<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/Screenshot_20240219-085153-2882437303.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan 3 perkara uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Kamis (16/10). Persisnya Pasal 8 Ayat (5) yang kerap disebut sebagai pasal imunitas jaksa.&nbsp; Dilihat dari laman resmi MK pada Selasa (14/10), 3 perkara tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUU-XXIII/2025, 15/PUU-XXIII/2025 dan 9/PUU-XXIII/2025. Putusan atas ketiga perkara tersebut sudah dijadwalkan untuk dibacakan di Gedung MK, Jakarta Pusat (Jakpus). Bunyi Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang digugat dalam perkara itu adalah &rsquo;Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung'. Perkara nomor 67/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh 2 orang advokat. Yakni Harmoko dan Juanda. Lewat perbaikan gugatannya, pemohon menilai Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memberikan pengecualian dalam hal jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. &rdquo;Ketiadaan pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif antar profesi penegak hukum serta menciptakan kesan adanya impunitas bagi jaksa,&rdquo; bunyi perbaikan pemohon. Tidak hanya itu, pemohon juga mencontohkan bila mana seorang jaksa secara nyata tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum terhadap jaksa tersebut tidak bisa segera dilaksanakan. Sebabnya tidak lain karena penangkapan dan penahanan jaksa tetap mensyaratkan izin dari jaksa agung. &rdquo;Ketentuan demikian pada hakikatnya memberikan hak imunitas absolut kepada jaksa, tanpa ruang pengecualian, termasuk terhadap situasi tertangkap tangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945,&rdquo; tulis pemohon. Karena itu, pemohon meminta kepada MK mengabulkan permohonan mereka. Selain itu,MK juga diminta untuk menyatakan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atas hal-hal yang dikecualikan.&nbsp; Hal-hal yang dikecualikan itu seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau disangka melakukan tindak pidana khusus.&nbsp; Pemohon juga memiliki petitum alternatif. Yakni menyatakan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan bertentang dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &rsquo;dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan izin diterima&rsquo;. Hampir sama dengan perkara nomor 67/PUU-XXIII/2025 dalam perkara nomor 15/PUU-XXIII/2025 dan perkara nomor 9/PUU-XXIII/2025, pemohon juga menguji Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan. Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pemohon mengajukan gugatan kepada MK.&nbsp; &nbsp;

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas 3 perkara uji materiil UU Kejaksaan yang menguji pasal imunitas jaksa.

Besok MK Bacakan Putusan 3 Perkara Uji Materiil UU Kejaksaan, Seluruhnya Terkait Pasal Imunitas Jaksa

<div>&nbsp;</div> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/Jaksa-Agung-4200775642.jpeg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> </div> <div> JawaPos.com - Kritik tehadap imunitas jaksa dalam Undang-Undang (UU) Kejaksaan kembali disuarakan. Kali ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Syahril Syafiq Corebima, yang menyoroti aturan tersebut. Khususnya Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan. Syahril menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik yang diselenggarakan secara dalam jaringan pada Jumat (14/3). Dalam diskusi dengan tema Tom Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa, dia menyampaikan bahwa aturan itu memberikan kekuasaan yang berlebih terhadap jaksa.&nbsp; &rdquo;Imunitas jaksa dalam UU Kejaksaan saat ini menjadi sorotan. Di kalangan mahasiswa, hal ini juga menjadi bahan diskusi, terutama terkait Pasal 8 Ayat (5) yang menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, hingga penahanan jaksa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan jaksa agung,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Syahril aturan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Sebab, aturan itu memberikan perlakuan khusus kepada jaksa dibandingkan aparat penegak hukum lainnya. Karena itu, dia sebagai mahasiswa juga bertanya-tanya.&nbsp; &rdquo;Jika seorang jaksa melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum lain seperti kepolisian harus menunggu persetujuan jaksa agung sebelum bisa melakukan pemeriksaan. Itu tentu memberikan ruang bagi oknum jaksa untuk melarikan diri atau menghindari proses hukum,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Menurut Syahril, hak imunitas memang diperlukan oleh jaksa. Namun demikian, hak imunitas itu hanya dibutuhkan dalam konteks menjalankan tugas secara profesional, bukan sebagai tameng atau instrumen perlindungan diri atas tindakan yang menyimpang. &rdquo;Hak imunitas terhadap jaksa itu sudah cukup jelas, yakni dalam hal mereka menjalankan tugas secara profesional, mereka tidak bisa dituntut. Tapi, ketika seorang jaksa melakukan tindak pidana, lalu harus menunggu izin jaksa agung sebelum diperiksa, itu jelas memberikan perlindungan yang tidak wajar,&rdquo; ujar dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015677825/tak-hanya-aksi-indonesia-gelap-revisi-uu-kejaksaan-juga-dikritik-lewat-forum-diskusi">Tak Hanya Aksi Indonesia Gelap, Revisi UU Kejaksaan Juga Dikritik Lewat Forum Diskusi</a> Karena itu, Syahril menilai aturan tersebut perlu diubah atau direvisi. Jika ada perubahan, maka potensi penyalahgunaan wewenang dalam tubuh kejaksaan masih bisa terjadi. Menurut dia, aturan itu harus direvisi agar tidak menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum. &rdquo;Ketika Pasal 8 Ayat (5) tetap berlaku, sudah barang tentu penyalahgunaan kewenangan dalam tubuh kejaksaan itu akan terus terjadi. Karena (aturan) itu memberikan jaksa ruang untuk menjadi lembaga yang super power,&rdquo; kata dia.&nbsp; </div>

Hak imunitas memang diperlukan oleh jaksa. Namun, hak imunitas itu hanya dibutuhkan dalam konteks menjalankan tugas secara profesional

Ketua BEM UBK Kritik Imunitas Jaksa, Harus Diubah Agar Kejaksaan Tak Super Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD turut buka suara terkait dengan Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan. Menurut dia, hubungan dan kewenangan antar penegak hukum saat ini sudah baik. Sehingga tidak diperlukan aturan yang berpotensi membuat kewenangan lembaga penegak hukum tumpang tindih.&nbsp; Karena itu, Mahfud tidak setuju bila Revisi UU Kejaksaan berbuntut pengambilalihan kewenangan antara satu lembaga penegak hukum ke lembaga lainnya. Dia khawatir jika itu terjadi, hubungan antar lembaga hukum menjadi tidak proporsional. Selain itu, revisi tersebut tidak menjamin bakal membuat penegakan hukum di Indonesia berjalan lebih baik. &rdquo;Kita harus proporsional saja. Sudah bagus sistem yang kita atur. Hubungan tata kerja antar institusi penegak hukum itu, yang jelek itu pelaksanaannya, jangan diubah-ubah lagi,&rdquo; kata dia dalam Podcast Terus Terang Mahfud MD yang dikutip pada Kamis (20/2).&nbsp; Revisi UU Kejaksaan memang dikritik banyak pihak. Bahkan masuk dalam tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi demo yang mereka lakukan belakangan ini. Mahfud menyatakan salah satu materi yang menjadi sorotan dalam Revisi UU Kejaksaan adalah izin pemeriksaan jaksa yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Menurut dia, mestinya tidak perlu izin dari jaksa agung untuk memeriksa seorang jaksa.&nbsp; &rdquo;Ada ide bahwa katanya kalau jaksa terlibat dalam tindak pidana, tidak boleh langsung diperiksa polisi, harus izin jaksa agung. Tidak boleh begitu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Mahfud, tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap siapa pun. Termasuk penegak hukum. Dia pun mencontohkan, polisi yang diduga terlibat korupsi bisa langsung ditangkap dan diperiksa oleh kejaksaan. Mestinya, lanjut dia, jaksa juga diperlakukan sama. Apalagi bila mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran tindak pidana umum.&nbsp; &rdquo;Nggak bisa begitu. Kalau salah ya harus proses (hukum) oleh polisi. Kalau kesalahannya tindak pidana umum harus polisi,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Tokoh asal Madura yang pernah bertugas sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyampaikan bahwa izin jaksa agung untuk memeriksa jaksa yang diduga melanggar hukum adalah contoh aturan yang berlebihan. Untuk itu, dia menekankan bahwa semua pihak yang melanggar hukum harus diproses hukum tanpa perlakuan khusus.&nbsp; &rdquo;Meskipun jaksa, harus diproses (hukum) oleh polisi. Nggak usah minta izin jaksa agung, itu berlebihan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD turut buka suara terkait dengan Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan.

Turut Komentari Revisi UU Kejaksaan, Mahfud MD: Kita Harus Proporsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/freddy-widjaja.jpg" alt="Freddy Widjaja dan Ibnu Syamsu Hidayat. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Freddy Widjaja dan Ibnu Syamsu Hidayat. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dalam UU Kejaksaan saat ini, masyarakat sipil melihat ada beberapa kewenangan yang membuat kejaksaan terkesan terlampau &lsquo;powerfull&rsquo;. Karena itu, mereka meminta DPR mengkaji ulang beberapa pasal tersebut. Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menyoroti beberapa beberapa aturan yang perlu dikaji ulang terkait kewenangan kejaksaaan. Salah satunya adalah pasal 8B UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memperbolehkan jaksa menggunakan senjata api. Selain itu, ada pasal 30B yang mengatur fungsi jaksa di bidang intelijen penegakan hukum. Melalui pasal itu, jaksa memiliki kewenangan luas di bidang intelijen. Mulai penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Tidak hanya itu, mereka melakukan&nbsp; cipta kondisi dan melaksanakan pengawasan multimedia. Menurut Ibnu, kewenangan tersebut membuat jaksa terkesan &lsquo;powerfull&rsquo;. Terlebih dengan adanya pasal impunitas yang membuat jaksa seolah tidak bisa tersentuh oleh hukum. Pasal impunitas yang dia maksud diatur dalam pasal 8 ayat (5). Dalam pasal tersebut, upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.&nbsp; &rdquo;Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justitia dari awal sampai akhir, kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan,&rdquo; ungkap Ibnu kepada awak media pada Jumat (17/1).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015539676/kejaksaan-jadi-superbody-themis-indonesia-minta-dpr-kaji-ulang-revisi-uu-kejaksaan">Kejaksaan Jadi Superbody, Themis Indonesia Minta DPR Kaji Ulang Revisi UU Kejaksaan</a> Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan. Termasuk soal penggunaan senjata api. Menurut Ibnu, jaksa tidak perlu membawa senjata api. &ldquo;&rdquo;Kalau untuk kebutuhan pengamanan, jaksa tinggal minta perbantuan kepada kepolisian,&rdquo; kata dia. Sebagaimana telah disampaikan kepada publik, DPR bakal merevisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada 2025. Revisi kedua tersebut masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. Sebelumnya, DPR sudah pernah merevisi UU Kejaksaan pada 2021. Yakni UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dalam UU Kejaksaan saat ini, masyarakat sipil melihat ada beberapa kewenangan yang membuat kejaksaan terkesan terlampau ‘powerfull’.

Terlampau Powerfull Bagi Jaksa, Masyarakat Sipil Minta DPR Kaji Ulang UU Kejaksaan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/JKT_Barang-Bukti-Pelimpahan-Tahap-Dua-Kasus-Timah-_MIFTAHUL-HAYAT05-681420188.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar menyampaikan keterangan saat konferensi pers pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar menyampaikan keterangan saat konferensi pers pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR kembali mengagendakan revisi UU Kejaksaan tahun ini. Revisi tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Terkait rencana itu, masyarakat sipil mendesak wakil rakyat untuk fokus pada kewenangan jaksa yang terkesan &lsquo;full power&rsquo; saat ini. Setidaknya, ada beberapa aturan perundang-undangan yang perlu dikaji ulang terkait kewenangan tersebut. Salah satunya Pasal 8B UU Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang memperbolehkan jaksa menggunakan senjata api. Selain itu, ada pula Pasal 30B terkait fungsi jaksa di bidang intelijen penegakan hukum. Lewat pasal tersebut, jaksa memiliki kewenangan yang luas di bidang intelijen. Mulai dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Juga menciptakan kondisi (cipkon) dan melaksanakan pengawasan multimedia. Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan kewenangan yang luas membuat jaksa terkesan menjadi full power saat ini. Apalagi ditambah adanya pasal impunitas yang membuat jaksa terkesan tidak bisa tersentuh hukum. Pasal impunitas yang dimaksud diatur dalam Pasal 8 ayat (5). Dalam pasal tersebut, upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung. &rdquo;Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justitia dari awal sampai akhir, kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan. Full power itu akan membahayakan,&rdquo; kata Ibnu kepada wartawan, Jumat (17/1). Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan. Termasuk soal penggunaan senpi, Ibnu pun menilai jaksa sejatinya tidak perlu membawa senpi. &rdquo;Kalau untuk kebutuhan pengamanan, jaksa tinggal minta perbantuan ke kepolisian,&rdquo; ujarnya. Seperti diberitakan, DPR kembali akan merevisi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan tahun ini. Revisi kedua tersebut telah masuk daftar Prolegnas Prioritas 2025. Sebelumnya, DPR RI telah merevisi UU Kejaksaan pada 2021 lalu, yakni UU Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004. (*)

Masyarakat sipil dari Themis Indonesia mendesak DPR untuk fokus pada kewenangan jaksa yang terkesan ‘full power’ saat ini.

Kejaksaan Jadi Superbody, Themis Indonesia Minta DPR Kaji Ulang Revisi UU Kejaksaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215651.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, berpendapat, gugatan menghapus kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah alamat. Sebab, kekeliruan terjadi di tingkat peraturan perundang-undangan. "Iyalah. Mestinya kepada pemerintah atau ke DPR dong usulannya," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/6). Yusdianto menyampaikan demikian lantaran tidak ada kekeliruan di dalam UUD 1945 tentang kewenangan kejaksaan, tetapi di tingkat UU. Dengan demikian, permohonan uji materi ini tidak tepat diajukan ke MK lantaran tidak ada isi UU Kejaksaan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan konstitusi, tetapi antarundang-undang. "Ini, kan, argumentasi konstitusionalitasnya adalah terkait hal yang berada di dalam udang-undang. Jadi, layer-nya itu ada di undang-undang, bukan undang-undang dengan UUD," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011093606/praktisi-hukum-jaksa-usut-korupsi-dasarnya-kuat-yaitu-uu-kejaksaan">Praktisi Hukum: Jaksa Usut Korupsi Dasarnya Kuat yaitu UU Kejaksaan </a> Diketahui, seorang advokat bernama Yasin Djamaludin mengugat kewenangan jaksa mengusut kasus korupsi ke MK. Dalam petitum permohonannya, ia meminta MK menyatakan UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d; UU Tipikor Pasal 39; serta UU KPK Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (5) khusus frasa "atau kejaksaan"; Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa "atau kejaksaan"; dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau kejaksaan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon mendalilkan sejumlah pasal yang diujikan tersebut inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalihnya, adanya hak penyidikan kasus korupsi membuat kejaksaan superpower karena memiliki kewenangan lebih selain melakukan penuntutan dan penyidikan. Pemberian wewenang sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan pun dianggap membuat jaksa dapat sewenang-wenang melakukan penyidikan. Kilahnya, prapenuntutan atas penyidikan yang dilakukan dilakukan sekaligus oleh jaksa sehingga tidak ada kontrol penyidikan dari lembaga lain serta kerap mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti pemeriksaan saksi/ahli dengan tujuan membuat terang suatu perkara.

Gugatan menghapus kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah alamat.

Pakar: Gugat Wewenang Jaksa ke MK Salah Alamat, Harusnya ke DPR 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Santoso-Komisi-III-DPR-2778388552.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso, mempertanyakan motivasi judicial review (JR) kewenangan Kejaksaan mengusut perkara korupsi?. Ia khawatir uji materi ini pesanan dari orang-orang yang terindikasi korupsi. "Itu haknya, biarkan saja. Cuma, jika terkait pemberantasan korupsi dilakukan judicial review ini juga menurut saya motivasi yang bersangkutan apa, apakah ini pesanan dari para pelaku yang terindikasi korupsi," kata Santoso, Rabu (7/6). Dipapakar Santoso, JR memang hak warga negara. Baik gugatan terhadap UU yang dinilai&nbsp; melanggar hak konstitusional seorang warga maupun komunitas. Temasuk JR terhadap UU Kejaksaan.&nbsp; "Apakah penggugat menilai Kejagung dalam UU Kejaksaan melampaui kewenangan dan khawatir ada abuse of power," kata Santoso. Saat ini, menurut Santoso, semua aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, berkomitmen&nbsp; melakukan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, seharusnya lembaga yang bisa menyelidiki korupsi dikuatkan, bukan malah dikurangi, sehigga tidak ada&nbsp; tindak korupsi yang lolos. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01705272/wewenang-jaksa-usut-korupsi-digugat-cba-presiden-harus-bersikap">Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, CBA: Presiden Harus Bersikap</a>&nbsp; "Saat ini dengan tiga aparat penegak hukum saja masih ada kasus-kasus korupsi yang lolos," kata Santoso. Karena itu, dengan tiga lembaga yang bisa menyelidiki perkara korupsi, maka semakin banyak yang mengawasi.&nbsp; "Kan begitu, jadi banyak penjaganya, yang sekarang saja ada tiga masih banyak yang menyimpang, apalagi jika itu dikurangi," kata Santoso. Santoso meyakini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan lebih pro terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.&nbsp; "Termasuk, pencegahan yang sekarang dimiliki kewenangan itu oleh kejaksaan," ujar Santoso. Sebelumnya, sejumlah advokat menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus. Menyatakan Pasal 30 (1) huruf d Kejaksaan bertentangan Pasal 28D (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Juga kewenangan jaksa Pasal 39, Pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 sepanjang frase 'atau kejaksaan' di UU Tipikor.

Legislator Demokrat Santoso meyakini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan lebih pro terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Wewenang Jaksa Digugat ke MK, Komisi III DPR: Itu Pesanan dari Koruptor? 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Jubir-Kejati-NTB.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan sudah bisa melakukan penyadapan sesuai hasil keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.  ”Sesuai apa yang telah disahkan DPR, kami (kejaksaan) sudah bisa melakukan tindakan penyadapan,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Senin (20/12).  Menurut dia, penyadapan tidak hanya pada tahap penyidikan, melainkan juga pada tahap penyelidikan, penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron. Adanya kewenangan itu, Kejati NTB akan berkoordinasi dengan tim yang bertugas di bagian pemantauan penyadapan di Kejaksaan Agung RI.  ”Jadi penyadapan sementara kami lakukan melalui koordinasi dengan Kejagung. Sebab, di NTB belum ada alat penunjangnya,” ujar Dedi.  Berdasar Undang-Undang Kejaksaan yang baru, jaksa mendapat kewenangan untuk melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan. Selain itu, jaksa juga mendapat kewenangan untuk turut serta aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.  Jaksa dalam aturan yang baru itu, juga turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Termasuk melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda serta pidana pengganti serta restitusi. Mediasi penal adalah alternatif penyelesaian sengketa, pembaharuan, sistem peradilan pidana.  ”Itu semua sudah menjadi bagian dari kewenangan jaksa,” ucap Dedi Irawan.

Kejati NTB Bilang Sudah Siap Laksanakan Penyadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyambut baik disahkannya sejumlah Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12). RUU yang disahkan yakni tentang Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah di Indonesia.  Adapun RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.  Yasonna menyampaikan, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.  “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam penegakan hukum, untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara,” ucap Yasonna.  Dia menegaskan, salah satu aspek penguatan yang diperlukan Kejaksaan RI adalah keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan keadilan retributif atau pembalasan.  “Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan,” ungkap Yasonna.  Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU Kejaksaan RI adalah penyesuaian standar perlindungan jaksa, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum, fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, penguatan SDM, dan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional.  RUU lain yang disahkan DPR RI adalah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.  Kemudian RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.  Serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.  Menurut Yasonna, pembentukan pengadilan-pengadilan tinggi itu adalah untuk mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.  Mengingat, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antardaerah saling berjauhan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan.  “Dengan demikian pembentukan Pengadilan Tinggi diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas layanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan,” pungkas Yasonna.

RUU Kejaksaan Sah jadi Undang-Undang, Pemerintah Jamin Kepastian Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Kejaksaan

Berita Terkini