<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Tong-Ying-kit-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tong Ying-kit bakal menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi. Pemuda 24 tahun itu terancam hukuman seumur hidup. Pengadilan Tinggi Hongkong, Selasa (27/7) menyatakan dia bersalah atas dua dakwaan pelanggaran UU Keamanan Nasional.  Lebih dari 60 orang dijerat karena melanggar UU kontroversial itu. Rata-rata adalah aktivis prodemokrasi. Salah satunya Jimmy Lai, pemilik Apple Daily yang kini diberedel pemerintah. Namun, Tong Ying-kit adalah terdakwa pertama yang menerima putusan bersalah.  Pada dakwaan pertama, Tong Ying-kit dinyatakan bersalah atas tindakan terorisme karena mengendarai sepeda motor dan sengaja menabrak sekelompok polisi tahun lalu. Tiga orang luka-luka kala itu.  Dia juga bersalah atas dakwaan menghasut agar melepaskan diri dari Tiongkok. Tong Ying-kit membawa banner hitam bertulisan Bebaskan Hongkong, Revolusi Zaman Kita. Tulisan tersebut biasa dibawa oleh demonstran prodemokrasi. Bendera itu dikibarkan 1 Juli tahun lalu setelah penerapan UU Keamanan Nasional.  Proses persidangan Tong Ying-kit berbeda dengan biasanya. Persidangan selama 15 hari itu digelar tanpa kehadiran juri. Itu adalah penyimpangan signifikan atas tradisi hukum umum Hongkong. Putusan juga dilakukan oleh tiga hakim panel yang sudah dipilih Chief Executive Hongkong Carrie Lam. Yakni, Esther Toh, Anthea Pang, dan Wilson Chan.  ”Tindakan Tong merupakan tantangan yang disengaja terhadap polisi dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.” Demikian pernyataan hakim dalam putusan sidang, seperti dikutip Agence France-Presse. Hukuman untuk Tong Ying-kit belum diputuskan. Namun, berdasar dakwaannya, dia terancam dipenjara seumur hidup.  Putusan hakim tersebut menjadi penanda baru dalam lanskap hukum Hongkong. Ada perubahan drastis setelah Tiongkok menguatkan cengkeramannya. Tidak ada lagi kebebasan di Hongkong. Ia kini menyerupai daratan utama Tiongkok yang diatur dengan ketat. Slogan-slogan tertentu kini dilarang di wilayah otonomi khusus itu. Menyuarakannya sama saja dengan melanggar UU Keamanan Nasional.  ”Seluruh sistem, mulai administrasi, penegakan hukum, hingga yudikatif, telah selaras (dengan Tiongkok, Red),” ujar Eric Lai, pakar sistem hukum Hongkong di Georgetown Law School.

Korban Pertama UU Keamanan Nasional Hongkong Bernama Tong Ying-kit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan UU Keamanan Nasional yang baru di Hongkong ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. KJRI Hongkong terus memonitor perkembangan situasi dan memperhatikan pekerja migran asal Indonesia.  “Tentunya kami terus memperhatikan dari dekat perkembangan terbaru di Hongkong, terutama mengingat lebih dari 174.000 WNI tinggal dan bekerja di sana,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/7).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2020/tiongkok-peringatkan-australia-untuk-berhenti-campuri-urusan-hongkong/">Tiongkok Peringatkan Australia untuk Berhenti Campuri Urusan Hongkong</a>  Berdasar itu, seluruh WNI yang berada di Hongkong diminta untuk segera menghubungi KJRI jika membutuhkan informasi atau bantuan.  Sejak Tiongkok memberlakukan UU keamanan baru di Hongkong pada pekan lalu, unjuk rasa kembali terjadi di kota semi-otonom itu. UU tersebut ditentang karena mengancam kebebasan warga Hongkong. Selain itu bakal menghukum keras para pelaku makar, subversi, teror, dan kolusi atau kerja sama dengan pasukan bersenjata asing. Ancaman hukuman penjara seumur hidup.  Di sisi lain, pejabat pemerintah Tiongkok dan di Hongkong menyebut UU baru itu penting untuk mengisi celah pada sektor pertahanan dan keamanan nasional. Celah itu terbuka saat ribuan massa menggelar unjuk rasa anti pemerintah dan anti-Tiongkok tahun lalu.  Merespons pemberlakuan UU tersebut, Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mengakui prinsip “satu negara, dua sistem” yang mengatur hubungan antara daratan Tiongkok dan Hongkong. “Pada saat yang sama, Indonesia menggarisbawahi pentingnya menegakkan dan menghormati nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” ungkap Menlu Retno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

UU Keamanan Nasional Diberlakukan, KJRI Hongkong Pantau Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/000_1UT1YC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Hongkong mulai membuat kebijakan-kebijakan tak populer menyusul diberlakukannya UU Keamanan Nasional. Terbaru, pada Rabu (8/7), pemerintah Hongkong melarang pelajar menyanyikan mars Glory to Hongkong di sekolah.  Glory to Hongkong sendiri merupakan lagu yang kerap dinyanyikan oleh massa aksi pro-demokrasi. UU Keamanan Nasional yang berlaku di Hongkong mewajibkan seluruh perangkat di kota otonomi khusus itu untuk mempromosikan pentingnya pendidikan tentang keamanan nasional di sekolah-sekolah dan universitas melalui organisasi sosial, media, dan dunia maya.  Larangan tersebut membuat banyak pihak kembali khawatir UU baru itu mengekang kebebasan di Hongkong. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, perpustakaan publik menghapus buku-buku yang ditulis oleh aktivis dan tokoh gerakan pro-demokrasi dari daftar katalog. Otoritas di Hongkong juga melarang warga menyerukan slogan "Bebaskan Hongkong, ini waktunya revolusi" (Liberate Hongkong, revolution of our time) saat UU baru itu berlaku minggu lalu.  UU yang dibuat Tiongkok untuk Hongkong itu akan menghukum keras para pelaku makar, subversi, teror, dan kolusi atau kerja sama dengan pasukan bersenjata asing. Ancamannya berupa penjara seumur hidup.  Kepala bidang pendidikan Hongkong, Kevin Yeung, saat menjawab pertanyaan anggota DPR, mengatakan para pelajar tidak seharusnya terlibat dalam aksi boikot kelas dan tidak menyerukan slogan, membentuk rantai manusia, atau menyanyikan lagu yang berisi pesan politik.  "Lagu 'Glory to Hongkong' yang menggambarkan aksi massa pada Juni tahun lalu memuat pesan politik yang kuat dan terkait erat dengan insiden politik dan sosial, kekerasan, serta aksi-aksi melanggar hukum yang berlangsung sampai berbulan-bulan. Sekolah harus tidak membiarkan siswa memainkan, menyanyi, atau merekam lagu itu di sekolah," tegas Yeung.  Tiongkok pada Rabu (8/7) membuka kantor keamanan baru di Hongkong. Pemerintah mengubah sebuah hotel dekat taman kota yang kerap menjadi tempat berkumpul massa pro-demokrasi, jadi markas kantor keamanan nasional.  Pejabat pemerintah Tiongkok dan pejabat Hongkong mengatakan UU baru itu penting untuk mengisi celah pada sektor pertahanan dan keamanan nasional. Celah itu terbuka saat ribuan massa menggelar unjuk rasa anti-pemerintah dan anti-Tiongkok tahun lalu. Para pejabat itu berpendapat otoritas kota gagal membuat payung hukum sendiri. Hongkong memiliki dasar konstitusi sendiri yang disebut Basic Law.  Penentang pemerintah mengatakan UU baru itu merupakan alat untuk mengekang oposisi, sementara para pendukungnya berdalih UU tersebut bertujuan memelihara stabilitas kota. Lewat pernyataan tertulisnya bulan lalu, kantor perwakilan Tiongkok di Hongkong menyebut kelompok politik punya motif terselubung yang bertujuan menyebabkan kericuhan di sektor pendidikan Hongkong.

Pemerintah Hongkong Larang Sekolah Nyanyikan Mars Glory to Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tiktok-5323007_1920.jpg" alt="Ilustrasi TikTok (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TikTok (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Merespons penerapan UU Keamanan Nasional yang ditetapkan Tiongkok, aplikasi video populer TikTok memutuskan menghentikan operasionalnya di Hongkong. Salah seorang juru bicara TikTok mengatakan bahwa hal itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.  Sikap tersebut menyusul langkah Facebook dan Twitter yang lebih dulu menyampaikan menghentikan sementara operasional mereka di Hongkong. TikTok merupakan aplikasi dari Tiongkok yang dirilis perusahaan ByteDance dan saat ini dijalankan Kevin Mayer, mantan eksekutif Walt Disney.  Dalam keterangan sebelumnya, Mayer memastikan data pengguna TikTok tidak disimpan di Tiongkok. Perusahaan juga menolak permintaan pemerintah Tiongkok untuk memenuhi sensor maupun memberikan akses pengguna kepada pemerintah.  Di sisi lain, pemerintah AS berniat mempermasalahkan TikTok. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengungkit hal tersebut saat diwawancara Fox News pada Senin (6/7). Dia menuturkan bahwa permasalahan teknologi Tiongkok yang dipakai oleh warga AS menjadi perhatian sejak lama. ’’Saya tidak mau mendahului Pak Presiden (Donald Trump, Red). Tapi, saya pastikan pemerintah sedang mempertimbangkan hal tersebut,’’ ungkapnya.  Sejak mempertanyakan keamanan teknologi 5G dari Huawei, AS memang sudah mengincar berbagai perusahaan teknologi dari Tiongkok. TikTok pun sudah mendapatkan perhatian dari beberapa politisi sejak tahun lalu. Mereka menuding aplikasi itu bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok dengan mengungkap data pengguna global.  Namun, TikTok terus menyangkal hal tersebut. ’’Kami bahkan memutuskan keluar dari Hongkong dalam beberapa hari ke depan,’’ ujar jubir TikTok kepada BBC.  Kekuatan UU Keamanan Nasional sudah terlihat di dunia pendidikan. Biro Edukasi Hongkong sudah meminta sekolah mengevaluasi kurikulum mereka. Segala buku dan materi pelajaran yang menjurus ke tindakan pemberontakan, separatisme, dan kolusi dengan pihak asing dilarang. ’’Materi tersebut tak boleh digunakan, kecuali untuk memberi contoh tentang pelanggaran UU Keamanan Nasional,’’ tulis lembaga itu menurut CNN.  Perpustakaan umum pun sudah mencabut beberapa koleksi buku mereka. Misalnya, dua buku yang dikarang aktivis hak sipil Joshua Wong. ’’Jika kebebasan masih ada, kenapa buku yang saya terbitkan dilarang?’’ tanya Wong.

Buntut UU Keamanan Nasional, TikTok Hentikan Operasional di Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Facebook-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi media sosial Facebook. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi media sosial Facebook. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional yang baru berlaku di Hongkong mendapat reaksi keras dari penyedia platform media sosial (medsos). Facebook maupun anak usahanya, WhatsApp, menyatakan tak lagi menuruti permintaan data pengguna dari otoritas Hongkong, Senin (6/7). Hal serupa disampaikan penyedia aplikasi messenger Telegram.  Facebook menjelaskan, pihaknya selama ini bekerja sama dengan pemerintah Hongkong. Pada 2019, mereka mendapatkan 241 permintaan data untuk 257 pengguna dari otoritas Hongkong. Sebanyak 46 persen permintaan tersebut dikabulkan.  Namun, kebijakan terbaru bakal menolak semua permintaan otoritas Hongkong. Mereka khawatir informasi data bisa digunakan otoritas untuk melanggar HAM seseorang.  ’’Saat ini kami masih mengevaluasi dampak UU Keamanan Nasional dari pakar HAM internasional,’’ tulis Facebook menurut CNN.  Sementara itu, WhatsApp menolak memberi tahu pernah membuka informasi data pengguna atau tidak. Namun, tertulis di situs resmi bahwa mereka akan membuka informasi asal sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.  Jubir Telegram Mike Ravdonikas menegaskan dukungan perusahaan untuk pejuang demokrasi Hongkong. Mereka mengaku selama ini tak pernah membuka informasi pengguna kepada otoritas Hongkong. Ravdonikas juga memastikan hal tersebut tak terjadi pada masa depan.  ’’Kami paham betul pentingnya menjaga privasi bagi pengguna Hongkong,’’ ujarnya menurut Associated Press.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724

Reaksi Keras Platform Medsos Terhadap UU Keamanan Nasional Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/000_1UF1LA.jpg" alt="A protester uses a sharp object against a police officer who is trying to detain a man (C) during a rally against a new national security law in Hong Kong on July 1, 2020, on the 23rd anniversary of the city" width="100%">
<figcaption>A protester uses a sharp object against a police officer who is trying to detain a man (C) during a rally against a new national security law in Hong Kong on July 1, 2020, on the 23rd anniversary of the city</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara pendukung demokrasi Hongkong merespons pemberlakuan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional Hongkong. Mereka melakukan berbagai cara untuk memprotes langkah rezim Xi Jinping. Mulai upaya menyerang Tiongkok sampai melindungi warga daerah administratif khusus tersebut.  AS mengambil jalur favorit mereka: sanksi. Dewan Perwakilan AS meloloskan kebijakan baru pada Rabu (1/7). Kebijakan yang disebut Hong Kong Autonomy Act itu menarget individu dan lembaga yang terlibat dalam penindasan demonstran di Hongkong.  Jika berlaku, bank AS dilarang untuk melakukan bisnis dengan pihak yang terbukti sudah menekan demokrasi Hongkong. Perusahaan perbankan AS yang melanggar bakal dikenai sanksi. ’’Kebijakan ini perlu segera disahkan sebagai respons upaya (Tiongkok, Red) untuk menghancurkan demokrasi Hongkong,’’ ujar Ketua Dewan AS Nancy Pelosi kepada BBC.  Regulasi itu perlu mendapatkan persetujuan dari Senat AS dan Gedung Putih agar bisa berlaku. Namun, opini kubu Partai Demokrat dan Republik untuk kasus semacam ini tak pernah terpecah. Tahun lalu Human Rights and Democracy Act yang dirancang dewan perwakilan juga berhasil lolos di dua lembaga tersebut.  Sebelum Hong Kong Autonomy Act, rezim Trump lebih dulu memberi sanksi. Mereka sudah menghapus status perdagangan spesial Hongkong dan melarang penggunaan teknologi tingkat tinggi AS di Hongkong.  Sementara itu, Inggris memilih untuk lebih fokus terhadap Hongkongers. Perdana Menteri Boris Johnson meluncurkan program suaka untuk semua pemegang paspor British National Overseas (BNO). Kebijakan tersebut menawarkan kesempatan untuk tinggal selama lima tahun di Inggris. Setelah itu, mereka bisa mengajukan status kewarganegaraan.  Johnson menegaskan bahwa Inggris punya tanggung jawab menjaga kesepakatan dalam deklarasi Sino-Inggris tiga dekade lalu. ’’Kami sudah memperingatkan Tiongkok. Jika mereka tetap menerapkan kebijakan ini, kami akan berusaha menyelamatkan para BNO,’’ jelas Johnson.  Per Februari 2020, terdapat 349 ribu pemegang paspor BNO. Sebanyak 2,6 juta lainnya dinyatakan berhak mengajukan paspor tersebut. Pemegang paspor BNO menyambut baik. Craig Choy, pengacara sekaligus pelaku kampanye paspor BNO, menganggap bahwa kebijakan Inggris merupakan sekoci bagi warga Hongkong yang putus asa. Namun, generasi muda Hongkong tak punya hak masuk sekoci itu. Menurut aturan, warga Hongkong yang bisa mengajukan paspor BNO hanyalah yang lahir sebelum reunifikasi pada 1997. ’’Tapi, saya lega warga Hongkong akhirnya punya pilihan. Bukan seperti pemerintah Tiongkok yang memaksakan kehendaknya,’’ ungkapnya kepada South China Morning Post.  Sementara itu, pemerintah Tiongkok ikut menanggapi kebijakan yang diambil Inggris dan AS. Mereka mengancam bakal membalas jika ada yang mencampuri urusan Hongkong. Terutama Inggris. ’’Apa yang dilakukan Inggris melanggar norma hubungan internasional,’’ ujar Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian.  POIN UU KEAMANAN NASIONAL HONGKONG - Kejahatan separatisme, pemberontakan, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing bisa diganjar hukuman minimal tiga tahun penjara hingga seumur hidup. - Merusak fasilitas transportasi umum bisa dianggap tindakan terorisme. - Siapa pun yang terbukti bersalah dalam empat kejahatan tersebut dilarang menjadi pejabat pemerintah. - Perusahaan bisa dikenai denda jika dinyatakan ikut melakukan kejahatan. - Beijing akan mendirikan kantor keamanan di Hongkong dengan personel dari daratan utama. - Beijing bisa mengirim pelanggar keamanan nasional ke pengadilan di daratan utama. - Chief executive Hongkong diberi kewenangan untuk memilih hakim terkait kasus keamanan nasional. - Pemerintah Beijing punya kuasa penuh untuk menginterpretasi pasal dalam UU. - Proses peradilan bisa dijalankan secara tertutup. - Pemerintah berhak menyadap orang yang diduga melanggar UU. - UU juga berlaku untuk warga asing.  Sumber: BBC  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OafDhwmXnnU  https://www.youtube.com/watch?v=SKgu82vqmns  https://www.youtube.com/watch?v=oHUJ8W5OamE

Terkait UU Keamanan Nasional Hongkong, Sikap AS dan Inggris Berlawanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Xiao-Qian-Dok.-Kedubes-Tiongkok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, menegaskan bahwa pemerintah pusat Tiongkok mendorong UU Keamanan Nasional area administratif khusus Hongkong untuk membela kedaulatan nasional. Hal ini sekaligus untuk memberikan pencerahan terkait kabar bahwa UU tersebut menekan warga Hongkong.  “Sejak keresahan atas RUU amandemen terjadi pada Juni 2019, kekuatan kemerdekaan Hongkong dan kelompok separatis serta radikal lokal di Hongkong terus melakukan kegiatan kekerasan,” kata Dubes Xiao dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (24/6), dan dilansir Antara.  Dubes Xiao menyebut bahwa kelompok tersebut juga berniat menggulingkan pemerintah Hongkong dan menjadikan area administratif khusus itu sebagai pangkalan untuk memecah belah, menginfiltrasi, dan menghancurkan Tiongkok. Artinya kelompok itu telah membahayakan keamanan nasional China secara serius”.  “Pemerintah pusat Tiongkok mendorong legislasi keamanan nasional Hongkong SAR dengan tujuan untuk mencegah, menghentikan dan menghukum perilaku memecah belah negara, memberontak kekuatan negara, serta campur tangan kekuatan asing terkait urusan dalam negeri Hongkong,” ujar Dubes Xiao.  Selain itu, UU tersebut juga ditujukan untuk membela kedaulatan nasional, kepentingan keamanan dan pembangunan, menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hongkong. "Satu lagi yakni menjamin prinsip satu negara dua sistem," imbuh Dubes Xiao.  Dubers Xiao menegaskan bahwa Hongkong merupakan pusat moneter dan perdagangan internasional yang memiliki pertukaran ekonomi dan perdagangan yang erat dengan Indonesia. Bahkan, lebih dari 100 ribu WNI tinggal dan bekerja di sana.  “Keselamatan dan hak yang sah dari investasi dan personel asing di Hongkong akan mendapat perlindungan lebih kuat. Kami percaya bahwa masa depan Hongkong akan menjadi lebih cerah,” pungkas Dubes Xiao.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc  https://www.youtube.com/watch?v=cWHkLg0uBrA  https://www.youtube.com/watch?v=RU0JDF5D5Pc

Dubes Xiao Qian: UU Keamanan Nasional untuk Bela Kedaulatan Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Carrie-Lam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Hongkong Carrie Lam berkunjung ke Tiongkok pada Rabu (3/6). Lam didampingi tim hukum untuk membahas UU Keamanan Nasional yang akan diterapkan di Hongkong. Dalam pembahasan tersebut, Lam menyinggung Amerika Serikat yang diduga ikut mencampuri urusan Hongkong. Lam juga mengatakan banyak tuduhan terkait dengan undang-undang yang diusulkan dan tidak berdasar. Dia pun menyerukan agar AS menghormati kebijakan masing-masing.  Lam bahkan menyebut AS menerapkan standar ganda dalam penanganan unjuk rasa. Maklum saja, di satu sisi AS sedang dilanda unjuk rasa rusuh terkait kematian George Floyd dan menyerukan agar segera dihentikan. Tapi, Trump justru mendukung demonstrasi warga Hongkong.  "Lihatlah bagaimana pemerintah negara bagian menangani kekacauan di AS dan sikap apa yang mereka ambil pada tingkat kekacauan serupa di Hongkong tahun lalu," sebut Lam seperti dilansir <a href="https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3087196/hong-kong-legco-bans-opposition-lawmaker-asking-question">South China Morning Post</a>.  Lam menyebut AS sangat memperhatikan keamanan nasional negara mereka, sambil memegang standar yang berbeda untuk negara lain terutama atas situasi Hongkong. Lam sendiri menghadapi protes anti-pemerintah di Hongkong ketika rencana Tiongkok untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional memicu kemarahan publik. Mereka khawatir kebebasan dasar dan otonomi akan semakin terkikis.  Tiongkok sendiri mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun dan meningkatkan sistem hukum Hongkong dan mekanisme penegakan hukum untuk menjaga keamanan nasional.  Menanggapi keputusan Tiongkok itu, Trump telah berjanji untuk mencabut beberapa hak istimewa perdagangan khusus Hongkong dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hongkong, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam masalah tersebut.  Terkait hal itu, pendukung Lam di Tiongkok lantas "menyerang" Trump. Mereka menyebarkan informasi bahwa Trump bersembunyi di bungker selama demontrasi terkait kematian George Floyd yang berakhir rusuh.  Lam juga membahas kemungkinan sanksi AS. Namun, dia menegaskan tidak ada pembenaran apa pun bagi pemerintah asing untuk mengintervensi Hongkong. "Untuk saat ini, saya belum melihat atau mendengar detail dari pemerintah AS," pungkas Lam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Bahas UU Keamanan Nasional di Tiongkok, Pemimpin Hongkong Singgung AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/000_1SH54R.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-undang Keamanan Nasional untuk Hongkong telah disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC). Setelah disetujui, undang-undang Keamanan Nasional untuk Hongkong tersebut akan mulai berlaku tahun depan.  Undang-undang yang menuai kontroversi karena dianggap merenggut kebebasan warga Hongkong itu sebelumnya sempat memicu demonstrasi besar pekan lalu oleh masyarakat pro demokrasi. Kini, setelah disetujui dan siap diimplementasikan tahun depan, banyak warga di Hongkong mempertimbangkan angkat kaki dari wilayah tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/06/2020/uu-keamanan-nasional-hongkong-disahkan-tiongkok-meski-kontroversial/">UU Keamanan Nasional Hongkong Disahkan Tiongkok Meski Kontroversial</a>  Dilansir dari Strait Times, Senin (1/5), Phyllis Lam yang telah tinggal di Hongkong selama 42 tahun dan menjadi tempat dirinya dilahirkan dan membangun keluarga di sana mempertimbangkan hal tersebut. Seperti warga lainnya yang semakin kecewa dengan cengkeraman pengetatan Tiongkok terhadap wilayah Hongkong, Lam sekarang merasa tidak punya banyak pilihan selain pergi.  "Saya tidak percaya pada masa depan Hongkong," katanya dalam sebuah wawancara. "Aku punya dua anak, jadi aku harus merencanakannya untuk mereka," imbuhnya.  Bagi banyak orang di Hongkong yang telah lama takut akan erosi kebebasan mereka di bawah kekuasaan Tiongkok, pekan lalu menandai titik kritis tersebut. Didorong untuk bertindak oleh keputusan Tiongkok untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional yang kontroversial, penduduk telah membanjiri konsultan migrasi tujuan mendapatkan informasi untuk memindahkan keluarga mereka ke luar negeri.  "Kami mendapat pertanyaan setiap 2 hingga 3 menit," kata Gary Leung, Kepala Eksekutif Global Home, sebuah konsultan properti dan migrasi di Hongkong. Permintaan klien perusahaan telah membengkak ke sekitar 20 kali dari tingkat normal, dengan Taiwan dan Eropa, tujuan yang paling banyak ditanyakan.  Dengan banyak negara masih memberlakukan pembatasan perjalanan untuk memerangi virus Korona, masih terlalu dini untuk mengukur berapa banyak warga Hongkong yang pada akhirnya akan pindah. Tetapi konsultan mengatakan kemungkinan eksodus akhirnya tumbuh ketika anggota parlemen dari Inggris, Amerika Serikat, dan Taiwan mengisyaratkan mereka dapat mengurangi persyaratan masuk bagi beberapa warga Hongkong.  Gelombang migrasi dapat mengikis daya tarik Hongkong ke perusahaan-perusahaan multinasional, ratusan di antaranya mengandalkan talenta lokal untuk mendorong pertumbuhan di seluruh wilayah Tiongkok dan Asia. Kamar Dagang Amerika di Hongkong telah memperingatkan bahwa mempertahankan karyawan tingkat atas mungkin menjadi lebih sulit.  Tanda-tanda bahwa lebih banyak warga Hongkong berencana untuk pergi telah meningkat sejak tahun lalu. Itu ketika rancangan UU Ekstradisi yang sekarang dibatalkan memicu protes massa dan bentrokan dengan polisi.  Hongkong tidak menerbitkan statistik imigrasi frekuensi tinggi. Jumlah aplikasi bulanan rata-rata 2.935 dari Juni 2019 hingga April 2020, naik 50 persen dibandingkan 2018. Ini bukan pertama kali Hongkong menghadapi prospek kehabisan akal. Diperkirakan 300.000 orang pergi antara 1990 dan 1994. Penyerahan Hongkong ke Tiongkok dari Inggris ditakutkan akan menghancurkan kebebasan sipil dan sistem kapitalis kota.  Sementara itu, Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam mengatakan bahwa UU Keamanan Nasionak hanya akan menargetkan minoritas dari tindakan ilegal. Kehidupan dan properti, hak-hak dasar, dan kebebasan dari mayoritas warga negara akan tetap dilindungi.  Sejumlah warga melihat migrasi sebagai pilihan terbaik. David Hui, Direktur Pelaksana Centaline Immigration Consultants (HK) Ltd, mengatakan perusahaannya sekarang menerima sebanyak 100 pertanyaan sehari dari warga Hongkong yang tertarik pindah ke negara-negara termasuk Australia, Inggris, dan Kanada. Taiwan, Malaysia, dan Portugal juga menjadi semakin populer.  "Hukum keamanan nasional jelas merupakan faktor pendorong," kata Hui.  Para pengkritik Partai Komunis Tiongkok khawatir bahwa mereka akan menggunakan undang-undang itu untuk menindak perbedaan pendapat dan melemahkan prinsip "satu negara, dua sistem" yang membuat peradilan Hongkong terpisah dari Tiongkok.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Hc8czC8tFJQ  https://www.youtube.com/watch?v=nN4tGnIJgOY  https://www.youtube.com/watch?v=LhspcedJex8

UU Keamanan Nasional Disetujui, Warga Berniat Tinggalkan Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/000_1SF5RF.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok telah menyetujui proposal untuk pemberlakuan UU Keamanan Nasional untuk Hongkong meski kontroversial. Sebelumnya, saat diusulkan, RUU tersebut memicu aksi protes dengan turun ke jalan yang dilakukan oleh pro demokrasi di Hongkong. Dengan diimplementasikannya UU tersebut di Hongkong, para kritikus menyebut hal itu sebagai pukulan mematikan bagi otonomi dan kebebasan Hongkong.  Dilansir dari Guardian, Senin (1/5), Delegasi Kongres Rakyat Nasional Tiongkok bertepuk tangan setelah memberikan suara melalui rancangan keputusan yang membuka jalan bagi UU tersebut untuk secara langsung diberlakukan di Hongkong.  Undang-undang yang bertujuan untuk menghilangkan protes yang telah menyiksa Hongkong selama setahun terakhir, akan melarang segala tindakan atau kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok termasuk separatisme, subversi dan terorisme. Itu merupakan tuduhan yang sering digunakan di daratan Tiongkok untuk membungkam para pembangkang dan lawan politik. Undang-undang ini juga akan memungkinkan agen keamanan nasional yang berupa pasukan keamanan Tiongkok untuk beroperasi di Hongkong.  Undang-undang akan disusun dan dapat diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini sebenarnya telah dikutuk dan memicu kecemasan di dalam dan di luar Hongkong. Warga menjadi marah di bawah pengetatan Tiongkok selama bertahun-tahun.  "Ini jelas merupakan awal babak baru yang menyedihkan bagi Hongkong," kata legislator pro demokrasi Claudia Mo. "Hongkong seperti yang kita tahu akhirnya mati," imbuhnya.  Para pengamat mengatakan undang-undang itu kemungkinan akan memperburuk kerusuhan di Hongkong. Pada Kamis lalu, polisi anti huru hara dikerahkan setelah setidaknya 360 orang ditangkap sehari sebelumnya dalam demonstrasi menentang rencana Tiongkok tersebut.  Di LIHKG, sebuah forum yang populer di kalangan pengunjuk rasa, para pengguna menyerukan perang seratus hari untuk memanfaatkan kesempatan terakhir mereka untuk memprotes sebelum undang-undang itu berlaku. "Katakan tidak ke Tiongkok" ujar salah satu postingan.  "Sebagai seorang warga Hongkong, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain menunjukkan kepada dunia bahwa kita masih memperjuangkan hak dan kebebasan kita," kata Serene Chow, 22, yang telah menjadi bagian dari demonstrasi sejak tahun lalu.  Pejabat Tiongkok dan Hongkong sendiri telah berjanji bahwa undang-undang hanya akan menargetkan segelintir pihak dan sebagian besar penduduk Hongkong tidak akan terpengaruh. Tetapi para kritikus mengatakan undang-undang itu akan digunakan tidak hanya terhadap para pengunjuk rasa, tetapi juga untuk melemahkan otonomi kota secara permanen di bawah kerangka “satu negara, dua sistem” dan konstitusi de facto kota yang dikenal sebagai hukum dasar.  Suatu upaya oleh pemerintah Hongkong untuk mengesahkan undang-undang serupa pada 2003 ditinggalkan setelah protes massal. Kali ini, undang-undang akan diberlakukan melalui ketentuan yang melewati legislatif Hongkong dan karenanya debat publik dan konsultasi perlu dilakukan. Para ahli hukum menggambarkan proses itu sebagai inkonstitusional tetapi mengatakan sedikit yang bisa dilakukan.  "Partai komunis Tiongkok memaksakan hukum kejam yang dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat di Hongkong dan melanggar kebebasan," kata Frances Eve, wakil direktur penelitian di Chinese Human Rights Defenders, sebuah koalisi LSM HAM di sana.  Keputusan pada Kamis lalu tampaknya memperluas ruang lingkup undang-undang untuk melarang tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional, yang menurut para ahli dapat menargetkan perilaku yang lebih luas seperti menghadiri rapat umum yang tidak sah.  Undang-undang yang melarang semua kegiatan pasukan asing mencampuri urusan Hongkong, telah menambah ketegangan diplomatik di Tiongkok, yang sudah menghadapi pengawasan internasional atas pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Hc8czC8tFJQ  https://www.youtube.com/watch?v=nN4tGnIJgOY  https://www.youtube.com/watch?v=LhspcedJex8

UU Keamanan Nasional Hongkong Disahkan Tiongkok Meski Kontroversial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu keamanan nasional

Berita Terkini