<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/WhatsApp-Image-2025-11-02-at-113934-2987024567.jpeg" alt="Suasana Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan di Medan, Sumatra Utara, Kamis (30/10/2025). (Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Suasana Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan di Medan, Sumatra Utara, Kamis (30/10/2025). (Kemnaker)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar 'Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja' di Medan, Sumatra Utara, Kamis (30/10/2025).</p> <p>Konsultasi Publik ini digelar sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam proses penyiapan perumusan kebijakan.</p> <p>Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah sebagai mitra DPR dalam rangka penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dilakukan pembahasan bersama DPR sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>"Pemerintah perlu mendengar aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari SP/SB, Akademisi/Praktisi, Pengusaha/Industri, dan Pemda di kota Medan secara langsung. Sebagai bentuk perwujudan meaningfull participation dalam proses pembentukan UU Ketenagakerjaan baru, " kata Indah Anggoro Putri melalui Siaran Pers Biro Humas, Minggu (2/11/2025).</p> <p>Revisi UU Ketenagakerjaan masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan didorong oleh putusan MK, serta banyaknya kritik terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.</p> <p>Dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim MK mengamanatkan kepada pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Putusan MK tersebut ditetapkan.</p> <p>Indah menjelaskan, fokus pembahasan dalam forum konsultasi publik ini yaitu mencakup tujuh isu utama. Yakni pengupahan, PKWT, Alih Daya, PHK, Pesangon, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat/Cuti, dan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>"Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif, tempat di mana suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat didengar dan dihimpun secara utuh, " katanya.</p> <p>Sementara, Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Agatha Widianawati mengatakan, Konsultasi Publik bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat/stakeholder dalam memberikan masukan kepada Pemerintah.</p> <p>"Terutama mengenai isu/masalah regulasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan implementasinya serta dalam rangka tindak lanjut putusan MK Nomor 168/PUU-/XXI/2023, " katanya.</p> <p>Sebelum di Medan, Konsultasi Publik digelar di Tangerang, Makassar, Padang, Semarang, Balikpapan, Bali, dan Aceh.&nbsp;Lima kota berikutnya direncanakan di Manado, Surabaya, Pontianak, Palembang dan Jakarta.</p>

Konsultasi Publik ini digelar sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam penyiapan perumusan kebijakan, khususnya regulasi ketenagakerjaan.

Revisi UU Ketenagakerjaan, Kemnaker Gelar Konsultasi Publik di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/IMG_3439-149159781.jpeg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tidak perlu melewati proses program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. Pernyataan itu disampaikan Supratman merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terkait perubahan UU Ketenagakerjaan itu enggak perlu lewat proses prolegnas,&rdquo; kata Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jalarta, Rabu (6/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pembentukan UU Ketenagakerjaan baru merupakan peintah dari putusan MK yang meminta pembentuk Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR memisahkan dari UU Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015281924/antisipasi-banjir-pj-gubernur-jakarta-cek-langsung-kondisi-pompa-di-green-garden">Antisipasi Banjir, Pj Gubernur Jakarta Cek Langsung Kondisi Pompa di Green Garden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah, karena itu secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan. Yang paling penting yang harus disikapi sekarang kan soal pengampunan,&rdquo; ucap Supratman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menambahkan, pihaknya juga sudah bersepakat dengan para buruh dan pekerja untuk sesegera mungkin mempersiapkan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Walaupun tidak perlu terburu-buru,&rdquo; tegas Supratman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK memandang Pemerintah dan DPR perlu membuat Undang-undang Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang UU Ciptaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015281922/kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-tom-lembong-tantangan-pembuktian-dan-regulasi-yang-berubah-ubah">Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: Tantangan Pembuktian dan Regulasi yang Berubah-ubah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Enny di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Enny menekankan UU baru tersebut untuk mencegah adanya masalah ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi atau substansi UU Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(UU Ketenagakerjaan) dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," pungkasnya.</div>

Menkum, Supratman Andi Agtas menyatakan, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tidak perlu melewati proses prolegnas DPR.

Menteri Hukum Supratman Sebut Pembentukan UU Ketenagakerjaan Baru Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hakim-konstitusi-heran-kok-bisa-mk-disusupi-maling_m_118251.jpeg" alt="Ilustrasi gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung MK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk segera dibentuk.&nbsp;Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu sebagaimana dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaingsih membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut, materi maupun substansi Undang-undang Ketenagakerjaan telah berulang kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Bahkan, sudah&nbsp;37 kali konstitusionalitasnya telah diuji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015263661/hidup-santai-bak-di-pantai-9-weton-yang-diramalkan-kaya-tanpa-bekerja-keras-berkah-cerdas-dan-welas-asih">Hidup Santai Bak di Pantai: 9 Weton yang Diramalkan Kaya Tanpa Bekerja Keras, Berkah Cerdas dan Welas Asih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, sebelum sebagian materi/substansi UU 13/2003 diubah dengan UU 6/2023, sejumlah materi/substansi dalam UU 13/2003 telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik untuk seluruh norma yang diuji maupun yang dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional secara bersyarat," ungkap Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enny menuturkan, terdapat perhimpitan norma yang diatur dalam UU 13/2003 dengan norma dalam UU 6/2023. Sehingga sangat mungkin akan mengancam perlindungan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara iyang berpotensi merugikan pekerja maupun buruh dan pemberi kerja atau pengusaha sebagaimana amanat Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sebagian materi maupun substansi ketenagakerjaan tetap merujuk kepada sejumlah putusan Mahkamah. Berkenaan dengan fakta tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan adanya materi dan substansi di antara kedua Undang-undang itu tidak sinkron atau tidak harmoni antara yang satu dengan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015263656/beredar-surat-dari-tokopedia-untuk-para-seller-isinya-dilarang-menjual-iphone-16-series">Beredar Surat dari Tokopedia untuk Para Seller: Isinya Dilarang Menjual iPhone 16 Series</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ancaman tidak konsisten dan tidak harmonis akan semakin sulit dihindarkan atau dicegah dengan telah dinyatakan sejumlah norma dalam UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) oleh Mahkamah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak hanya materi UU 13/2003 sebagaimana dituangkan dalam amar putusan a quo, sejumlah norma dalam UU 6/2023 pun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945," tegas Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Ketua MK Suhartoyo menyatakan mengabulkan sebagian gugatan&nbsp;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK juga mengubah 21 substansi dalam UU Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," pungkas Suhartoyo membacakan amar putusan.</div> </div>

Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja Telah Digugat 37 Kali, MK Minta Segera Bentuk UU Ketenagakerjaan yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3JPG-2439192756.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).</p> <p>Perubahan itu tertuang dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berangkat dari gugatan yang diajukan Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja. Mereka mempersoalkan aturan yang merugikan pada sejumlah isu. Yakni, isu tenaga kerja asing, outsourcing, karyawan kontrak atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), upah murah, kemudahan PHK, perhitungan pesangon, hingga aturan jam kerja.</p> <p>Dalam putusannya, MK mengabulkan mayoritas gugatan. Tak hanya itu, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.</p> <p>Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, berdasar pencermatan MK, ada banyak norma pada level peraturan pemerintah (PP) yang dibuat tanpa mendapat delegasi dari UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat banyak materi yang seharusnya ada di UU, tapi hanya diatur PP.</p> <p>MK juga melihat adanya potensi perimpitan norma yang diatur dalam UU Ciptaker dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan sendiri juga mengalami banyak perubahan melalui judicial review. Jika diteruskan, MK khawatir tata kelola dan hukum ketenagakerjaan terjebak pada ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan dari yang diatur dalam UU 6/2023,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah ketidaksinkronan materi UU Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2JPG-3275805534.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>MK memberi waktu dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk membuat UU Ketenagakerjaan yang baru. &rsquo;&rsquo;Sekaligus menampung substansi sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, 22 norma yang diubah dianggap MK bertentangan dengan UUD 1945. Norma tentang tenaga kerja asing (TKA), misalnya, dianggap tidak berkepastian hukum. Dalam Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 81 angka 4 disebutkan, perusahaan dapat menggunakan TKA untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai.</p> <p>Namun, norma itu tidak memberikan penjelasan mengenai tiga kriteria tersebut dan menyerahkan pengaturan pada PP. MK menilai, jika kriteria tidak diatur di UU, berpotensi diselewengkan di level bawah. &rsquo;&rsquo;Peraturan yang lebih rendah berpotensi melanggar pembatasan terhadap TKA tersebut sehingga memungkinkan suatu perusahaan menyerap TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>MK menegaskan, penggunaan TKA merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan TKA harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan terukur. &rsquo;&rsquo;Serta tidak boleh merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, pada isu PKWT, MK membatasi masa kontrak paling lama lima tahun. Jangan sampai pekerja terus-menerus dikontrak tanpa kepastian. MK juga meminta PKWT diatur di level UU dengan memperhatikan aspek kesejahteraan buruh.</p> <p>Pada isu outsourcing, MK mewajibkan ketentuan itu diatur dalam UU. Dengan begitu, para pihak terkait memiliki standar yang jelas tentang jenis pekerjaan yang dapat diisi tenaga outsourcing. Tujuannya, pekerja bisa fokus bekerja pada pekerjaan yang sesuai perjanjian dan aturan. &rsquo;&rsquo;Kejelasan ini akan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pekerja/buruh mengenai status kerja dan hak-hak dasarnya,&rsquo;&rsquo; kata dia.</p> <p>Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut antusias putusan MK yang mengubah 22 norma dan membekukan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker. Baginya, putusan itu bukan hanya kemenangan pekerja, melainkan juga rakyat kecil. &rsquo;&rsquo;Keadilan itu masih ada. Kami sangat terharu dan mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Menurut dia, UU Cipta Kerja selama ini telah memberangus kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada pengusaha. Said berharap, Presiden Prabowo dan DPR mau menghormati putusan MK dengan melaksanakannya. Dia yakin waktu dua tahun cukup untuk membentuk ulang UU Ketenagakerjaan yang baik. <strong>(far/mia/c6/oni)</strong></p> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015233718/serikat-buruh-ancam-gelar-mogok-nasional-jika-tuntutan-upah-naik-tak-dituruti-dan-uu-ciptaker-tak-dicabut">Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut&nbsp;&nbsp;</a></strong></strong></p> <p>---</p> <p><strong>SEJUMLAH NORMA KRUSIAL YANG DIUBAH MK</strong></p> <p>- Penggunaan tenaga kerja asing diperketat melalui kualifikasi ahli tertentu yang diatur di level UU dengan mengutamakan pekerja lokal.</p> <p>- Ketentuan pegawai outsourcing diatur dalam UU. Jenis pekerjaan yang diperbolehkan outsourcing harus disebutkan di peraturan menteri.</p> <p>- Perjanjian kerja sistem PKWT maksimal 5 tahun dan diatur di UU.</p> <p>- Ada opsi libur 2 hari dalam satu minggu, tidak harus 1 hari.</p> <p>- Upah harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga buruh secara wajar yang meliputi makan-minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.</p> <p>- Kebijakan pengupahan harus dikoordinasikan dengan dewan pengupahan daerah.</p> <p>- Skema upah sektoral kembali dihidupkan.</p> <p>- PHK diperketat. PHK yang tidak disepakati harus melalui perundingan bipartit, tidak langsung ke perselisihan industrial.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Sumber: </strong><em>Putusan MK 168/PUU-XXI/2023</em></p>

Perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam UU.

MK Minta Pemerintah Susun UU Ketenagakerjaan Baru dan Dikeluarkan dari Klaster UU Ciptaker

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/unnamed-6-2928774098.jpg" alt="Pemerintah Korea Selatan dikecam karena UU ketenagakerjaan terbaru. (Koreaboo)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Korea Selatan dikecam karena UU ketenagakerjaan terbaru. (Koreaboo)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong> Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini memicu kemarahan netizen internasional setelah mengubah standar kerja lembur mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Republik Korea Selatan pada Senin (22/1), yang ditujukan secara resmi bagi perusahaan untuk memberikan para pekerja waktu lembur sebanyak 21,5 jam sehari dikutip dari Koreaboo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak Oposisi, Partai Demokrat Korea, turut mengkritik langkah pemerintah tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014045343/intip-profil-han-so-hee-aktris-korea-selatan-berparas-cantik-yang-sedang-naik-daun">Intip Profil Han So Hee, Aktris Korea Selatan Berparas Cantik yang Sedang Naik Daun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pernyataan tertulis pada Selasa (23/1), juru bicara Park Hae Cheol menyampaikan kekecewaannya terhadap perubahan interpretasi administratif mengenai kerja lembur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyoroti ironi di balik kebijakan tersebut, yang seharusnya memperpendek jam kerja demi keseimbangan hidup pekerja Korea.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sebuah acara konfrontasi terbuka, Park bertanya, "Untuk siapa pemerintahan ini?"</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014041709/korea-selatan-memulai-produksi-drone-mata-mata-untuk-mengawasi-korea-utara">Korea Selatan Memulai Produksi Drone Mata-Mata untuk Mengawasi Korea Utara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kritik keras juga ditujukan kepada pemerintah atas tudingan menyimpang informasi terkait serikat pekerja, menyinggung konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) nomor 87 dan 98 yang melindungi hak perundingan bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benjamin Norton, seorang jurnalis dari Laporan Ekonomi Geopolitik, memicu reaksi online global dengan memposting penafsiran baru undang-undang ketenagakerjaan di media sosialnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun Partai Demokrat berjanji untuk melawan kebijakan tidak adil terkait kerja berlebihan, undang-undang baru ini memunculkan kekhawatiran terhadap ironi pemerintah terkait penurunan angka kelahiran di Korea Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014041629/bikin-resah-serangan-terhadap-politisi-di-korea-selatan-kembali-terjadi-jelang-pemilu">Bikin Resah! Serangan Terhadap Politisi di Korea Selatan Kembali Terjadi Jelang Pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pentingnya perubahan ini juga dipertanyakan, terutama setelah keputusan Mahkamah Agung pada Desember 2023 yang menyatakan bahwa jumlah kerja lembur dalam sehari tidak melanggar hukum jika total jam kerja dalam seminggu tidak melebihi 52 jam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Partai Demokrat menunjukkan bahwa langkah ini melanggar konstitusi, kebijakan baru ini memperuncing ketegangan dalam ketenagakerjaan Korea Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini bukan pertama kalinya pemerintah mendapatkan kecaman besar di Korea Selatan terkait undang-undang ketenagakerjaan yang diterapkan.</div>

Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini memicu kemarahan netizen internasional setelah mengubah standar kerja lembur mereka.

Pemerintah Korea Selatan Dikecam Imbas Perubahan Standar Lembur 21,5 Jam Hari Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Muzani-baru.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Muzani menyebut, RUU PPRT merupakan bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam memberikan perlindungan hukum di sektor pekerja rumah tangga.<br /> <br /> Karena aturan yang ada selama ini belum bisa memberikan proteksi yang kuat bagi para pekerja rumah tangga. "Pada konteks kehidupan modern saat ini, keberadaan dan peran pekerja rumah tangga sangat diperlukan. Namun pada faktanya memang belum ada proteksi hukum perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga itu sendiri," kata Muzani kepada wartawan, Selasa (24/1).<br /> <br /> "Itu sebabnya Fraksi Gerindra mendorong agar RUU PPRT ini segara dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang," sambungnya.<br /> <br /> Wakil Ketua MPR RI ini menyampaikan, peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga selama ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). Sehingga tidak ada payung hukum yang kuat, dalam memberikan perlindungan serta pengakuan bagi pekerja rumah tangga itu sendiri.<br /> <br /> "Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang pekerja rumah tangga, termasuk hak-haknya. Itu sebabnya pengesahan RUU ini menjadi penting karena sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan negara kepada para pekerja rumah tangga domestik yang jumlahnya mencapai 4,2 juta orang," ucap Muzani.<br /> <br /> Muzani mengatakan, keberadaan RUU PPRT ini juga dimaksudkan untuk membangun ekosistem kerja yang baik antara pekerja dan majikannya, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hubungan kerja tersebut. Serta diharapkan dapat mengatur tentang standarisasi profesi PRT melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai.<br /> <br /> "Dengan begitu hubungan antara pekerja dan pemberi kerja itu bisa terbangun dengan baik karena adanya kepercayaan dan kesepakatan tentang profesionalitas dan keterampilan PRT yang sudah terstandarisasi," ujar Sekjen Gerindra itu.<br /> <br /> Menurut Muzani, keberadaan RUU PPRT juga akan menjadi preseden baik bagi negara-negara di luar negeri yang selama ini dianggap tidak menghargai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Dengan penguatan perlindungan terhadap PRT domestik, Muzani meyakini negara-negara yang menjadi tujuan para pekerja Indonesia akan lebih dihargai.<br /> <br /> "Selama ini ada banyak kasus hukum yang menimpa TKI kita di luar negeri karena negara-negara tujuan mereka bekerja itu menganggap tidak adanya pengakuan dan perlindungan dari negara asalnya. Sehingga diharapkan melalui RUU PPRT ini, para pekerja kita di luar maupun di dalam negeri bisa lebih diakui dan dihormati," jelas Muzani.<br /> <br /> Sekjen Partai Gerindra ini menambahkan, RUU PPRT ini juga tidak boleh memisahkan faktor kekerabatan dalam sektor pekerja rumah tangga. Karena pada umumnya, pekerja rumah tangga yang di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain.<br /> <br /> "Umumnya PRT di Indonesia itu bekerja dengan majikan yang masih memiliki unsur hubungan darah atau kekerabatan. Sehingga perlu ditegaskan bahwa RUU PPRT ini tidak boleh memisahkan faktor-faktor tersebut. Profesionalitas dalam sektor pekerja rumah tangga ini juga harus dijelaskan dalam RUU tersebut," pungkas Muzani.

Fraksi Gerindra DPR Dukung RUU PPRT Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201124-WA0075.jpg" alt="Fahrul Suganda (kiri) ketika ditemui Machfud Arifin pada Selasa (24/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Fahrul Suganda (kiri) ketika ditemui Machfud Arifin pada Selasa (24/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pegawai <em>outsourcing</em> Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Fahrul Suganda dipecat pada Selasa Selasa (24/11). Dia dipecat karena mendukung Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin. Hal itu dinilai salah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Mereka menilai proses pemecatan tersebut kurang tepat.<br /> <br /> Juru Bicara LBH Surabaya Habibus Salihin mengatakan, pemecatan seharusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan dari sisi politik pemilihan wali kota.<br /> <br /> ”Kalau saya lebih objektif. Saya memilih tidak komentar dari sisi politiknya, tapi saya berkomentar dengan sisi ketenagakerjaan,” ujar Habibus Salihin pada Kamis (26/11).<br /> <br /> Dia merujuk pada UU No 14 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dari situ, Habibus Salihin menilai, proses pemecatan terlalu dipaksakan. Sebab, tidak ada prosedur pemecatan berdasar pilihan politik atau netralitas.<br /> <br /> ”Secara perundangan kita masih menggunakan No 13 Tahun 2003. Kalau misalkan memang dari sisi ketenagakerjaan yang benar, harus merujuk prosedur yang jelas. Jadi ada keterangan pelanggaran dia apa saja,” papar Habibus Salihin.<br /> <ul><br />  	<li><strong>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/25/11/2020/pemecatan-petugas-outsourcing-pmk-surabaya-disebut-sesuai-prosedur/">Pemecatan Petugas Outsourcing PMK Surabaya Disebut Sesuai Prosedur</a></strong></li><br /> </ul><br /> Menurut Habibus, berdasar UU Ketenagakerjaan, Damkar Surabaya harus mengeluarkan surat peringatan (SP) sebelum melakukan pemecatan. ”Sehingga seharusnya ada mekanisme untuk melakukan pemecatan terhadap pekerja. Lalu harus ada SP 1, SP 2, SP3, atau skorsing. Kalau memang ada pelanggaran, yang dilakukan pembinaan dulu,” jelas Habibus Salihin.<br /> <br /> Namun, jika ingin menilai secara keseluruhan, harus dilihat dari kontrak perjanjian yang diberikan diawal. Hal tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), melainkan status sebagai pegawai kontrak.<br /> <ul><br />  	<li><strong>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/11/2020/dukung-machfud-arifin-pegawai-outsourcing-dinas-kebakaran-dipecat/">Dukung Machfud Arifin, Pegawai Outsourcing Dinas Kebakaran Dipecat</a></strong></li><br /> </ul><br /> ”Kalau misalkan ditarik dengan aturan di Pemkot Surabaya, itu saya <em>nggak</em> tahu apa saja, apakah ada secara internal dilarang mendukung paslon ketika dia sudah melakukan pekerjaan atau tidak,” kata Habibus Salihin.<br /> <br /> Sebelumnya, salah satu petugas Damkar Kota Surabaya, dikabarkan diberhentikan. Pemecatan terkait dukungan yang dilakukan Fahrul pada salah satu calon wali Kota Surabaya.<br /> <br /> Ketika dikonfirmasi, Kabag Operasional PMK Kota Surabaya Bambang Vistadi membenarkan kabar tersebut. ”Ada dokumentasi dia menggunakan atribut menghadiri ajakan mendukung calon wali kota. Yang bersangkutan sudah mengakui apa yang sudah dilakukan,” kata Bambang pada Rabu (25/11).<br /> <br /> Bambang mengungkapkan jika yang bersangkutan menyalahi aturan, dengan mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu, lanjut dia, petugas PMK tidak mengenal Hari Minggu. ”Kita prinsipnya cuma satu, kita ini PMK harus netral. Kita mencegah jangan sampai timbul kelompok. PMK juga <em>gak</em> mengenal Hari Minggu,” ujar Bambang.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=JaV_ngATA7I

LBH Surabaya Nilai Pemecatan Pegawai Damkar yang Dukung Paslon Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pembangunan-Tol-Layang-Kelapa-Gading-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pekerja melakukan proses pengerjaan pembangunan 6 ruas jalan tol Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang 9,3 kilometer di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/10/2020). Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp20,7 triliun memil" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses pengerjaan pembangunan 6 ruas jalan tol Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang 9,3 kilometer di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/10/2020). Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp20,7 triliun memil</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disoal sebagian masyarakat terus menuai pro dan kontra. Ada yang menlak dan ada yang menilai bisa memberikan dampak poistif pada perekonomian.<br /> <br /> Salah satunya pakar ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fitra Faisal, yang berpendapat bahwa UU Cipta Kerja membenahi ekosistem investasi dan ketenagakerjaan. Caranya dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan buruh dan pengusaha. Hal ini bisa menjadi solusi masalah produktivitas pekerja di Indonesia.<br /> <br /> "Persentase produkvitas itu hanya mencapai 2-3 persen beberapa tahun terakhir. Fakta ini memposisikan Indonesia berada terendah di ASEAN, dan menyebabkan investasi enggak masuk tapi pindah ke tempat lain," kata Fitra, Selasa, (20/10).<br /> <ul><br />  	<li><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/10/2020/mpr-sosialisasikan-esensi-uu-cipta-kerja-ke-semua-elemen-masyarakat/">MPR: Sosialisasikan Esensi UU Cipta Kerja ke Semua Elemen Masyarakat</a></strong></li><br /> </ul><br /> Lebih lanjut, Fitra juga membeberkan data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) lima tahun terakhir. Perkembangannya tak memuaskan, bahkan anjlok 4,4 persen pada 2019. "Kalau mau keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah itu PMTB harus 6-7 persen," kata dia.<br /> <br /> Di sisi lain, dia melihat UU Ciptaker berdaptasi dengan perkembangan zaman. Fitra mencontohkan upah pekerja di bidang pekerjaan baru, seperti startp up digital. "Itu belum ada di UU Ketenagakerjaan, tapi di omnibus law diatur, ini bentuk adaptasi dan adopsi" kata dia.

Produktivitas Terendah di Asean, Ekonom UI: Dongkrak Lewat UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-pemerintah-lindungi-pekerja-kontruksi-dari-ancaman-pekerja-asing_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja konstruksi bersertifikasi menjadi salah satu cara Pemerintah lindungi tenaga kerja lokal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja konstruksi bersertifikasi menjadi salah satu cara Pemerintah lindungi tenaga kerja lokal</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketenagakerjaan menjadi isu sensitif di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, banyak tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan yang merugi. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogjakarta Bambang Arianto menilai, minimnya literasi membuat penundaan masyarakat salah kaprah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.<br /> <br /> Menurut dia, RUU tersebut bukan berarti menjadi karpet merah bagi tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Justru, perizinan TKA semakin diperketat. Hanya, TKA dengan keahlian khusus yang dibutuhkan sektor tertentu. Tidak untuk semua lahan pekerjaan.<br /> <br /> “Nah, untuk bisa bekerja di Indonesia, TKA harus bisa menunjukkan sertifikasi dari perusahaan sponsor. Hal itu untuk membuktikan kompetensi yang dimiliki,” kata Bambang.<br /> <br /> TKA juga harus dapat alih teknologi atau mentransfer kelimuan kepada pekerja tanah air. Sehingga, ada simbiosis yang saling menguntungkan. Selain itu, TKA harus membayar pajak USD 1.200 per tahun. “Artinya dengan ketatnya seleksi ini tentu tenaga kerja kasar atau buruh asing akan sulit bekerja di Indonesia,” ungkap Direktur Institute for Digital Democracy tersebut.<br /> <br /> Bambang melihat adanya pandangan yang keliru mengenai hilangnya pesangon dalam RUU Cipta Kerja. Malah dalam draf tersebut menyebut sebaliknya. Memberikan kompensasi sebesar pesangon kepada pekerja kontrak.<br /> <br /> Justru dalam peraturan lama tidak ada kompensasi bagi pekerja kontrak. Namun, dia mengakui, nilai pesangon bagi pekerja tetap memang lebih kecil dari pada undang-undang sebelumnya. “Iya betul karena nilai pesangon yang besar selama ini tidak pernah dipenuhi oleh perusahaan. Data Kemenaker hanya 30 persen pesangon yang bisa diberikan oleh pengusaha,” ujar Bambang.<br /> <br /> Begitu pula, mengenai tenaga outsourcing seumur hidup. Dalam RUU Cipta Kerja, lanjut dia, malah memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja outsourcing yang masih terikat kontrak yang kemudian terkena PHK. Di situ diatur, akan mendapatkan kompensasi sebulan gaji. Dengan catatan sudah bekerja selama setahun.<br /> <br /> Pemerintah juga menjamin sanksi pidana terhadap perusahaan yang semana-mena kepada pekerja. Bahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran berat, praktis pasal pidana akan berlaku terhadap perusahaan tersebut.<br /> <br /> Bambang menekankan, saat ini butuh aturan yang simpel dan efisien di tengah iklim perekonomian dan ketenagakerjaan nasional yang morat-marit. Mengingat, tidak sedikit perusahaan dan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang tertekan. Selain itu, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan juga terus bergerak.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=FOwU8-udFrQ<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=xyV3_IG281A<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=pzpzPzYoLGU

Butuh Aturan Simpel untuk Perbaiki Perekonomian dan Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/DGI-DENDA1.jpg" alt="Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Kamis (12/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Kamis (12/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pengadilan Negeri (PN) Kelas II, Jakarta Selatan, Kamis (12/3) menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara. Sanksi hukum dijatuhkan menyusul adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan oleh PT. DGI.<br /> <br /> Sanksi dijatuhkan kepada DGI yang terbukti tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) itu digelar dalam sidang dengan berkas perkara No.1/Tipiring/II/2020/PPNS-Naker, perihal sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) PT. DGI.<br /> <br /> "Kami mendahulukan penegakan hukum preventif edukatif, preventif yustisi. Apabila dua cara tersebut sudah dilakukan, namum masih diabaikan atau tidak diindahkan maka represif yustisia baru dijalankan, ” kata Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Iswandi Hari, di Jakarta, Kamis (12/3).<br /> <br /> Iswandi menambahkan penegakan hukum represif yustisia dijalankan semata-mata untuk menjalankan aturan dan menimbulkan efek jera kepada para perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk membuat efek jera pengusaha dalam pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan.<br /> <br /> "Sehingga diharapkan perusahaan bisa taat kepada peraturan ketenagakerjaan, " ujar Iswandi Hari.<br /> <br /> Hari berpendapat, DGI telah masuk terbukti melanggar Pasal 108 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja wajib membuat PP yang berlaku setelah di sahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”.<br /> <br /> Sidang Tipiring dengan saksi dari Pengawas Ketenagakerjaan Agus Farich Husni dan 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sumanti, Herybertus Opat dan Arief Wahyudiana) dihadiri oleh Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan dan K3, Agus Subekti dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Norma K3, Ronald F Panggabean.

Tak Miliki Peraturan Perusahaan, PT DGI Kena Sanksi Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Ketenagakerjaan

Berita Terkini