<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menetapkan batas akhir lapor Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan yaitu sampai 31 Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan ditetapkan batas maksimal pengisiannya pada 30 April 2023.  Pengisian SPT ini bersifat wajib terutama bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor peserta wajib pajak (NPWP). Jika tidak lakukan pelaporan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda.  Terkait denda bagi wajib pajak yang tidak melapor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan sanksi administrasi berupa denda ditetapkan sebesar Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.  "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ... dikenai sanksi administrasi berupa denda ... sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi," bunyi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2027, dikutip JawaPos.com, Minggu (8/1).  Meski begitu, dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak akan dilakukan terhadap beberapa ketentuan. Meliputi, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  Lalu, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Kemudin, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  "Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi Pasal 7 ayat (2).  Untuk diketahui, pelaporan pajak dapat dilakukan secara daring melalui layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yaitu e-filing di djponline.pajak.go.id. Masyarakat yang sudah memiliki EFIN bisa langsung mengisi laporan SPT Tahunan, sementara bagi masyarakat yang belum pernah mengisinya harus melakukan registrasi dan mengaktifkan EFIN.  Dalam pelaporan SPT Tahunan dibagi dalam dua kategori. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta per tahun harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Kedua, wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun mengisi formulir SPT 1770 S.

Telat Lapor SPT Pajak Bisa Kena Denda, Segini Besarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak. Dalam waktu dekat, pemerintah bakal menerapkan tarif pajak minimum untuk badan usaha yang merugi. Rencananya, aturan itu dituangkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa jumlah wajib pajak (WP) badan yang tidak membayar pajak karena alasan usahanya mengalami kerugian terus bertambah. Pada 2012, komposisinya 8 persen. Pada 2019, jumlahnya naik menjadi 11 persen.  Pada periode 2012–2016, jumlah WP badan yang mencatatkan usahanya merugi berjumlah 5.199. Pada periode 2015–2019, jumlahnya menjadi 9.496 WP.  "Wajib pajak yang melaporkan rugi terus-menerus ini ternyata tetap beroperasi. Bahkan, mereka mengembangkan usaha di Indonesia," terang Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam raker dengan Komisi XI DPR RI Senin (28/6).  Dia menambahkan bahwa naiknya jumlah perusahaan yang melaporkan usahanya rugi itu berkaitan erat dengan pajak penghasilan (PPh). Rata-rata, mereka berusaha menghindari PPh. Dengan demikian, mereka punya lebih banyak dana untuk memaksimalkan performa perusahaan.  Sayang, Indonesia belum punya instrumen yang bisa secara komprehensif menghentikan praktik penghindaran pajak tersebut. Padahal, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang adil melalui penerapan tarif pajak minimum.  Kemarin Ani menyatakan bahwa upaya penghindaran pajak oleh WP badan tidak hanya terjadi di Indonesia. Data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan, 60–80 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi oleh perusahaan internasional.  Khusus untuk Indonesia, tercatat 37–42 persen PDB Indonesia adalah transaksi afiliasi dalam SPT. Potensi penggerusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan mencapai USD 100 hingga 240 miliar per tahun. Itu setara dengan 4 hingga 10 persen penerimaan PPh badan secara global.  "Oleh karena itu, perlu instrumen untuk menangkal penghindaran pajak secara global, yakni dengan minimum tax dan GAAF (general anti-avoidance rule, Red)," tegas Ani.  Berdasar draf RUU, tarif minimal yang dikenakan adalah 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto. Meski begitu, besaran PPh minimum sebesar 1 persen itu masih bisa diubah dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah Desain Tarif Pajak Minimum untuk Badan Usaha yang Merugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bukan hanya mengubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN), namun juga tarif pajak penghasilan (PPh). Rencana tersebut telah disampaikan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.  Airlangga menjelaskan, terkait PPN masih ada pembahasan karena ini menjadi bagian dalam RUU perubahan ke-5 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tata Cara Perpajakan. PPN secara global, yang akan diatur dalam UU tersebut di dalamnya ada UU PPh, termasuk tarif PPh orang per orang dan pribadi, kemudian pengurangan tarif PPh untuk badan.  Namun, Airlangga belum dapat menjelaskan lebih lanjut apakah diubahnya tarif ini akan ke arah kenaikan atau penurunan. Sebab terkait hal itu harus menunggu hasil pembahasan dengan DPR.  "Detailnya nanti kita mengikuti pembahasan yang ada di parlemen," ujarnya secara virtual, Rabu (19/5).  Seperti diketahui, saat ini tarif PPh orang pribadi tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam aturan ini ada empat lapisan tarif pajak penghasilan yang disusun.  Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 50 juta/tahun dikenakan PPh sebesar 5 persen. Kedua, penghasilan di atas Rp 50 juta-Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif PPh sebesar 15 persen.  Ketiga, penghasilan di atas Rp 250 juta-Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25 persen. Terakhir, penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 30 persen.

Selain untuk PPN, Airlangga juga Berencana Ubah Tarif PPh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/klarifikasi-dirjen-pajak-dinilai-salahi-aturan_m_107514.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perselisihan terkait permohonan dan pembatalan Surat Kelebihan Bayar (SKPKB) antara PT AEK dan Dirjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus berlanjut. Klarifikasi Ditjen Pajak soal "refund" pajak PT AEK dinilai menyalahi UU KUP. DJP &nbsp;secara tertulis telah memberikan klarifikasi tertulis terhadap dugaan pelanggaran UU KUP karena tidak mengembalikan pajak (refund) Rp19 miliar kepada perusahaan perdagangan dan purna jual elektronik, PT AEK. Hal itu karena DJP memberikan keputusan pembatalan SKPKB lewat waktu 6 (enam) bulan. DJP menegaskan bahwa proses penerbitan keputusan dalam kasus PT AEK telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar UU KUP sehingga tidak merugikan hak WP. "Klarifikasi yang &nbsp;disampaikan Ditjen Pajak terkait refund pajak PT AEK senilai Rp19 miliar menyalahi UU KUP," tegas kuasa hukum PT AEK, Cuaca Bangun di Jakarta, Minggu (5/2). Menurut Bangun, &nbsp;berdasarkan pasal 36 ayat (1c) UU KUP, DJP harus memberikan keputusan atas permohonan WP dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima. PT AEK menyampaikan permohonan pembatalan ini pada 13 Mei 2016 dan kemudian sesuai pasal 36 ayat (1c) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak telah menolak permohonan itu dan dijawab pada &nbsp;3 November 2016.&nbsp; Kemudian, lanjut dia, DJP pada 1 Desember 2016 mengeluarkan keputusan terakhir untuk membetulkan keputusan 3 November 2016. &nbsp; &nbsp; &nbsp;"Jadi, keputusan 1 Desember 2016 adalah keputusan yang benar menurut peraturan perpajakan sehingga lucu keliru kalau kita patuh kepada keputusan salah pada 3 November 2016," katanya.&nbsp; Bangun &nbsp; berencana akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Pajak jika DJP tetap bersikeras dan tak mau mengembalikan dana refund PT AEK itu. &nbsp;"Sebenarnya ini hanya soal kelalaian oknum perpajakan sebab secara hukum jika lewat enam bulan, &nbsp;otomatis permohonan SKPKB Wajib Pajak dikabulkan, " katanya. (nas/JPG)

Klarifikasi Dirjen Pajak Dinilai Salahi Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tolak-bayar-refund-dirjen-pajak-dinilai-menyalahi-uu_m_106882.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perusahaan perdagangan dan purna jual PT AEK mempermasalahkan penolakan Dirjen &nbsp;Pajak membayar kembali (refund) senilai Rp19 miliar yang menjadi hak perusahaan ini. Dirjen Pajak &nbsp;dinilai menyalahi &nbsp;Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Kuasa Hukum PT AEK, Cuaca Bangun mengungkapkan bahwa &nbsp;selaku wajib pajak pihaknya telah mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kelebihan Bayar (SKPKB) tahun pajak 2002 ke Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 13 Mei 2016. Bangun menjelaskan, &nbsp;sesuai pasal 36 &nbsp;ayat (1d) UU tersebut, jika keputusan terhadap permohonan wajib pajak oleh Ditjen Pajak lewat waktu enam bulan maka SKPKB wajib pajak itu dianggap dikabulkan. "Tidak perlu lagi menunggu keputusan Pengadilan Pajak untuk mengabulkannya karena sudah dikabulkan oleh Undang Undang KUP," ucap Bangun dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (2/2). Oleh karena itu, &nbsp;tegasnya, &nbsp;meskipun isi Keputusan Dirjen menolak permohonan wajib pajak, demi UU KUP, permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.&nbsp; Konsekuensinya, katanya, KPP Pratama Jakarta Menteng Satu, tempat wajib pajak terdaftar, &nbsp;wajib mengembalikan pajak yang sudah terlanjur dibayar sebesar Rp13 miliar ditambah imbalan bunga dua persen per bulan maksimal 24 bulan yang totalnya menjadi Rp19 miliar. "Sudah dua bulan keputusan Dirjen Pajak diterbitkan, namun sampai saat ini KPP Pratama Jakarta Menteng Satu belum mengembalikan hak wajib pajak," katanya.&nbsp; &nbsp;Dia juga mengaku telah mengirim surat dan menghadap Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Satu untuk meminta kembali pajak yang sudah dibayarkan. &nbsp;Namun, &nbsp;katanya, kepala kantor pajak mengatakan tidak akan mengembalikan uang setoran pajak karena keputusan Dirjen Pajak berisikan penolakan pembatalan SKPKB.&nbsp; &nbsp;Bangun &nbsp;menyebut, &nbsp;penolakan ini telah melukai rasa keadilan wajib pajak. &nbsp;Hak wajib pajak yang sudah dijamin oleh UU tidak dipenuhi oleh pemerintah melalui Ditjen Pajak."Kami sangat membutuhkan uang ini untuk membayar gaji karyawan dan operasional perusahaan," ucap &nbsp;Bangun.(nas/JPG) &nbsp;

Tolak Bayar  Refund, Dirjen Pajak Dinilai Menyalahi  UU

uu kup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu kup

Berita Terkini

Telat Lapor SPT Pajak Bisa Kena Denda, Segini Besarannya

Pemerintah Desain Tarif Pajak Minimum untuk Badan Usaha yang Merugi

Selain untuk PPN, Airlangga juga Berencana Ubah Tarif PPh

Klarifikasi Dirjen Pajak Dinilai Salahi Aturan

Tolak Bayar Refund, Dirjen Pajak Dinilai Menyalahi UU

Download Aplikasi JawaPos.com