<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/jubir-kpk-budi-prasetyo-4273102842.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang berpotensi tidak sejalan dengan Undang-Undang KPK. Hal ini disampaikan menyusul kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPK bersama para ahli hukum pada Kamis (10/7), guna membedah dampak RKUHAP terhadap kewenangan lembaga antirasuah tersebut. "Benar, pada Kamis (10/7), KPK menggelar FGD dengan para ahli hukum untuk membahas terkait implikasi rancangan KUHAP, di mana beberapa pasalnya tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Sabtu (12/7). Menurut Budi, para pakar hukum dalam FGD tersebut sepakat bahwa penanganan tindak pidana korupsi harus tetap berada dalam koridor lex specialis, sebagaimana yang selama ini diterapkan oleh KPK. Mereka menilai, korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) memang harus mendapat perlakuan hukum khusus. "Prinsipnya, para pakar ini mendukung penuh adanya pengaturan lex specialis penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dilakukan KPK selama ini. Di mana korupsi dipandang sebagai extra ordinary crime juga menjadi lex specialis dalam KUHP," jelas Budi. Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa kewenangan KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan juga telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; Hal ini mempertegas posisi KPK sebagai lembaga yang memiliki mandat hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. "Terlebih, kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan juga telah disahkan oleh MK," tegasnya.&nbsp; Ia menambahkan, semua masukan yang disampaikan dalam diskusi tersebut akan menjadi bahan pengayaan penting bagi KPK dalam pembahasan internal berikutnya. "Masukan-masukan dari para pakar tersebut tentu menjadi pengayaan bagi KPK dalam pembahasan di internal selanjutnya," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menyatakan pihaknya telah membahas ribuan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP. Menurutnya, terdapat 1.676 DIM yang telah dibahas secara keseluruhan. "Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295," ujar Habiburrokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7). Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memastikan, pihaknya akan segera membawanya ke pembahasan tingkat I. Ia memastikan, KUHAP lama produk kolonial akan segera diganti. "Iya dong harus segera ya, karena KUHAP yang lama ini kan sangat tidak adil dan harus segera kita ganti dengan KUHAP yang baru. Urgent nih, sangat urgent mengganti KUHAP lama ya. Ya namanya undang-undang kan, namanya kita kerja di sini kan kalau bisa kerja lebih cepat ya lebih baik," pungkasnya.

KPK mengungkapkan sejumlah pasal dalam RKUHAP tidak sejalan dengan UU KPK, disampaikan dalam FGD bersama ahli hukum.

KPK Duga Ada Pasal dalam RKUHAP yang Dirancang DPR dan Pemerintah Tidak Sejalan dengan UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/JKT_JPM-Peluang-Usaha-Laundry_Salman-Toyibi-13JPG-1396366743.jpg" alt="Petugas menata barang bukti uang kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas menata barang bukti uang kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Skandal mafia perlindungan akses situs judi online (judol) yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendapat perhatian luas. Namun, langkah tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebab, konstruksi perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya belum sepenuhnya klir. Eks penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera mengungkapkan kepolisian mestinya menerapkan konstruksi perkara dugaan penerimaan suap kepada para pelaku dari Kemkomdigi. Sebab, mereka ditengarai menerima sesuatu dari bandar judol atau perantara bandar judol. "Ketika dia (pegawai Kemkomdigi) menerima sesuatu (dari perantara bandar judol), itu kan suap," kata Aulia kepada Jawa Pos, Kamis (14/11). Jika kepolisian tidak membangun konstruksi tersebut, lanjut Aulia, maka KPK bisa melakukan supervisi sesuai kewenangan yang diatur dalam UU KPK. Selanjutnya, KPK bisa mengembangkan perkara judol tersebut menggunakan pasal penerimaan suap yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Seperti Pasal 11 dan Pasal 12. Pasal tersebut mengatur perihal penerimaan suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kontruksi perkara suap tentu bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus mafia judol. Baik itu penerima, pemberi hingga beking-beking yang selama ini melindungi bisnis haram tersebut. Untuk memaksimalkan penanganan kasus tersebut, KPK juga nantinya bisa mempelajari hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana judol. Sebelumnya, PPATK sudah mengungkap perputaran uang terkait judol yang bernilai fantastis. Yakni sampai Rp 283 triliun. Aulia menambahkan, APH seharusnya bekerja keras dan serius mengungkap mafia judol sampai ke akarnya. Karena itu sejalan dengan komitmen pemerintah memberantas judol. "Harus dikejar aliran uangnya atau follow the money, karena patut diduga banyak pihak yang terlibat," terangnya. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan, koordinasi antarlembaga penegak hukum mestinya segera dilakukan untuk mengungkap dugaan korupsi terkait judol. Apalagi, banyak pihak yang menyebut judol sebagai biang kerok ambruknya perekonomian dan pemicu masalah sosial keluarga. "APH harusnya peka dengan kondisi ini. Judol sudah menyengsarakan masyarakat, bahkan tidak sedikit keluarga yang hancur akibat judol," ujarnya kepada Jawa Pos. Ditinjau dari berbagai aspek, judol telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari aspek ekonomi hingga aspek sosial.&nbsp; Seperti diberitakan,&nbsp;Polda Metro Jaya menetapkan 18 tersangka dalam kasus judol&nbsp;yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Para tersangka ditangkap bergantian sejak dimulai dari penangkapan 11 orang.&nbsp; "Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan, Senin (11/11). 18 orang ini terdiri dari 10 pegawai Komdigi dan 8 warga sipil. Terbaru penangkapan dilakukan terhadap dua orang berinisial&nbsp;MN dan DM yang kabur ke luar negeri.

Aulia Postiera mengungkapkan kepolisian mestinya menerapkan konstruksi perkara dugaan penerimaan suap kepada para pelaku dari Kemkomdigi.

Bisa jadi Ada Suap dari Bandar Judol atau Perantara, KPK Diminta Supervisi Penanganan Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun. Kemerosotan bahkan semakin dalam sejak lima tahun terakhir. Melihat kondisi belakangan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis IPK Indonesia akan membaik. &rdquo;Melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,&rdquo; ucap peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (2/1). Menurut dia, kondisi tersebut tak lepas dari penanganan korupsi yang semakin lemah dan tak serius. Indikatornya bisa dilihat sejak diterbitkannya revisi UU 19/2019 tentang KPK. Sejak berada di bawah payung eksekutif, kinerja KPK kian melempem. UU itu dinilai menggembosi keberanian KPK. Dampak lainnya terlihat pada menurunnya integritas pimpinan KPK. Hal tersebut tampak nyata ketika Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun tak ada keseriusan penanganan korupsi. Sebab, skor 34 pada 2022 itu sama dengan skor IPK pada 2014. &rdquo;Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,&rdquo; ucapnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40. Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Uang Kartal. Itu akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi. Utamanya RUU Perampasan Aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor pada 2022 mencapai Rp 48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara hanya 7 persen. &rdquo;Artinya, perampasan aset ini sangatlah penting,&rdquo; tegasnya. (elo/syn/c9/oni)

Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun.

Kinerja KPK Menurun, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/giri-1012979631.png" alt="Giri Suprapdiono" width="100%">
<figcaption>Giri Suprapdiono</figcaption>
</figure> RABU&nbsp;Pahing (22/11) tengah malam jelang Kamis Pon (23/11) dini hari, kita dientakkan kabar yang tidak mengherankan namun membuat bahagia sebagian besar aktivis antikorupsi. Tidak terkecuali saya dan rekan-rekan korban tes wawasan kebangsaan (TWK). Malam itu, Firli Bahuri, ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, Firli dijerat dengan tiga pasal. Yakni dugaan gratifikasi, pemerasan, dan penerimaan hadiah. Tidak mustahil hukuman maksimal seumur hidup bakal dijalaninya apabila telah diputus bersalah oleh pengadilan. Tentu, ini sebuah ironi karena seorang ketua KPK menjadi tersangka di kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Ini menjadi skandal yang memalukan sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini. Daya kejutnya lebih besar daripada mundurnya pimpinan KPK lain di periode yang sama, yakni Lili Pintauli Siregar. Bagi saya, Firli bukanlah Firli. Firli adalah konteks. Istilah yang saya pinjam dari politikus saat ini yang kerap berakrobat dengan diksi dan narasi atas ketidakkonsistenannya dalam berpihak. Firli adalah konteks pemberantasan korupsi yang sedang mengalami kemunduran hebat dan menuju bencana. Sebuah KPK&rsquo;s debacle, bencana terhadap runtuhnya kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di era kepemimpinan Firli, skor indeks persepsi korupsi (IPK) merosot dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Turun sebanyak 6 poin. Sebuah penurunan IPK terburuk sepanjang sejarah reformasi. Menurut Economic Implications Research Papers yang dirilis pada 2007 dan 2008, penurunan 1 poin skor IPK setara dengan kehilangan Rp 273 triliun GDP suatu negara. Artinya, penurunan 6 poin IPK setara dengan kehilangan Rp 1.638 triliun GDP di periode 2019&ndash;2022. Firli dan pimpinan KPK bertanggung jawab atas kehilangan ini, karena ini menjadi tanggung jawab lembaga antirasuah tersebut. Serangkaian &rsquo;&rsquo;bencana&rsquo;&rsquo; yang menimpa di era kepemimpinan Firli menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi dengan merevisi UU KPK dan diikuti dengan pelemahan lain, termasuk TWK, membuktikan bahwa strategi tersebut adalah salah. Strategi pemberantasan korupsi tidak berada di ruang hampa, tetapi ia membutuhkan komitmen politik. Juga membutuhkan kecukupan sumber daya, membutuhkan kecukupan hukum dan strategi yang tepat. Dan strategi yang tepat itu membutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta ini yang diharapkan bisa tumbuh ternyata merosot karena kepercayaan masyarakat pada KPK makin rendah. Usai Firli menjadi tersangka, lantas apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi PR selanjutnya. Mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah salah satunya. Tentu ini bukan kerja ringan. Apalagi di tengah situasi KPK saat ini yang sedang mengalami proses pembusukan. Strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan komitmen yang kuat dari presiden. Sebagai kepala negara, presiden harus menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di KPK harus dihentikan. Strategi pemberantasan korupsi harus ditinjau kembali. Bahkan, jika perlu dilakukan dengan membuka peluang mengembalikan UU KPK yang dulu. Presiden harus menunjukkan sinyal keseriusan, terutama di masa akhir kepemimpinannya saat ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013319892/alexander-marwata-tak-malu-dan-merasa-kpk-baik-baik-saja-usai-firli-bahuri-jadi-tersangka-pegawainya-justru-resah-dan-kecewa">Alexander Marwata Tak Malu dan Merasa KPK Baik-baik Saja Usai Firli Bahuri jadi Tersangka, Pegawainya Justru Resah dan Kecewa</a> Dengan turunnya IPK yang kembali ke 8 tahun yang lalu adalah fakta yang harus disikapi dengan program-program yang tidak cukup dengan program yang biasa saja. Kita mesti berkaca pada strategi yang dilakukan Malaysia ketika terpuruk dalam penurunan IPK dan kemudian bisa menaikkan IPK sebanyak 6 poin di zaman Mahathir Mohamad. Strategi-strategi yang bisa dilakukan, misalnya, menjauhkan politikus untuk menduduki posisi di BUMN atau menduduki posisi-posisi strategis. Semisal menjadi duta besar dan lain-lain. Berikutnya adalah memperkuat KPK dengan menjadikan champion-champion KPK untuk ditempatkan di posisi penting di pemerintahan. Termasuk di BUMN dan sektor-sektor yang dianggap penting. Kemudian memperkuat KPK, baik dari jumlah personel, dan memperbaiki criminal justice system. Presiden perlu meninjau kembali apakah membutuhkan satu lembaga pemberantasan korupsi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Yang berikutnya adalah strategi memperkuat fungsi khusus pemberantasan korupsi, misalkan kewenangan dalam penindakan. Termasuk memperkuat sanksi-sanksi. Yang terakhir adalah membangun keteladanan, karena sebenarnya di Indonesia terjadi kemiskinan keteladanan dari pimpinan politik dan pimpinan lembaga. Jadi, apa pun upaya pendidikan dan pencegahan tidak akan berhasil jika dilakukan tanpa keteladanan. Kemudian, berkaca pada kasus yang berjalan saat ini, pemberantas telah menjadi pemeras, maka sebaiknya presiden meninjau kembali empat pimpinan lainnya. Perlu diberlakukan pergantian semua pimpinan melalui Plt demi menyelamatkan pemberantasan korupsi di KPK. KPK perlu di-overhaul, turun mesin, karena memang kepemimpinan yang ada saat ini itu mengalami kerusakan-kerusakan yang fundamental. Salah satunya integritas yang menurun. Terlepas dari semua fenomena saat ini, kita akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pimpinan negara ini. Kita harus pastikan presiden ke depan adalah sosok yang berani melindungi pemberantasan korupsi yang bukan sekadar melancarkan investasi, tapi juga membawa keadilan. Tentu masih ada harapan dalam pemberantasan korupsi. Dan hari ini adalah salah satu titik cerah pemberantasan korupsi. Semoga harapan itu tetap ada.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;GIRI SUPRAPDIONO,&nbsp;Mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK

Malam itu, Firli Bahuri, ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, Firli dijerat tiga pasal.

Turun Mesin Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEMATIAN Brigadir Joshua (BJ) yang kemudian diduga kuat akibat pembunuhan berencana seolah-olah menguak kebohongan yang sering dilakukan oknum pejabat tinggi negeri ini. Yang memprihatinkan dalam kasus kematian BJ ini, kebohongan yang dilakukan nyaris sempurna dan hampir berhasil mengelabui jutaan penduduk Indonesia walaupun akhirnya terkuak karena kuatnya desakan banyak pihak.  Yang menyedihkan, rekayasa kebohongan ini dilakukan oknum perwira tinggi dan didukung banyak oknum kepolisian yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum di negeri ini. Kondisi tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang dalam beberapa tahun terakhir berupaya memperbaiki citranya.  Kita memberi apresiasi langkah Kapolri yang cukup baik menangani kasus ini. Namun, masyarakat masih menunggu upaya pengungkapan secara transparan, tuntas, dan cepat. Termasuk mengungkap motif pembunuhan sadis ini agar kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (Polri) bisa tetap terjaga. <h3>Pusat Bohong</h3> Menurut ahli neurologi, pusat bohong pada manusia dikendalikan di bagian otak yang bernama prefrontal cortex (PC) dan anterior cingulate cortex (ACC). Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan MRI fungsional saat seseorang berbohong, bagian otak inilah yang aktif. Yang menarik, para peneliti menyebutkan, bila seseorang terbiasa berbohong, akan mengubah struktur dan fungsi bagian otak. Salah satu yang berubah adalah amigdala.  Amigdala adalah bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Beberapa penelitian menyebutkan, amigdala pada orang yang terbiasa berbohong akan berubah fungsi dan strukturnya. Sehingga para pembohong akan cenderung mencetuskan perilaku antisosial dan amoral. Hal ini disebabkan makin menurunnya kerja zat kimia otak yang bersifat inhibisi/pencegahan terhadap perilaku yang buruk tersebut.  Selain itu, sesungguhnya berbohong merugikan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Sebab, pusat berbohong (PC dan ACC) berhubungan langsung dengan sistem saraf otonom (hipofise, hipotalamus, brain stem) yang mengatur kerja organ penting tubuh manusia seperti jantung, paru, ginjal, dan liver. Akibatnya, bila seseorang berbohong, akan diikuti dengan perubahan sistem saraf otonom seperti tekanan darah naik turun, nadi berdetak cepat dan tidak teratur, keringat disekresi, dan napas tidak teratur. Kondisi ini sangat tidak baik bagi kesehatan karena akan memengaruhi sel endotel sehingga mudah terjadi disfungsi endotel dan meningkatkan kadar gula darah yang berpotensi terjadi penyakit stroke, serangan jantung, sakit ginjal, dan lainnya.  Perubahan saraf otonom akibat berbohong tersebut bisa dideteksi dan dianalisis dengan sebuah alat yang dikenal dengan alat pendeteksi kebohongan (lie detector). Namun sayang, alat itu akan sulit bekerja maksimal untuk para pembohong yang sudah terbiasa berbohong. Sebab, pusat bohong di otaknya (PC dan ACC) mampu mengendalikan pusat saraf otonom sehingga kebohongan yang dilakukan berjalan lancar dan sedikit memengaruhi kerja jantung, kelenjar keringat, dan lainnya. Lingkungan sekitarnya yang penuh kebohongan akan membuat pusat bohong (PC dan ACC) membuat sirkuit-sinaps kebohongan permanen dan akhirnya kebohongan menjadi kebiasaan dalam keseharian. <h3>Kebohongan Berkala</h3> Berbicara tentang kebohongan, sesungguhnya di negeri ini kebohongan seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Baik kebohongan yang dilakukan pejabat maupun rakyat biasa. Namun, ada perbedaan perlakuan antara kebohongan yang dilakukan rakyat dan pejabat. Bila rakyat kecil berbohong atau menyebar hoaks di media sosial, pedang hukum akan bekerja secara cepat dan sering berakhir dalam penjara akibat kebohongannya. Apalagi rakyat yang dipersepsikan sebagai oposisi penguasa.  Namun, apabila kebohongan dilakukan para elite politik dan penguasa, pedang hukum menjadi tumpul dan seluruh rakyat diminta memaklumi. Maka, mereka tidak hanya aman dari jerat hukum, tetapi juga akan mengulang kebohongan lain di waktu yang akan datang.  Kebohongan penguasa itu di antaranya saat mereka masih berkampanye untuk menduduki kursi lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jejak digital masih tersimpan bagaimana janji manis mereka saat kampanye untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, menjunjung tinggi kedaulatan ekonomi, menegakkan supremasi hukum, menindak tegas korupsi dengan memperkuat KPK, menghentikan impor pangan untuk kesejahteraan petani dan rakyat kecil, serta masih banyak janji lainnya. Namun, saat ini semua berbanding terbalik alias berbohong.  Ketidakjujuran atau kebohongan dalam proses legislasi lebih menakutkan lagi. Karena mereka yang mempunyai wewenang membuat undang-undang (UU). Mereka seharusnya membuat UU yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, namun sering kali dibelokkan untuk kepentingan pribadi/kelompok dan kepentingan oligarki yang mendanai pencalonannya. Akibatnya, kita mendapatkan produk UU yang banyak bermasalah seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Pemilu.  Perhelatan politik 2024 sudah mulai terasa dengan dimulainya pendaftaran peserta pemilu dan deklarasi calon presiden 2024. Apakah mereka akan menyebar janji bohong lagi kepada kita, ratusan juta penduduk Indonesia? Biarlah waktu yang menilainya.  Momentum perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus ini, tentunya kita berharap bangsa ini terbebas dari kebohongan yang dilakukan secara berkala dalam setiap ajang pilpres, pileg, pilkada, dan lainnya. Para pahlawan pejuang kemerdekaan negeri ini akan menangis manakala melihat generasi penerus bangsa saat ini hidup dengan penuh kebohongan. Dan mereka menganggap kebohongan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 akan sulit tercapai bila penyelenggara negara masih memelihara kebohongan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Maka, sudah saatnya bangsa kita merdeka dari kebohongan. Dirgahayu RI yang berulang tahun ke-77. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dokter Neurologi RS Saiful Anwar/Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang

Merdeka dari Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/DSC06614_1613561044907.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Firli Bahuri untuk dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik. Firli belakangan ini dilaporkan ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik.  Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan oleh alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 dan IM57+ Institute. Firli diduga melanggar etik karena kental nuansa konflik kepentingan, dalam pembuatan mars serta hymne dan SMS blast.  "ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera memanggil Firli Bahuri dalam kaitannya dengan rentetan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dilaporkan alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 dan IM57+ Institute," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (13/3).  Kurnia menegaskan, pelaporan terhadap Firli Bahuri dalam pembuatan mars dan hmnye serta SMS Blast kepada Dewas KPK diyakini kental nuansa konflik kepentingan. Karena itu, hal ini harus didalami Dewas KPK.  "Kami beranggapan, mulai dari mars serta hymne KPK yang kental dgn nuansa konflik kepentingan serta SMS blast tersebut menjadi modal awal bagi Dewan Pengawas untuk menindaklanjuti laporan mereka ke persidangan etik," tegas Kurnia.  Meski demikian, ICW mengharapkan Dewas KPK tidak bertindak sebagai tim pembela Firli Bahuri. Dia pun meminta, Dewas KPK bisa independen dalam mengusut dugaan pelanggaran etik tersebut.  "ICW tentu tidak berharap Dewas bertindak seperti tim pembela Pimpinan KPK lagi. Sebab, selama ini mulai dari rendahnya penjatuhan sanksi etik kepada Pimpinan KPK dan abainya Dewas KPK saat melihat TWK, menjadikan masyarakat enggan menaruh kepercayaan kepada lembaga pengawas tersebut," cetus Kurnia.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya telah menanggapi laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri. Ali mengklaim, pengadaan program SMS blast telah dianggarkan oleh negara dalam anggaran lembaga antirasuah. SMS blast tersebut dilakukan agar pejabat pemerintahan patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  Meski demikian, juru bicara KPK bidang penindakan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK terkait hal tersebut. Dia meyakini, Dewas KPK akan menjalankan tugasnya secara independen.  "Tentu kami sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam UU KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat,” ucap Ali.  Dalam pelaporannya, senior Investigator IM57+ Institute Rizka Anungnata menyebut, pesan berantai yang diterima masyarakat dari Firli tidak berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, menurut Rizka, pesan berantai tersebut cenderung bersifat personal. Adapun isi pesan tersebut yakni ‘manusia sempurna, bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI’.  Karena itu, Rizka mempertanyakan sumber anggaran terkait pengadaan pesan berantai tersebut. Rizka melaporkan Firli atas dugaan melanggar Nilai Dasar Integritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (1) huruf o, dan ayat (2) huruf i Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

ICW Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri Terkait Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/twk_bukan_dasar_1.jpg" alt="SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Indriyanto Seno Adji. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Indriyanto Seno Adji. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait dengan tidak membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai tepat. Sebab, hal itu akan menambah panjang masalah tersebut. Kontroversi yang tengah terjadi adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), meminta agar diangkat langsung menjadi aparatur sipil negara (ASN). Alasannya seleksi dengan tahapan TWK ini mengandung banyak kekeliruan. "KPK, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menjalankan tugas sesuai ketentuan berlaku. Sebanyak 51 dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat segera berhentikan dan sisanya harus mengikuti latihan bela negara," ujar Pakar Hukum Romli Atmasasmita kepada wartawan, Minggu (29/8). Ia pun mengatakan, tindakan ini tidak benar, pasalnya meloloskan 75 orang yang gagal seleksi dikhawatirkan akan membuka ruang pemakzulan kepada Jokowi. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila Jokowi mengabulkan permintaan ini. "Meluluskan 75 pegawai yang gagal TWK sama saja dengan menyeret ke jurang impeachment (pemakzulan) karena Presiden melanggar UU (Undang-Undang) ASN, UU KPK dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Alih Pegawai KPK menjadi ASN dan telah bertindak mengintervensi proses uji materil Peraturan Komisioner KPK yang sedang berlangsung di MA," imbuhnya. Menurutnya, keinginan 75 pegawai KPK yang gagal TWK diangkat langsung menjadi ASN, yang digawangi Novel Baswedan adalah bentuk inkonsistensi. Sebab, mereka sempat menolak revisi UU KPK dan alih fungsi status pegawai, namun saat ini meminta diangkat langsung menjadi ASN. "Suatu hal yang ganjil dan inkonsisten langkah Novel Baswedan dan kawan-kawan yang sejak awal menolak keras revisi UU KPK kemudian menolak keras alih pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian memaksa dijadikan ASN dan itu semua menimbulkan dugaan kuat udang di balik batu yang tidak kita ketahui sama sekali dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa NB cs beranggapan KPK adalah milik mereka," pungkasnya. Sebelumnya, Moeldoko menyebut KPK sudah melakukan langkah-langkah yang diinginkan Presiden dalam TWK. Para pegawai yang tidak lolos TWK sudah difasilitasi untuk ikut bela negara dan menjadi jalan terakhir persoalan ini. Ia meminta publik berhenti menarik Presiden dalam polemik TWK KPK yang sepenuhnya telah diselesaikan BKN dan KPK. Meskipun berposisi sebagai Kepala Negara bukan berarti berkewajiban menangani secara langsung atas seluruh persoalan di negara ini.

75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Jadi ASN, Jokowi Bisa Dimakzulkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya tidak akan mencabut Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021. SK tersebut terkait keputusan Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri terkait langkah pembebastugasan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  Hal ini menyikapi hasil rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar KPK bisa lagi menugaskan 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan.  "Pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/8).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menegaskan,  pembebastugasan merupakan ranah instansinya. Karena itu, lembaga antirasuah tidak akan kembali mempekerjakan pegawai berdasarkan rekomendasi Ombudsman.  Ghufron berpendapat, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai tidak memenuhi syarat TWK. Mengingat 75 pegawai KPK, kini dinonaktifkan dari jabatan maupun tugas-tugasnya.  Selain itu, Pimpinan KPK juga membantah tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.  "Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," ujar Ghufron.  Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan surat tanggapan kepada Ombudsman pada Jumat (6/8) besok. Hal ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Ombudsman kepada KPK.  "Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," tegas Ghufron.  Sebelumnya dalam hasil temuan yang disampaikan Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan, Pimpinan KPK telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada pemberhentian pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat perailah status sebagai aparatur sipil negara (ASN).  Tetapi justru KPK malah menerbitkan SK 652 Tahun 2021. SK tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU KPK hasil revisi Nomor 19 Tahun 2019,  dimana jangan mempersulit pegawai KPK dalam peralihannya menjadi ASN.  "Atas terbitnya SK 652 KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut dalam menerbitkan SK. Karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bentuk pengabaian KPK terhadap pernyataan presiden dan tidak diatur konsekuensi tersebut dalam aturan KPK," ujar Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7).

Firli Bahuri Ngaku Tak Akan Pernah Cabut SK Pemecatan 75 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201217_003833.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan pe" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mencabut permohonan uji materi atau judicial review (JR) Undang-undang tentang KPK yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, pencabutan gugatan uji materi UU KPK juga dilakukan oleh sembilan pegawai lembaga antirasuah.  Adapun permohonan pencabutan JR UU KPK ini terkait dengan pengujian Pasal 69 B Ayat (1) dan Pasal 69 C Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Mulanya permohonan ini diajukan untuk menelisik polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjegal 75 pegawai KPK, menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Mengajukan permohonan pencabutan dan atau penarikan kembali berkas pengajuan pengujian Pasal 69 B Ayat (1) dan Pasal 69 C Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana register perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (22/6).  Boyamin menjelaskan alasan pihaknya mencabut permohonan JR terkait polemik TWK ke MK. Dia menyampaikan, alasan teknis pencabutan JR tersebut lantaran Covid-19 menunjukkan gejala penularan yang lebih parah.  Diketemukannya varian delta yang penyebarannya sangat cepat dan semakin meningkatnya penderita terpapar Covid-19 di DKI Jakarta. "Kami setuju dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk menunda persidangan sampai batas keadaan yang lebih baik dan sekaligus memahami terdapat upaya bersama untuk mencegah penularan virus Covid-19," papar Boyamin.  Karena itu, hal ini mengurangi beban proses persidangan di Mahkamah Konstitusi akibat penularan virus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. "Maka kami dengan kesadaran penuh mengajukan permohonan pencabutan dan atau penarikan permohoan uji materi aquo untuk memungkinkan kemudian diajukan lagi pada masa mendatang dalam keadaan yang lebih baik," ujar Boyamin.  Sementara itu, alasan material pencabutan permohonan lantaran pegawai KPK yang gugur akibat TWK telah mengajukan permohonan uji materi di MK dan Mahkamah Agung dicabut, sehingga MAKI merasa legal standing menjadi tidak relevan. "Pegawai KPK yang gugur akibat TWK adalah pihak yang paling pas mengajukan uji materi karena pihak yang paling dirugikan terkait TWK yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Pegawai KPK tersebut," ungkap Boyamin.  Boyamin memastikan, pihakny memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada pegawai KPK untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Dia menegaskan, tidak berkeinginan untuk menjadi faktor penghambat terhadap perjuangan Pegawai KPK yang gugur akibat TWK yang dinilai bermasalah.  Sebanyak sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, sebelumnya menyatakan telah mencabut permohonan JR di MK pada 18 Juni 2021. Adapun Undang-undang yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 69 B Ayat (1) dan Pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  "Para pegawai memiliki dua alasan dalam pencabutan permohonan ini," ujar pegawai KPK, Hotman Tambunan.  Hotman menjelaskan, alasan pertama mencabut permohonan JR ke MK lantaran memandang, MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 870/PUU-XVII/2019.  Alasan kedua, para pegawai merasa pertimbangan tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak. Karena itu, menurut pegawai seharusnya Pimpinan KPK mematuhi putusan MK terkait mekanisme peralihan status pegawai KPK, agar tidak merugikan hak pegawai.  "Sehingga, dua alasan tersebut secara tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN," tegas Hotman.

Pertimbangkan Covid-19, MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK soal TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ARSUL-SANI-JAWA-POS.jpg" alt="Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (21/7). Dia mengaku bakal mencecar pimpinan KPK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).  Adapun TWK tersebut dilakukan sebagai syarat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Belakangan 51 pegawai dipecat karena tidak lolos tes tersebut.  "Nanti baru kita bahas kembali kalau rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III pada 21 Juni," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/6).  Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menambahkan dalam UU KPK tidak ada alis stastus para pegawai dilakukan lewat mekanisme TWK. DPR hanya sepakat alih status menaikan pegawai KPK menjadi ASN.  "Ada yang menyangkut penyidik dan penyelidik itu maknanya alih status. Itu boleh diproses sesuai dengan UU tapi semua jadi dulu ASN," katanya.  Arsul menyayangkan status tes TWK tersebut untuk mengetahui lulus dan tidak lulus si pegawai. Bukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Sebab jika hanya tidak memenuhi syarat bisa diupayakan menjadi ASN.  Menurut Arsul, merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan TWK tersebut tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemecetan terhadap pegawai.  "Kita tida anti tes wawasan kebangsaan. Misalkan hasilnya itu belum memenuhi syarat, tugas dari BKN itu untuk meningkatkan itu bersama lembaga terkait. Jadi sebetulnya sudah benar jika hasilnya TMS (tidak memenuhi syarat-Red) dan MS (memenuhi syarat-Red)," tuturnya.  Karena, lanjutnya, TMS dan MS itu yang dipergunakan bukan lulus atau tidak lulus. Artinya, kalau tidak memenuhi syarat harus ditingkatkan diupayakan agar memenuhi syarat seperti yang disampaikan bapak Jokowi.  Namun demikian, Arsul enggan menilai pimpinan KPK melanggar UU KPK. Sebab di dalam UU KPK tidak ada TWK untuk beralih stastus menjadi ASN.  Arsul mengatakan, biarlah publik yang menilai kerja KPK tersebut lewat TWK yang belakangan ini menjadi polemik.  "Maka silahkan disimpulkan sendiri saja kalau itu. Saya tidak mau menyimpulkan," pungkasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/firli-bahuri-dan-bkn-diminta-kooperatif-penuhi-panggilan-komnas-ham/">Baca Juga: Firli Bahuri dan BKN Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan Komnas HAM</a> Sebelumnya, KPK menyatakan 75 orang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Tes itu digelar dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.  Setelah rapat dengan sejumlah lembaga/kementerian, pimpinan KPK memutuskan memecat 51 orang pegawai. Adapun 24 orang pegawai lainnya akan diberikan pembinaan.

Komisi III DPR Bakal Cecar Pimpinan KPK Soal Kejanggalan TWK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu kpk

Berita Terkini