<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta MK mengatur secara tegas pidana dan sanksi tambahan bagi pengendara yang merokok saat berkendara. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang warga negara bernama Syah Wardi dan terdaftar di MK pada Selasa, 6 Januari 2026, dengan nomor perkara 13/PUU-XXIV/2026. Dalam permohonannya, Syah Wardi mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut mengatur kewajiban pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi beserta ancaman pidana bagi pelanggarnya. Pemohon menilai, ketentuan tersebut dalam praktik tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum, khususnya terkait perbuatan yang secara nyata mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. &ldquo;Khususnya terkait perbuatan yang secara nyata mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk aktivitas merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor,&rdquo; kata Syah Wardi dalam pokok permohonannya, Kamis (8/1). Syah Wardi mengaku aktif menggunakan jalan raya, baik sebagai pengendara maupun sebagai pengguna jalan lainnya. Menurut dia, frasa &ldquo;penuh konsentrasi&rdquo; dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dilarang. &ldquo;Di mana suatu perbuatan yang secara nyata berbahaya, seperti merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, sering kali tidak dikenai sanksi hukum secara konsisten karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang,&rdquo; tegasnya. Pemohon menegaskan bahwa merokok saat berkendara merupakan contoh nyata adanya kekosongan hukum dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Syah Wardi juga menilai sanksi pidana dalam Pasal 283 UU LLAJ tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap perbuatan yang secara nyata membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menilai ketentuan sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera, tidak mencerminkan nilai perlindungan terhadap hak hidup, serta tidak sejalan dengan tujuan hukum lalu lintas yang mengedepankan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menafsirkan secara jelas bahwa merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Pemohon juga meminta agar pelanggaran tersebut secara tegas dimasukkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ. Selain pidana, Syah Wardi turut memohon MK menetapkan sanksi tambahan bagi pelanggar, antara lain berupa kerja sosial membersihkan jalan raya atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). &nbsp;

Gugatan UU Lalu Lintas ke MK minta pidana dan pencabutan SIM bagi yang merokok saat berkendara. Simak detail tuntutan dan alasan.

UU Lalu Lintas Digugat ke MK, Minta Merokok Saat Berkendara Dijerat Pidana hingga Pencabutan SIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Screenshot_20220710-003644_Gallery-1.jpg" alt="Seorang pengendara melakukan stut terhadap rekannya yang mengendarai motor karena mengalami kerusakan mesin. Ditlantas Polda Metro Jaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang pengendara melakukan stut terhadap rekannya yang mengendarai motor karena mengalami kerusakan mesin. Ditlantas Polda Metro Jaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan, tidak ada tindakan pelanggaran (tilang) atau pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara stut motor.  ”Tidak ada (tilang),” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigjen Polisi Sambodo Purnomo Yogo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (9/7) malam.  Sambodo mengatakan, pengendara stut motor umumnya karena kehabisan bahan bakar minyak atau kendaraan mengalami kerusakan. Artinya, masyarakat sedang mengalami kesulitan sehingga petugas kepolisian harus hadir untuk membantu atau menolong.  ”Bukan menilang,” ucap Sambodo.  Untuk itu, Sambodo menyatakan, petugas dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tidak akan menilang pengendara stut motor.  Stut motor merupakan tindakan pengendara motor yang mendorong motor lain yang mogok akibat kerusakan atau kehabisan bensin. Itu dilakukan menggunakan kaki yang berpijak pada salah satu bagian dudukan kaki (foot step) atau bagian belakang motor, bahkan ujung knalpot.  Sebelumnya, tersebar informasi bahwa petugas kepolisian dapat menilang pengendara stut motor dengan denda tilang sebesar Rp 250.000 atau kurungan penjara paling lama satu bulan. Tindakan stut motor dinilai melanggar pasal 287 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Polda Metro Tegaskan Tak Ada Tilang Terhadap Pengendara Stut Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakar-itb-sebut-gaya-komunikasi-jokowi-lebih-pentingkan-tampilan-luar_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkendara dengan motor custom lokal. (biro pers setneg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkendara dengan motor custom lokal. (biro pers setneg)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivitas presiden saat mengendarai sepeda motor menjadi alasan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia menguji materi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Mereka memasukkan gugatan pada 7 Januari lalu. Harapannya, ada kesetaraan dengan sesama pengguna sepeda motor.  Dua penggugat itu adalah Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan. Mereka menggugat pasal 107 ayat (2) dan 293 ayat (2) UU LLAJ. Dua pasal tersebut mengatur kewajiban pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu motornya pada siang hari. Pasal 107 ayat (2) mengatur kewajibannya, sedangkan pasal 293 ayat (2) mengatur sanksinya.  Batu ujinya adalah pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keduanya merasa tidak diperlakukan setara di hadapan hukum dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Eliadi mengungkapkan, dirinya ditilang polisi saat melintas di jalan pukul 09.00. ”Menurut kebiasaan masyarakat Indonesia, waktu tersebut masih dikategorikan sebagai pagi,” terangnya dalam gugatan itu. Padahal, UU mengatur bahwa lampu motor dinyalakan siang hari.  Namun, dalam kasus yang sama tapi dengan orang yang berbeda, tilang tidak dikenakan. Orang berbeda yang dimaksud adalah <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/12/2018/pakar-itb-sebut-gaya-komunikasi-jokowi-lebih-pentingkan-tampilan-luar/">Presiden Jokowi</a>. Eliadi menjelaskan, pada 4 November 2018, sekitar pukul 06.20, Jokowi mengemudikan sepeda motor di Tangerang. Saat itu lampu utama motor yang dikemudikan presiden tidak menyala. Namun, dia tidak ditilang. ”Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) di pasal 27 UUD 1945,” lanjutnya.  Atas dasar itu, Eliadi dan Ruben menuntut dua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa ”pada siang hari”. Atau setidaknya dinyatakan konstitusional secara bersyarat. ”Yaitu konstitusional sepanjang frasa ’pada siang hari’ diubah menjadi ’sepanjang hari’,” ucapnya.

Iri dengan Presiden Jokowi, Mahasiswa Gugat UU Lalu Lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pengacara-dewi-perssik-sedang-bawa-orang-sakit_m_172525.jpeg" alt="Pedangdut Dewi Persik dam suaminya Angga setelah melaporkan petugas Transjakarta di Gedung SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (4/12) malam." width="100%">
<figcaption>Pedangdut Dewi Persik dam suaminya Angga setelah melaporkan petugas Transjakarta di Gedung SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (4/12) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat menerobos jalur bus Transjakarta di sekitar Pejaten, Jakarta Selatan, pedangdut Dewi Perssik ternyata sedang membawa orang yang sedang sakit. Sehingga, petugas kepolisian yang berjaga mempersilahkan mobil dengan nomor polisi B 12 DP melewati jalur yang dikhususkan moda transportasi andalan Pemprov DKI itu. Maha Awan Buana, pengacara Dewi Perssik, mengatakan apa yang dilakukan kliennya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Karena pada saat di dalam mobil ada yang sedang sakit. Dan bisa diberlakukan diskresi. "Diskresi itu sesuai dengan Pasal 18 itu. UU No. 2 tahun 2002. Yaitu untuk kepentingan umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya petugas polisi, pejabat RI bisa mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri," kata Maha di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (4/12) malam. Maha mengilustrasikannya dengan sebuah ambulan yang bisa menerobos jalur Transjakarta tersebut. "Dalam Undang Undang lalu lintas pasal 134 menjelaskan ada dua itu. Di situ letter leg mengatakan bahwa ambulan bisa masuk? Tidak ada. Tapi itu ada namanya penafsiran hukum pengembangan hukum. Berdasarkan pasal 134 didahulukan ambulan damkar itu. Mobil mas angga masuk busway dan bawa orang sakit dan mendapat diskresi," pungkas Maha. Dia pun siap beradu bukti dengan terlapor dengan inisial H tersebut. "Silahkan kita adu bukti di sana nanti. Makanya ini dilakukan untuk menclearkan siapa berkata siapa di sana," pungkas Maha.

Pengacara: Dewi Perssik Sedang Bawa Orang Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mendesak-dpr-wacanakan-revisi-uu-lalu-lintas_m_119004.jpeg" alt="Nizar Zahro" width="100%">
<figcaption>Nizar Zahro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persilisahan antara moda angkutan umum roda dua terus terulang. DPR RI mewacanakan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur tentang Angkutan Berbasis Aplikasi Online. &rdquo;Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sangat mendesak dilakukan,&rdquo; ujar Nizar Zahro, anggota Komisi V DPR RI melalui keterangan tertulisnya, Minggu (26/3). Nizar menjelaskan, dalam UU LLAJ tidak diatur mengenai kendaraan roda dua itu. Sementara itu, regulasi dalam Permenhub yang mengatur tentang transportasi online juga tidak mengatur roda dua sebagai transportasi umum. &rdquo;Dengan adanya revisi UU LLAJ, maka kendaraan roda dua, atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat,&rdquo; terangnya. Ketidaktegasan Undang-undang dan peraturan menteri itu membuat beberapa kepala daerah mencoba membuat regulasi sendiri untuk menghindari konflik ojek online dengan tranportasi umum lain. Hal itu, lanjutnya, di antaranya dilakukan Wali Kota dan Bupati Bogor berupa peraturan daerah (Perda). &rdquo;Kalau aturan Perda itu hanya mengikat di daerah bersangkutan. Perda sendiri pun harus berpatokan pada landasan hukum di atasnya seperti undang-undang,&rdquo; imbuhnya. Politikus Partai Gerindra itu khawatir dengan sikap kepala daerah, seperti Wali Kota dan Bupati Bogor. Soalnya pembuatan Perda itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru, karena tumpang tindih kebijakan pusat dengan daerah. &rdquo;Sebaiknya, Kemenhub responsif dengan masalah ini. Segera revisi UU LLAJ. Untuk apa juga merevisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, kalau pada akhirnya masih tidak ada payung hukum untuk ojek online,&rdquo; tuntasnya. (aen/yuz/JPG)

Mendesak, DPR Wacanakan Revisi UU Lalu Lintas

uu lalu lintas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu lalu lintas

Berita Terkini

UU Lalu Lintas Digugat ke MK, Minta Merokok Saat Berkendara Dijerat Pidana hingga Pencabutan SIM

Polda Metro Tegaskan Tak Ada Tilang Terhadap Pengendara Stut Motor

Iri dengan Presiden Jokowi, Mahasiswa Gugat UU Lalu Lintas

Pengacara: Dewi Perssik Sedang Bawa Orang Sakit

Mendesak, DPR Wacanakan Revisi UU Lalu Lintas

Download Aplikasi JawaPos.com