersebut tentu sangat membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan pengendara lain.<br /> <br /> Di dalam video itu, anak tersebut mengemudikan tronton di jalan tol. Terlihat dia cukup mahir mengemudikan kendaraan berat itu, layaknya seorang orang dewasa. Dia juga terlihat berkendara sambil menghisap rokok.<br /> <br /> Aksi bocah ini pun mengundang perhatian pengendara lainnya. Seorang pengendara yang melaju di sampingnya bahkan sempat menanyakan tujuan bocah itu. Lalu sang anak menjawab hendak ke Tasikmalaya, Jawa Barat.<br /> <br /> Pengendara lain itu pun bertanya kembali tentang usia sang anak. Lalu dijawab oleh anak itu 12 tahun sambil tertawa. Setelah itu, kedua pengendara itu melanjutkan perjalanan kembali.<br /> <br /> Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini anak tersebut sudah diamankan oleh petugas.<br /> <br /> "Sudah diamankan (anak tersebut)," kata Sambodo saat dikonfirmasi, Jumat (30/4).<br /> <br /> Kendati demikian, Sambodo belum merinci ihwal kasus ini. Keterangan resmi akan disampaikan ke publik hari ini.<br /> <br /> "Hari ini rencana kita ekspos," jelasnya.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=C9arvezUcpA

Viral Bocah 12 Tahun Kemudikan Truk Tronton di Jalan Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan driver ojek online melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Kompleks Parlemen, Senayan. Aksi ini menyusul rencana pelarangan roda dua sebagai alat transportasi umum melintas di jalan protokol.<br /> <br /> Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa mewacanakan pembatasan sepeda motor melintasi ruas-ruas jalan nasional dan larangan roda dua sebagai alat transportasi umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menegaskan, usulan dari anggota DPR tersebut sebatas wacana.<br /> <br /> "Jadi, saya kalau masih sekedar wacana ya boleh-boleh saja. Silakan saja. Bagaimana nanti keputusannya kan di Komisi V DPR," jelasnya kepada JawaPos.com, Jumat (28/2).<br /> <br /> Menurut Budi, semua pihak terkait boleh menyampaikan masukan untuk revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diketahui, dalam beleid ini roda dua tidak dimasukkan dalam kategori angkutan umum.<br /> <br /> "Ini kan semuanya masih ide dari berbagai macam latar belakang, ada akademisi, ada juga operator, ada para pengemudi. Jadi, wajar saja kalau pada saat mau melakukan revisi, lalu pemikiran itu dimunculkan," kata dia.<br /> <br /> Meski sudah banyak masukan, Budi menegaskan, Kemenhub belum mengambil sikap atas berbagai pro-kontra roda dua sebagai alat transportasi umum. "Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa visinya pemerintah untuk transportasi itu kan untuk keselamatan, keamanan, kenyamanam, keterjangkauan, kemudian murah. Itu yang jadi pegangan kita," pungkasnya.

Kemenhub Masih Galau Mau Larang Sepeda Motor sebagai Transportasi Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/peringatan-kendarai-motor-sambil-merokok-bakal-didenda-rp-750-ribu_m_.jpg" alt="Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim, Kompol Priyadi." width="100%">
<figcaption>Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim, Kompol Priyadi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Peringatan kepada warga yang merokok saat berkendara sepeda motor. Pemerintah RI melalui&nbsp;Kementerian Perhubungan RI telah mengeluarkan aturan larangan merokok saat berkendaraan di atas kendaraan roda dua. Jika melanggar, siap-siaplah merogoh kocek saku atau mendekam di balik jeruji besi.</p><br /> <p>Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim, Kompol Priyadi, menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019, Pasal 6 huruf (c), tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.&nbsp;</p><br /> <p>Dijelaskannya, aturan tersebut tidak hanya melarang merokok, tapi juga akitivitas lainnya, seperti berteleponan atau mendengarkan musik. Aturan ini telah diterbitkan dan diberlakukan sejak 11 Maret 2019.</p><br /> <p>"Bunyi pasal tersebut, yakni, pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang menggangu kosentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor," jelas Priyadi&nbsp;dikutip dari Prokal.co, Jumat (29/3).</p><br /> <p>Dia menerangkan, Peraturan Menteri tersebut memang tidak mengatur sanksi yang akan diterima bagi para pelanggar. Namun, ada peraturan lainnya yang dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar.&nbsp;</p><br /> <p>Yaitu UU Lalu Lintas 22/2009 Pasal 106 Ayat (1) yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh kosentrasi.</p><br /> <p>"Sebenarnya kita sudah punya aturannya sejak lama. Jadi, dengan adanya Peraturan Menteri ini kami bisa lebih kuat menegakkan aturan, karena lebih tegas," terang perwira melati satu di pundak itu.</p><br /> <p>Lebih jauh, dia melanjutkan, dalam UU Lalu Lintas 22/2009 itu juga ditegaskan secara jelas soal sanksi pidana yang melanggar PM 12/2019 dan Pasal 106 Ayat (1), yaitu di Pasal 283 UU Lalu Lintas 22/2009.</p><br /> <p>Ada pun bunyi Pasal 283 UU Lalu Lintas 22/2009, Priyadi memaparkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengarui oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan kosentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.</p><br /> <p>"Jadi, ketika pelanggar tidak sanggup membayar denda maka akan diancam kurungan tiga bulan penjara. Tapi, yang jelas, vonis yang menentukan hakim," tukasnya</p>

Peringatan! Kendarai Motor Sambil Merokok Bakal Didenda Rp 750 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu llaj

Berita Terkini